BAB II KAJIAN PUSTAKA. komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk mendapatkan feedback atau

BAB II KAJIAN PUSTAKA

II.1

Perspektif / Paradigma Kajian Secara umum, komunikasi memiliki arti sebagai proses penyampaian pesan dari

komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat terpisahkan di dalam semua aspek kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lain untuk mencapai sebuah kesepakatan dan saling pengertian ( mutual understanding). Sedangkan pengertian politik merupakan suatu usaha atau cara yang ditempuh seseorang untuk menjalankan serta mewujudkan suatu keinginan yang meliputi kajian tentang kekuasaan (power) atau seni memerintah. Secara sederhana, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Menurut Mark Roelofs dab Barn Lund2 ” politic is talk or to put the meter, more exactly the activity of politic (politicking) is talking” artinya komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada materi yang berisi pesan-pesan politik, isu politik, peristiwa, dan perilaku politik individuindividu

baik

sebagai

pengusaha

maupun

yang

berada

dalam

asosiasi-asosiasi

kemasyarakatan atau asosiasi politik. Menurut Gabriel Almond dalam bukunya ”The Politic of the Development Areas” tahun 1960, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam sistem politik. Komunikasi politik bukan fungsi yang dapat berdiri sendiri karena komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat berjalannya fungsi-fungsi yang

2

Harun, Rochajat dan Sumarno, Komunikasi Politik Sebagai Pengantar (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 5.

Universitas Sumatera Utara

lain. Dengan kata lain, komunikasi politik merupakan salah satu dari sistem komunikasi yang dapat diperjelas melalui skema kerja komunikasi politik yang berguna untuk menganalisa. Hal tersebut dapat diperjelas melalui bagan dibawah ini:

KOMUNIKATOR

PESAN POLITIK

MEDIA

KOMUNIKAN

FEEDBACK

Komunikasi politik diartikan bukan komunikasi biasa melainkan memiliki nilai sensitivitas yang tinggi karena sangat sarat dengan kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, setiap tahapan yang akan dilakukan harus dengan cermat dimulai dengan perumusan konsep, penyusunan program, strategi hingga taktik pelaksanaan. Komunikasi politik merupakan unsur penting dalam strategi politik, bahkan dapat dikatakan kopmunikasi merupakan roh politik karena politik merupakan kegiatan yang melibatkan massa dalam skala luas. Dalam komunikasi politik secara umum, dikenal ada dua macam pendekatan secara umum. Pertama, komunikasi langsung (direct communication) dan yang kedua, komunikasi tidak langgsung (indirect communication). Komunikasi langsung (direct communication) dilakukan pada proses kampanye bilamana daerah atau tempat tinggal khalayak belum pernah tersentuh oleh media, baik media cetak maupun media elektronik secara intensif. Demikian juga sebaliknya, komunikasi tidak langsung (indirect communication) juga dapat digunakan bilamana daerah atau tempat tinggal khalayak sudah tersentuh oleh media secara intensif. Tetapi ada baiknya komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung dilakukan secara bersamaan untuk menambah citra/imej positif para calon di mata khalayak.


Contoh komunikasi langsung (direct communication) banyak diterapkan di beberapa Negara yang menganut sistem politik yang dikuasai oleh pertimbangan-pertimbangan strategis, perilaku strategis serta tindakan yang bersifat jangka pendek. Hal ini lah yg banyak menjadi dasar didalam masyarakat transisi seperti di Indonesia khususnya sejak Pemilu Presiden 2004. Semenjak pertama kali diperkenalkan, demokrasi diandaikan sebagai suatu pandangan politik yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian masalah secara adil dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Demokrasi telah mencatat kemenangan historis atas bentuk-bentuk pemerintahan yang lain. Demokrasi merupakan paham idiologi yang dianut dalam sistem pemerintahan di mayoritas negara di dunia. Demokrasi membicarakan pancaran legitimasi pada kehidupan modern: hukum, undang-undang, dan politik yang melihat keabsahan ketika semua itu bersifat demokratis.3 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu dari wujud demokrasi. Pelaksanaan pemilu merupakan partisipasi masyarakat

dalam membuat dan melaksanakankeputusan

politik. Penyelenggaraan pemilihan umumharus di laksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu sehingga tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipasi, dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawban yang jelas. Dalam kajian komunikasi politik dalam pemilu, membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik khususnya sistem pemilu yang yang mencakup bahasan-bahasan tentang bagaimana sisitem pemilu itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generassi ke generasi berikutnya. Konsep klasik demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan olah banyak pihak atau suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni reprasentasi (perwakilan) dan

3

David Held, Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern Hingga pemerintahan Kosmopolitan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 3.


partisipasi (keikutsertaan). Representasi menunjukkan pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak, sedangkan partisipasi menunjukkan keinginan keikutsertaan publik pada aktivitas politik. Dalam pandangan Barat, demokrasi adalah suatu pandangan politik yang ditandai bukan hanya pemilihan yang bebas dan jujur, tetapi juga pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), dan penyelenggara kekuasaan yang diatur oleh hukum, melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama, dan hak-hak pribadi seseorang. Oleh sebab itu esensi demokrasi lebih jauh dijelaskan karena demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisitis, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas. Demokrasi politik harus mencakup pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan menurut hukum, memajukan individu dan kebebasan politik, serta pemilihan umum yang jujur dan bebas. Salah satu prasyarat dalam mewujudkan demokrasi adalah adanya Pemilu yang berfungsi memunculkan para calon pemimpin dan menjaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai-nilai yag berlaku sehingga pemimpin tersebut memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pemilu mengkondisikan

terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara

tertib, teratur, berkesinambungan, dan berjalan damai yang kesemuanya itu akan mengembangkan terbinanya masyarakat yang menghormati pendapat orang lain. Dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat, maka mereka mempunyai kewajiban bertindak atas nama rakyat karena mereka merupakan wakilwakil yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan secara optimal.4 Pemilu dalam hal ini merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relation, komunikasi massa, lobi politik dan kegiatan-kegitan lainnya. Meskipun agitasi dan propaganda di negara

4

Arif Rahman, SIstem Politik Indonesia Dalam Persfektif Struktural Fungsional (Surabaya: SIC, 2002), hal. 145


demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga digunakan oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.5 Kampanye merupakan metode dan teknis komunikasi dalam rangka menyampaikan visi dan misi tertentu untuk meraih dukungan dalam sebuah pemilihan. Tujuannya untuk mempengaruhi sikap politik agar dapat menjatuhkan pilihan poltiknya pada yang bersangkutan secara rasional dan objektif. Sudah tentunya kampanye merupakan kebutuhan pasangan calon untuk mensosialisasikan program politiknya agar dapat

mempengaruhi

publik dalam menentukan pilihan politiknya. Inilah mengapa kampanye disebut sebagai teknik komunikasi politik. Kampanye sebagai metode dan teknik komunikasi politik tidak hanya dipahami sempit hanya untuk memenangkan pasangan calon, akan tetapi dapat berfungsi jangka panjang yaitu sebagai pendidikan politik yang rasional terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menilai dan menentukan pilihannya secara objektif. Pasangan calon dituntut untuk senantiasa menggunakan metode dan teknik komunikasi yang baik, fair, santun, dan tidak hanya semata-mata mempertimbangkan legitimasi prosedural formal, namun juga legitimasi etis karena kampanye bukan hanya semata-mata sebagai arena pertarungan para pasangan calon untuk memperebutkan suara, maka yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengarahkan kampanye sebagai media pendidikan politik rakyat.6 Dengan demikian banyak pihak berpendapat bahwa kampanye yang sangat penting dilakukan sebelum atau menjelang pemilihan umum guna mengetahui apresiasi masyarakat pemilih terhadap calon kandidat dan juga berguna untuk mempengaruhi pikiran masyarakat pemilih yang sudah mengetahui visi dan misi pasangan calon yang berkampanye. Kampanye 5 6

www.wikipedia.co.id Koirudin, KIlas Balik Pemilihan Presiden 2004 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hal. 171.


dilakukan selama waktu yang telah ditentukan yaitu menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, maka dilakukan proses penghitungan suara. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau system penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih. Dengan melihat penjabaran diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti strategi komunikasi politik pasangan pemenang pemilu Hulman Sitorus, SE dan Drs. Koni Ismail Siregar sehingga bias memperoleh suara terbanyak dalam pemilukada kali ini. Apa yang membuat masyarakat yang berada di ambang kebingungan dan krisis kepercayaan akhirnya menjatuhkan pilihan kepada pasangan Hulman Sitorus, SE dan Drs. Koni Ismail Siregar? Apa yang menjadi kelebihan strategi komunikasi politik yang mereka lakukan? Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik yang mereka lakukan di kota Pematangsiantar pada penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Hulman Sitorus, SE dan Drs. Koni Ismail Siregar Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Pematangsiantar 2010”

II.2

Komunikasi Politik Pada umumnya, dalam mewujudkan proses komunikasi politik dengan proses

komunikasi (komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) menggunakan alur dan komponen sebagai berikut: 1. Komunikator/Sender – Pengirim Pesan 2. Encoding – Proses penyusunan ide menjadi symbol/pesan 3. Message – Pesan


4. Media – Saluran 5. Decoding – Proses pemecahan/penerjemahan simbol-simbol 6. Komunikan/Receiver – Penerima Pesan 7. Feedback – Umpan balik, respon Komunikasi biasanya diartikan sebagai pembagian sesuatu misalnya informasi, gagasan, perilaku, pengertian atau pengalaman. Komunikasi dalam pengertian dasar Harold D. Laswell yaitu who says what, in which channel, to whom with what effect. Dari pengertian tersebut diperoleh unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator (who), komunikan (whom), pesan (what), media (channel), dan pengaruh (effect). Agar proses ini sukses, terkadang tidak semudah yang dijalani. Berbagai kendala dan hambatan banyak dihadapi oleh para pasangan calon yaitu seringnya calon tidak dikenal di daerah pemilihnya, tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat dan tidak ada pula jejak karir yang dikenal masyarakat bahkan oleh kader partai di daerah pemilihnya. Para calon harus menempuh berbagai cara agar visi dan misinya dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu memberikan feedback sebagai landasan proses komunikasi. Misalnya para calon memperkenalkan diri pada masyarakat dengan melakukan kampanye melalui media massa baik elektronik ataupun cetak. Contohnya hadir di acara stasiun televisi, stasiun radio, surat kabar, pemasangan baliho, pemasangan spanduk, pemasangan banner, pemasangan umbul-umbul, dan sebagainya. Dalam melakukan kegiatan politik seperti pemilihan umum, kita mengenal adanya sebuah pemasaran politik. Maksudnya, dalam hal mempengaruhi masyarakat diperlukan adanya kegiatan seperti retorika, propaganda, kampanye. Komunikasi merupakan kata kunci dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam perjalanan politik bangsa, berbicara komunikasi politik tidak semudah dengan membicarakan gerakan politik. Kesulitan itu dapat kita lihat ketika menggabungkan adanya konsep komunikasi dendan konsep politik.


Disisi lain, kita juga harus mengetahui bahwa komunikasi politik adalah sebuah studi interdisiplinari yang dibangun atas atas berbagai macam disiplin ilmu terutama yang memiliki keterkaitan antara proses komunikasi dan proses politik.7 Terkadang ketika kita berbicara soal komunikasi yang digabungkan dengan kata politik tidak jarang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik, dan sering dikaitkan dengan unsur komunikasi didalam sebuah kampanye pemilu (election campaign) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye. Dengan minim atau tidak adanya komunikasi, maka tidak akan tercipta usaha bersama dan secara otomatis juga tidak akan ada politik. Melakukan sebuah kegiatan politik dan kegiatan komunikasi politik terhadap para konstituen merupakan hal yang lumrah dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Dalam hal mempengaruhi masyarakat, melakukan sebuah usaha komunikasi politik dalam bentuk sebuah kegiatan kampanye adalah sebuah usaha atau cara yang efektif. Kampanye merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh satu kelompok atau agen perubahan yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bias menerima, memodifikasi atau membuag ide, sikap atau perilaku tertentu, dalam hal ini kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang bisa di dramatisasi. Rogers dan Storey dalam tulisan mereka yang bertajuk Communication Campaigns mendefenisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.8 Untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat pemilih pasangan calon memilih kampanye sebagai sarana yang digunakan. 7

Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 63.

8

Antar Venus, Manajemen Kampanye, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 7.


Seperti yang ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 2008 Pasal 75 ayat 1 kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.9

II.3

Marketing Politik

II.3.1 Dasar Marketing Politik Dalam pemahaman secara umum politik marketing terdiri dari beberapa petunjuk dan formula yang dapat diuji secara empiris. Menurut Harrop (1990) pemasaran politik tidak hanya meliputi iklan politik, partai politik dan siaran pidato pemilihan tetapi juga meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemasaran politik didalam sebuah pemilihan umum.10 Maarek dalam bukunya yang berjudul Campaign Communication Political Marketing mengatakan marketing politik sebagai “proses yang kompleks, hasil dari upaya yang lebih global yang melibatkan semua factor komunikasi politik para politisi” dan menekankan bahwa marketing politik adalah metode umum komunikasi politik. Maarek juga menganggap pengenalan pemasaran dalam politik sebagai hasil dari “elaborasi dari kebijakan komunikasi politik…strategi global design, rasionalisasi dan penyampaian komuunikasi politik modern”11 Marketing merupakan salah satu cabang ilmu kontruksi sosial. Marketing berkembang pesat di khalayak luas, tidak saja di tataran akademisi. Cara dan metode marketing telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Meski dalam suatu disiplin ilmu masih baru, tapi sebagai aktivitas dan praktik sosial telah terjadi sejak dahulu kala. Bagozzi (1974; 1975)

9

Undang-Undang No 12 tahun 2008. Harrop M. (1990) Political Marketing. Parliamentary Affairs, vol.43, Hal 277. 11 P.J. Maarek (1995) Political Marketing and Communication. London: John Libbey & Co. 10


melihat bahwa marketing adalah proses yang memungkinkan adanya pertukaran (exchange) antara dua pihak atau lebih. Artinya aktivitas marketing akan selalu ditemui dalam proses pertukaran. Marketing adalah hubungan dan pertukaran. Dalam tulisan Bruce I. Newman dan Richard M Perloff tentang Political Marketing; Teori, research, and application yang dikutip oleh prisgunanto (2008) dari Hanbook of Political Communication Research, pemasaran politik didefinisikan sebagai aplikasi prinsipprinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi managemen kampanye oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik pada idiologi mereka. Dalam dunia perpolitikan, sudah saatnya ilmu dan konsep dasar marketing diterapkan. Apalagi memngingat kondisi masyarakat yang telah banyak berubah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya integrasi di dalam masyarakat global dan tekanan untuk menarapkan prinsip-prinsip demokrasi dan dengan sendirinya, institusi politikpun membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas. Penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai marketing politik (political marketing). Dalam marketing politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Maketing politik sudah menjadi fenomena, tidak hanya dalam ilmu politik, tapi juga menimbulkan pertanyaan para marketer yang selama ini sudah terbiasa dalam konteks dunia


usaha. Marketing mengalami pergeseran perpektif dari orientasi internal perusahaan (internal oriented) ke orientasi pasar (market oriented). Di tengah era demokratisasi dan kapitalisme, strategi-strategi marketing merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan kemenangan dalam pemilihan umum. Tentu, metode dan konsep marketing memerlukan banyak sekali adaptasi dengan situasi dan kondisi dunia politik. Memang tidak semua metode marketing dapat digunakan dalam dunia politik. Tapi, partai politik dan konstestan sangat membutuhkan metode efektif untuk bisa membangun hubungan jangan panjang dengan konstituen dan masyarakat luas. Di dalam dunia politik sekarang telah memiliki sistem multipartai telah menjadikan marketing politik menjadi sesuatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, bukan hanya digunakan oleh partai-partai kecil yang berguna untuk mendongkrak citra positif kader politiknya dan menjaga kestabilan polpularitasnya dimata masyarakat atau khalayak pemilihnya tetapi juga partai politik yang telah lahir terlebih dahulu dan sudah memiliki citra dan kepopularitasan dimata masyarakat tidak boleh menganggap remeh akan kehadiran instrument politik yang satu ini. Dampak yang sering muncul ketika sebuah partai politik yang sudah besar dan memiliki eksistensi di dunia politik di daerah kekuasaannya melupakan atau lalai dalam mengkonsep sebuah marketing politiknya yaitu kemerosotan suara pemilih dan kemerosotan peringkat partai itu sendiri pada saat tarung politik akan digelar. Demikian sebaliknya partai politik yang masih muda atau dapat dikatakan partai politik yang masih merintis karirnya bukan tidak mungkin mengalahkan partai politik yang sudah besar didalam sebuah tarung politik yang dikarenakan marketing politiknya sudah dikonsep sedemikian rupa sehingga menjadikan masyarakat mengubah pilihannya jatuh kepada partai politik yang masih muda tersebut. Dan tidak dapat dipungkiri aktifitas marketing politik pun sudah merambah ke berbagai media baik itu media cetak, media elektronik, maupun media online.


Di Indonesia marketing politik disinyalir mulai digunakan sejak tahun 1990-an. Tapi di dunia, marketing politik digunakan sejak sebelumnya Perang Dunia II, yaitu pertama kali pada tahun 1917 ketika Partai Buruh di Inggris meresmikan Departemen Publikasi dibantu oleh agen publikasi Egerton Wake. Sedangkan di Amerika Serikat pertama kali digunakan pada tahun 1926 ketika pesan politik dilakukan melalui media cetak seperti poster pamflet, koran dan majalah (Firmanzah, 2007).

II.3.2 Keaslian Politik Marketing II.3.2.1 Dari Marketing Komersial menuju Marketing Politik Memahami hal dasar tentang marketing adalah gambaran tentang sebuah era perkembangan dunia ekonomi dimana terjadi perubahan-perubahan sistem ekonomi terutama terjadinya peningkatan kompetisi dan sekaligus perubahan dinamika pasar dalam kehidupan ekonomi. Marketing pada prinsipnya menyangkut hubungan relasi dan aktivitas antara dua pihak dalam ruang kepentingan ekonomi. Bisa jadi dimensi produsen dan konsumen ada dalam relasi pertukaran ini. Dalam logika pertukaran ini, dua pihak yang berkepentingan, masing-masing akan memberi peneguhan dan jaminan bahwa kepentingannya sendiri juga akan mendapatkan pemenuhan. Maka masing-masing pula akan membangun mekanisme, cara, aturan dan bahkan negosiasi untuk masing-masing saling menemukan pemahaman dan deal kesepakatan yang sama. Marketing adalah hubungan dan pertukaran. Relasi dan pertukaran inilah yang sebenarnya menjadi inti dasar dari pemahaman tentang dunia „marketing. Seperti digambarkan pada bagan dibawah:


MARKETING

NILAI SIMBOL PRODUK

TUJUAN DAN KEPUASAN

NILAI PRAKTIS

PRODUKSI

“Marketing relasional bertujuan untuk lebih mempertahankan konsumen yang telah ada sambil mencari konsumen baru. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kepuasan konsumen untuk membentuk loyalitas terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. Dalam marketing relasional, produsen perlu memikirkan cara dan metode untuk mempertahankan konsumen. Selain itu, produsen harus benar-benar memahami karakteristik konsumennya. Konsumen harus dilihat sebagai bagian penting dalam sistem produksi dan tidak dianggap sebagai semata-mata pihak luar yang membeli produk dan jasa mereka. Agar hubungan jangka panjang bisa terwujud, harus terdapat mekanisme yang saling menguntungakan antara kedua belah pihak”. Pengembangan sistem marketing didalam dunia persaingan atau kompetisi akan menyingung dan memperkenalkan sebuah elemen yang sering disebut “branding” atau yang sering dipahami sebagai nama, termonologi, dan logo spesifik yang dapat digunakan untuk menandai atau membuat sebuah identitas pada produk dan jasa yang dihasilkan. Dan tentu saja setiap usaha marketing ini akan selalu mengarah kepada “brand equity” atau keunggulan produk yang akan bersaing dengan produk produk lainnya. Ketika suatu produk atau jasa sudah memiliki brand equity yang baik, dengan sendirinya brand tersebut akan diingat oleh para konsumen yang selalu menginginkan kualitas dari sebuah produk dan jasa. Sebenarnya jika kita lihat dalam nalar logic yang dibangun oleh strategi „branding; ini adalah keyakinan dan nilai pandangan yang sudah meyakini bahwa sistem pengelolaan


produk ternyata tidak hanya terletak pada „esensi produk‟ itu sendiri, tetapi bagaimana makna dan nilai yang dibangun dari produk tersebut. Pada yang terakhir tentu saja penghargaan atas kepentingan konsumen menjadi yang terutama. Sebaik apapun produk jika tidak mampu menjawab nilai, makna dan loyalitas keyakinan bagi konsumen maka, ia akan gagal untuk bertahan dalam kompetisi pasar. Sebaliknya seburuk apapun produk tetapi mampu memenuhi apa yang menjadi nilai, makna dan loyalitas keyakinan bagi konsumen, tentu saja akan bertahan dalam kompetisi pasar. Pada dunia politik ini kemudian berkembang dalam fenomena „politik pencitraan‟. Sebuah era trend politik yang lebih mengedepankan kemasan daripada isi. Ternyata ide filosofis dari marketing yang selama ini digunakan di dalam dunia ekonomi sudah mulai diterapkan didalam dunia politik. Perubahan yang terjadi dalam strategi politik didorong oleh kompetisi politik dan kontestasi politik yang lebih terbukan dan liberal. Kompetisi yang makin terbuka juga telah memaksa para pelaku dan aktor politik baik individu maupun kelembagaan untuk membangun strategi pemenangan politik dengan lebih maju. Cara yang banyak ditempuh saat ini adalah memahaminya sebagai hal yang sama terjadi dalam dunia ekonomi. Salah satu gambaran yang bisa membuktikan terjadinya perubahan tersebut adalah dengan lahirnya berbagai kembagaan profesional baru yang ikut menyediakan jasa untuk proyek kepentingan politik seperti biro iklan politik, biro konsultan politik sampai agen pemenangan kandidat tertentu dalam pemilu.

II.3.2.2 Pemasaran Politik, Iklan Politik, Propaganda, Informasi dan Komunikasi Di masa modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, pemasaran politik sudah menjadi elemen yang sudah tidak lagi bisa di lupakan. Permasalahannya terletak pada sampai dimana kemampuan partai politik dan para politisi membuat sebuah konsep pemasaran


politik yang baik dan efektif. Secara dinamin struktur masyarakat telah banyak mengalami perubahan. Masyarakat telah berubah menjadi masyarakat yang mandiri, menginginkan transparansi, memiliki mobilitas yang tinggi, serta memiliki peluang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan cepat dan biaya yang terjangkau. Keefektifan pemasaran politik ditandai dengan kemampuan merumuskan satu fokus masalah dan sasaran yang akan dituju oleh partai poltik dan politisi. Pengenalan akan konstituen dan simpatisan harus secara cermat dilakukan serta tidak lupa juga selalu melihat dan mengamati apa saja yang dilakukan oleh para saingan politiknya. Dengan demikian perumusan akan citra target yang diinginkan dan pembidikan target yang fokus akan dengan mudah dilakukan. Pengenalan akan karakter masyarakat yang dijadikan target politik harus dengan cermat dilakukan agar komunikasi politik yang sedang dijalankan dengan mudah dimengerti oleh masyarakat tersebut. Misalnya apabila masyarakat targetannya adalah petani maka tema komunikasi politik yang di usung adalah soal pertanian, dan sebagainya. Dan untuk meyakinkan mereka akan produk politik yang mereka pilih, tentu saja partai politik tidak cukup melakukan kampanyenya hanya pada saat mendekati pemilu saja, melainkan harus permanen dan berkesinambungan. Sebelumnya, masyarakat kekurangan informasi politik, tetapi saat ini masyarakat telah kebanjiran informasi politik. Dalam situasi semacam ini, partai politik harus pandaipandai mengemas informasi politik, sehingga informasi politik tersebut dapat diterima dengan baik oleh publik yang menjadi sasaran pembentukan citra. Citra dalam politik memegang peran yang sangat besar. Apabila citra seseorang sudah terlanjur rusak, maka sangat sulit untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, dalam pencitraan, semua harus dihitung


dengan akurasi dan presisi tinggi. Dan citra partai tidak ada gunanya, apabila tidak diikuti dengan kondisi riil di dalam partai politik itu sendiri.

II.4

Bentuk-Bentuk Pemasaran Politik Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman bentuk-bentuk pemasaran politik

juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Ada 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi bentuk-bentuk pemasaran politik, yaitu terdiri dari: 1. Bentuk Tradisional 2. Bentuk Audiovisual 3. Kemunculan/Perkembangan Internet Ketiga bentuk-bentuk pemasaran politik diatas akan dijelaskan secara rinci seperti dibawah.

II.4.1 Bentuk Tradisional Dalam pemasaran politik tradisional dapat dibagi menjadi 2 (dua) komponen. Dimana komponen-komponen tersebut adalah: II.4.1.1 Bentuk Interaktif Bentuk interaktif ini dianggap paling sering dilakukan oleh para calon yang akan merebut kursi kekuasaan politik dalam pemilu. Para calon atau para politisi dapat bertemu langsung atau bertatap muka kepada masyarakat sehingga dapat menyampaikan visi dan misi secara langsung dengan cara berkomunikasi dihadapan para masyarakat pendukung. “bertemu langsung atau face to face” adalah metode yang memiliki kekuatan untuk


meciptakan citra positif para calon di mata para masyarakat. Namun bentuk interaktif ini memiliki kelemahan. Kelemahan bentuk interaktif ini terletak pada keterbatasan jumlah masyarakat untuk melakukan interaksi langsung dengan para politisi atau calon serta keterbatasan waktu para politisi atau calon dalam mengkampanyekan visi dan misi mereka kepada target yang kecil ( narrow target) dan target luas (wide target). Dalam menjalankan strategi kontak langsung dengan para masyarakat ada 2 (dua) langkah yang ditempuh oleh para politisi atau calon dalam mencapai target seperti yang digambarkan pada bagan dibawah ini Pertama

POLITISI atau CALON

Kedua

PERWAKILAN TARGET PENERIMA

Publikasi Langsung

TARGET PENERIMA

Media Massa

II.4.1.2 Bentuk Non Interaktif (berjalan tidak langsung) Yang membedakan bentuk interaksi langsung diatas dengan bentuk interaktif tidak langsung ini terletak pada masalah feedback. Jika interaksi langsung seperti yang telah dijelaskan diatas memerlukan feedback dari masyarakat maka bentuk interaksi tidak langsung ini tidak memerlukan feedback. Cara yang ditempuh politisi atau calon dalam bentuk ini adalah melalui media “format kecil” misalnya poster, spanduk, billboard, papan reklame, baliho, dan sebagainya. Media format kecil ini hanya sekedar bentuk komunikasi namun yang terpenting muatan konsep komunikasi yang terkandung didalamnya, terutama konsep tersebut harus mampu mewakili maksud produsen mempublikasikan produknya sehingga konsep tersebut


dapat dipahami oleh khalayak. Namun perlu disadari media format kecil ini senantiasa mengemas informasi yang berbeda dengan kenyataan bahkan sampai memanipulasi informasi yang di transfer sehingga sering tercipta “lebih indah” dari warna aslinya.

II.4.2 Bentuk Audiovisual Media atau medium dalam ilmu komunikasi sering disebut sebagai sarana pengiriman pesan (tools message sender) atau dengan kata lain sebagai sarana komunikasi (communication chanel).12 Maka akan mustahil jika tidak ada media yang menjadi mediatornya karena transaksi komunikasi akan melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan, dengan demikian komunikasi tetap saja berdampingan dengan distorsi pesan walau media yang digunakan telah mumpuni. Marshal Mc Luhan memaknai media sebagai perpanjangan (indera) manusia.13 Seiring dengan revolusi teknologi informasi, komunikasi politik era digital saat ini adalah wujud dari kehidupan politik informasional. Hal ini disebabkan karena cara yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan politik pada masa lalu yang lebih menggunakan cara-cara yang konvensional. Era digital mampu membawa budaya politik berpindah dari cara-cara manual menjadi ajang pertukaran nilai pesan melalui media, baik konvensional maupun media baru. Contoh dalam hal kampanye, mengumpulkan massa di suatu tempat terbuka bukan lagi cara dominan, akan tetapi telah berubah menjadi kampanye melalui televisi.14

12

Manuel Castells, The Rise Of The Network Society (Oxford:Blackwell, 2001), Hal.101. Marshal McLuhan, Understanding Media: The Extention Of Man.(New York:Signet Book/McGraw Hill,1964), Hal.23 dan 35 14 Adeline M.Tumenggung, Laba-Laba Media;Hidup Dalam Galaksi Media.(Jakarta:LSPP,2005), Hal.40. 13


Terdapat

4(empat)

kategori

besar

media

massa.

Pertama,

media

cetak

(Koran,majalah,buku). Kedua, media rekaman (kaset audio, kaset video, video disk). Ketiga, media film. Keempat, media siar (televisi dan radio). Berdasarkan teori Laswell mengenai kemampuan audio visual (yang dimiliki oleh televisi) memungkinkan media tersebut mampu menjadi pengendali pemikiran khalayak, membangun opini publik dan anggapan-anggapan lainnya. Pengaruh media masa dapat secara langsung mempengaruhi pemirsanya, khususnya televisi.15 Media massa bertujuan menyampaikan pesan beraneka ragam dan aktual tentang lingkungan sosial politik. Surat kabar (the printed writing) dapat menjadi media untuk mengetahui berbagai peristiwa politik aktual yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Demikian juga dengan radio (auditive media) dan televisi (visual media) sebagai media elektronik yang menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kejadian politik yang sedang terjadi atau baru saja terjadi yang jauh dari jangkauan panca indera. Media pada prinsipnya merupakan saluran untuk mengatakan gagasan atau ide, isi dan kesadaran manusia. Media yang menyalurkan gambar hidup dan dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus dinamakan the audio visual media. Media ini terdiri dari film, video, televisi. Media audiovisual adalah media yang paling banyak dipilih oleh masyarakat karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki media ini. Media audiovisual ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan media cetak. Segala pemberitaan akan sebuah isu, peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dapat diketahui dan diakses lebih cepat dibandingkan media cetak. Namun kelemahannya pula media audiovisual dan media cetak sama-sama

15

Ibid. Hal.39


memiliki delay effect. Tetapi media audiovisual dapat lebih meminimalisir delay effect tersebut. II.4.3 Kemunculan/Perkembangan Internet Dalam komunikasi politik semua bentuk media (baik old media maupun new media) dapat digunakan karena tujuan utama komunikasi poltik adalah membentuk pendapat umum dan mempengaruhi sikap khalayak dalam masa-masa pemilihan umum. Komunikator politik harus cermat dalam memilih bentuk media karrena media mempunyai kekuatan ditengah masyarakat.16 Perkembangan teknologi menghasilkan kemudahan akses kepada siapa saja termasuk didalam proses kampanye dan demokrasi. Kemunculan teknologi baru sebagai media komunikasi difokuskan pada internet. Di era digital seperti sekarang ini, sektor politik pun mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan internet, proses membuat keputusan akan lebih mudah dijalankan dimana setiap individu mempunyai hak yang sama dan dapat berkomunikasi secara tatap muka. Penggunaan internet didalam medium demokrasi masih menjadi perdebatan dikalangan umum. Internet dinilai menjadi media kampanye oleh kebanyakan politisi (contoh di Amerika Serikat) mereka mengirimkan pesan politik melalui internet bahkan mereka memiliki website sendiri.17 Beberapa negara pula menggunakan internet sebagai tujuan demokrasi. Misalnya. Pemerintahan Inggris mensosialisasikan warga negaranya untuk mengakses internet dalam memberikan kontribusi dan keputusan.18 Penggunaan internet dirasakan sangat praktis, bebas dari control pusat, global network, efisien dalam harga, waktu, dan ruang.19 Dari penjelasan diatas dapat ditarik

16

Pawito, Komunikasi Politik:Media Massa dan Kampanye Pemilihan (Jogjakarta:Jalasutra,2009), Hal.104 J Street, Mass Media,Pilitic and Democracy (Palgrave:New York,2001), Hal.213 18 ( The Guardian, 18 August 1998, Labour Party 2995 cited in Street 2001, Hal.213) 19 R.K. Gibson, A.Rommele&S.J. Ward, Electronic Democracy:Mobilization,Organization and Partisipation via New ICTs (Roulegde:London,2004), Hal.1 17


kesimpulan bahwa new media dan media tradisional sebaiknya digunakan secara bersamaan walaupun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penggunaan internet masih menjadi perdebatan didalam kampanye atau demokrasi kepada warga negaranya. Kampanye melalui internet akan menciptakan “semi direct demokrasi” karena didalam media ini rakyat tidak bertemu, tidak bersama-sama ataupun memilih langsung. Kampanye melalui internet dapat mengurangi pembiayaan setiap partai atau kandidat calon. Mereka dapat melakukannya secara online, lebih cepat dimana mereka dapat membagi ideologi dan ide-ide.20 Melalui internet komunikasi politik dapat dilakukan dengan menyertakan jutaan orang dari seluruh dunia tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi. Khalayak yang tercipta oleh internet merupakan masyarakat yang terbentuk dari jaringan computer yang disebut dengan masyarakat maya (cyber space). Kehadiran internet mendorong retorika, propaganda, kampanye, public relation politik berkembang lebih pesat lagi. Keunggulan internet yang tidak dimiliki oleh media yang lain yaitu kecepatan akses yang tidak memiliki delay effect dalam arti segala peristiwa yang terjadi dapat diakses secara langsung, cepat, dan pada waktu itu juga. Namun dibeberapa negara berkembang seperti Indonesia akses internet ini masih hanya bisa digunakan oleh golongan masyarakat tertentu khususnya masyarakat golongan menengah keatas. Salah satu penggunaan internet dalam komunikasi politik ini pernah dilakukan oleh Barrack Obama pada saat pemilu United States of America pada tahun 2008. Internet memudahkan masyarakat seluruh dunia untuk berbagi informasi dan mempunyai kaitan erat antara demokrasi dan internet. Internet dikenal sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi berpeluang merevolusi sistem, struktur, dan proses demokrasi yang selama ini kita 20

B McNair. M.Hibbered&Schlesinger, Mediated Access:Broadcasting and Democratic Participatio(University of Luton Press, 2003), Hal.96-98


kenal. Kehadiran internet jelas telah merevolusi cara berinteraksi dan cara berpolitik. Mudahnya akses internet sampai ke ruang-ruang kerja induvidu dapat dimanfaatkan untuk pembentukan opini publik. Segala isu dapat terbuka dan bebas ditransfer melalui internet takpula ketinggalan aktivitas marketing politik pun telah menggunakan teknologi ini untuk perekrutan, komunikasi, transfer ide dan gagasan, publikasi, iklan, dan polling politik. Dapat

disimpulkan

bahwa

bentuk

tradisional,

bentuk

audiovisual,

dan

kemunculan/perkembangan internet telah memberikan dampak positif bagi pendidikan masyarakat terutama dalam pengetahuan berpolitik. II.5

Struktur dan Organisasi Kampanye Didalam menjalankan sebuah struktur dan organisasi diperlukan sebuah manajemen

yang baik dalam pengelolaannya. Sama halnya dengan struktur dan organisasi kampanye yang memerlukan perangkat manajemen kampanye sebagai bagian dari manajemen politik yang meliputi sejumlah kegiatan dalam politik profesional yang mencakup didalamnya bidang manajemen promosi, iklan pencitraan, penggalangan dana, polling, media dan komunikasi politik dan sebagainya. Pada umumnya aplikasi (penerapan) komunikasi dari suatu struktur atau organisasi memerlukan pengorganisasian dan pengelolaan (manajemen) agar dapat lebih efektif. Struktur dan organisasi politik memerlukan hubungan yang harmonis dengan masyarakat baik kedalam (internal public) maupun keluar (eksternal public). Didalam pelaksanaan kampanye komunikasi politik biasanya dibangun sebuah infrastruktur dan organisasi yang terencana. Sebagaimana yang diketahui dalam komunikasi politik terdapat beragam kategori individu beserta jenis-jenis tugas yang harus ditangani demi tercapainya kesuksesan sebuah kampanye politik. Hal ini dijalani mengikut prosedur aktifitas pemasaran politik seperti mendisain

dan

mengetuai

setiap

bagian

dari

kampanye,

merencanakan

dan


mengorganisasikan

konsep

kampanye

politik,

memantau

proses

keuangan,

mengkoordinasikan serta melihat dari atas ke bawah atau dengan kata lain seorang politikus dengan timnya. Organisasi kampanye bisa diibaratkan sebagai sebuah perusahaan kecil (perusahaan privat) yang dikelola oleh kekuatan tim, alokasi keuangan untuk mendukung keberhasilan dalam mengorganisasikan sebuah kampanye. Didalam struktur dan organisasi kampanye diperlukan 3 (tiga) elemen utama yang diperlukan untuk mendukung berjalannya sebuah kampanye politik yaitu: 1. Merencanakan kampanye Dalam merencanakan kampanye terdapat 2 (dua) posisi penting yaitu manager kampanye dan kordinator lapangan. Keduanya memiliki tugas untuk menjalankan organisasi kampanye, mampu berdiskusi secara baik, dan menjadi pemimpin. Tugas ini dianggap tidak mudah karena keduanya harus bekerja tanpa jaringan pengamanan yang kurang lebih menekankan pada kemampuan berbicara. Seorang penasehat langsung didalam sebuah tim kampanye dikenal dengan nama “cabinet” yang bertugas mempengaruhi keputusan politik komunikasi (orang yang paling dekat dengan penasehat). Untuk menjadi seorang manager kampanye harus mempunyai tanggungjawab dan tentu saja menjadi orang yang dapat dipercayai. Manager kampanye harus mampu bekerjasama dengan kandidat. Manager kampanye ditugaskan menolong setiap anggota organisasi kampanye, dan menyelesaikan semua permasalahan mereka dengan kata lain manager kampanye adalah orang yang menentukan pengelolaan atau manajemen organisasi untuk mensukseskan sebuah kampanye politik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang politisi harus berhati-hati dalam memilih seorang manager kampanye karena nantinya mereka harus bekerjasama dalam keseluruhan aspek dan bidang yang bekerja di dalam kampanye politik tersebut.


Selain manager kampanye, kordinator lapangan juga mempunyai tugas yang sangat penting. Tidak seperti manager kampanye, koordinator lapangan tidak mempunyai akses langsung kepada politikus tetapi dia mempunyai hubungan yang dekat dengan manager kampanye seperti memperlihatkan perkembangan kampanye, dan memfollow-up keputusan. Kordinator lapangan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh manager kampanye. Terdapat 2 (dua) jenis manajemen dalam struktur organisasi kampanye yaitu jenis Horizontal dan jenis Vertikal seperti yang dijelaskan oleh bagan dibawah ini 1. Bagan jenis organisasi kampanye Horizontal

KANDIDAT

MANAGER KAMPANYE

TIM PERENCANAAN KAMPANYE

TEKNIKAL TIM

KORDINATOR LAPANGAN

AKTIVIS REGULER

AKTIVIS RELAWAN

AGEN DAN KONSULTAN LUAR

GOLONGAN PROFESIONAL YANG DIBAYAR


2. Bagan jenis organisasi kampanye Vertikal KANDIDAT MANAGER KAMPANYE

POLLING DIREKTUR

KORDINATOR LAPANGAN

AKTIVIS

PLAKAT DIREKTUR

BENDAHARA

Dll..

TIM PERENCANA

TIM PERENCANA

TIM PERENCANA

Dll..

TIM TEKNIKAL

TIM TEKNIKAL

TIM TEKNIKAL

Dll..

KONSULTAN DAN LEMBAGA LUAR

Dll…

MEMPEKERJAKAN KARYAWAN

Dll…

RELAWAN

2. Masalah keuangan Terdapat dua aktifitas utama yang mempengaruhi proses kampanye politik yaitu pembiayaan/penggalangan dana

(fundraising) dan manajemen keuangan (financial

management). Walaupun masih relatif baru, demokrasi Indonesia terus berkembang dan memberikan sebudh harapan besar dalam kehidupan bernegara yang semakin demokratis, adil, dan sejahtera. Namun yang dihadapi dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia terdapat masalah yang berakar dari lemahnya sistem pendanaan bagi kegiatan politik. Maka tidak heran bila dunia pilitik di Indonesia akhir-akhir ini diwarnai dengan masalah politik uang, korupsi untuk tujuan politik dan penguasaan panggung politik oleh pihak-pihak yang memiliki banyak uang. Seperti di Amerika Serikat pada kampanye pemilihan presiden


Barrack Obama tahun 2012, partai demokrat tidak saja menang dalam suara, namun juga menang dalam penggalangan dana. Masalah keuangan kampanye adalah aktifitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah aktifitas kampanye mempunyai pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di televise, radio, dan media-media lain. Oleh karena itu kandidat harus mencurahkan waktu dan usaha dalam mengumpulkan dana untuk menutupi pembiayaan kampanyenya. Menurut pengalaman dunia internasional, biaya, penyumbangan dana kampanye sebuah partai politik dapat berjalan dengan efektif apabila dirancang dengan baik dan didukung oleh sangsi yang efektif dan disertai oleh difusi paralel yang sesuai dengan etika dan norma.21 Pembiayaan dan keuangan kampanye politik merupakan satu faktor utama didalam masalah keuangan sebuah struktur dan organisasi kampanye dan dianggap sebagai alat untuk menunjang kesuksesan dan menunjang pencapaian dalam sebuah pemilihan umum nantinya. Dengan dimanajemennya sebuah sistem keuangan didalam sebuah organisasi politik maka diyakini akan lebih mudah untuk mencapai sebuah tujuan organisasi politik tersebut. Asal usul dana kampanye adalah metode penggalangan dana atau pengumpulan dana yang akan dikeluarkan oleh para kandidat politik dalam pemenuhan atas biaya-biaya atau pengeluaran pada saat kampanye politik dilangsungkan. Oleh karena itu terdapat istilah dalam dunia politik yaitu Pay Us You Go.22 Jadi para kandidat tersebut benar-benar mengusahakan penggalangan dana sesegera mungkin dilakukan bahkan jauh dari hari diumumkannya keikutsertaan para kandidat didalam pemilu yang akan segera berlangsung.

21

World Bank, Anticorruption in Transition: A Contribution to The Policy Debate (World Bank Publication,2000), Hal.42 22 “Partisan Payback Over ‘Pay Us You Go’”(html). The Washington Post. 2 August 2007


Dana awal yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan. Seperti, penyewaan ruang sekretariat, pemasangan instalasi telepon, pemasangan iklan, dan sebagainya. Karena harus diakui kualitas dari strategi kampanye tergantung pada dana awal yang tersedia. Sumber utama dana awal kampanye politik pada umumnya berasal dari para partisipan partai politik, ketika seorang kandidat menyatakan keikutsertaan dirinya dalam tarung politik dalam pemilihan umum maka kandidat tersebut akan meminta dukungan financial dari partai poltitk yang mengusung namanya. Dan juga partai politik pendukung tersebut akan membuka akses yang tertuju pada partai politik koalisi dan organisasiorganisasi yang dianggap memiliki massa untuk mendukung calon kandidat tersebut. Dengan demikian besar peluang untul mendapatkan pendanaan.23 3. Staf Kampanye Terdapat dua peran utama didalam kampanye komunikasi politik yaitu manejer kampanye dan kordinator lapangan. Kedua individu ini mempunyai tanggungjawab yang besar dalam merekrut orang-orang dan sukarelawan (volunteer). Tidak ada kampanye yang dapat dijalankan tanpa adanya peran yang maksimal dari keduanya, karena manejer kampanye dan kordinator lapangan bekerja secara professional dimana mereka harus melakukan aktifitas berupa penawaran fasilitas politik kepada masyarakat demi tercapainya simpati yang diperoleh dari masyarakat tersebut. Untuk mengisi posisi staf kampanye dapat dilakukan secara objektif (memilih orangorang yang berkompeten untuk mengisi posisi untuk tugas-tugas khusus dalam sebuah

23

Hrebenar, Ronald J, Matthew Burbank, Robert C Bennedict, Political Parties, Interest Groups, and Political campaign (Wastview Press,1999), Hal.322


kampanye) ataupun secara subjektif (orang-orang yang mempunyai hubungan khusus atau kedekatan yang direkomendasikan oleh para politikus). Didalam susunan/hirarki staf kampanye ini diisi oleh orang-orang yang ditugaskan untuk memantau berita dan informasi selama kampanye berjalan, untuk membuat sebuah konsep kampanye yang bekelanjutan, dan untuk menciptakan serta mengkordinasikan hubungan yang harmonis dan menguntungkan dengan media massa. Orang-orang yang menjalankan tugas-tugas ini disebut dengan public relations. Public relations melaksanakan promosi melalui media massa untuk menjangkau segmen khalayak pada umumnya diwujudkan dalam bentuk iklan atau advertising yang selanjutnya menjadi sumber dana yang “menghidupkan” bagi media massa. Hubungan iklan dan media merupakan hubungan yang fungsional dan saling membutuhkan serta saling menguntungkan. Produk komersial membutuhkan media massa sebagai media promosi dan media massa membutuhkan biaya untuk mempertahankan eksistensi dan kesejahteraan pengelolaannya. Periklanan merupakan salah satu pekerjaan dari public relations disebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Iklan disediakan didalam media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (televisi dan radio) yang digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan dan meyakinkan public melalui cara yang komersial. Iklan bukan hanya sekedar bentuk komunikasi namun yang terpenting adalah muatan konsep komunikasi yang terkandung didalamnya terutama konsep tersebut mampu mewakili maksud produsen untuk mempublikasikan produknya sehingga konsep tersebut dapat dipahami khalayak sebagaimana yang dimaksud dengan pencipta iklan.24

24

Burhan Bungin, 2008. Konstruksi Sosial Media Massa (Jakarta: Pranada Media Grup), hal.79 dan 81


BAB II KAJIAN PUSTAKA. komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk mendapatkan feedback atau

Recommend Documents