BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN A. Kajian Pustaka 1. Definisi Akuntansi Ada banyak pengertian akuntansi yang diartikan oleh para ahli akuntansi, sehingga memberikan pengertian yang berbeda sesuai pandangan mereka masing-masing. Sebagaimana menurut Grady (2000) Akuntansi adalah keseluruhan pengetahuan dan berhubungan dengan penciptaan, pengolahan, penyimpulan, penganalisaan, penafsiran, dan penyajian informasi yang dapat dipercaya dan penting artinya terhadap sistematika mengenai transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dan diperlukan oleh pimpinan untuk operasi suatu badan dan untuk laporan yang harus diajukan guna mengenai hal tadi dan guna untuk memenuhi pertanggungjawaban yang bersifat keuangan atau lainnya.
Akuntansi
adalah
seni
pencatatan,
pengelompokkan
dan
peringkasan transaksi atau kejadian dalam suatu cara tertentu dan dalam ukuran uang yang kemudian membuat interpretasinya. Akuntansi sebagai teknologi/perekayasaan dapat diartikan sebagai rekayasa informasi dan pengendalian keuangan atau accounting is a technology, a modified statistical technology. Pengertian diatas memberi makna yang cakupannya lebih luas dan terlihat bahwa akuntansi itu tidak berbeda dari tata buku (book keeping) dimana tata buku hanyalah suatu teknik pencatatan. Selain itu definisi melihat semua transaksi yang bersifat keuangan, transaksi keuangan dalam hal ini diartikan sebagai suatu kejadian atau keadaan yang mempunyai nilai uang dan harus tercatat sesuai dengan transaksi.
6
7
Menurut Wahyu Maulani (2010) definisi akuntansi adalah “Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.”
Proses untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan setiap transaksi diatur di dalam standar akuntansi yang berbeda di setiap Negara. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren Reeve F, 2008). Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi karena dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Informasi keuangan yang akan membantu keputusan berupa laporan keuangan.
2. Siklus Akuntansi Definisi menurut Michell Suharli yaitu siklus akuntansi merupakan rangkaian urutan tahapan proses dari suatu transaksi dan peristiwa sampai
8
dengan pelaporan pada akhir periode dan berlanjut dari analisa transaksi sampai pelaporan periode berikutnya dan begitu seterusnya (2006). Berikut ini siklus akuntansi menurut Raflesia (2011) : a. Tujuan Umum Laporan Keuangan Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi tertentu bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi memiliki tujuan tertentu. Walaupun satu institusi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan berikut: 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi. 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktifitas usaha dalam rangka memperoleh SHU. 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang. 4) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
9
5) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktifitas pembelanjaan dan investasi. 6) Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi. b. Standar Kualitas Laporan Keuangan Karena setiap koperasi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Maka rincian laporan keuangan satu koperasi dengan koperasi lainnya juga berbeda. Namun, setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat: 1) Relevan 2) Dapat di pahami 3) Daya uji 4) Netral 5) Tepat waktu 6) Daya banding 7) Lengkap
10
3. Definisi Standar Akuntansi Adanya perubahan dalam dunia global yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh Negara di dunia serta dengan sistem teknologi komunikasi dan informasi yang relatif murah dan mudah diakses, menuntut adanya transparansi dalam segala bidang. Standar Akuntansi Keuangan
yang
mewujudkan
berkualitas
transparansi
merupakan
tersebut.
prasarana
Indonesia
penting
mempunyai
untuk standar
akuntansi yang dinamakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
4. Definisi Koperasi dan Struktur Organisasi Koperasi Sejarah koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai suatu reaksi terhadap sistem perekonomian kapitalisme di Negara-negara Eropa. Sistem ekonomi ini bersendi pada kebebasan individu untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Akibatnya kelompok-kelompok tertentu yakni kaum kapitalis, menguasai kehidupan masyarakat luas. Mereka hidup berlebihan, sedang masyarakat yang tidak memiliki modal makin tertindas. Pada saat itulah tumbuh aliran kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan
bersama.
Bentuk
kerjasama
ini
melahirkan
suatu
perkumpulan yang dinamakan koperasi. Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu Cooperation; dimana Co berarti bersama dan Operation berarti usaha. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian ini
11
juga dapat diaplikasikan secara sederhana misalnya KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai usaha bersama suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah desa, KOPKAR (Koperasi Karyawan) sebagai usaha bersama karyawan yang bekerja bersama dalam satu institusi, lembaga atau perusahaan. Dalam
Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2012
tentang
perkoperasian, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menjelaskan dalam koperasi harus ada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian tersebut. Yang paling penting dalam pengertian ini adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berdiri atas asas kekeluargaan, berbeda dengan badan usaha lain, yang melandasi kegiatan usahanya hanya untuk mencari laba. Sedangkan definisi koperasi menurut SAK ETAP adalah : “Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjamanpinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.”
Menurut Moh. Hatta dalam Sumarsono (2010), koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-
12
murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Masih menurut Sumarsono (2010), menjelaskan menurut ILO, koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Adapun prinsip-prinsip dalam koperasi antara lain: a. Bersifat sukarela dan terbuka Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik atau agama. b. Pengawasan oleh anggota secara demokratis Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif membuat kebijakan membuat keputusan. Laki-laki dan perempuan yang dipilih menjadi pengurus atau penanggung jawab bertanggung jawab kepada rapat anggota.
13
c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan mengawasinya secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. d. Otonomi dan kemandirian Koperasi adalah organisasi yang otonom dan mandiri serta diawasi oleh anggotanya. Apabila koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap guna menjamin adanya upaya
pengawasan
yang
demokratis
dari
anggotanya
dan
mempertahankan otonomi koperasi. e. Pendidikan, pelatihan dan informasi Koperasi memberikan pelatihan dan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan. Tujuannya agar mereka dapat melaksanakan tugas lebih efektif dalam pengembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi bagi orang-orang muda dan tokoh masyarakat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi. f. Kerjasama antar koperasi Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, maka gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan lebih efektif dan dapat memperkuat gerakan koperasi.
14
g. Kepedulian terhadap masyarakat Koperasi melakukan kegiatan pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.
5. Jenis Koperasi Dalam koperasi dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha berada pada para anggota, melalui alat kelengkapan koperasi yang sebut “Rapat Anggota Tahunan”. Sedangkan dalam badan usaha non koperasi kekuasaan tertinggi berada pada para pemegang saham. Dalam koperasi sektor usaha yang ditujukan kepada dua sektor, yaitu sektor intern dan ekstern, artinya koperasi tidak hanya mencari keuntungan untuk koperasi tersebut saja tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Hal ini berbeda dengan badan usaha lainnya yang hanya memperhatikan sektor ekstern saja. Dalam
koperasi
tujuan
didirikannya
usaha
adalah
untuk
memberikan pelayanan, sedangkan untuk usaha non koperasi adalah untuk mencari
keuntungan
semata.
Karakteristik
utama
koperasi
yang
membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggotya koperasi memiliki identitas ganda (the dual identify of the number), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (user own oriented firm).
15
Tujuan koperasi Indonesia dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dari tujuan tersebut, koperasi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utamanya, koperasi di golongkan menjadi empat jenis, yaitu: a. Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggotanya dapat membeli barang dengan kualitas baik dan dengan harga yang layak. b. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya adalah rumah tangga atau perusahaan yang menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi ini adalah menyediakan, mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama. c. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang usaha utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan meminjamkan dana bagi para anggotanya. d. Koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau usaha utamanya adalah melakukan pemasaran bersama.
16
Berdasarkan hierarki organisasnya, koperasi digolongkan menjadi: a. Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang-orang yang memiliki kebersamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut. b. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang anggotanya badan-badan hukum koperasi yang karena kebersamaan kegiatan ekonominya mereka bergabung untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Menurut Rudianto (2010) koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu: 1) Koperasi simpan pinjam 2) Koperasi konsumen 3) Koperasi pemasaran 4) Koperasi produsen
6. Prinsip-Prinsip Koperasi Perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan azasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya. Hubungan antara sesama anggota koperasi, pola pengurusan organisasi
17
koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola kepengelolaan usaha koperasi. Karena itu, secara lebih terinci prinsip-prinsip itu juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian sisa hasil usahanya. Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang no. 17/2012, koperasi Indonesia. Melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka karena itu, tidak seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi. b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Penerepanan
prinsip
ini
dalam
koperasi
dilakukan
dengan
mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi. c. Pembagian sisa hasil usaha di lakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) ini dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan
18
kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masingmasing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah konstribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi yang terbatas pada modal. d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi
para
anggotanya,
koperasi
juga
mendorong
dan
menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. e. Kemandirian Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
7. Pengertian SAK ETAP Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP (IAI, 2009) yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntanbilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:
19
a. Tidak memiliki akuntabilitas signifikan; dan b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik jika: a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b. Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik siginifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Dalam koperasi tentu tidak lepas dari laporan keuangan koperasi. Penyusunan Laporan keuangan tentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku saat ini yaitu Standar akuntansi entitas tanpa akuntanbilitas publik (SAK ETAP) merupakan standar baru yang mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2011. Standar ini
20
merupakan pengganti dari PSAK no 27 yang mengatur tentang pelaporan keuangan pada koperasi. SAK ETAP yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan usaha kecil atau menengah atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk mampu membuat pelaporan keuangan sendiri. Selain itu SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PAK - IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Dalam beberapa hal SAK ETAP dinilai lebih mudah dipahami karena dalam SAK ETAP terdiri dari seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Hal ini berbeda dengan PSAK yang menurut beberapa orang sulit. SAK ETAP ini disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. Sehingga lebih mudah dalam penerapan atau praktik secara langsung pada penyusunan laporan keuangan. Munculnya SAK ETAP dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh. Sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK penuh dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana. Perbedaan yang paling terlihat antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP adalah tidak ada
21
kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).
8. Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP Laporan keuangan entitas meliputi: a. Neraca; Yaitu laporan yang menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah asset yang dimiliki, jumlah liabilitas, dan ekuitas koperasi pada suatu periode akuntansi. b. Laporan laba rugi; Laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode dalam suatu perusahaan. c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: 1) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 2) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik d. Laporan arus kas; dan e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan
22
maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.
Adapun
contoh laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.1 Laporan Posisi Keuangan Entitas Nirlaba Selanjutnya adalah laporan aktivitas untuk entitas nirlaba sesuai dengan SAK ETAP.
23
Gambar 2.2 Laporan Aktivitas Entitas Nirlaba Selanjutnya adalah contoh laporan arus kas untuk entitas nirlaba.
Gambar 2.3 Contoh laporan Arus Kas Metode Langsung pada Entitas Nirlaba
24
9. Penerapan SAK ETAP Untuk Koperasi Dalam penerapan SAK ETAP terdapat permasalahan tentang keterterapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK ETAP tidak mengatur secara khusus terhadap laporan keuangan koperasi. Dalam bulletin teknis 6 tentang keterterapan SAK ETAP untuk entitas koperasi (IAI, 2011) disebutkan dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK Non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi yang memenuhi, syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Contoh laporan keuangan dengan menggunakan ETAP adalah sebagai berikut:
25
Gambar 2.4 Contoh Laporan Koperasi berdasarkan SAK ETAP
26
10. Kebijakan dan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan berdasarkan SAK ETAP Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, Jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP jika dampaknya tidak material. Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya (judgement) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang: (a) Relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi; dan (b) Andal yaitu dalam laporan keuangan yang: (i)
Menyajikan
dengan
jujur
posisi
keuangan,
kinerja
keuangan, dan arus kas dari suatu entitas; (ii)
Mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya, serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumnya;
(iii)
Netral yaitu bebas dari bias;
(iv)
Mencerminkan kehati-hatian; dan
27
(v)
Bersifat lengkap dalam semua hal yang material
Manajemen harus mengacu dan mempertimbangkan penerapan sumber-sumber berikut: (a) Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu yang serupa dan terkait; dan (b) Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk asset, kewajiban, pendapatan dan beban prinsip-prinsip pervasive. Manajemen juga mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK non ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Jika panduan tambahan diperlukan untuk membuat keputusan, maka manajemen dapat mempertimbangkan pengaturan terkini dari badan penyusun standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang serupa untuk mengembangkan standar akuntansi, literature akuntansi lain dan praktik industri yang berterima umum, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber-sumber yang ada.
B. Kerangka Pemikiran Dalam kegiatan operasional suatu usaha tidak lepas dari proses pencatatan yaitu proses akuntansi. Di Indonesia terdapat standar akuntansi yang digunakan untuk seluruh proses pencatatan yaitu standar akuntansi keuangan (SAK). Penerapan SAK diharapkan dapat memberikan standar dan keseragaman dalam menyajikan laporan keuangan bagi seluruh jenis badan usaha yang ada.
28
Koperasi sebagai salah satu jenis badan usaha yang ada di Indonesia, perlu menerapkan
Standar
Akuntansi
Keuangan
dalam
menyajikan
laporan
keuangannya. Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi acuan pencatatan di dalam penelitian ini adalah SAK ETAP 2009. Di dalam SAK ETAP 2009 diatur mengenai proses pencatatan dan pos-pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara (Perum Peruri) memiliki koperasi karyawan dengan tujuan membantu para pegawai yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, pihak pengurus koperasi pegawai Perum Peruri melakukan transaksi yang dicatat dengan menggunakan konsep akuntansi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah koperasi pegawai Perum Peruri telah menerapkan standar akuntansi sesuai dengan SAK ETAP 2009. Penelitian sebelumnya mengenai SAK ETAP pernah dilakukan oleh Hani’ Atun Sarifah (2012) dengan judul Analisis Persepsi SAK ETAP Terhadap Kinerja Usaha pada UMKM Sekota Semarang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi UMKM atas Penerapan SAK ETAP dapat memberikan peningkatan pada usaha UMKM.
29
C. Penelitian Sebelumnya No 1
Judul Pengaruh Pencabutan PSAK 27 terhadap Pelaporan Akuntansi Keuangan Industri Koperasi (Studi Kasus: Koperasi Karyawan PT. ADIS). Oleh. Ruri Destiani Piliang, Stefanus Ariyanto (2012)
Hasil Penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh KOPKAR ADIS tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada, baik pada PSAK 27 maupun pada peraturan industri koperasi terbaru yang dijelaskan dalam Peraturaan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh atas pencabutan PSAK 27 terhadap laporan keuangan KOPKAR ADIS.
2
Analisis Persepsi SAK ETAP Terhadap Kinerja Usaha pada UMKM Sekota Semarang. Oleh Hani’Atun Sarifah (2012)
3
Penerapan SAK ETAP pada Perkoperasian dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan Yodium Farma PT. KIMIA FARMA Tbk. Plant Watudakon. Oleh Sigit Amy Ariyono Putro (2013)
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara simultan antara persepsi UMKM atas penyajian laporan keuangan, perlakuan aset dan perlakuan sewa terhadap kinerja usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SAK ETAP untuk koperasi dinilai kurang untuk koperasi. Hal ini dikarenakan Untuk halhal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP masih mengacu pada PSAK no.27.Pihak koperasi karyawan “Yodium Farma” belum melakukan SAK ETAP secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi karyawan “Yodium Farma”.
4
Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha UMKM yang memiliki pemahaman yang rendah mengenai SAK ETAP.
5
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM Pengrajin Rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Oleh Eri Kristanto (2011)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi UMKM mengenai SAK ETAP masih kurang, UMKM belum mematuhi dan belum sesuai dengan SAK ETAP, 2 UMKM membuat laporan lengkap, 1 UMKM membuat laporan neraca dan laporan laba rugi, 6 UMKM membuat laporan bisnis, 7 UMKM tidak melakukan pencatatan sama sekali.
