BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka Ada beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini yaitu agency theory, stakeholder theory, dan legitimacy theory. 1. Teori Keagenan (Agency Theory) Jensen dan Mecling (1976) menyatakan konsep keagenan yaitu sebuah kontrak yang dimana principal menyewa agent untuk melakukan kontribusi bagi kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agent. Teori agen mendasarkan pemikiran bagaimana adanya perbedaan informasi antara atasan dan bawahan atau antara kantor pusat dan kantor cabang atau adanya informasi asimetri memengaruhi penggunaan sistem akuntansi. Teori ini mendasarkan pada teori ekonomi. Dari susdut pandang teori agen, prinsipal (pemilik atau top manajemen) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien (Suartana, 2010:183). Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya berusaha untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer cenderung

10

http://digilib.mercubuana.ac.id/

11

untuk menunjukan `egoisme` (perilaku yang mengarahkan mereka untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri). Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang. ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki.Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Adanya teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Oleh karena itu agent akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari principal dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak (I Gede dan Sukartha, 2014). 2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) Dukungan dari stakeholder sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Untuk mendapatkan dukungan tersebut sebuah perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi para


12

stakeholdernya

(pemegang

saham,

kreditor,

konsumen,

supplier,

pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Sebuah perusahaan harus mampu menjaga hubungan dengan stakeholdernya, salah satunya dengan melaksanakan CSR. Dengan adanya pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terpenuhi sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis yang akan berdampak kepada

keberlanjutan

atau

kelestarian

perusahaan

(sustainability)

(Fahrizqi, 2010). Menurut Freeman, (2004), stakeholder theory dimulai dengan adanya asumsi bahwa nilai adalah hal yang penting dan secara eksplisit merupakan bagian dari bisnis. 3. Teori Legitimasi Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi, 2011:87) (Gray et, al., 1996 dalam Reny dan Denies, 2012) berpendapat bahwa legitimasi merupakan “a system oriented view of organisation and society. Permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, indivisuals and group”. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu, dan kelompok


13

masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapa masyarakat. B. Corporate Governance Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur good corporate governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang telibat dalam suatu korporasi, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sutini dan Didin, 2010) 1. Komisaris Independen Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. (www.wikipedia.com) Dengan semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan stakeholder yang lain dapat terpenuhi. Dari perspektif teori agensi, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan (independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon, 2007 dalam Silvia, 2014). Semakin besar proporsi komisaris independen akan meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Sedangkan


14

dari perspektif stakeholder, keberadaan pihak independen dalam perusahaan merupakan cara dari stakeholder untuk ikut memberi pengaruh bagi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi stakeholder. 2. Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajer perusahaan agar dalam menghasilkan laba sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepemilikan institusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan dalam menghasilkan laba, salah satunya dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Poppy dkk, 2014). Rumus : =

x 100%

C. Profitabilitas Menurut Sudana, (2011:22) ROA menunjukkan kemempuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengavaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan Semakin besar ROA berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang besar, dan sebaliknya.


15

Rumus ROA adalah :

D. Sales Growth Sales Growth adalah Pertumbuhan penjualan yang diperoleh dari penghasilan Penjualan. Suatu perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk membiayai kinerja perusahaan (Probosari,2011). Tingkat pertumbuhan (growth) pada dasarnya mencerminkan produktivitas perusahaan dan merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh pihak internal (manajemen) maupun pihak eksternal. Namun disisi lain pertumbuhan perusahaan dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan Pertumbuhan

penjualan

(Sales

growth),

menunjukan

perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya perkembengan tersebut bisa meningkat atau menurun. Pertumbuhan penjualan diukur dengan cara penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode (Brad Badertscher at al., 2009 dalam Budiman dan Setiyono, 2012) Rumus sales growth adalah :


16

E. Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu. Dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yaitu pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan sering kali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan (Indrawati, 2009). Kegiatan CSR diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal turut mendukung kewajiban dalam kegiatan CSR, yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Undang-Undang yang mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan perusahaan berhubungan dengan lingkungan dan sosial mereka guna keberlangsungan hidup perusahaan. F. Tax Avoidance Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai

dengan

yang

melanggar

peraturan

perpajakan.

Upaya

meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan


17

pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Tax avoidance merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menururt Suandy (2011:7) penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. G. Penelitian Terdahulu Beberapa Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh

corporate

governance,

profitabilitas,

sales

growth,

pengungkapan corporate social responsibility. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Kurniasih, (2012) mengenai pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan institusional, komposis dewan komisaris, dan dewan komisaris independen secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan


18

terhadap tax avoidance. Sementara komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bambang, (2014) mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance terhadap penghindaran pajak di Indonesia menyatakan bahwa. Profitabilitas, kepemilian keluarga, komisaris independen, komite audit, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Maharani dan Suardana, (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh corporate governance, profitabilitas, karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sementara risiko perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance Menurut Calvin dan Sukartha, (2014) mengenai pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, sales growth terhadap tax avoidance menyatakan bahwa leverage, komite audit dan sales growth berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sementara karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Poppy dkk, (2014) melakukan studi empiris mengenai pengaruh mekanisme corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menyatakan bahwa


19

kepemilikan institusional, kualitas auditor, komite audit, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut Kurniasih dan Sari, (2013) mengenai return on asset (ROA), leverage, corporate governance, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa corporate governance berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sementara ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut penelitian yang dilakukan Silvia dan Puji, (2014) mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa kepemilikan publik dan kepemilikan saham terbesar memiliki efek negatif pada penghindaran pajak. Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, latar belakang akuntansi atau keahlian keuangan komite audit, proporsi direksi independen, kompensasi eksekutif, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak.


20

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No

1

2

3

Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian

Annisa dan Kurniasih, (2012)

Bambang, (2014)

Maharani dan Suardana, (2014)

4

Calvin dan Sukartha (2014)

5

Poppy Ayuni Putri, Zaitul, dan Herawati (2014)

6

7

Kurniasih dan Sari, (2013)

Silvia dan Puji, (2014)

Variabel

Hasil Penelitian

Variabel Dependen : Tax Avoidance(Y) Variabel Independen : Corporate Governance(X)

Kepemilikan institusional, komposis dewan komisaris, dan dewan komisaris independen secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance Komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Di Indonesia (Y) Variabel Independen : Profitabilitas (X1) Kepemilikan Keluarga(X2) Corporate Governance(X3) Variabel Dependen : Tax Avoidance(Y) Variabel Independen : Corporate Governance(X1 Profitabilitas (X2) Karakteristik Eksekutif (x3) Variabel Dependen : Tax Avoidance (Y) Variabel Independen : Karakter Eksekutif(X1) Komite Audit (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Leverage (X4) Sales Growth (X5) Variabel Dependen : Tax Avoidance(Y) Variabel Independen : Mekanisme Corporate Governance (X1) Pengungkapan Corporate Social Responsibility (X2) Variabel Dependen : Tax Avoidance (Y) Variabel Independen : Return On Asset (ROA)(X1) Leverage(X2) Corporate Governance(X3) Ukuran Perusahaan(X4) Kompensasi Rugi Fiskal(X5)

Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (Y) Variabel Independen : Tata Kelola Perusahaan (X)

Profitabilitas, kepemilian keluarga, komisaris independen, komite audit, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance Risiko perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance Komite audit dan sales growth tidak berpengaruh pada tax avoidance

Kepemilikan institusional, kualitas auditor, komite audit, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Corporate governance, leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Kepemilikan publik dan kepemilikan saham terbesar memiliki efek negatif pada penghindaran pajak. Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, latar belakang akuntansi atau keahlian keuangan komite audit, proporsi direksi independen, kompensasi eksekutif, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak.

Sumber : Berbagai Jurnal Ekonomi


21

H. Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas

(Boediono,

melaksanakan

fungsi

2005:177). monitoring

Komisaris untuk

Independen

mendukung

dapat

pengelolaan

perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013). Bambang, (2014), Silvia dan Puji, (2014), Poppy dkk, (2014) dalam

penelitiannya

menyatakan

bahwa

komisaris

independen

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sementara dalam penelitian Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : H1= Komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance Kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajer perusahaan agar dalam menghasilkan laba sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepemilikan institusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan dalam


22

menghasilkan laba, salah satunya dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Poppy dkk, 2014) Poppy dkk, (2014), Annisa dan Kurniasih, (2012), dalam penelitiannya

menyimpulkan

bahwa

kepemilikan

institusional

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sementara menurut penelitiannya Maharani dan Suardana, (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2=

Kepemilikan

institusional

berpengaruh

terhadap

tax

avoidance.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Profitabilitas

merupakan

gambaran

kinerja

keuangan

perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010).


23

Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian Bambang, (2014), Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3= Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.

4. Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance Sales growth akan menggambarkan kenaikan penjualan setiap tahun.

Semakin

tinggi

tingkat

pertumbuhan

penjualan

suatu

perusahaan akan lebih banyak mengandalkan pada modal eksternal Kusuma dkk (2013) Pertumbuhan

penjualan

(sales

growth)

juga

dapat

mempengaruhi aktivitas tax avoidance. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa sales growth berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas tax avoidance. Namun hasil penelitian Calvin dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa sales growth tidak berpengaruh pada tax avoidance.


24

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : H4= Sales Growth berpengaruh terhadap tax avoidance.

5. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance Meningkatkan ketaatan dalam pembayaran pajak tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak guna menjalin hubungan baik dengan pemerintah merupakan salah satu wujud perhatian perusahaan terhadap kepentingan stakeholdernya. Jika pajak yang dibayarkan oleh perusahaan memiliki dampak bagi masyarakat luas, maka pajak tersebut dapat dikaitkan dengan CSR. Dalam

penelitiannya,

Lanis

dan

Richardson

(2012)

menemukan hasil bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013). Huseynov dan Klamm (2012) menemukan hasil bahwa CSR mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : H5

= Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure) berpengaruh terhadap tax avoidance.


25

I. Rerangka Pemikiran Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dan kajian pustaka maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu rerangka pemikiran sebagai berikut :

Komisaris Independen

H1 Kepemilikan Institusional

H2 H3

Profitabilitas

Tax Avoidance H4

Sales Growth

H5

Pengungkapan CSR

Gambar 2.1 Model Konseptual


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka

Recommend Documents