BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak. Untuk

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Tujuan Akuntansi Keuangan Suatu perusahaan memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihakpihak lain yang terkait dengan perusahaan. Hubungan tersebut harus dilanjutkan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak. Untuk berkomunikasi dengan semua pihak tersebut dibutuhkan bahasa bisnis yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Bahasa bisnis tersebut disebut akuntansi. Menurut The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants (1953) sebagaimana yang dikemukakan oleh Belkaoui (2000 : 37) mendefenisikan akuntansi sebagai “seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Cakupan akuntansi berdasarkan defenisi diatas sangat

terbatas. Definisi lain akuntansi yang cakupannya lebih luas dari defenisi diatas adalah menurut American Accounting Association (1966) dalam Soemarso S.R (1995 : 5) adalah sebagai “proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. umum,

akuntansi

dapat

didefinisikan

sebagai

“sistem

informasi

Secara yang

Universitas Sumatera Utara

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.(Niswonger et al.,terjemahan Sirait dan Gunawan, 1999:6). Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan disebut dengan stakeholders yang terbagi atas pihak internal dan eksternal. Pihak internal yaitu pengambil keputusan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan internal perusahaan, seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Pihak eksternal yaitu pengambil keputusan yang menyangkut hubungan mereka dengan perusahaan,

seperti kreditor,

supplier,

pemerintah atau

calon

investor.

Stakeholders menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi utamanya dalam mengambil keputusan. Perbedaan dua kelompok utama pemakai laporan keuangan tersebut menyebabkan munculnya dua bidang utama akuntansi, yakni akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen ditujukan kepada pihak internal manajemen.

dan pelaporan keuangannya diatur berdasarkan kebutuhan Akuntansi keuangan ditujukan kepada pihak eksternal dan

pelaporan keuangannya berpedoman pada suatu standar yang baku. Standar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemakai eksternal, dan ditetapkan oleh suatu badan atau lembaga resmi. Di Indonesia standar baku yang berlaku saat ini dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Akuntansi keuangan menurut Kieso (2002 :10 ) yaitu “sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan yang menyangkut perusahaan secara


keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan”. Definisi diatas memberikan pengertian yang jelas bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang sangat diperlukan tidak hanya bagi pihak internal tetapi juga bagi pihak eksternal perusahaan. disebabkan

informasi

yang

disajikannya

mencakup

Hal ini

informasi keuangan

perusahaan secara keseluruhan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian laporan keuangan adalah terpenuhinya kebutuhan dari pemakai laporan tersebut. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah sebagai berikut: 1. Relevan yaitu memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. 2. Dapat dipahami yaitu selain harus jelas informasi yang dipilih, juga harus dapat dipahami pemakai. 3. Dapat diuji kebenarannya yaitu hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuranukuran yang independen, menggunakan metode pengukuran yang sama. 4. Netral yaitu informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu. 5. Tepat waktu berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi. 6. Dapat diperbandingkan artinya perbedaan-perbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda.


7. Kelengkapan yakni semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuantujuan kualitatif lain harus dilaporkan.

B. Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa dimana fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang kesatuan usaha yang dimaksudkan agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan dalam menetapkan pilihan-pilihan yang pantas diantara berbagai alternatif. Produk akhir dari sebuah proses akuntansi adalah laporan keuangan yang merupakan informasi yang sangat berguna untuk menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat.

Mereka

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Para investor merupakan penanam modal beresiko ke perusahaan, oleh sebab itu ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.


Tujuan laporan keuangan menurut Accounting Principles Boards (APB) yang dikemukakan oleh Belkaoui (2000 : 126) adalah sebagai berikut: 1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. 2. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tujuan untuk: i. mengevaluasi kekuatan dan kelemahan ii. menunjukkan pendanaan dan investasi iii. mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi komitmen iv. menunjukkan basis sumber daya untuk pertumbuhan b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit dengan tujuan untuk: i. Menunjukkan tingkat kembalian dividen harapan bagi investor ii. Menunjukkan kemampuan operasi untuk membayar kreditor dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi karyawan, membayar pajak dan menghasilkan dana untuk ekspansi iii. Menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian iv. Menunjukkan profitabilitas jangka panjang c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi earnings potensial perusahaan d. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 4) tujuan laporan keuangan adalah “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya biasanya menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: 1. aktiva


2. kewajiban 3. ekuitas 4. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 5. arus kas Laporan keuangan dalam penyajiannya harus disusun berdasarkan suatu standar akuntansi keuangan agar dapat memperlihatkan bahwa penyusunan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian kriteria sebagai suatu laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif akan terdapat pada laporan keuangan tersebut.

C. Koperasi dan Karakteristiknya Berbeda dengan perusahaan komersial, koperasi memiliki unsur sosial sekaligus unsur ekonomi. Memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial.

Dimana setiap koperasi harus

memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilan koperasi dan biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Menurut Pasal 1 UU No.25/1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah ”badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.


Sementara itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 27.1) koperasi adalah ”badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional”. Rudianto (2006 : 1) menyatakan bahwa : ”secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan

peningkatan

kesejahteraaan

ekonomi

mereka,

melalui

pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Tiap-tiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keuntungan dan resiko usaha koperasi yang harus ditanggung dan dibagi secara adil, demikian pula dengan kewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsipprinsip tersebut terdiri dari: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.


3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. 5. Kemandirian. Disamping kelima prinsip diatas, untuk pengembangan koperasi juga dilaksanakan dua prinsip koperasi lainnya yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan kedua hal diatas merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Koperasi berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 27.1) Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm). Oleh karena itu: a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama; b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain; c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya; d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraaan anggota (promotion of the members’welfare);


e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi. Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian.

Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 25/1992 yaitu “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Kemampuan koperasi dalam mencapai tujuannya merupakan alasan bagi anggotanya untuk tetap menjadi anggota koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki hidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan.

Dalam usahanya, koperasi lebih menekankan pada pelayanan

terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu anggota dalam koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Koperasi yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi adalah satu kesatuan usaha yang terpisah yang merupakan badan usaha yang berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut koperasi dapat dibedakan menjadi dua yakni:


1. Koperasi Primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang seorang. 2. Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Koperasi dapat memiliki atau mendirikan dan melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti disektor perdagangan, industri, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya yang langsung berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan koperasi yang bersangkutan, sehingga tidak memerlukan lagi badan hukum tersendiri karena merupakan satu kesatuan akuntansi.

Akan tetapi

perlakuan akuntansi koperasi ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur perlakuan akuntansi dalam setiap sektor industri tersebut. Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan kedalam empat jenis yakni: 1. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang dipenuhi kebutuhannya. Misalnya koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya. 2. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa. Tujuan utama koperasi produsen adalah


menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang dikelola dan dimiliki sendiri. 3. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. 4. Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi berwatak sosial yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan badan usaha lainnya diperlukan Pernyataan Akuntansi Keuangan Koperasi untuk mengukur dan mengungkapkan secara lazim kinerja keuangan dari koperasi. Dengan demikian anggota dan masyarakat akan memperoleh informasi yang cukup relevan dan dapat dimengerti mengenai kemanfaatan dari koperasi.

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Perkembangan

standar

akuntansi keuangan

senantiasa

mengalami

perubahan dari tahun ketahun. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pertama kalinya


melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1973 yang menghasilkan ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)”. Kemudian pada tahun 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha saat itu, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973 menjadi ”Prinsip Akuntansi Indonesia 1984”. Revisi total kembali dilakukan ditahun 1994 yang menghasilkan ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994”. Dengan maksud mengharmonisasikan SAK dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya, IAI terus melakukan revisi berupa penyempurnaan standar yang ada maupun penambahan standar baru dan interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Selanjutnya

proses revisi juga dilakukan beberapa kali yaitu pada 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, dan 1 Oktober 2004. Salah satu revisi yang dilakukan adalah revisi terhadap PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Revisi ini dilakukan pada 4 September 1998 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1999. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, yaitu meliputi transaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha koperasi dengan anggotanya dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, diantaranya cadangan, modal penyertaan, modal sumbangan, bebanbeban perkoperasian, serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.


Pernyataan ini tidak mengatur akuntansi transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan non-anggota. Transaksi itu diperlakukan sama dengan transaksi yang terjadi pada badan usaha lainnya. Hal-hal yang bersifat umum atau yang tidak secara khusus diatur dalam pernyataan ini, termasuk akuntansi untuk transaksi unit usaha otonom koperasi, harus diperlakukan dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang lain.

Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan untuk

disajikan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Pemerintah sebagai salah satu pihak pemakai laporan keuangan koperasi, mungkin memerlukan informasi khusus untuk tujuan tertentu. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan untuk kepentingan pemerintah tersebut.

Penyajian informasi khusus ini diatur dalam pedoman akuntansi

tersendiri yang mengacu pada pernyataan ini. Dalam koperasi kita akan menemukan berbagai istilah yang lazim digunakan, antara lain: 1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. 2. Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan


kesempatan tertentu. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. 3. Modal Anggota adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Tiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi. 4. Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal ini tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan. 5. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. 6. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. 7. Partisipasi Bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. 8. Partisipasi Neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. 9. Pendapatan dari non-anggota adalah penjualan barang/jasa kepada non anggota.


10. Beban Perkoperasian adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. 11. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

E. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Menurut Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Laporan

keuangan

koperasi

merupakan

bagian

dari

laporan

pertanggungjawaban pengurus dan juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan dalam tata kehidupan koperasi.

Laporan keuangan koperasi lebih

ditujukan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan koperasi disusun untuk mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, hasil usaha dan arus kas koperasi selama periode tertentu. Laporan keuangan setiap entitas keuangan akuntansi dalam badan usaha koperasi harus disusun dengan menggunakan kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi yang sama. Laporan keuangan koperasi terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. 1. Neraca


Neraca disusun untuk mencerminkan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas. Penyajian neraca umumnya digunakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk laporan dan perkiraan. Pada bentuk Laporan susunan aktiva ditampilkan dibagian atas yang kemudian kewajiban dan modal pemilik disajikan dibawah bagian aktiva. Sedangkan pada bentuk Perkiraan semua aktiva diletakkan pada bagian kiri dan kewajiban serta modal pemilik diletakkan pada bagian kanan. Selanjutnya penulis akan menguraikan masing-masing komponen dari neraca, yaitu a. Aktiva Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh Badan Usaha Koperasi yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat ekonomi dimasa depan.

Aktiva disajikan dalam neraca berdasarkan urutan

likuiditas, dimulai dari yang paling likuid. 1. Aktiva Lancar Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 21.10) suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut: a. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau b. dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau c. berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. 2. Investasi Jangka Panjang Investasi angka panjang adalah penyertaan badan usaha koperasi pada badan usaha koperasi lainnya dan pada badan usaha bukan koperasi atau


penanaman dalam surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, bersifat permanen, jangka waktu tidak dibatasi, umumnya tidak tergantung pada ketentuan yang berlaku dan relatif jangka panjang.

Investasi jangka panjang

biasanya dicatat sebesar biaya perolehannya. 3. Aktiva Tetap Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 16.2) ”Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”. Ditinjau dari segi penyusutannya, aktiva tetap dapat dibagi dua yaitu aktiva tetap yang dapat disusutkan seperti gedung, mesin, kendaraan bermotor, dan aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Aktiva tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aktiva tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aktiva adalah masalah pertimbangan. Oleh sebab itu, pengungkapan metode yang digunakan dan usia manfaat yang diestimasikan merupakan kebijakan yang dipilih oleh manajemen dan dalam penggunaan metode penyusutan tersebut haruslah secara konsisten. Penghapusbukuan aktiva tetap hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Nilai buku aktiva tetap yang dihapuskan diakui sebagai beban non-usaha periode berjalan. 4. Aktiva Lain-lain


Aktiva lain-lain merupakan aktiva yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud.

Aktiva lain-lain kadang disebut juga sebagai beban yang

ditangguhkan. Beban yang tidak dilaporkan sebagai beban pada periode yang terjadi karena dianggap memberikan manfaat pada periode selanjutnya digolongkan kepada beban yang ditangguhkan, seperti biaya pendirian perusahaaan. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tersebut tidak dapat dijual untuk menutupi resiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka aktiva tersebut dikelompokkan dalam aktiva lainlain. Sifat pembatasan aktiva tetap dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. b. Kewajiban Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Didalam koperasi, kewajiban timbul dari transaksi dengan anggota atau yang ada kaitannya dengan anggota, dan transaksi dengan non-anggota. Kewajiban disajikan terpisah antara kewajiban dengan anggota dan non-anggota. Perlakuan tersebut dianggap penting karena informasi semacam ini dapat menjadi


petunjuk penting tentang manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Kewajiban dapat dibagi atas dua golongan yaitu: 1. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 1.11) ”Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika: a. diperkirakan

akan

diselesaikan

dalam jangka waktu siklus normal

operasi perusahaan; atau b. jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca”. 2. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban kepada kreditur yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. c. Ekuitas Ekuitas atau kekayaan bersih adalah bagian dari hak anggota dalam badan usaha koperasi, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Ekuitas berasal dari simpanan anggota dan hasil usaha koperasi. Ekuitas akan berkurang, terutama dengan adanya penarikan kembali simpanan oleh anggota, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Modal dasar koperasi adalah sejumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok yaitu jumlah nilai uang yang sama banyaknya yang wajib diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota


koperasi. Simpanan wajib yaitu jumlah nilai tertentu yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan. Selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib, ekuitas juga antara lain terdiri dari modal penyertaan, modal sumbangan, sisa hasil usaha yang belum dibagi dan modal cadangan. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal peyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran. Sisa hasil usaha adalah akumulasi sisa hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian sisa hasil usaha dan koreksi sisa hasil usaha dan koreksi sisa hasil usaha periode lalu, baik yang dicadangkan untuk tujuan tertentu maupun sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Sisa hasil usaha yang belum dibagi diakui pada saat sebelum diterimanya. Keputusan rapat anggota akumulasi hasil usaha yang ditetapkan sebagai saldo sisa hasil usaha tahun berjalan. Modal cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari peyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Modal cadangan diakui sebesar akumulasi pembagian sisa hasil usaha yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota dan dimaksudkan untuk pemupukan modal, untuk pengembangan usaha dan menutup resiko kerugian yang merupakan bagian dari ekuitas. Sebagai bagian dari ekuitas, cadangan berpengaruh terhadap


total nilai kekayaan bersih koperasi yang mencerminkan nilai pemilikan anggota dalam koperasi. Oleh karena itu, anggota yang keluar dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain sebesar nilai nominalnya, koperasi dapat menetapkan pembayaran tambahan dalam jumlah yang proporsional dengan nilai kekayaan bersih koperasi atau jumlah tertentu yang ditetapkan rapat anggota. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan koperasi. Penyusunan Neraca Koperasi sesuai dengan PSAK No. 27 adalah sebagai berikut:


Sumber: PSAK No. 27


2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Laporan perhitungan hasil usaha disajikan dengan memisahkan perkiraan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pendapatan yang diperoleh Badan Usaha Koperasi dikelompokkan menjadi: a. Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan badan usaha koperasi, baik usaha dari anggota maupun non anggota. b. Pendapatan Non Usaha Pendapatan Non Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva laba selisih kurs. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban dikelompokkan menjadi: a. Beban Usaha Beban Usaha adalah beban yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan usaha koperasi dan kegiatan penunjang lainnya. Beban usaha terdiri dari: 1. Beban Operasi


Beban Operasi adalah beban usaha yang terjadi dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan aktiva tetap yang dimiliki atau digunakan oleh badan usaha koperasi.

Beban Operasi meliputi

penggunaan barang dan atau jasa, beban pegawai, serta beban administrasi dan umum. 2. Beban Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan Beban Penyusutan adalah beban usaha yang terjadi dari alokasi harga perolehan aktiva tetap selama masa manfaat ekonomisnya. Beban Amortisasi adalah beban usaha yang terjadi dari alokasi harga perolehan aktiva tidak berwujud dan beban yang ditangguhkan selama masa manfaat ekonomisnya. Beban Penyisihan adalah beban usaha yang timbul karena penurunan manfaat ekonomi atau kemungkinan tidak tertagihnya piutang. 3. Beban Pemasaran Beban Pemasaran adalah beban usaha yang terjadi dalam rangka memasarkan usaha koperasi dan jasa penunjang lainnya.

Beban

pemasaran meliputi penggunaan barang dan atau jasa, beban pegawai, serta beban umum dan administrasi untuk kegiatan pemasaran. 4. Beban Umum dan Administrasi Beban Umum dan Administrasi adalah beban usaha yang terjadi karena kegiatan yang bersifat umum dan tidak dapat diidentifikasi sebagai beban operasi, beban pemasaran atau beban penyusutan, amortisasi, dan penyisihan.


b. Beban Lain-lain Beban lain-lain adalah beban yang tidak dapat dikelompokkan sebagai beban usaha. Beban ini antara lain meliputi beban bunga, selisih kurs dan rugi penukaran atau penjualan aktiva. Sisa Hasil Usaha dalam koperasi harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggot a dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi boleh dibagikan kepada para anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha tersebut digunakan untuk pembiayaan tertentu lainnya. Sisa hasil usaha untuk anggota setelah dikurangi dengan bagian yang dikembalikan kepada anggota, dibagikan untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah kerja. Sedangkan sisa hasil usaha untuk bukan anggota tidak dibagikan ke anggota tetapi dibagikan untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi. Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing-masing penggunaan ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.

Bagian sisa hasil usaha yang


dikembalikan kepada anggota dapat dikurangkan untuk mendapat laba kena pajak. Pada waktu koperasi dibubarkan sisa cadangan setelah dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita dan biaya penyelesaian tidak boleh dibagikan kepada anggota, tetapi harus diberikan kepada perkumpulan koperasi atau kepada badan lain yang asas tujuannya sesuai dengan koperasi. Penyusunan Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang sesuai dengan PSAK No. 27 adalah sebagai berikut:

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

20X1

20X0

PARTISIPASI ANGGOTA Partisipasi Bruto Anggota Beban Pokok Partisipasi Neto Anggota

Rp xxxxx

Rp xxxxx

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA Penjualan Harga Pokok Laba (Rugi) Kotor dengan Non-Anggota Sisa Hasil Usaha Kotor

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

BEBAN OPERASI Beban Usaha Sisa Hasil Usaha Koperasi Beban Perkoperasian Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian Pendapatan dan Beban Lain-lain Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa Pendapatan dan Beban Luar Biasa Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

xxxxx

xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

xxxxx

xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Sumber: PSAK No. 27


3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun dengan maksud untuk mencerminkan arus kas masuk dan arus keluar kas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas yang menilai penggunaan kas tersebut. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Laporan arus kas disusun menurut sumber dan

penggunaan kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu: a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi


d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya. Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota. Penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang sesuai dengan PSAK No. 27 adalah sebagai berikut:


KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 (Koperasi Konsumen) 20X1

20X0

Rp xxxxx

Rp xxxxx

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA: -

Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi

-

Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA: -

Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar

-

Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk Anggota

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI: -

Penghematan Beban Pinjaman Anggota

-

Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa untuk Anggota Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan

PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan untuk Anggota Jumlah Promosi Ekonomi Anggota

Sumber: PSAK No.27


LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 (Koperasi Produsen) 20X1

20X0

Rp xxxxx

Rp xxxxx

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA: -

Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar

-

Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA: -

Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar

-

Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk Anggota

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA: -

Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Pasar

-

Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Koperasi

(xxxxx)

(xxxxx)

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan untuk Anggota

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Jumlah Promosi Ekonomi Anggota

Rp xxxxx

Rp xxxxx

Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa untuk Anggota Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN

Sumber: PSAK No. 27


5. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang memuat: a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai: 1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. 2. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya. 3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota. b. Pengungkapan informasi lain antara lain: 1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi. 2. Aktivitas

koperasi

dalam

pengembangan

sumber

daya

dan

mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota. 3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. 4. Pengklasifikasian piutang dan hutang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. 5. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.


6. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi. 7. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta. 8. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan. 9. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan. 10. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini: 1. Pada tanggal 2 April 2006, 200 orang warga pendiri koperasi Mentari menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 per orang sebagai simpanan pokok anggota koperasi. 2. Tanggal 6 April 2006, koperasi membeli peralatan kantor seperti kursi, meja, lemari arsip, printer, dan sebagainya seharga Rp 22.000.000. Pembelian peralatan kantor ini dilakukan secara kredit dari Toko ABC dimana sebanyak Rp 7.000.000 telah dibayar tunai dan sisanya akan dibayar dalam waktu empat bulan. 3. Tanggal 7 April 2006, koperasi juga membeli perlengkapan kantor seperti kertas, pinsil, pulpen, rautan pinsil, penggaris, buku, dan sebagainya seharga Rp 2.000.000. Pembelian ini dilakukan secara tunai.


4. Tanggal 2 Mei 2006, setiap anggota koperasi sebanyak 200 orang menyetorkan uang sebesar Rp 25.000 per orang sebagai simpanan wajib anggota. 5. Tanggal 5 Mei 2006, koperasi memperoleh kredit usaha dari Bank mandiri sebesar Rp 60.000.000. 6. Tanggal 6 Mei 2006, sejumlah anggota koperasi menyimpan uangnya sebesar Rp 12.000.000 di koperasi ini. 7. Tanggal 10 Mei 2006, koperasi memberikan pinjaman uang kepada sejumlah anggotanya dengan nilai total pinjaman sebesar Rp 120.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 3% per bulan . 8. Tanggal 29 Mei 2006, anggota-anggota koperasi yang meminjam uang pada koperasi membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp 15.600.000 . Dimana sebesar Rp 12.000.000 merupakan angsuran pokok pinjaman dan sebesar Rp 3.600.000 merupakan pembayaran bunga pinjaman. 9. Tanggal 30 Mei 2006, dibayar gaji dua orang karyawan koperasi sebesar Rp 600.000 per orang. Kedua karyawan bekerja mulai tanggal 1 Mei 2006. Pada saat yang sama, koperasi membayar beban bunga pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp 900.000. 10. Tanggal 2 Juni 2006, setiap anggota koperasi sebanyak 200 orang menyetorkan uang sebesar Rp 25.000 per orang sebagai simpanan wajib anggota.


11. Tanggal 5 Juni 2006, koperasi ini memberikan pinjaman uang kepada sejumlah anggotanya dengan nilai Rp 50.000.000 dengan tingkat bunga 3% per bulan. 12. Tanggal 12 Juni 2006, Koperasi Sejahtera Mandiri membayar sebagian hutangnya kepada Toko ABC sebesar Rp 9.000.000. 13. Tanggal 28 Juni 2006, anggota-anggota koperasi yang meminjam uang pada koperasi membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp 20.600.000. Dimana sebesar Rp 15.800.000 merupakan angsuran pokok pinjaman dan sebesar Rp 4.800.000 merupakan pembayaran bunga pinjaman. 14. Tanggal 29 Juni 2006, dibayar gaji dua orang karyawan koperasi, 2 Rp 900.000 pada saat yang sama, dibayar juga biaya bunga pinjaman bank sebesar Rp 800.000. 15. Tanggal 30 Juni 2006, tiga bulan setelah pendiriannya, pengurus dan anggota koperasi sepakat untuk membagikan sisa hasil usaha kepada anggotanya. Akhirnya setelah melalui perhitungan yang teliti, diputuskan dibagikan sisa hasil usaha total kepada anggota koperasi sebesar Rp 3.600.000. Berdasarkan transaksi yang terjadi selama tiga bulan tersebut, antara awal bulan April sampai dengan akhir bulan Juni 2006, staf akuntansi koperasi dapat mencatat transaksi tersebut di buku harian koperasi sebagai berikut.


Tanggal 2 April 2006 6 April 2006

7 April 2006 2 Mei 2006 5 Mei 2006 6 Mei 2006 10 Mei 2006 29 Mei 2006

30 Mei 2006

2 Juni 2006 5 Juni 2006 12 Juni 2006 28 Juni 2006

29 Juni 2006

30 Juni 2006

Keterangan Kas Simpanan Pokok Peralatan Kantor Kas Hutang Usaha Perlengkapan Kantor Kas Kas Simpanan Wajib Kas Utang Bank Kas Simpanan Sukarela Piutang Anggota Kas Kas Piutang anggota Pendapatan Bunga Gaji Beban Bunga Kas Kas Simpanan Wajib Piutang Anggota Kas Utang Usaha Kas Kas Piutang Anggota Pendapatan Bunga Gaji Beban Bunga Kas SHU-Dibagikan Kas

Debet 100,000,000

Kredit 100,000,000

22,000,000 7,000,000 15,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 60,000,000 60,000,000 12,000,000 12,000,000 120,000,000 120,000,000 15,600,000 12,000,000 3,600,000 1,200,000 900,000 2,100,000 5,000,000 5,000,000 50,000,000 50,000,000 9,000,000 9,000,000 20,600,000 15,800,000 4,800,000 1,200,000 900,000 2,100,000 3,600,000 3,600,000

Selanjutnya dilakukan proses posting ke buku besar sebagai berikut:






Data penyesuaian untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut: a. Setelah dihitung, diketahui bahwa perlengkapan kantor yang tersisa (habis akibat pemakaian) pada akhir bulan Juni 2006 tinggal sebesar Rp 1.900.000,- dan belum tercatat. b. Beban depresiasi peralatan kantor untuk bulan April, Mei, dan Juni 2006 sebesar Rp 120.000,c. Beban bunga simpanan sukarela anggota koperasi untuk bulan Mei dan Juni sebesar Rp 240.000,- belum dicatat dan belum dibayarkan.








Tanggal 2 April 2006 Kas 6 April 2006

7 April 2006 2 Mei 2006 5 Mei 2006 6 Mei 2006 10 Mei 2006 29 Mei 2006

30 Mei 2006

2 Juni 2006 5 Juni 2006 12 Juni 2006 28 Juni 2006

29 Juni 2006

30 Juni 2006

Keterangan

Simpanan Pokok Peralatan Kantor Kas Hutang Usaha Perlengkapan Kantor Kas Kas Simpanan Wajib Kas Utang Bank Kas Simpanan Sukarela Piutang Anggota Kas Kas Piutang anggota Pendapatan Bunga Gaji Beban Bunga Kas Kas Simpanan Wajib Piutang Anggota Kas Utang Usaha Kas Kas Piutang Anggota Pendapatan Bunga Gaji Beban Bunga Kas SHU-Dibagikan Kas

Debet 100.000.000

Kredit 100.000.000

22.000.000 7.000.000 15.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 60.000.000 60.000.000 12.000.000 12.000.000 120.000.000 120.000.000 15.600.000 12.000.000 3.600.000 1.200.000 900.000 2.100.000 5.000.000 5.000.000 50.000.000 50.000.000 9.000.000 9.000.000 20.600.000 15.800.000 4.800.000 1.200.000 900.000 2.100.000 3.600.000 3.600.000


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak. Untuk

Recommend Documents