BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. 1. Theory Technology Acceptance Model (TAM)

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 1. Theory Technology Acceptance Model (TAM) Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor‐faktor yang mempengaruhi

diterimanya

penggunaan

teknologi

komputer

yang

diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), yang lebih dahulu dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada 1980. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (acceptance) pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu tekhnologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem

informasi

dan

kemudahan

penggunaannya)

dan

perilaku,

tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem informasi. Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (Theory of Reasoned Action) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi

10 http://digilib.mercubuana.ac.id/

11

Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolak ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. 2. Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Elektronik Penomoran Faktur Pajak (e-Nofa) Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2012 Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang diberlakukan 1 April 2013 ini menurut informasi dari Direktorat Jendral Pajak merupakan sistem penomoran faktur pajak yang bersifat sementara, menunggu fase e-tax invoice, dimana pada tahap e-tax invoice mekanisme penomoran sudah by sistem yang dimulai tahun 2014. Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Surat Edaran nomor SE20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan password, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak, Surat edaran ini menjelaskan prosedur standar dalam penyelesaian : a. Permohonan kode aktivasi dan password Dalam mengajukan kode aktivasi

http://digilib.mercubuana.ac.id/

12

dan password ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain : 1). Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan. 2). Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi password. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan password. 3). Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengisaha kena pajak. b. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak. Akun Pengusaha Kena Pajak adalah Layanan yang diberikan ke Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan layanan tertentu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak memiliki ketentuan sebagai berikut: 1). Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dengan datang ke Kantor Pelayana Pajak atau secara online (https://efaktur.pajak.go.id). 2). Pengusaha Kena Pajak yang sudah memiliki Kode Aktivasi dan password sebelum 1 Juli 2014 Aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak diaktifkan secara jabatan. c. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan secara online atau langsung


13

datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan cara hanya menginput password. Jatah nomor seri faktur pajak dapat dilihat di akun Pengusaha Kena Pajak. d. Pengembalian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak Pengembalian bersamaan masa SPT bulan Desember. 3. Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) a. Pengertian e-Faktur e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Sampai dengan 1 Juli 2015, KPP di Jawa dan Bali senantiasa mengadakan sosialisasi e-faktur. Setiap sosialisasi yang diadakan, bertujuan untuk memberitahukan tata cara pendaftaran e-faktur, tujuan dan dasar hukum e-faktur, serta sistem kerja e-faktur. Dalam sosialisasi tersebut, setiap wakil dari WP akan diberikan Compact disc (CD) yang berisi aplikasi e-faktur dummy, materi sosialisasi e-faktur, video tutorial efaktur, serta kumpulan pertanyaan mengenai e-faktur. Setiap peserta sosialisasi diwajibkan untuk membawa laptop untuk mempraktikan langsung aplikasi e-faktur pada waktu sosialisasi. Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi e-faktur dummy dengan mengikuti instruktur sosialisasi. Untuk selanjutnya, aplikasi efaktur dummy tersebut dapat digunakan masing-masing peserta sebagai


14

latihan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar e-faktur, tanpa harus takut jika data yang digunakan ter-upload di aplikasi DJP. Mengingat aplikasi efaktur tersebut tidak terkoneksi dengan internet dan tidak terhubung langsung dengan aplikasi DJP. www.pajak.go.id. b. Dasar Hukum Pembuatan e-faktur sebagai berikut : 1). UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM. 2). PMK-151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian FP. 3). PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan Faktur Pajak. 4). PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik . c. Berikut Keuntungan Menggunakan e-Faktur sebagai Penjual dan Pembeli: 1). Bagi penjual : dapat menikmati kemudahan antara lain tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, e-faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, aplikasi e-faktur sekaligus pembuatan SPT masa PPN dan memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak


15

melalui website DJP sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP. 2). Bagi pembeli : terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena e-faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang setor ke pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual. d. Persiapan Penggunaan e-faktur Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, berikut ini adalah 3 tahap yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menerapkan e-faktur : Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-faktur dibagi sebagai berikut: Tahap I : Mulai tanggal 1 Juli 2014, Wajib Pajak tertentu (diatur dalam KEP- 136/PJ/2014) diwajibkan menggunakan e-faktur dalam transaksinya. Tahap II : Mulai tanggal 1 Juli 2015, seluruh PKP di Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan e-faktur dalam transaksinya. Tahap III : mulai tanggal 1 Juli 2016, PKP di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi PKP baru.


16

e. Cara Memperoleh aplikasi e-faktur Cara memperoleh aplikasi e-faktur dapat diperoleh di KPP tempat PKP dikukuhkan atau dapat mendownload pada laman: 1). e-faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip 2). e-faktur Windows 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip 3).

e-faktur

Linux

32

bit,

aplikasi

bisa

di

download

di

http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip 4).

e-faktur

Linux

64

bit,

aplikasi

bisa

di

download

di

http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip 5). e-faktur Macinthos 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip f. Persiapan untuk membuat e-faktur 1). Telah memiliki Sertifikat Elektronik (FAQ Nomor 6). 2). Menyiapkan komputer, rekomendasi kebutuhan untuk dapat menjalankan aplikasi e-faktur Pajak adalah perangkat keras berupa: Processor Dual Core. 3 GB RAM, 50 GB Harddisk space, VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768, Mouse, dan Keyboard dan Perangkat Lunak berupa Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows, Java versi 1.7, dan Adobe Reader. 3). Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy.


17

4). Menyiapkan password permintaan nomor seri faktur pajak (e-Nofa). 5). Menyiapkan username penandatangan faktur pajak. 6). Menyiapkan nomor seri faktur pajak yang telah didapatkan dari KPP atau dari website DJP. 7). Menyiapkan data transaksi faktur pajak atau menyiapkan data impor sesuai manual user aplikasi. g. Sertifikat Elektronik Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya h. Fungsi sertifikat elektronik Fungsi sertifikat elektronik sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya SE-20/PJ/2014.


18

i. Cara Memperoleh Sertifikat Elektronik Cara Memperoleh Sertifikat Elektronik PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik. Selanjutnya petugas di KPP akan memandu PKP untuk melakukan prosedur berikutnya. j. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk meminta digital sertifikat 1). Surat permintaan serifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain. 2).

Pengurus

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

a

adalah:

a). Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP. b). Namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik. 3). SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat atau tanda terima pelaporan SPT.


19

4). Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT atau permanent establisment dari perusahaan induk di luar negeri dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut. 5). Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menunjukkan asli kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotocopy dokumen tersebut. 6). Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing harus menunjukkan asli paspor, asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau asli Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan menyerahkan fotocopy dokument tersebut. 7). Menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik. 8). Seluruh berkas persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhka


20

4. E-Billing (Billing System) E-billing adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan e-billing Direktorat Jenderal Pajak PER-41/PJ/2015. Dengan adanya aplikasi e-billing Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan Electronic Data Capture (EDC). atas pembayaran atau penyetoran pajak tersebut. Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran, BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. a. Keunggulan Billing System 1). Lebih Mudah a). Dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui Internet Banking atau ATM.


21

b). Hanya perlu membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. 2). Lebih Cepat a). Dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit. b). Tidak perlu lagi mengantre lama di loket teller, teller hanya menginput satu kode saja. 3). Lebih Akurat Kesalahan entry

data

yang

bisa

terjadi

di

teller

dapat

terminimalisasi..Validationrules/function/interface.yang.meminima-lisasi kekeliruan. b. Tahapan Proses Billing System 1). Pendaftaran Akun a). Buka browser, browser ke http://sse.pajak.go.id, Gambar 2.1

Login


22

b). Masukkan NPWP, e-mail dan user ID yang diinginkan. Gambar 2.2

Input data user

c). Akan ada e-mail konfirmasi yang dikirim, jadi pastikan bahwa alamat e-mail yang dikirimkan itu valid (digunakan untuk validasi). Gambar 2.3

Notifikasi Pendaftaran


23

d). Cek e-mail yang sudah didaftarkan. Ikuti petunjuk yang tertera pada e-mail.

Gambar 2.4

Cek Email

e). Masukkan Kode aktivasi yang didapatkan di e-mail. Gambar 2.5

Masukan Kode aktivasi


24

2. Pembuatan kode billing a). Login dengan user ID dan PIN yang tertera pada e-mail. Gambar 2.6

b). Input data SSP, klik simpan bila telah selesai. Gambar 2.7


25

c). Muncul notifikasi, klik ok Gambar 2.8

d). Cek data yang sudah anda entri, bila sudah sesuai klik "terbitkan kode billing". Gambar 2.9


26

e). Cetak Kode billing Gambar 2.10

3. Pembayaran Lakukan pembayaran dengan Kode Billing tersebut melalui tempat pembayaran pajak, bisa melalui tellerkantor pos, teller bank, via atm, atau internet banking, Kode Billing berlaku 7x24 jam. 5. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut kamus umum bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran-ajaran atau aturan. Susan Natalia Liem et al, (2015). Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sebagai


27

suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pajak

didasarkan

pada

undang-undang

yang

berarti

bahwa

pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Kriteria Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri; b. Mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar serta tidak melewati batas waktu penyampaian surat Pemberitahuan (SPT); c. Kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; d. Melaporkan kewajiban perpajakannya; e. Membayar kewajibannya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. 6. Pengusaha Kena Pajak Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak


28

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan: a.

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Memungut pajak terutang, c.

Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan

d. Melaporkan perhitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk

pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Mentreri Keuangan. Batasan Pengusaha yang wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah yang memiliki omzet di atas Rp 4.800.000.000,- setahun. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha kecil dan/atau pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN (Mardiasmo, 2011: 29) 7. Faktur Pajak a. Penjelasan Pasal 1 huruf UU PPN 1984 yang denga UU Nomor 42 Tahun 2009 menjadi Pasal 1 angka 23 merumuskan “Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak impor Barang Kena Pajak yang


29

digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai”. Menurut ( Siti Resmi, 2011) Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Fungsi Faktur Pajak Fungsi Pajak Menurut Siti Resmi (2011 : 3), fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri. Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal, yaitu : 1). Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 8 peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainlain. 2). Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan


30

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. c. Jenis Faktur Pajak Berdasarkan fungsinya maka faktur pajak di bedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut: 1). Faktur Pajak Gabungan Pada dasarnya faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. 2). Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat: a). Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. b). Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan. c). Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak


31

pertambahan nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah. d). Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana. 3). Dokumen-dokumen tertentu yang diterpakan sebagai faktur pajak satandar oleh diijen pajak. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat: Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen. a). Nama dan alamat penerima dokumen b).Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negri. c).Jumlah satuan barang apabila ada. d). Dasar Pengenaan Pajak e).Jumlah pajak yang terutang 8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menetapkan kedudukan pemikul beban dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dan penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa (Sukardji, 2014). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi


32

memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 9. E-SPT PPN (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 dijelaskan definisi mengenai e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada Pasal 1 ayat 6 menjelaskan juga bahwa penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut penyampaian e-SPT adalah penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk media elektronik (Apiliani, 2014). Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:


33

a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket b. Data perpajakan terorganisir dengan baik c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer. g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak. 10. Penelitian Terdahulu Berdasarkan landasan teori yang dijelasan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini yang dijelaskan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :


34

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No. 1.

Peneliti (Tahun)

Judul Penelitian

Oktu Wanda Gisbu, Kardinal, dan Kathryn (2016)

Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur

Variabel

Variabel Independen: Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur Pajak Pertambahan Nilai

Variabel Dependen: Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur

2.

3.

Vitriani Ayu (2016)

Ary Kurniawan (2016)

Analis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak Sebagai Upaya Pencengahan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif .

Penerapan e-faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya

Variabel Independen: Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pajak

Variabel Dependen: Sebagai Upaya Pencengahan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Variabel Independen: Penerapan e-Faktur Pajak

Variabel Dependen: Terhadap Pengusaha kena Pajak di Kota Surabaya


Hasil Penelitian Hasil penelitian, menyimpulkan bahwa modernisasi elektronik penomoran faktur pajak (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan e-Nofa di KPP Pratama Cikarang Utara belum sepenuhnya mampu mencegah faktur pajak fiktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan cukup baik.

35

4.

5.

6.

Nisrina Atikasari, Heru Susilo, dan Rizki Yudhi Dewantara (2016)

Analisis Penerapan Faktur Pajak Sebagai Upaya Pencegahan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Ni Putu Milan Novita Handayani dan Naniek Noviari (2016)

Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan e-billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan

Erick Ferdiawan, Kertahadi, dan Bambang Ismono

Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai

(2015)

Variabel Independen: Analisis Penerapan Faktur Pajak

Variabel Dependen : Sebagai Upaya Pencengahan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Variabel Independen: Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan e-billing Variabel Dependen: Kepatuhan Perpajakan

Variabel Independen: Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak

Variabel Dependen: Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai


Hasil penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng sudah baik dalam menerapkan Faktur Pajak Elektronik, hal itu terbukti dengan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-billing dan eSPT PPN berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Hasil dari penelitian implementasi e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami perbaikan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dilihat dari perubahan yang signifikan dalam penomoran seri faktur pajak.

36

7.

8.

Didit Mulyadi Mahyudin (2015)

Susan Natalia Liem, David Paul Elia Saerang , dan Heince Wokas (2015)

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada Kpp Pratama Bitung Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung )

Variabel Independen: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Dependen: Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Variabel Independen: Kepatuhan, Wajib Pajak (PKP)

Hasil penelitian menunjukan hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-SPT.

Kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Variabel Dependen: Berdasarkan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai

B. Rerangka Pemikiran Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Nofa, e-faktur, dan e-billing terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kembangan. Dalam rerangka konseptual dibawah ini dapat diuraikan bahwa penerapan e-Nofa, e-faktur, dan e-billing diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak. Gambaran rerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:


37

Gambar 2.11 Skema Rerangka Pemikiran Penerapan e-Nofa

Penerapan e-Faktur

𝑋

Kepatuahan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

𝑋

Penerapan e-Billing

C. Hipotesis Menurut Sugiyono (2011:64) definisi dari hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

1.

Pengaruh Penerapan e-Nofa Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian sebelumnya tentang Penerapan e-Nofa yang dilakukan oleh Vitriani Ayu (2016). menyatakan bahwa penerapan e-Nofa di KPP Pratama Cikarang Utara belum sepenuhnya mampu mencegah faktur pajak


38

fiktif terutama untuk faktur pajak yang diterbitkan bukan berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena setelah penerapan e-Nofa masih ada kasus faktur pajak fiktif di KPP Pratama Cikarang Utara, namun mampu mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang diterbitkan bukan oleh PKP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana Prahaji et al (2015) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, menyatakan sudah menerapkan program e-Nofa dengan baik, terbukti melalui hasil yang signifikan dalam rangka mencegah peredaran faktur pajak fiktif baik dari sisi pengguna maupun penerbit faktur pajak fiktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vitriani Ayu (2016), dan Maulana Prahaji et al (2015), maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut. Ha 1 : Penerapan e-Nofa berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 2.

Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Kepatuahan Pengusaha Kena Pajak Penelitian mengenai e-Faktur oleh Nisrina Atikasari et al (2016) dan Firninda Yosi Anggraini Putri (2013). Dalam penerapan e-Faktur sudah baik, terbukti dengan hasil yang signifikan dalam hal mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak.


39

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Atikasari et al (2016) dan Firninda Yosi Anggraini Putri (2013). maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut. Ha 2 : Penerapan e-faktur berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 3.

Pengaruh Penerapan e-Billing Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian yang dilakukan Handayani dan Noviari (2013) pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-billing dan e-SPT PPN pada

kepatuhan perpajakan

berpengaruh positif

pada

kepatuhan

Perpajakan. Ha 3 : Penerapan e-billing berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. 1. Theory Technology Acceptance Model (TAM)

Recommend Documents