BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. 1. Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory) diyakini seseorang mengapa membayar pajak

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN PUSTAKA 1. Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory) Frey (1997), dimana dikutip dalam buku Timbul Hamogan Simanjutak dan Imam Mukhlis (2012), memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga memotivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (culture norm). Menurut pendapat ini, tax morale dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi tax morale seperti: a. Persepsi adanya kejujuran. b. Sikap membantu atau melayani dari aparat. c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah. d. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (respect). e. Sejumlah sifat-sifat individu lainnya. Tax morale akan berbeda-berbeda di setiap negara karena setiap negara memiliki kultur masing-masing. Teori ini dengan pendekatan psikologi masyarakat, berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban.

11 http://digilib.mercubuana.ac.id/z

Pada teori di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki kriteria sebagai Wajib Pajak dan sudah menjadi Subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia secara jujur dan benar. Dengan diberikan arahan atau bantuan yang disertai dengan pelayanan yang baik dari petugas pajak. Diharapkan Wajib Pajak melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan serta dihargai dalam menjalankan kewajibannya dan

untuk

terhindar

dari

sanksi-sanksi

pajak

yang

tambah

membebankan Wajib Pajak, Sehingga masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut benar-benar digunakan untuk kebutuhan publik. 2. Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1989) dimana dikutip dalam penilitiannya Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), memaparkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap penggunaan teknologi, yakni: a. perceived usefulness (persepsi kebermanfaatan) dan

b. perceived ease of use (persepsi kemudahan). Dari pengertian teori di atas dapat disimpulkan bahwa e-filing adalah sebagai penyedia pelaporan perpajakan yang digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dalam melaporkan pajak SPT masa dan Tahunan dengan dibantu oleh teknologi yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja dengan cepat dan aman sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu


sendiri, dikarenakan atas kebermanfaatan dan kemudahan penerapan efiling. Technology Acceptance Model ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan e-filing dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan WP OP. 3. Kepatuhan Wajib Pajak a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Pohan, (2016) dalam penelitian Johanes Herbert Tene, dkk, (2017),

menyatakan

kepatuhan

indetik

dengan

kedisiplinan.

Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luarnya. Sedangkan menurut Restu (2014) dalam penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku dari seorang Wajib Pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut James (2004) dalam penelitian Putu adtya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015), pengertian kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.


b. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010) dalam penelitian Endah Purnama Sari Eddy dan Verani Carolina (2015), adalah: 1. Kepatuhan formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Contohnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. 2. Kepatuhan material Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undangundang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan formal merupakan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dilihat dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyetoran pajak yang terhutang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kepatuhan material dapat dilihat dimana kemauan Wajib Pajak itu sendiri dalam


mematuhi kewajiban perpajakan atau dipotong oleh pihak lain dan/dipungut oleh pihak pemungut. c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK. 03/2012 Wajib Pajak dikatakan patuh apabila: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

dalam 2 (Dua) tahun terakhir. 2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat

tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b

telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:

a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana

di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan


pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus: a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report). b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal. d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Dalam praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang–undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indikator kepatuhan pajak antara lain adalah : 1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah

kesediaan

membayar

kewajiban

angsuran

Pajak

Penghasilan (PPh) sesuai ketetentuan yang berlaku. 3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. 4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.


4. Kualitas Pelayanan Pajak a. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak Kualitas pelayanan yang baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Menurut Pohan (2016) dalam penelitian Jonaes Herbert Tene, dkk (2017), Ada dua strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (make it easy) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana

memahami

aturan

pajak dan prosedur

administrasi yang menyertainya dengan benar (assist to comply). Sedangkan Menurut Burhanudin (2009) pada penelitian Putu Adtya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015), kualitas pelayanan merupakan sikap atau pertimbangan global tentang pengertian keuangan terhadap suatu Pelayanan. Para Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada Wajib Pajaknya. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan suatu pemenuhan kebutuhan masyrakat dalam menjalankan kewajiban

perpajakan

sehingga

sudah

seharusnya

pemerintah

memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eken, dkk (2016) berpendapat bahwa kualitas pelayanan pajak adalah ukuran citra yang diakui masyarakat


mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Dari pengertian beberapa ahli dari sumber yang didapatkan tentang kualitas pelayanan pajak di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan hubungan antara petugas pajak yang memberi layanan yang baik dan prima terhadap Wajib Pajak dengan aturan yang berdasarkan peraturan Undag-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah seharusnya berupaya terus menerus dalam melayani Wajib Pajak agar keuangan negara tetap aman, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pertumbuhan kepatuhan dari Wajib Pajak. b. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima, dalam hal meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan seluruh Stakeholder perpajakan dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan, perlu dibangun budaya dalam melayani sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai kementrian keuangan profesionalisme dan pelayanan di seluruh jajaran perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Indikator pelayanan: 1. Petugas pajak memberikan pelayanan pajak dengan baik dan meningkatkan pelayanan secara terus menerus.


2. Petugas pajak memberikan informasi dengan baik, jelas dan memberikan hak dan kewajiban kepada Wajib Pajak. 3. Petugas pajak melayani dengan sopan, ramah, cermat, tanggap dan tidak mempersulit pelayanan. 4. Petugas pajak memberikan solusi berdasarkan Undang-undang pajak. 5. Sanksi Perpajakan a. Pengertian Sanksi Perpajakan . Menurut Resmi (2008) dalam penelitian Johanes Herbet Tene, dkk, (2017), sanksi perpajakan

terjadi karena terdapat pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan

perpajakan

dan

Undang-undang

perpajakan.

Sanksi

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pembuatan peraturan atau sanksi perpajakan berdasarkan Undang-undang adalah suatu signal atau rambu-rambu bahwa dalam perpajakan kita harus menaati ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-undang tak terkecuali sanksi


perpajakan. Dalam Undang-undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. b. Macam-macam Sanksi Perpajakan Dalam Undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016) 1. Sanksi Administrasi Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak dikarenakan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian negara khususnya berupa bunga dan kenaikan. a. Sanski berupa denda 2% per bulan Tabel 2.1 Sanksi Bunga No 1 2

3 4

Masalah

Cara membayar/menagih Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan SSP/STP atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang bayar. SSP/STP PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN SSP/STP yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang SSP/STP bayar dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung SSP/STP Dilakukan pemeriksaan pajak kurang SSP/SPKB dibayar (maksimal 24 bulan) Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, SSP/STP


5

SKKP, STP. SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar.

SSP/STP

Tabel 2.2 Denda Administrasi No Masalah 1 Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: a. Tidak memasukan SPT 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh pasal 21, 22, 23, 26 dan PPN).

2

3

Cara menagih SKPKB +50% +100%

b. Tidak menyelenggarakan SKPKB pembukuan sebagaimana dimaksud 50% PPh pasal 29 dalam pasal 28 KUP 100% PPh pasal 21, 23, 26 c. Tidak memperlihatkan buku/ SKPKB dokumen, tidak memberi 50% PPh pasal 29 keterangan, tidak memberi bantuan 100% PPh pasal 21, 22, guna kelancaran pemeriksaan, 23 sebagaimana dimaksud pasal pasal 29 Dikeluarkan SKPKBT karena; SKPKBT 100% ditemukan data baru, data semula, yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB. Khusus PPN: SKPKB 100% Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.


2. Sanksi Pidana Menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 2016). a. Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. b. Pidana kurungan Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga, Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya dengan yang diancamkan dengan denda pindana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. c. Pidana penjara Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan


kepada terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat kepada Wajib Pajak. c.

Indikator Sanksi Perpajakan Menurut Yadnyana (2009) dalam penelitian Arabella Oentri Fuadi dan Yenni Mangoting (2013), Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut. 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

6. Penerapan e-Filing a. Pengertian e-Filing e-Filing Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada www.pajak.go.id atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dengan memanfaatkan pelaporan secara online dan realtime, sehingga Wajib Pajak (WP)


tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual sehingga secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak karena cenderung lebih murah dibanding secara manual. sehingga lebih akurat, efektif, dan efesien b. Kelengkapan e-filing Berdasarkan PER- 1/PJ/2014 Alat kelengkapan e-filing adalah sebagai bereikut: 1. Penyedia Jasa Application Service Provider ASP atau Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 2. Surat Permohonan Memperoleh e-Fin Surat Permohonan memperoleh e-fin adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan efiling. 3. e-FIN atau Electronic Filing Identification Number e-FIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar kepada Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan e-Filing. e-FIN ini tidak sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


4. Digital Certificate Digital Certificate adalah sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan pengamanan data SPT. Sertifikat ini mirip dengan sertifikat yang diberikan oleh pihak yang berkompeten untuk menjamin validitas transaksi saat melakukan pembayaran secara online. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tertentu pula. 5. e-SPT e-SPT

adalah

Surat

Pemberitahuan

Masa

atau

Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berbentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT. e-SPT ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. e-SPT ini juga dapat dibeli melalui layanan pajak. 6. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan dan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektrnonik lain


termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak untuk menunjukan identitas dan status yang bersangkutan. 7. Bukti Penerimaan SPT Elektronik Bukti penerimaan SPT Elekteronik adalah bukti penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) secara online. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara offline. c. Prosedur Penggunaan e-Filing Prosedur penggunaan e-filing adalah sebagai berikut (www.klinikpajak.com): 1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan memperoleh e-FIN Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 2. Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan e-FIN. 3. Wajib Pajak mendaftar ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan meminta Digital Certificate ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 4. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan Digital Certificate melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 5. Wajib Pajak melakukan e-filing ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak.


6. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan bukti penerimaan e-SPT. 7. Wajib Pajak menyampaikan print out dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) berupa induk SPT yang sudah diberi bukti penerimaan elektronik, ditanda tangani dan dilampiri sesuai ketentuan Kantor Pelayanan Pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu adalah Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). d. Indikator Penerapan e-Filing Indikator e-filing yang digunakan pada penilitian adalah manfaat dari penerapa e-filing. 1. Kelebihan e-filing Menurut www.pajak.go.id kelebihan e-filing antara lain: a. Penyampaian pelaporan SPT secara cepat, aman dan kapan saja (24/7). b. Tidak akan banyak menggunakan volume berkas fisik kertas dokumen, ramah terhadap lingkungan. c. 2 Jenis SPT yang dilaporkan. 1. SPT Tahunan OP Forumulir 1770 S, Bagi WP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final atau bersifat final.


2. SPT Tahunan OP Formulir 1770 SS, bagi WP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau jasa pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000. d. Tidak dikenai biaya saat pelaporan SPT karena tidak perlu ada biaya transportasi dan lainnya. e. Perhitungan yang tepat karena menggunakan sistem komputer. f. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT. g. Dokumen pelengkap (seperti: fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali

diminta

oleh

Kantor

Pelayanan

Pajak

(KPP)

melalui Account Representative (AR). 7. Penelitian Terdahulu Ada beberapa Peneliti yang telah menguji pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan e-Filing dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, diantaranya adalah a. Feryna Meida Rachmania, dkk (2016) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu dan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak dengan analisis regresi linear berganda. Dimana hasil nya adalah persepsi korupsi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak. kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. b. Eken Patmasari, dkk (2016) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri dengan metode analisis regresi linear berganda. Populasi yang dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB yang menjadi Wajib Pajak efektif di Desa Tirtosuworo Kecamatan Giriwoyo,Kabupaten Wonogiri. Dimana hasilnya adalah pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. c. I Putu Indra Pradnya Paramartha dan Ni Ketut Rasmini ( 2016) Putu Adtya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib


Pajak Badan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Badan efektif sebanyak 5.879 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Gianyar tahun 2015 dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasilnya adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. Kualitas sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. d. Putu Adtya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan kewajiban pajak. Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar tahun 2013 sebanyak 544 Wajib Pajak, Sampel penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak dengan metode analisis regresi linear berganda. Dimana hasilnya adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.


e. Eka Maryati (2014) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi ini adalah WPOP yang berjumlah 37.839 dengan 100 sampel dengan metode analisis regresi linear berganda. Dimana hasilnya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. f. Shinung Sakti Hantoyo, dkk (2016) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal dengan jumlah 204.950 Wajib Pajak. Sampel penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak dengan metode analisis linear berganda. Dimana hasilnya adalah bahwa variabel bebas penghindaran pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Variabel penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara


parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak variabel terikat. Variabel sanksi

perpajakan

merupakan

variabel

yang paling

dominan

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal. g. Heny Triastuti Kurnia Ningsih dan Sri Rahayu (2015) peniltian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. Populasi pada penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 74.334 dengan 100 sampel yang diambil dengan metode analisis linear berganda. Dimana hasilnya adalah kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. Kualitas Pelayanan menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. h. Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan efiling pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini ditetapkan adalah 92.040 Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur, sampel penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak dengan metode analisis linear


berganda. Dimana hasilnya adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratam Denpasar Timur. Penerapan e-filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. i. Dwi Aprilia Kartini, Suhada dan Devi Farah Azizah (2016) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh persepsi dan perilaku Wajib Pajak atas penerapan e-filing, terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu. Populasi Wajib Pajak yang menggunakan e-filing di KPP Pratama Batu berjumlah 3.335 Wajib Pajak. Dimana hasilnya adalah persepsi penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu. Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu j. Eugina Sareba’ Sesa, Vierly Ananta Upa, Josephine K. Tjahjono (2015) penelitian ini menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi pada penerapan efiling terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan di Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi khusus karyawan yang melaporkan SPT tahunan 1770 SS dan


1770 S dengan metode analisis linear berganda. Hasilnya adalah persepsi kemudahan penggunaan e-filing dan persepi kebermanfaatan penggunaan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Surabaya. Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu No 1.

2.

Nama Peneliti Feryna Meida Rachm ania (2016)

Variabel Penelitian Persepsi korupsi Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Eken Patmas ari, dkk (2016)

Pelayanan Sanksi Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Analisis Regresi Linear Berganda

Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak


Hasil Penelitian

3

I Putu Indra Pradny a Parama rtha dan Ni Ketut Rasmin i( 2016)

Kualitas Pelayanan Pengatuhan Perpajakan Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Badan


Hasilnya adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. Pengatahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar.

4.

Putu Adtya Pranata dan Putu Ery Setiawa n (2015)

Sanksi Perpajakan Kualitas Pelayanan Kewajib Moral Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan kota Denpasar. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Kewajiban Moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar


5.

Eka Sanksi Pajak Maryati Motivasi (2014) Tingkat Pendidikan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak


Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

6.

Shinun g Sakti Hantoy o, dkk (2016)


Penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak variabel terikat. Variabel sanksi perpajakan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal.

Penghindaran Pajak Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak


7

Heny Triastut i Kurnia Ningsih dan Sri Rahayu (2015)

Kemanfaatan NPWP Pemahaman Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan


8.

Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supad mi (2016)

Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan Biaya Kepatuhan Penerapan eFiling Kepatuhan Wajib Pajak


9.

Dwi Aprilia Kartini, Suhada k dan Devi Farah Azizah (2016)

Persepsi Penerapan EFiling Perilaku Wajib Pajak Kepatuhan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak



Hasilnya adalah kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. Kualitas Pelayanan menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukan hasil yang tidak berpengaruh. Dimana hasilnya adalah kualitas Pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratam Denpasar Timur. Penerapan e-filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Dimana hasilnya adalah persepsi penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu. Perilaku Wajib Pajak berpengaruh siginifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu.

10

Eugina Sareba’ Sesa, dkk (2015)

Persepsi Kemudahan Penggunaan EFiling Persepsi Kebermanfaatn Penggunaan EFiling Kepatuhan Formal Wajib Pajak


Dimana hasilnya adalah persepsi kemudahan penggunaan e-filing dan persepi kebermanfaatan penggunaan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan di Kota Surabaya.

B. Rerangka Pemikiran Berdasarkan konsep-konsep dasar teori di atas dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan para peneliti, maka dapat

dilihat adanya

hubungan dari Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan eFiling. Atas dasar analisis faktor-faktor tersebut maka pengaruh dari masingmasing variable tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat digambarkan dalam rerangka pemikiran seperti ditunjukan dalam gambar berikut ini:

Kualitas Pelayanan pajak

Sanksi Perpajakan

Ha 1

Ha 2

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ha 3 Penerapan E-Filling

Gambar 2.1 Model Konseptual


(Y)

C. Hipotesis 1. Pengaruh Kualitas Pelayanan

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Menurut Pohan (2016) dalam penelitianm Johanes Herbert Tene, dkk (2017) Ada dua strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (make it easy) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (assist to comply). Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada Wajib Pajaknya. Pelayanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala macam kegiatan yang mendukung Wajib Pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Wajib Pajak, atau yang paling penting yaitu adanya aparatur pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan dari Wajib Pajak itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti dan Hamidah Nayati Utami (2016) menemukan bahwa, kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putu Adtya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015) juga menyimpulkan kualitas pelayanan


berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Berdasrkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Resmi (2008) dalam penelitian Johanes Herbet Tene, dkk (2017) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan

(norma

perpajakan)

akan

(dituruti/ditaati/dipatuhi). Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pembuatan peraturan atau sanksi perpajakan berdasarkan Undang-undang adalah suatu signal atau rambu-rambu bahwa dalam perpajakan kita harus menaati ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu maka diharapkan sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Eka Maryati (2016) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bintan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shinung Sakti Hantoyo, Kertahadi


dan Siti Ragil Handayani (2016) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial tehadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Putu Adtya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015) juga menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 3. Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak e-Filing Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada www.pajak.go.id atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sistem e-filing merupakan sebuah sistem yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja karena sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah dalam hal pelaporan Wajib Pajak. Penggunaan e-filing dirasa sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak diantaranya adalah kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan secara online dan real time dengan biaya yang cenderung lebih murah dibandingkan secara manual dan proses lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri sehingga lebih


akurat, efektif, dan efesien. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprilia Kartini, Suhada dan Devi Farah Azizah (2016) Pengaruh persepsi Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita1 dan Ni Luh Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasrkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. 1. Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory) diyakini seseorang mengapa membayar pajak

Recommend Documents