9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Teoretis 2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern Pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Hasen dkk dalam Mohamad, 2010: 26). Robbins, et al (dalam Rahmatullah, 2010: 4) mendefinisikan pengendalian adalah proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti”. Pengendalian intern dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan internal control. Para ahli mengemukakan istilah internal control dengan kalimat yang berbeda-beda. Pengendalian intern juga dikenal dengan istilah pengawasan intern. Istilah pengawasan intern biasanya berlaku pada unit atau bagian dari perusahaan yang biasanya berfungsi sebagai kaki tangan dari manajemen, atau pada perusahaan yang skala usahanya masih kecil sehingga pengendalian perusahaan masih diawasi langsung oleh pimpinan atau pemilik perusahaan. Namun pada perusahaan yang skala usahanya lebih luas, pengawasan usahanya sudah menggunakan teknik-teknik yang dikenal dengan istilah pengendalian intern.
10
Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008). Menurut Mulyadi (2002: 180) bahwa pengendalian intern adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berupa: (1) keandalan pelaporan keuangan; (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi. Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992 (dalam Masykur, 2012: 3) mengeluarkan definisi tentang pengendalian intern sebagai berikut: Internal control is process, affected by entility’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (1) Effectiveness and efficiency of operation; (2) Realibillty of Financial Reporting; and (3) Compliance with Applicable laws and regulations. Lebih lanjut American Institute of Certified Public Account (AICPA) yang dikutip oleh Hartadi (1999: 3) mendefinisikan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan,
11
memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. The institute of Internal Audit yang dikutip oleh Adikoesoemah (1976: 45) berpendapat bahwa pengendalian intern adalah suatu rangkaian proses-proses dan teknik-teknik yang digunakan oleh seorang pejabat perusahaan dengan mengadakan observasi sendiri untuk memperoleh keyakinan, apakah penguasaan manajemen yang telah ditetapkan itu tepat dan dilaksanakan secara efektif. Apakah catatan dan laporan menggambarkan operasi dan hasil yang sebenarnya dan tepat pada waktunya dan apakah setiap divisi atau unit melaksanakan rencana-rencana kebijaksanaan prosedur-prosedur sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Suatu usaha atau perusahaan yang masih tergolong kecil biasanya pemilik perusahaan dapat melakukan pengawasan atas semua operasi perusahaan melalui pengawasan langsung dan terlibat langsung dalam operasi perusahaannya. Pemilik yang sekaligus merangkap sebagai manajer ini biasanya juga mengangkat dan mengawasi karyawan. Sedangkan pada perusahaan yang skala usahanya lebih besar tugas pengawasan atau pengendalian intern dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan prosedur-prosedur yang terdapat pada sistem pengendalian intern. Prosedur pengendalian intern pada setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung
sifat
dan
besarnya
skala
usahanya.
Namun
prinsip-prinsip
pengendalian intern dapat diterapkan pada semua perusahaan. Horngren dkk (2006: 372) mengatakan bahwa pengendalian intern adalah perencanaan
12
organisasional dan semua tindakan (measure) yang terkait yang diterapkan oleh entitas (entity) untuk mencapai empat tujuan yaitu: 1. Mengamankan aktiva. Suatu perusahaan haruslah mengamankan aktivanya (assets). Apabila tidak, perusahaan akan membuang-buang sumber daya mereka. 2. Mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan. Setiap orang dalam organisasi haruslah bekerja untuk tujuan yang sama. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan tidak akan menanggung pemborosan sumber dayanya. 4. Memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Pencatatan yang baik sangatlah penting. Jika tidak, manajer tidak dapat menentukan investasi apa yang harus dilakukan atau menentukan berapa harga pokok.
2.1.2 Unsur Pengendalian Intern Menurut Mulyadi (2002: 183) bahwa terdapat lima unsur pokok pengendalian intern yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan Pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai
13
faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain: a) Nilai integritas dan etika b) Komitmen terhadap kompetensi c) Dewan komisaris dan komite audit d) Filosofi dan gaya operasi manajemen e) Struktur organisasi f) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 2) Penaksiran Risiko Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan seperti: a) Bidang bisnis baru atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal b) Perubahan standar akuntansi
14
c) Hukum dan peraturan baru d) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi e) Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut 3) Informasi dan Komunikasi Sistem
akuntansi
diciptakan
untuk
mengidentifikasi,
merakit,
menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah: a) Sah b) Telah diotorisasi c) Telah dicatat d) Telah dinilai secara wajar e) Telah digolongkan secara wajar f) Telah dicatat dalam periode yang seharusnya g) Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar
15
4) Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut: a) Pengendalian pengolahan informasi (1) Pengendalian umum (2) Pengendalian aplikasi berupa otorisasi memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai dan pengecekan secara independen b) Pemisahan fungsi yang memadai c) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan d) Reviu atas kinerja 5) Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semetinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian,
pada
waktu
pengendalian
beroperasi
yang
tepat,
sebagaimana
untuk
yang
menentukan
diharapkan,
dan
apakah untuk
16
menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.
2.1.3 Pengendalian Administrasi dan Pengendalian Akuntansi Menurut Bambang (1999: 3) bahwa sistem pengendalian intern dalam arti luas dibagi menjadi pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Pengendalian Administrasi meliputi (dan tidak terbatas pada) rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah kepada tindakan manajemen untuk menyetujui atau memberi wewenang. Pengendalian intern bidang akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta/aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan dirancang untuk meyakinkan: (a) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan /wewenang manajemen, baik yang bersifat umum atau khusus; (b) Transaksi dicatat agar memudahkan penyiapan laporan keuanganyang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut dan mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva; (c) penggunaan atas harta /aktiva diberikan hanya dengan persetujuan manajemen dan (d) jumlah aktiva seperti yang ada pada laporan/catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan tindakan yang tepat. Adapun pengendalian internal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengendalian internal bidang akuntansi.
17
2.1.4 Prinsip-prinsip Pengendalian Intern Menurut Wibowo (2002: 133) dalam Lince (2010: 10) prinsip-prinsip pengendalian intern adalah sebagai berikut: a. Dibentuk pertanggungjawaban (estabilishment of responsibility) Pengendalian akan efektif jika hanya satu orang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Pembentukan pertanggungjawaban meliputi otorisasi dan persetujuan atas suatu transaksi. b. Pembagian tugas harus jelas (segretion of duties) Ada dua prinsip utama yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Tanggung jawab atas pekerjaan yang harus diberikan kepada individu yang berbeda 2) Tanggung jawab untuk memelihara pencatatan harus terpisah dengan tanggung jawab untuk menjaga fisik aktiva. c. Prosedur dokumen harus ada (documentation procedure) Dokumen sebagai bukti transaksi harus memenuhi syarat dalam prosedur dokumentasi. Ada beberapa prosedur dalam prinsip dokumentasi, yaitu: 1) Semua dokumen harus diberi nama terlebih dahulu (prenumbered) yang tercetak serta semua dokumen harus dipertanggungjawabkan. 2) Dokumen sebagai bukti pencatatan akuntansi (journal) disampaikan ke bagian akuntansi untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat tepat waktu.
18
d. Pengendalian secara fisik, mekanik dan elektronik harus ada Pengendalian ini sangat penting karena akan meningkatkan akurasi akuntansi. e. Verifikasi internal yang independen Guna menciptakan pengendalian yang efektif perlu dibentuk bagian verifikasi yang brtugas mereview, merekonsiliasi, serta menjaga pengendalian internal yang efektif. Untuk menjaga pengendalian yang efektif, verifikasi internal harus dilakukan sebagai berikut: 1) Verifikasi harus dilakukan secara periodik atau mendadak 2) Verifikasi harus dilakukan oleh karyawan (petugas) yang independen 3) Saran disampaikan kepada manajer untuk dilakukan tindakan koreksi. Penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern dalam perusahaanperusahaan baik yang dikelola oleh swasta, pemerintah maupun kerjasama swasta dan pemerintah diharapkan dapat berkembang secara efisien dan efektif sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
2.1.5 Tujuan Pengendalian Intern Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan yaitu: (1) keandalan informasi keuangan; (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi, 2002: 180). Pengendalian intern bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta perusahaan, dan meningkatkan efektivitas seluruh anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
19
Menurut Baridwan dalam Rahmawati (2010: 15) tujuan pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 1) Tujuan pengendalian intern akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Baridwan (1998) menyebutkan bahwa pengendalian intern akuntansi terdiri dari rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang berkaitan langusung dengan pengawasan harta perusahaan dan keandalan pencatatan keuangan. 2) Tujuan pengendalian intern administratif yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Dan lebih lanjut Baridwan (1998) menyebutkan bahwa pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengesahan transaksi oleh manajemen.
2.2 Kualitas Laporan Keuangan 2.2.1 Definisi Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak internal perusahaan dalam hal ini manajemen dan pihak eksternal diantaranya investor dan lembaga kreditur yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Kualitas laporan keuangan yang disajikan akan mempengaruhi
20
manajemen dalam hal pengambilan keputusan dan keyakinan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang kemudian informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Irham, 2012: 2). Munawir (2002: 56) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Lebih lanjut Sofyan Assauri (2000: 08) mengatakan bahwa “Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya
yang
dipercayakan kepadanya“. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siswanto Sudomo dalam Fahmi (2012: 2) yakni “laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya“.
2.2.2 Pengguna Laporan Keuangan Menurut IAI (2009: 2) pihak-pihak yg memanfaatkan laporan keuangan adalah: a. Investor. Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.
21
Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. b. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa manfaat pensiun dan kesempatan kerja. c. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lain tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman,kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. e. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. f. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan pemerintah menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
22
g. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan Menurut IAI (2009: 3) tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan
23
untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (IAI, 2009: 3).
2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 5) dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung, dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. b. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu. c. Keandalan Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian
24
yang tulus atau jujur (faithfullrepresentation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Dalam hal keandalan, informasi keuangan seharusnya memenuhi kriteria berikut: 1) Penyajian jujur, yaitu informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; 2) Substansi mengungguli bentuk, yaitu jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya; 3) Netralitas, yaitu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. 4) Pertimbangan sehat, yaitu penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. 5) Kelengkapan, yaitu informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. d. Dapat dibandingkan Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi
25
dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
2.3 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Peran utama manajemen dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengendalikan operasi. Pengendalian ini disebut pengendalian internal yaitu perencanaan organisasional dan semua tindakan (measure) yang terkait yang ditetapkan oleh entitas (entity) untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mengamankan aktiva, mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan berkualitas (Horngren, dkk. 2006: 372). Menurut Bambang Hartadi (1999: 3) bahwa sistem pengendalian intern dalam arti luas dibagi menjadi pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Pengendalian intern bidang akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta/aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan dirancang untuk meyakinkan: (a) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan /wewenang manajemen, baik yang bersifat umum atau khusus; (b) Transaksi dicatat agar memudahkan penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut dan mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva; (c) penggunaan atas harta /aktiva diberikan hanya dengan persetujuan manajemen dan (d) jumlah aktiva seperti
26
yang ada pada laporan/catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan tindakan yang tepat. Pengendalian intern dalam bidang akuntansi sebagaimana dijelaskan diatas sangat penting terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Fahmi (2012: 2) bahwa “laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan yang kemudian informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut“. Laporan keuangan inilah yang akan digunakan oleh manajemen yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu bahan kajian dalam rangka pengambilan keputusan, karena sebagaimana menurut Munawir (2002: 56) bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Tingkat kepercayaan pihak manajemen terhadap kualitas laporan keuangan bergantung pada bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam bidang akuntansi pada perusahaan tersebut. Sehingga dengan demikian maka sistem pengendalian intern pada suatu perusahaan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Hasjrat Abadi Kota Gorontalo dalam uji hipotesis yang diajukan terbukti bahwa pengendalian intern
berpengaruh
terhadap
kualitas
laporan
keuangan,
yang
dalam
27
kesimpulannya juga menyatakan bahwa besar hubungan antara pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki korelasi atau hubungan yang kuat dan positif dengan tingkat person korelasi variabel intern (X) sebesar 0,523. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Arens, dkk (2003: 398) dalam Rahmawati (2010: 46) bahwa untuk memenuhi standar kerja lapangan, auditor terutama tertarik pada pengendalian yang berhubungan dengan perhatian pengendalian intern dari manajemen yaitu kualitas laporan keuangan. Mohamad (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis (H0) yang diuji ditolak, dan sebaliknya hipotesis penelitian (H1) yang diajukan diterima. Hal ini terlihat dari nilai t besar dari nilai t
tabel
hitung
yang lebih
baik pada taraf signifikan α sebesar 5% maupun 10%. Ini
mengidentifikasikan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo. Nugroho (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dinas dan lembaga teknis daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Berdasarkan hasil pengolahan data, dengan taraf signifikansi 5%, maka diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 54,5% yang artinya kualitas laporan keuangan dinas dan lembaga teknis daerah dipengaruhi oleh penerapan sistem
28
pengendalian internal pemerintah sebesar 54,5%, dan sisanya 45,5% merupakan perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari variabel lain di luar variabel yang diteliti. Budiman (2012) dengan penelitan tentang pengaruh implementasi pengendalian internal dan kompetensi PPK-SKPD terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal dan kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) berpengaruh positif secara simultan maupun parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini berarti peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD dapat diperoleh dari usaha peningkatan implementasi pengendalian internal dan peningkatan kompetensi PPK-SKPD secara bersamasama, dengan besaran pengaruh bersama-sama ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi yakni nilai R2 = 0,336 = atau 33,6 %. Dari hasil perbandingan kedua nilai koefisien jalur dalam kaitan pengaruh langsung secara farsial terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, didapat kenyataan bahwa nilai koefisien jalur kompetensi PPK-SKPD lebih dominan yakni sebesar 0,421 daripada nilai koefisien jalur implementasi pengendalian internal yakni sebesar 0,341. Dari hasil analisis total pengaruh tidak langsung kompetensi PPK-SKPD terhadap laporan keuangan SKPD adalah sebesar 19,8 % sedangkan pengaruh tidak langsung implementasi pengendalian internal terhadap laporan keuangan SKPD adalah sebesar 13,8 %. Hal demikian mendukung diperlukannya penelitian terhadap
29
faktor-faktor lainnya yang mendorong terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sukmaningrum (2011) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan
bahwa sistem pengendalian intern yang diproksikan dengan
integritas data, ketepatan input, prosedur otorisasi, penyimpanan dokumen sumber data, pemberian wewenang, penentuan kebijakan dan standar akuntansi, pelaksanaan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh pencapaian LKPD WDP untuk Kabupaten dan Kota Semarang. Walaupun belum mendapat opini tertinggi yaitu WTP, opini WDP cukup mengindikasikan bahwa SPI di kabupaten dan kota Semarang cukup baik. Anna M. Costello dan Regina Wittenberg-Moerman (2009) dalam penelitian yang berjudul The Impact of Financial Reporting Quality on Debt Contracting: Evidence from Internal Control Weakness Reports dalam kesimpulannya menyatakan “We examine the effect of financial
reporting
quality on the trade-off be- tween monitoring mechanisms used by lenders in debt agreements. We find that when a firm experiences an ICW, lenders move away from
financial covenants and
toward
security
and
price
protection. Penelitian ini menguji pengaruh kualitas pelaporan keuangan dengan mekanisme pemantauan trade-off yang digunakan oleh pemberi pinjaman dalam perjanjian hutang. Anna dkk menemukan bahwa ketika sebuah perusahaan lemah dalam hal pengendalian internal, maka pemberi pinjaman akan menghindari penggunaan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kredit dan lebih memilih menggunakan jaminan perlindungan harga. Stephen K. Asare dan Arnold M. Wright (2009) dalam penelitian
30
mereka The Effect of Change in the Reporting Threshold and Type of Control
Deficiency on Equity Analysts’ Evaluation of the Reliability of
Future Financial Statements dalam analisisnya menjelaskan “The type of adverse report can affect the judgment of the quality of strength in the year-end ICOFR and confidence in the year-end financial statements. The independent and dependent variables are as before along with strength of year-end ICOFR and confidence that the year-end financial statements contain no misstatements as covariates.
The interaction of reporting threshold and type of deficiency
remains significant even after controlling for the two variables (F ¼ 5.551, p ¼0.022)”. Stephen dkk menjelaskan pengaruh perubahan dalam pelaporan ambang batas dan jenis pengendalian yang tidak efisien terhadap evaluasi analisis pasar modal pada laporan keuangan masa depan. Jenis laporan yang merugikan atau tidak efisien dapat mempengaruhi penilaian kualitas kekuatan pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan atau ICOFR akhir tahun dan kepercayaan terhadap laporan keuangan akhir tahun. William R. Kinney, JR. dan Marcy L. Shepardson (2010) dalam penelitian mereka yang berjudul Do Control Effectiveness Disclosures Require SOX 404(b) Internal Control Audits? A Natural Experiment with Small U.S. Public Companies dalam kesimpulannya menyatakan “for four of the five years (2004–2007), we find that small firms under- going first-time ICFR audits experience a significant increase in ineffective ICFR disclosure rates. As to audit fees, we find that for first-time ICFR au- dits in 2004, total audit fees are about twice what they were in 2003, but that the increases decline
31
to about 55% by 2008. Apakah pengungkapan terhadap efektivitas pengendalian harus memerlukan SOX (Sarbanes Oxley Act ) pasal 404(b) tentang pengendalian intern? Sebuah penelitan eksperimen alami terhadap perusahaan -perusahaan publik kecil di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa perusahaan-peruasahaan publik kecil di Amerika Serikat tidak efektif untuk menggunakan laporan ICFR atau pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan karena disebabkan biaya yang tinggi. Selain itu dalam perusahaan-perusahaan kecil, pengendalian intern yang dibutuhkan juga masih sederhana, sehingga tidak membutuhkan prosedurprosedur sebagaimana yang digunakan oleh manajemen perusahaan besar maupun oleh auditor intern.
2.5 Kerangka Berpikir Manajemen dalam sebuah perusahaan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan
kegiatan
operasi
dan
pengendalian
atau
pengawasan. Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk: (a) melindungi harta; (b) menjamin terhadap “terjadinya utang yang tidak layak”; (c) menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi; (d) dapat diperolehnya operasi secara efisien dan (e) menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan (Hartadi,1999: 3). Menurut Agoes (2004: 75) yang dikutip oleh Lince (2010) bahwa lima komponen pengendalian intern yaitu (a) lingkungan pengendalian; (b) penaksiran
32
resiko; (c) aktivitas pengendalian; (d) informasi dan komunikasi dan (d) pemantauan. Pengendalian intern bidang akuntansi, sangat diperlukan untuk menentukan kualitas laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh manajemen sebagai alat atau bahan kajian dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan yang kemudian informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2012: 2). Laporan keuangan inilah yang akan digunakan oleh manajemen yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu bahan kajian dalam rangka pengambilan keputusanadalah yang secara kualitatif mempunyai karakteristik yaitu (a) dapat dipahami; (b) relevan; (c) memiliki keandalan dan (d) dapat dibandingkan (IAI, 2009: 5). Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:
33
Sistem pengendalian intern Lingkungan pengendalian Penaksiran risiko Aktivitas pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan (Mulyadi, 2002: 183) Kualitas laporan keuangan Dapat dipahami Relevan Keandalan Dapat dibandingkan (IAI 2009: 5)
Penelitian yang Relevan: 1. Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Rahmawati: 2010) 2. Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Mohamad: 2012) 3. Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (spip) terhadap kualitas laporan keuangan (Nugroho: 2012) 4. Pengaruh implementasi pengendalian internal dan kompetensi PPK-SKPD terhadap kualitas laporan keuangan (Budiman: 2012) 5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Sukmaningrum: 2011) 6. The Impact of Financial Reporting Quality on Debt Contracting: Evidence from Internal Control Weakness Report (Anna-Regina: 2010) 7. The Effect of Change in the Reporting Threshold and Type of Control Deficiency on Equity Analysts’ Evaluation of the Reliability of Future Financial Statements (Stephen-Arnold: 2009) 8. Do Control Effectiveness Disclosures Require SOX 404(b) Internal Control Audits? A Natural Experiment with Small U.S. Public Companies (William-Marcy: 2010)
Sistem Pengendalian Intern
Gambar 1: Kerangka Pemikiran
Kualitas Laporan Keuangan
34
2.6 Hipotesis Menurut Sugiyono (2012: 93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kajian teori, kajian penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pengendalian intern yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPP TVRI Stasiun Gorontalo.
