BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. perusahaan mencoba untuk mengurangi masalah keagenan yang mungkin

15

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 1. Agency Theory (Teori Keagenan) Agency Theory merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan perilaku antara stakeholder selaku principal dan manajemen perusahaan selaku agent serta memberikan suatu gambaran tentang bagaimana perusahaan mencoba untuk mengurangi masalah keagenan yang mungkin timbul dari adanya perbedaan perilaku antara principal dan agent. Teori ini juga menjelaskan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Kontrak kerja ini berdampak pada pemisahan fungsi. Hal ini dikarenakan investor atau prinsipal yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham tidak dapat berkecimpung secara aktif di dalam aktivitas operasional perusahaan yang mereka miliki, prinsipal menunjuk manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen dan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan yang dimilikinya sebagai pemilik perusahaan kepada manajemen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam suatu hubungan keagenan, investor sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen diasumsikan sebagai dua belah pihak yang akan memaksimalkan utilitas mereka, sehingga agen tidak selalu bertindak sesuai harapan prinsipal.

http://digilib.mercubuana.ac.id/z

16

Potensi masalah yang muncul dalam teori agensi ini adalah adanya asimetri informasi. Hal ini dikarenakan pihak agen lebih memahami kondisi internal suatu perusahaan dibandingkan dengan pihak prinsipal yang akan memicu adanya kecurangan pihak agen untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan yaitu menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi yaitu dengan

cara

pengungkapan

sukarela.

Oleh

karena

itu

melalui

pengungkapan modal intelektual pihak manajer sebagai yang mengelola perusahaan secara langsung dapat memberikan informasi lebih kepada para pemegang saham baik itu pemegang saham pihak manajerial itu sendiri maupun pemegang saham yang mempunyai saham

dominan

(terkonsentrasi) mengenai kondisi perusahaan, sehingga pihak pemegang saham yang tidak berkecimpung langsung dapat memprediksi secara lebih tepat kondisi perusaha di masa depan selain itu pengungkapan merupakan mekanisme untuk mengontrol kinerja manajer selaku agen sehingga pihak agen dapat menyajikan informasi kepada pihak prisipal sebagai pemegang saham dominan melalui voluntary information dalam bentuk intellectual capital disclosure. 2. Signalling Theory (Teori Sinyal) Signalling Theory merupakan teori yang menjelaskan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi


17

investor dan pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan investasinya. Pengungkapan intellectual capital pada annual report sangat penting dalam rangkan memberikan kepuasan akan kebutuhan informasi bagi para investor. Signaling theory ini juga menyatakan bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk mengirim sinyal berupa informasi positif atau kabar baik kepada investor dan pemegang saham dengan menggunakan mekanisme pengungkapan, salah satunya melalui media laporan tahunan. Menurut Jogiyanto (2003) yang dikutip oleh Aisyah dan Sudarno (2014), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pengungkapan sukarela modal intelektual memungkinkan bagi investor untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan. Teori sinyal dilandasi karena adanya masalah asimetri yang terjadi antara pihak perusahaan dengan stakeholders mengenai informasi yang mereka ketahui tentang kondisi perusahaan. Asimetri informasi dapat dikurangi dengan cara pemberian sinyal oleh pihak yang memiliki informasi kepada pihak lain (Widowati, 2011). Pengungkapan intellectual capital membuat para investor dalam hal ini pihak asing dan pihak institusi yang memiliki saham dalam struktur kepemilikan perusahaan akan dapat mengetahui kondisi perusahaan karena berdasarkan sinyal informasi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan melalui pengungkapan modal intelektual maka investor asing dan institusi dapat mengambil keputusan atas investasi yang telah meraka miliki dalam perusahaan tersebut.


18

3. Intellectual Capital a. Definisi Intellectual Capital Istilah intellectual capital pertama kali dikemukakan oleh John Kenneth Galbraith pada tahun 1969 yang menulis surat yang ditujukan kepada temannya, Michael Kalecki. Galbraith mengemukakan: ”I wonder if you realize how much those us the world around have owed to the intellectual capital you have provided over the last decades” (Hudson, 1993) yang dikutip oleh Aisyah & Sudarno (2014). Pada tahun 1993 intellectual capital dijelaskan secara rinci oleh Peter Drucker dalam bukunya “Post-Capitalist Society”. Akhir tahun 1990, referensi mengenai intellectual capital dalam publikasi bisnis kontemporer menjadi hal yang lazim. Sampai sekarang belum terdapat definisi intellectual capital yang konklusif dan masih terjadi perdebatan di antara para pakar. Intellectual capital merupakan sesuatu yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan. Hal tersebut terbukti dari definisi yang berbeda dari para ahli di berbagai literatur. Menurut Mouritsen (1998) yang dikutip oleh Aisyah dan Sudarno (2014) berpendapat bahwa intellectual capital merupakan masalah pengetahuan organisasi yang luas dan bersifat unik bagi perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan secara terus-menerus beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah.


19

Namun, dari banyaknya definisi yang berbeda tersebut terdapat salah satu definisi yang paling komprehensif mengenai intellectual capital (Li et al., 2008) yang dikutip oleh Prameswari (2012) adalah: “The possession of knowledge and experience, professional knowledge and skill, good relationship, and technological capacities, which when applied will give organizations competitive advantage”. Memilki pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan profesional, hubungan baik, dan kapasitas teknologi, yang apabila diterapkan akan memberi keunggulan kompetitif bagi organisasi,. Menurut Ho et al (2012) yang dikutip oleh Setianto dan Purwanto (2014), istilah “intellectual capital” mengacu pada semua sumber daya berwujud yang menentukan nilai dan daya saing perusahaan. Dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses, dan teknologi, perusahaan yang dapat memobilisasi dalam proses penciptaan nilai. b. Komponen Intellectual Capital Dengan memahami komponen-komponen intellectual capital dalam kaitannya dengan strategi pengelolaan intellectual capital maka diharapkan dapat memberikan dasar bagi perusahaan untuk mampu menciptakan nilai tambah yang akhirnya akan membangun suatu daya saing perusahaan. Sawarjuwono dan Agustine (2003) yang dikutip oleh Utama dan Khafid (2015) menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen utama yaitu:


20

1. Human Capital (Modal Manusia). Human capital merupakan lifeblood dalam intellectual capital, disinilah sumber innovation dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Human capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. 2. Structural Capital (Modal Organisasi) Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya : sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.


21

3. Relational Capital (Modal Pelanggan) Elemen ini merupakan komponen intellectual capital yang memberikan nilai secara nyata. Relational capital merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan paramitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan

perusahaan

dengan

pemerintah

maupun

dengan

masyarakat sekitar. Relational capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. c. Tujuan Pengungkapan Intellectual Capital Informasi keuangan tidak cukup menjadi dasar bagi investor dalam memberikan penghargaan terhadap perusahaan karena lebih didominasi oleh output yang menunjukkan kinerja tentang penciptaan nilai. Aset tak berwujud semakin menjadi sumber daya yang penting bagi nilai perusahaan dan kesejahteraan perusahaan. Meskipun demikian, pengakuan aset tak berwujud dalam sistem akuntansi tidak cukup dikarenakan beberapa unsur dari aset tak berwujud tidak dapat dimasukkan dalam laporan keuangan karena masalah identifikasi, pengakuan, dan pengukurannya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan mengungkap aset takberwujud melalui intellectual capital disclosure.


22

Investor

berpendapat

bahwa

ketika

asimetri

informasi

meningkat, ada ketidakpastian yang lebih besar akan perusahaan dan akan lebih sulit bagi investor untuk membuat penilaian/penaksiran sehingga investor akan mencari lebih banyak informasi secara pribadi untuk meningkatkan kemampuan estimasi mereka untuk membuat keputusan investasi yang sesuai. Pada dasarnya, pengungkapan informasi intellectual capital bisa mengurangi ketidakpastian dari kondisi

perusahaan

secara

menyeluruh

sehingga

dengan

pengungkapan informasi intellectual capital, asimetri informasi antara manajer dengan investor akan berkurang dan investor akan lebih yakin akan kondisi dari suatu perusahaan sehingga keputusan investasi yang lebih akurat dapat tercapai. d. Perkembangan Intellectual Capital Disclosure Semakin berkembangnya peranan intellectual capital juga semakin meningkatkan kesadaran kedua pihak baik perusahaan maupun pihak eksternal akan pentingnya aset ini. Bagi pihak-pihak eksternal, mereka akan menganalisis informasi yang terdapat dalam intellectual capital disclosure untuk mendapatkan informasi mengenai sumber daya perusahaan, perkembangan dan inovasi perusahaan, serta hal lainnya yang dibutuhkan. Disisi lain, perusahaan yang menyadari peran intellectual capital bagi keunggulan kompetitif perusahaan berusaha mengembangkan efektivitas dan efisiensi intellectual capital


23

mereka sehingga kualitas intellectual capital disclosure yang ada semakin meningkat. Kendala intellectual capital disclosure saat ini dikarenakan belum ada sistem standarisasi dalam pelaporan intellectual capital sehingga intellectual capital belum dapat dilaporkan sebagai aset dalam neraca perusahaan. Bila ditinjau dari definisi dan kriteria aset yang tercantum dalam PSAK, intellectual capital memang belum dapat dimasukkan kedalam kategori aset karena menurut PSAK No.19 Revisi 2010, asset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomis dimasa depan yang diharapkan akan diterima oleh entitas. Berdasarkan definisi tersebut, kriteria penggolongan aset tak berwujud terdiri dari keterindentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan keuntungan ekonomis di masa depan. Dilihat dari sisi pengendalian atas sumber daya, komponen intellectual capital seperti human capital memang dapat dijadikan investasi bagi perusahaan dengan mendididik dan melatihnya namun investasi ini tidak dapat dikendalikan secara penuh karena suatu saat karyawan tersebut dapat keluar dari perusahaan dan membawa serta pengetahuan dan keahlian yang telah diterimanya selama diperusahaan sehingga perusahaan tidak lagi memperoleh manfaat dari investasi yang telah dilakukannya untuk karyawan tersebut.


24

Terkait aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, beberapa kesulitan muncul saat akan mengakui aset tersebut sebagai aset tak berwujud. Kesulitan yang pertama timbul ketika menentukan saat timbulnya aset tersebut. Kesulitan yang kedua timbul ketika pengukuran biaya perolehan aset dilakukan, misalnya ketika biaya untuk menghasilkan aset tak berwujud tersebut tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk memelihara dan biaya untuk menjalankan operasi sehari-hari. Pada beberapa industri dengan intellectual capital intensif, manajemen perusahaanakan mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk diinvestasikan dalam bentuk aset tak berwujud. Industri perbankan contohnya, dimana human capital memegang peranan penting sehingga pengembangan human capital sangat dibutuhkan dan memakan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadikan nilai dari informasi non-finansial dari industri dengan intellectual capital intensif lebih tinggi dari industri lainnya. 4. Corporate Governance Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik Corporate Governance di seluruh dunia.


25

Berikut ini definisi corporate governance yang bisa dijadikan sebagai sumber acuan : 1) Menurut Cadbury Commite of United Kingdom yang dikenal dengan Cadbury report (1922), bahwa corporate governanve didefinisikan : “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, ang other internal and to their right and external stakeholders in respect responsibilities, or the sistem by which companies are directed and controlled”. 2) Menurut Forum for Corporate governance in Indonesia – FCGI (2006), corporate governance diartikan sebagai: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. 3) Organization for economic Cooperation and Development – OECD mendefinisikan corporate governance sebagai: “sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan yang mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja”. 4) Menurut Bank Dunia (World Bank) Corporate governance adalah: “Kumpulan hukum, peraturan – peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.


26

5) Rezaee Z, (2009) mendifinisikan corporate governance sebagai berikut: “The process affected by a set of legislative, regulatory, legal, market mechanisms, listing standards, best practices, and efforts of all corporate governance participants include company’s directors, officers, auditors, legal counsel, and financial advisors, which creates a system of checks and balances with the goal of creating and enhanging enduring and sustainable shareholder value, while protecting the interests of other stakeholders”.”Sebuah proses yang dipengaruhi oleh seperangkat legislatif, peraturan, hukum, mekanisme pasar, standart pencatatan, praktik terbaik, dan upaya semua peserta tata kelola perusahaan yang meliputi direksi perusahaan, karyawan, auditor, konsultan hukum, dan penasihat keuangan untuk menciptakan sebuah sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan perusahaan yang bertahan dan berkelanjutan terhadap penciptaan nilai ekonomis bagi para pemegang saham, sekaligus melindungi kepentingan stakeholder lainnya”. Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa corporate governace

pada intinya adalah mengenai suatu

sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengartur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan untuk dapat bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang bekesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar

secara

governance

keseluruhan.

Tujuan

diperusahaan-perusahaan

good

puncak adalah

meciptakan

perusahaan melalui kinerja yang berkesinambungan.


corporate nilai

27

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), ada lima asas Good Corporate Governance yaitu: 1. Transparansi (Transparency) Adalah pengambilan

keterbukaan keputusan

dalam

dan

melaksanakan

menjaga

objektivitas

proses dalam

menjalankan bisnis perusahaan yaitu dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya 2. Akuntabilitas (Accountability) Adalah

kejelasan

fungsi,

struktur,

sistem

dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan peusahaan dapat terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.


28

3. Responsibilitas (Responsibility) Adalah

kesesuaian

(kepatuhan)

didalam

pengelolaan

perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung

jawab

terhadap

masyarakat

dan

lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4.

Independensi (Indepency) Merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku. Untuk

melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance (GCG) perusahaan harus dikelola secara independen, tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Adalah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan

perundang-undangan

melaksanakan

kegiatannya,

yang

perusahaan

berlaku. harus

Dalam senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.


29

a. Mekanisme Corporate Governance Rezaee, (2009) menjelaskan bahwa mekanisme corporate governance

dibagi

menjadi

dua

yaitu

mekanisme internal

dan mekanisme eksternal: 1. Mekanisme Internal Mekanisme intermal corporate governance dirancang untuk mengelola, menjalankan, dan memonitor kegiatan perusahaan dalam rangka menciptakan nilai ekonomis bagi para pemegang saham. Contoh dari mekanisme internal adalah dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit. 2. Mekanisme Eksternal Mekanisme eksternal corporate governance dirancang untuk memonitor kegiatan perusahaan dan memastikan kinerja yang dilakukan oleh kalangan dalam perusahaan (managemen, direksi dan

karyawan)

memberikan

manfaat

untuk

kalangan

luar

perusahaan (pemegang saham dan pemangku kepentingan lain). Contoh dari mekanisme eksternal adalah pasar modal, pasar untuk kontrol perusahaan, dan pasar tenaga kerja serta keputusan pengadilan, proposal pemegang saham, dan peran aktif dari aktivis investor (shareholder) dalam struktur kepemilikan.


30

b. Proksi Corporate Governance Dalam penelitian ini peneliti menggunakan mekanisme eksternal untuk diteliti karena penelitian ini untuk mengetahui peran aktif dari bagian luar perusahaan yang yang diwakili oleh para investor (shareholder) yang memiliki saham dalam struktur kepemilikan perusahaan untuk dapat menciptakan nilai perusahaan melalui pengungkapan intellectual capital perusahaan, sehingga proksi yang digunakan untuk mengukur mekanisme corporate governance

adalah struktur kepemilikan yang terdiri dari

kepemilikan

yang

terkonsentrasi,

kepemilikan

institusional,

kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial. 5. Struktur Kepemilikan Struktur kepemilikan (ownership structure) yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah, publik, insider dan outsider ownership dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor dalam sebuah perusahaan (Ikbal, 2012). Aisyah dan Sudarno (2014) secara umum struktur kepemilikan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu besarnya

kepemilikan

publik

dibanding dengan kepemilikan pihak

tertentu yang disebut pihak insider dan besarnya kepemilikan asing dibanding dengan kepemilikan pihak domestik. Lebih lanjut disebutkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan informasi yang diungkapkan pada annual report, disebutkan bahwa semakin besar kepemilikan insider maka semakin sedikit informasi yang


31

diungkapkan dalam annual report. Karena pada dasarnya insider memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan sehingga tidak terlalu bergantung pada laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan. Disisi lain, perusahaan yang sahamnya lebih didominasi oleh kepemilikan publik, hal ini berarti banyak pihak luar yang membutuhkan informasi rinci mengenai perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan, termasuk di dalamnya informasi mengenai intellectual capital. Salah satu tujuan dari pengungkapan informasi

mengenai

intellectual

capital adalah untuk mengurangi

asimetri informasi perusahaan, di mana jika asimetri informasi perusahaan semakin sedikit maka nilai perusahaan di mata masyarakat akan semakin baik (Aisyah dan Sudarno 2014). Struktur kepemilikan perusahaan dapat berupa struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, atau struktur kepemilikan asing (Setianto dan Purwanto, 2014). Dari mekanisme corporate govenance denagn proksi struktur kepemilikan yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan intelllectual capital maka penelitian ini mengambil variabel konsentrasi kepemilikan,

kepemilikan

institusional,

kepemilikan

asing

dan

kepemilikan manajerial untuk diteliti. a. Konsentrasi Kepemilikan Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang tersebar dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Kepemilikan dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham


32

dimiliki oleh sebagaian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan pemegang saham lainnya. Pemegang

saham

mayoritas

cenderung

meningkatkan

kemakmurannya sendiri dengan melakukan tindakan entrenchment yaitu tindakan pemegang saham pengendali yang dilindungi oleh hak kontrolnya untuk melakukan ekspropriation (tindakan menggunakan hak kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dari kekayaan pihak lain) dan menikmati manfaat privat dari kontrol yang dimilikinya dan merugikan pemegang saham minoritas. Oktavianti (2014), menjelaskan pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Konsentrasi Kepemilikan = Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar x 100 % Jumlah Saham Beredar

b. Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Yang dimaksud institusi yaitu perusahaan swasta, perusahaan investasi, perusahaan efek, bank, LSM, maupun lembaga lain seperti dana pensiun. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku oportunistik manajer (Rustriarini, 2011) yang dikutip oleh Utama dan Khafid (2015).


33

Pengawasan ketat yang dilakukan oleh investor institusi bertujuan agar manajer bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu menaikkan nilai perusahaan. Pada akhirnya karena adanya pengawasan lebih besar, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan berupaya mengungkapkan modal intelektualnya secara lebih luas guna menaikkan nilai perusahaan (Aisyah dan Sudarno, 2014). Dengan demikian kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki peranan untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan. Kepemilikan intitusi diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi yaitu perusahaan swasta, perusahaan investasi, perusahaan efek, bank, LSM, maupun lembaga lain seperti dana pensiun dibagi dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Aisyah & Sudarno (2014), menjelaskan pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Kepemilikan Institusional = Jumlah Kepemilikan Saham Institusi x 100 % Jumlah Saham Beredar


34

c. Kepemilikan Asing Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing dapat juga menjadi monitor efektif bagi manajer dalam pasar yang sedang tumbuh, karena kepemilikan asing meminta standar corporate governance

yang tinggi. Perusahaan dengan

kepemilikan saham asing biasanya akan lebih termotivasi untuk melakukan pengungkapan informasinya. Utama dan Khafid (2015), menjelaskan pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Kepemilikan Asing = Jumlah Kepemilikan Saham Asing x 100 % Jumlah Saham Beredar

d. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial

yang tinggi

dapat

mengurangi

konflik antara prinsipal dan agen. Dengan kata lain kepemilikan saham manjerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham. Disamping itu, kepemilikan saham manajerial juga dapat menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham karena pihak


35

manajemen juga akan merasakan secara langsung

manfaat

dari

keputusan yang diambil. Kepemilikan manajerial dinyatakan dengan presentase saham perusahaan

yang dimiliki oleh manajer eksekutif dan

dewan

direksi. Manajer eksekutif ini meliputi manajer, direksi, dan dewan komisaris (Saleh at al., 2007) yang dikutip oleh Aisyah dan Sudarno (2014). Hal yang senada juga diungkapkan Firer dan Williams (2003) yang dikutip oleh Utama dan Khafid (2015), variabel kepemilikan manajerial diukur dengan menggunkan rumus perbandinggan sebagai berikut : Kepemilikan Manajerial = Jumlah Kepemilikan Saham Manajerial x 100 % Jumlah Saham Beredar

6. Penelitian Terdahulu Penelitian tentang intellectual capital disclosure akhir-akhir ini mulai populer dikalangan peneliti akademisi baik didalam negeri maupun diluar

negeri

untuk

dijadikan

bahan

penelitian

ilmiah

dengan

menggunakan berbagai macam variabel. Pengungkapan intellectual capital merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam peningkatan kinerja keuangan bagi perusahaan serta dapat meningkatkan nilai pasar yang positif bagi perusahaan yang memanfaatkan intelectual capital disclosure sebagai sebuah suplement wajib dalam pelaporan keuangan perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk intellectual capital statement.


36

Diluar negeri penelitian yang dilakukan oleh Ferreira et al. (2012) yang dikutip oleh Setianto dan Purwanto (2014) menginvestigasi faktorfaktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di Portugal. 45 perusahaan yang terdaftar di Portuguese Exchange Stock diambil sebagai sampel. Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, leverage, profitabilitas, tipe auditor, dan tingkat modal intelektual digunakan sebagai variabel independen. Sementara afiliasi industri digunakan sebagai variabel kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan

dan

tipe auditor berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sementara konsentrasi kepemilikan, leverage, profitabilitas, dan tingkat modal intelektual tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Al-Hamadeen & Suwaidan (2014) dengan sampel perusahaan publik yang terdaftar dibursa Jordania, didapatkan hasil variabel konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan saja yang berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure, sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran komite audit, leverage, profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure. Penelitian diatas didukung dengan penelitian-penelitian yang dilakukan didalam negeri yang menunjukan hasil yang beragam. Aisyah dan Sudarno (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan dan R&D terhadap luas pengungkapan modal intelektual


37

pada perusahaan sektor keuangan di BEI tahun 2012 yang menunjukan hasil

variabel

berpengaruh

kepemilikan

terhadap

asing

intellectual

dan capital

kepemilikan

pemerintah

disclosure

sedangkan

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure. Penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Khafid (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2013. Penelitian ini menggunakan 81 item pengungkapan intellectual capital yang dikembangkan oleh Singh & Zahn (2008). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual

capital,

sedangkan

variabel

kepemilikan

asing

dan

kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai intellectual capital disclosure diantaranya adalah :


38

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

No.

Peneliti

Judul

Variabel

Temuan

1.

Badingatus Sholikhah & Subowo (2016)

An Emperical Study of the Driver Factors of the Intellectual Capital Disclosure

Dependen : Intellectual Capital Disclosure

Variabel ROA, SIZE, AGE berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure.

Accounting Department, Economics Faculty Semarang State University

2.

Pratignya Utama & Muhammad Khafid (2015) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Modal Intellectual pada Perusahaan Perbankan di BEI

Independen : ROA, SIZE, AGE, Independent Commissioner & Ownership Concentration

Dependen : Pengungkapan Intellectual Capital Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Tingkat Modal Intelektual, Profitabilitas & Leverage


Variabel Independent Commissioner & Ownership Concentration tidak berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure. Variabel Profitabilitas & Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan intellectual capital dan Variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Tingkat Modal Intelektual berpengaruh negatif terhadap pengungkapan intellectual capital. Variabel Kepemilikan Pemerintah & Kepemilikan Asing tidak berpangaruh terhadap pengungkapan intellectual capital

39

No.

Peneliti

Judul

Variabel

Temuan

3.

Soraya Faradina (2015)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Intellectual Capital Pada Perusahaan Propery dan Real Estate

Dependen : Pengungkapan Intellectual Capital

Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital.

Content and Determinants of Intellectual Capital Disclosure: Evidence from Annual Reports of the Jordanian Industrial Public Listed Companies

Dependen : Intellectual Capital Disclusure.

Kantor Akuntan Publik Suganda dan Rekan

4.

Radhi AlHamadeen & Mishiel Suwaidan (2014) Al-Hussein Bin Talal University & Yarmouk University Jordan

5.

Heni Oktivianti (2014) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Intellectual Capital

Independen : Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Konsentrasi Kepemilikan

Independen : Leverage, Ukuran Komite Audit, AGE, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Konsentrasi Kepemilikan & SIZE

Dependen : Pengungkapan Intellectual Capital Independen : Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, Tingkat Profitabilitas, Komisaris Independen, Konsentrasi Kepemilikan


Variabel Umur Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Konsentrasi Kepemilikan tidak berpangaruh terhadap pengungkapan intellectual capital Variabel Konsentrasi Kepemilikan dan size berpengaruh terhadam ICD Variabel Leverage, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, AGE, & Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ICD. Variabel Ukuran Perusahaan & Profitablitas berpengaruh positif. Umur perusahaan, berpengaruh negatif terhadap pengungkapan intellectual capital. Variabel Leverage, Komisaris Independen, Konsentrasi Kepemilikan tidak berpangaruh terhadap pengungkapan intellectual capital.

40

No.

Peneliti

6.

Fatwa Nurziah & Deni Darmawati (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.

7.

Aisyah & Sudarno (2014) Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang

8.

Ana Lúcia Ferreira (2012) Faculty of Economics of University of Porto Portugal

Judul

Variabel

Temuan

Analisis Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, & Kepemilikan Institusional terhadap Intellectual Capital Disclosure

Dependen : Intellectul Capital Disclosure

Variabel Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pengungkapan intellectual capital.

Pengaruh Struktur Kepemilikan dan R&D Terhadap Luas Pengungkapan Modal Intelektual

Factors influencing intellectual capital disclosure by Portuguese companies

Independen : Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, & Kepemilikan Institusional

Dependen : Pengungkapan Intellectual Capital Independen : Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional & R&D

Dependen : Intellectul Capital Disclosure Independen : Ukuran Perusahaan, Tipe Auditor, Konsentrasi Kepemilikan, Leverage, Profitabilitas, Afiliasi Industri & Tingkat Modal Intelektual

Sumber: Data yang diolah 2017


Variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional tidak berpangaruh terhadap pengungkapan intellectual capital. Variabel Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah dan R&D berpengaruh terhadap ICD Variabel Kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap ICD Variabel Ukuran Perusahaan, Tipe Auditor berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure.. Variabel Konsentrasi Kepemilikan, Leverage, Profitabilitas, Afiliasi Industri & Tingkat Modal Intelektual tidak berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure.

41

B. Rerangka Pemikiran Dalam penelitian ini luas Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) merupakan variabel dependen yang menjadi pusat perhatian peneliti yang keragamanya dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial. Maka penelitian ini menggunakan model kerangka pemikiran sebagai berikut :

GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN

Variabel Independen

Konsentrasi Kepemilikan (X1) Variabel Dependen

Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan Asing (X3)

Kepemilikan Manajerial (X4)

Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan (SIZE)


Intellectual Capital Disclosure (ICD)

42

Dari gambar kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan (X1) terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) Pemegang saham dalam mencapai tujuan perusahaan menerapkan strategi dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, tahapan-tahapan tersebut tidak lepas dari peran pemegang saham. Dengan demikian, dengan adanya peran dan kuasa oleh kepemilikan saham yang terkonsentrasi memberi pengaruh terhadap aktivitas operasi perusahaan, salah satunya tekanan terhadap manajer untuk melakukan intellectual capital disclosure. Semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan maka semakin besar power voting dalam pengambilan keputusan sehingga berpengaruh terhadap intellectual capita disclosure. Capital markets transaction hypothesis menghipotesiskan bahwa ketika pemegang saham pengendali perusahaan berada pada posisi superior information, maka akan menimbulkan asimetri informasi dengan pemegang saham minoritas. Penelitian yang dilakukan oleh Taliyang et al. (2011) serta Al-Hammadeen & Suwaidan (2014) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan saham memiliki pengaruh terhadap intellectual capital disclosure. Berarti Semakin besar kepemilikan terkonsentasi maka tingkat luas pengungkapan modal intelektualnya semakin tinggi, dengan begitu pengaruhnya terhadap intellectual capital akan semakin mudah untuk diungkap.


43

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional (X2) terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer (Jensen and Meckling, 1976) yang dikutip oleh Aisyah dan Sudarno (2014). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional dalam memonitor setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Semakin besar kepemilikan oleh pihak institusi maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Permanasari, 2010). Dengan kata lain perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan berupaya untuk mengungkapkan intellectual capital secara lebih lengkap dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang rendah, intellectual capital disclosure akan rendah karena pengawasan dari pihak institusi juga semakin kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Khafid (2015) menemukan bahwa

kepemilikan

institusional

berpengaruh

terhadap

praktik

pengungkapan intellectual capital. Berati dapat dipastikan bahwa semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak institusional maka pengaruhnya akan semakin kuat terhadap pengungkapan intellectual capital.


44

3. Pengaruh Kepemilikan Asing (X3) terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) Dengan adanya kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan dapat juga menjadi monitor efektif bagi manajer dalam pasar yang sedang tumbuh,

karena

kepemilikan

asing

meminta

standar

corporate

governance yang tinggi. Kepemilikan asing dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme yang melengkapi struktur pemerintahan saat ini untuk mengawasi manajemen dari aktivitas maximaxing (Putri, 2011). Namun kepemilikan asing juga menimbulkan masalah asimetri informasi yang lebih sering (Rustriarini, 2011). Asimetri informasi terjadi karena adanya hambatan geografis dan bahasa. Selain itu juga karena standar yang digunakan di setiap negara berbeda. Untuk mengurangi masalah tersebut perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan terdorong untuk melakukan pengungkapan informasinya secara lebih luas dan rinci, termasuk informasi mengenai modal intelektual. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Aisyah dan Sudarno, 2014) menemukan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi pengungkapan modal intelektual perusahaan. Berati semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak asing maka pengaruhnya akan semakin kuat terhadap pengungkapan intellectual capital.


45

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (X4) terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) Adanya kepemilikan saham manjerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara agent dan principal sehingga manajer

akan bertindak sesuai dengan

yang diharapkan pemegang

saham. Dengan demikian manajer akan berusaha untuk mengurangi tindakan

oportunistiknya

untuk mencapai kepentingan yang sama

dengan pemegang saham. Caranya yaitu dengan mengungkapkan informasi yan lebih banyak termasuk melalui pengungkapan modal intelektual. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Khafid (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik pengungkapan modal intelektual. Berarti semakin besar kepemilikan manajerial maka tingkat pengungkapan intellectual capital semakin tinggi.


46

C. Hipotesis Dari uraian rerangka pemikiran diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban atau dugaan sementara terhadap permasalahan yang belum pasti kebenarannya dan akan dibuktikan setelah penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : H1

:

Konsentrasi

Kepemilikan

berpengaruh

positif

terhadap

positif

terhadap

Intellectual Capital Disclosure. H2

:

Kepemilikan

Institusional

berpengaruh

Intellectual Capital Disclosure. H3

:

Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital Disclosure.

H4

:

Kepemilikan

Manajerial

berpengaruh

Intellectual Capital Disclosure.


positif

terhadap

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. perusahaan mencoba untuk mengurangi masalah keagenan yang mungkin

Recommend Documents