BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN
A. Akuntansi Pemerintahan Indra Bastian (2010:3) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga mendefinisikan Akuntansi Pemerintahan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga – lembaga tinggi negara dan Departemen Departemen di bawahnya, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial maupun pada proyek – proyek kerja sama sektor publik serta Swasta. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan 6
tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
B. Tujuan Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Pemerintahan memiliki beberapa tujuan yaitu : 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonimis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dan publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
C. Ruang Lingkup Akutansi Pemerintahan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005 pasal 18 Ruang lingkup Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. 7
D. Sistem dan Monitoring / Pengawasan 1. Definisi Sistem Menurut James A. Hall (2011:6) Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berfungsi dengan tujuan yang sama. Menurut James A. Hall (2011: 9) Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, di proses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Menurut La Midjan, et.al (2001) yang dikutip dari Indra Setia Priyatono (2013) tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah : a. Untuk meningkatkan informasi, yaitu sumber yang tepat waktu ( relevance) lengkap dan terpercaya. Dengan kata lain sistem akuntansi harus lengkap cepat dan tepat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap b. Untuk meningkatkan metode Internal Check atau sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan perusahaan 2. Definisi Monitoring / Pengawasan Menurut Undang – Undang Perbendaharaan Negara tanggal 30 Agustus 1970 dalam Revrisond Baswir (2000:118) Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan – aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. 8
E. Anggaran Menurut
Muindro
Renyowijoyo
(2008:67)
Anggaran
negara
dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Anggaran negara dalam arti sempit ialah rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun anggaran, sedangkan anggaran negara dalam arti luas ialah jangka waktu (Proses) Anggaran
sejak
direncanakan,
dilaksanakan,
dan
akhirnya
dipertanggungjawabkan. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Undang – undang no 17. Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Gunawan dan Yunita (2011:22) Anggaran dapat berupa rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan moneter standar. 1. Macam – macam Anggaran Anggaran dapat dikelompokan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut : a. Menurut dasar penyusunan, anggran terdiri dari : 1) Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya 9
merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel. 2) Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis. b. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari : 1) Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu pada umumnya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. 2) Anggaran
kotinue
adalah
anggaran
yang
dibuat
untuk
memperbaiki anggaran yang telah dibuat. c. Menurut Jangka Waktu, terdiri dari : 1) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. 2) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis ) adalah anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan jangka panjang, yang disebut anggaran modal (capital budget). d. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. 10
1) Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. 2) Anggaran keuangan adalah anggaran untuk meyusun anggaran neraca. 2. Metode Penyusunan Anggaran Ada tiga metode dalam penyusunan anggaran yaitu sebagai berikut: a. Top Down Budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahan. b.
Bottom Up Budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan.
c. Gabungan adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dengan menggabungkan dua metode sebelumnya yaitu metode Top Down Budgeting dan Bottom Up Budgeting. Penganggaran merupakan sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara luas untuk menjalankan tanggung jawab manajerial. Anggaran memiliki tiga fungsi: a. Fungsi Perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti, karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata dan jelas dalam unit dan uang.
11
b. Fungsi Pelaksanaan Anggaran merupakan pedoman dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam pencapaian tujuan (laba). c. Fungsi Pengendalian Anggaran merupakan alat pengendalian atau pengawasan (controlling). Pengendalian berarti melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu.
F. Laporan Realisasi Anggaran Menurut Ardiyana (2013:5) adalah laporan realisasi adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah terealisasi di akhir periode. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun. Menurut
Muhammad
(2013:19)
Laporan
realisasi
anggaran
menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/defisit dan 12
pembiayaan yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 pasal 58 disebutkan bahwa Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari
pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 1. Pendapatan (basis kas) Adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak per1u dibayar kembali oleh pemerintah. 2. Pendapatan (basis akrual) Adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 3.
Belanja (basis kas) Adalah
semua
pengeluaran
oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 4.
Belanja (basis akrual) Adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13
5. Transfer Adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 6.
Pembiayaan (financing) Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7.
Penerimaan pembiayaan Antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Untuk Memperjelas tentang laporan realisasi anggaran, dibawah format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.
14
GAMBAR 2.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT No
1.
Uraian
20XI
20X0
Anggaran
Realisasi
(%)
Realisasi
Pendapatan
2.
PENDAPATAN PERPAJAKAN
xxx
xxx
xxx
xxx
3.
Pendapatan Pajak Penghasilan
xxx
xxx
xxx
xxx
4.
Pendapatan PPn dan Penjualan Barang Mewah
xxx
xxx
xxx
xxx
5.
PBB
xxx
xxx
xxx
xxx
6.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
xxx
xxx
xxx
xxx
7.
Pendapatan Cukai
xxx
xxx
xxx
xxx
8.
Pendapatan Bea Masuk
xxx
xxx
xxx
xxx
9.
Pendapatan Pajak Ekspor
xxx
xxx
xxx
xxx
10.
Pendapatan Pajak Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
11.
Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 S/d 10)
12. 13.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
14.
Pendapatan Sumber Daya Alam
xxx
xxx
xxx
xxx
15.
Pembagian Pemerintah atas Laba
xxx
xxx
xxx
xxx
16.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
17.
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)
18. 19.
PENDAPATAN HIBAH
20.
Pendapatan Hibah
21.
Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)
22.
JUMLAH PENDAPATAN (11+17+21)
23. 24.
BELANJA
25.
BELANJA OPERASI
xxx
xxx
xxx
xxx
26.
Belanja Pegawai
xxx
xxx
xxx
xxx
27.
Belanja Barang
xxx
xxx
xxx
xxx
28.
Bunga
xxx
xxx
xxx
xxx
29.
Subsidi
xxx
xxx
xxx
xxx
30.
Bunga
xxx
xxx
xxx
xxx
15
31.
Bantuan Sosial
xxx
xxx
xxx
xxx
32.
Belanja Lain - lain
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
33.
Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)
34. 35.
BELANJA MODAL
36.
Belanja Tanah
xxx
xxx
xxx
xxx
37.
Belanja Peralatan dan Mesin
xxx
xxx
xxx
xxx
38.
Belanja Gedung dan Bangunan
xxx
xxx
xxx
xxx
39.
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
xxx
xxx
xxx
xxx
40.
Belanja Aset Tetap lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
41.
Belanja Aset Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
42.
Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)
XXX
XXX
XXX
XXX
43.
Jumlah Belanja (33+42)
XXX
XXX
XXX
XXX
44. 45.
TRANSFER
46.
DANA PERIMBANGAN
47.
Dana Bagi Hasil Pajak
xxx
xxx
xxx
xxx
48.
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
xxx
xxx
xxx
xxx
49.
Dana Alokasi Umum
xxx
xxx
xxx
xxx
50.
Dana Alokasi Khusus
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
51.
Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)
52. 53.
TRANSFER LAINNYA (Disesuaikan dengan program yang ada)
54.
Dana Alokasi Khusus
xxx
xxx
xxx
xxx
55.
Dana Penyesuaian
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
56.
Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)
57.
JUMLAH TRANSFER (51+56)
XXX
XXX
XXX
XXX
58.
JUMLAH BELANJA & TRANSFER (43+57)
XXX
XXX
XXX
XXX
59.
SURPLUS / DEFISIT (22-58)
XXX
XXX
XXX
XXX
60. 61.
PEMBIAYAAN
62.
PENERIMAAN
63.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
64.
Penggunaan SiLPA
xxx
xxx
xxx
xxx
65.
Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri – Sektor Perbankan
xxx
xxx
xxx
xxx
16
66.
Peneriman Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi
xxx
xxx
xxx
xxx
67.
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
68.
Penerimaan dari Divestasi
xxx
xxx
xxx
xxx
69.
Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara
xxx
xxx
xxx
xxx
70.
Penerimaan kembali pinjman kepada Perusahaan Daerah
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
71.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)
72. 73.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
74.
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
xxx
xxx
xxx
xxx
75.
Penerimaan kembali pinjaman kepada Lembaga Internasional
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
76. 77.
Jumlah Pembiayaan Luar Negeri (75 s/d 75) JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71+76)
78. 79.
PENGELUARAN
80.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
81.
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Sektor Perbankan
xxx
xxx
xxx
xxx
82.
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi
xxx
xxx
xxx
xxx
83.
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – lainnya
xxx
xxx
xxx
xxx
84.
Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)
xxx
xxx
xxx
xxx
85.
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
xxx
xxx
xxx
xxx
86.
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
87.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (81 S/d 86)
88. 89.
PENGELUARAN PEMBAYARAN LUAR NEGERI
90.
Pembayaran pokok Pinjaman Luar Negeri
xxx
xxx
xxx
xxx
91.
Pemberian Pinjaman Kepada Lembaga Internasional
xxx
xxx
xxx
xxx
92.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)
XXX
XXX
XXX
XXX
93.
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87+92)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
-
XXX
-
XXXX
94 95.
PEMBIAYAAN NETO (77 - 93) SISA LEBIH (Kurang) Pembiayaan Anggaran (59 + 94)
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006
17
GAMBAR 2.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA No
Uraian
20XI
20X0
Anggaran
Realisasi
(%)
Realisasi
xxx
xxx
xxx
xxx
I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA X XX
Uraian Sumber Dana Uraian Fungsi
XX.XX
Uraian Sub Fungsi
xxx
xxx
xxx
xxx
XXXX
Uraian Program
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Jumlah Belanja Fungsi XX
xxx
xxx
xxx
xxx
Jumlah Belanja Sumber Dana X
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
xxx
xxx
xxx
xxx
Uraian Eselon II
xxx
xxx
xxx
xxx
JUMLAH BELANJA
XXX
XXX
XXX
XXX
Jumlah Belanja Sub Fungsi XX.XX
JUMLAH BELANJA II. IKHTISAR MENURUT ESELON I dan II XX XXX
Uraian Eselon I
III. IKHTISAR MENURUT PUSAT – WILAYAH XXXX
Pusat
xxx
xxx
xxx
xxx
XXXX
Uraian Wilayah
xxx
xxx
xxx
xxx
XXXX
Uraian Wilayah
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
JUMLAH BELANJA IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA – MAK XX
Uraian Jenis Belanja
xxx
xxx
xxx
xxx
XXXX
Uraian Jenis Belanja
xxx
xxx
xxx
xxx
XXXXXX
Uraian MAK
xxx
xxx
xxx
xxx
XXXXXX
Uraian MAK
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
xxx
xxx
xxx
xxx
Jumlah Belanja XXXX XXXX
Uraian Jenis Belanja
XXXXXX
Uraian MAK
xxx
xxx
xxx
xxx
XXXXXX
Uraian MAK
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Jumlah Belanja XXX Jumlah Belanja XX JUMLAH BELANJA
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 18
Menurut Ardiyana (2013:6 -7) Tujuan laporan realisasi anggaran sebagai berikut : 1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar – dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
G. Informasi Realisasi Anggaran Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 pasal 16 disebutkan Terdapat beberapa Kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas pada: 1. Masyarakat; 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; 3. Pemerintah Menurut
Muhammad
(2013:18)
Laporan
realisasi
anggaran
menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, 19
surplus/ defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber – sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : 1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) 3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. 20
H. Akuntansi Surplus / Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) a. Akuntansi Surplus / defisit terjadi apabila Selisih antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama periode pelaporan dicatat dalam pos surplus / defisit laporan realisasi anggaran. Surplus laporan realisasi anggaran (LRA) adalah Selisih lebih antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode laporan.
b. Defisit laporan realisasi anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
I. Akuntansi Pembiayaan Menurut Muhammad (2013:31) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjmanan kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
J. Pengendalian Internal Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Kegiatan tersebut 21
berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi organisasi untuk menyediakan informasi yang handal dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. 1. Definisi Pengendalian Internal Menurut Anastasia dan Lilis (2011:82) pengendalian internal adalah Semua rencana operasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha
untuk
mengamankan harta
kekayaannya, mengecek
keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerialnya yang telah ditetapkannya. Sedangkan menurut Mulyadi (2002:180) Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain. Menurut The Commitee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO) Sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan direktur, manajemen dan personal lainny, yang di desain untuk memberikan jaminan yang masuk akal yang memperhatikan tercapainya tujuan – tujuan dengan kategori sebagai berikut : a. Efektif dan efisiennya operasi b. Terpercayanya (Reliability) laporan keuangan c. Tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku Pengedalian internal erat kaitannya dengan pengawasan internal. 22
2. Definisi Sistem Pengendalian Internal Menurut Peraturan pemerintah No. 6o Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur: 1. Lingkungan pengendalian Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a) Penegakan integritas dan nilai etika b) Komitmen terhadap kompetensi c) Kepemimpinan yang kondusif d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
23
g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait. 2. Penilaian risiko Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomo 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang wajib melakukan penilain risiko adalah Pimpinan Instansi Pemerinta . Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan : a) Tujuan Instansi Pemerintah Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan
sekurang- kurangnya
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah 2) Saling
melengkapi,
saling
menunjang,
dan
tidak
bertentangan satu dengan lainnya 3) Relevan
dengan
seluruh
kegiatan
Pemerintah 4) Mengandung unsur kriteria pengukuran 24
utama
Instansi
5) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yangcukup 6) Melibatkan
seluruh
tingkat
pejabat
dalam
proses
penetapannya. 3. Kegiatan pengendalian Penyelenggaraan
kegiatan
pengendalian
sekurang-kurangnya
memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. Kegiatan
pengendalian
harus
dikaitkan
dengan
kegiatan
pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; c. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; e. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 4. Informasi dan komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: 25
a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 5. Pemantauan pengendalian intern Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas 3. Tujuan Pengendalian Internal Pengendalian
Internal
dirancang
dengan
memperhatikan
kepentingan manajemen institusi dalam penyelenggaraan operasi institusi dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 Tujuan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : 1. Efektifitas
dan
efisiensi
pencapaian
pemerintahan negara 2. Kendala laporan Keuangan 26
tujuan
penyelenggaraan
3. Pengamanan aset negara 4. Ketaatan terhadap peratutan perundang – undangan. 4. Keterbatasan Pengendalian Internal Adapun
keterbatasan
bawaan
yang
melekat
dalam
setiap
pengendalian intenal menurut Mulyadi (2002:181) sebagai berikut : a. Kesalahan dan pertimbangan Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam pertimbangan keputusan yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. b. Kolusi Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan Kolusi (Collusion). Kolusi dapat mengakibatkan runtuhnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan
terungkapnya ketidakberesan
atau tidak
terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. c. Biaya Versus Manfaat Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. K. Ciri – Ciri Pengendalian Internal Menurut Lusiana (2013:11) Sistem pengendalian yang baik adalah jika orang- orang yang ada dalam organisasi tidak dapat melakukan kesalahan 27
secara bebas, baik kesalahan sistem, kesalahan akuntansi atau penggelapan dan meneruskan tindakan tersebut tanpa diketahui dalam waktu yang cukup lama. Empat ciri utama sistem pengendalian internal yang dapat dikatakan memuaskan : 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab, fungsional secara tepat 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang harus sangat memadai guna pengawasan akuntansi terhadap assests, liability, revenue dan expense 3. Adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan dan fungsi setiap bagian dalam organisasi 4. Tingkat skill individu pemegang jabatannya sesuai dengan tanggung jawabnya disertai dengan keilmuan yang menunjang pula. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengendalian internal memiliki keterbatasan yang menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian berarti bahwa penerapan pengendalian internal bukan ditujukan untuk menghilangkan semua kecurangan dan kesalahan yang terjadi, melainkan mengurangi seminimal mungkin, sehingga apabila terjadi kecurangan dan kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat dan baik. L. Pengawasan Internal Pengawasan internal adalah seluruh kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tuga 28
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.
M. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga. Dijelaskan mekanisme penyusunan anggaran Kementerian negara / lembaga yang mana peraturan ini berlaku untuk semua instansi lembaga negara dan sebagai dasar penyusunan anggaran.
Mekanisme penyusunan anggaran
adalah sebagai berikut : 1. Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan. 2. Bappenas dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari program yang sedang berjalan dan mengkaji usulan Inisiatif Baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari. Pagu Indikatif disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri 29
Perencanaan / Bappenas, dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif yang disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan / Bappenas dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. 3. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L) dilakukan
pertemuan
tiga
pihak
antara
Kementerian/Lembaga,
Kementerian Perencanaan / Bappenas, dan Kementerian Keuangan. 4. Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L, menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif,
Renja-K/L,
dan
memperhatikan hasil
evaluasi
Kinerja
Kementerian/Lembaga. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya Menteri / Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.
30
5. Pembicaraan Pendahauluan dan Pembahasan Kebijakan fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) oleh DPR yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR
dalam rangka pembicaraan
pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru. 5a. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan: Pagu Anggaran K/L, Renja-K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN standar biaya Penyusunan RKA-K/L termasuk menampung usulan Inisiatif Baru. sepanjang: a. sesuai dengan RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; b. pencapaian sasaran Kinerja Kementerian/Lembaga; dan c. tidak melampaui Pagu Anggaran K/L. 6. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahaan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang - Undang tentang APBN dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN. Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dibahas dalam Sidang Kabinet.
31
7. Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus. 8. Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang- Undang tentang APBN dengan DPR. Dalam hal pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. 9. Hasil pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan bersifat final. 10. Berita acara hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR, disampaikan oleh DPR kepada Kementerian Keuangan. 11. Penetapan
Alokasi
Anggaran
Kementerian
/
Lembaga
dengan
meenyebutkan besaran nominal anggaran yang digunakan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. 11a. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
32
12. Kementerian Keuangan Menyusun Keputusan Presiden (Keppres) tentang Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang nantinya akan di tandatangani dan ditetapkan oleh Presiden. 13. Presiden menetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga menurut klasifikasi anggaran. Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menurut: a. kebutuhan Pemerintah Pusat b. transfer kepada daerah. Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November. Keputusan Presiden merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN. 14. Setelah Ada Keputusan Presiden (Keppres) tersebut maka Kemenkeu bersama daengan Bappenas melakukan penyusunan dan pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dipa adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
33
GAMBAR 2.3 SIKLUS PENYUSUNAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA Unit Terkait
Januari – April
Mei – Agustus
DPR
5
Presiden
Pembicaraan pendahuluan RAPBN & Pembahasan Kebijakan Fiskal dan RKP
September - Desember
Persetujuan RUU APBN
Pembahasan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP, RAK - KL
9 13
1
8
Penetapan Keppres Rincian ABPP
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
12 10
4 Kemenkeu
3
2
Penyusunan Renja dalam Triteral Meeting
6
Penyusunan Pokok – pokok kebijakan fiskal & RKP
Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan
7 Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan
11
Prioritas Program dan indikasi Pagu
Pengesahan UU APBN APBN
Penetapan Alokasi Anggaran K/L
Bappenas
Kementeria
5a
n / Lembaga
Penyusunan & Reviu RAK – KL
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010
34
11a
Penyesuain RKA –K/L
Penyusunan Keppres Rincian ABPP
14
Penyusunan & Pengesahan DIPA
Adapun batas waktu Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA – KL) yang dimulai setelah dilakukannya Pembicaraan antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan DPR yang membahas pendahuluan RAPBN & Pembahasan Kebijakan Fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilakukan pada bulan Juli. Berikut Penjelasan dan Alur Mekanisme Penyelesaian RKA - KL Pagu Indikatif Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian / Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-K/L). Pagu indikatif memuat indikasi kebutuhan angka dasar bagi pendanaan sasaran Kinerja dari kebijakan yang masih berlanjut dan indikasi angka tambahan untuk mendanai Inisiatif Baru. Bulan Januari s.d April merupakan rentang waktu bagi Pemerintah untuk menyusun dan menetapkan Pagu Indikatif. Pagu Sementara Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara pemerintah dengan DPR-RI terhadap kebijakan umum dan prioritas anggaran. Pagu sementara digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-RL sementara. Bulan Mei sampai dengan Agustus merupakan rentang waktu bagi Pemerintah untuk menyusun dan menelaah RKA-KL Pagu Sementara K/L serta menyiapkan RUU APBN. Bulan Mei sampai dengan Agustus
35
merupakan rentang waktu bagi Pemerintah untuk menyusun dan menelaah RKAKL Pagu Sementara K/L serta menyiapkan RUU APBN. Pagu Definitif Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh kementrian Keuangan kepada Kemeneteriaan Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara pemerintah dengan DRP-RI terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) pagu definitif digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian RKAKL Sementara menjadi RKA-KL definitif. September sampai dengan Desember merupakan rentang waktu bagi Pemerintah untuk membahas RUU APBN menjadi UU APBN (Pagu Definitif) dan menyusun KEPRES tentang Rincian APBN serta menerbitkan dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk Memperjelas waktu mekanisme penyusunan RKA – KL di bawah ini gambaran Batas Waktu mekanisme penyusunan RKA – KL.
36
GAMBAR 2.4 BATAS WAKTU MEKANISME PENYELESAIAN RKA/KL Unit
K/ L
DJA
SEKKAB
DJPBN
Waktu
Juli RKAKL yg ddisepakati DPR
Penelahaan RKAKL
Agustus
Himpunan RKAKL
September Oktober Penelahaan RKAKL
Penyesuaian RKAKL dengan Pagu Definitif
Penyusunan Rincian APBN
November
Desember
Konsep DIPA
Konsep Perpres
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 Penjelasan Arti Singkatan : K/L
: Kementerian atau Lembaga
DJA
: Direktorat Jenderal Anggaran
SEKKAB
: Sekretaris Kabinet 37
Penetapan Perpres
Pengesahan DIPA
DJPBN
: Direktorat Perbendaharaan Negara
RKAKL
: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
DIPA
: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Perpres
: Peraturan Presiden
N. Rerangka Pemikiran Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan sebelumnya dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui rerangka pemikiran pada gambar sebagai berikut : GAMBAR 2.5 RERANGKA PEMIKIRAN PP. No. 90 Tahun 2010
PP. No. 60 Tahun 2008 Direktorat Telekomunikasi
Sistem Monitoring Anggaran (Simona) Pengendalian Internal
Laporan Realisasi Anggaran 38
O. Hasil Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Laporan realisasi anggaran dan pengendalian internal. Penelitian dimaksud beserta sarinya antara lain sebagai berikut : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Kodir Jaelani (2013) menyatakan bahwa RSUD Cengkareng telah menyusun laporan realisasi anggarannya dengan baik, apabila dilihat dari tanggal pelaporan realisasi anggaran, pengakuan pendapatan dan belanja, serta laporan realisasi anggaran di accordancewith klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen –dokumen anggaran yang sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan SAP PP No. 71 tahun 2010. Laporan realisasi anggaran RSUD Cengkareng dapat mencerminkan kinerjanya dalam tahun 2010 yaitu 97,74% di tahun 2011 yaitu 98,96% dan tahun 2012 yaitu 98,42% 2.
Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyana Savitri (2013) menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Kantor Pusat) telah menyusun laporan realisasi anggaran dengan baik, dan dapat disumpulkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan masing – masing diperbandingkan
dengan
anggarannya.
Agar
laporan
keungan
kementerian negara / lembaga yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan 39
karakteristik laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam PP RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka perlu dilakukan adanya monitoring dan analisa terhadap setiap laporan keuangan pemerintah tersebut. Dimana monotoring dilakukan dengan cara menyesuaikan laporan yang berupa data dalam bentuk flasdisk yang dikirim oleh KPPN oleh KPPN dan Kanwil dengan data yang dikirim elektronik mailing (e-mail) di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perbubungan. Apabila masih terdapat perbedaan diantara keduanya maka laporan – laporan keuangan tersebut dikembalikan lagi kepada KPPN atau Kanwil yang bersangkutan untuk diperbaiki. Sedangkan analisa dilakukan dengan cara memeriksa setiap laporan keungan seperti laporan realisasi anggaran dan neraca satu demi satu. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Astuti (2013) menyatakan bawa pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Perikanan Tangkap Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006. PNBP merupakan penerimaan negara yang bukan bersumber dari pajak, melainkan dari masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan suatu instansi pemerintah kepada masa masyarakat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 telah menjadi alat pengendalian terhadap PNBP sub sektor perikanan tangkap periode 2009 sampai 2012. Hal ini dikuatkan dengan teleh berjalanan dengan baiknya 40
prosedur pemungutan, tingkat keefektifan kebijakan dan tingkat kepatuhan pengelolaan PNBP tersebut. TABEL 2.1 HASIL PENELITIAN TERDAHULU
No.
Nama Peneliti
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
dan Tahun Penelitian 1
Muhammad Abdul Kodir Jaelani (2013)
Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Pada RSUD Cengkareng
Kompilasi, laporan realisasi anggaran, standar akuntansi pemerintah serta kinerja
RSUD Cengkareng telah menyusun laporan realisasi anggarannya dengan baik
2
Ardiyana Savitri (2013)
Analisis Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Pusat Perhubungan Udara
Laporan realisasi anggaran, laporan keuangan dan staandar akuntansi pemerintah
Bahwa laporan realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah sesuai dengan PP RI No. 71 Tahun 2010
Rita Asturi (2013)
Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Perikanan Tangkap Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006
Pengendalian Internal, PNBP
PP No. 19 tahun 2006 menjadi alat pengendalian Internal di lingkungan Sub Sektor perikanan tangkap
3
Sumber : hasil analisis Penelitian ini merupakan replikasi / pengembangan dari penelitian Muhammad Abdul Kodir Jaelani, Ardiyana Savitri, dan Rita Astuti. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana saya meneliti tentang Evaluasi Efektifitas Laporan realisasi anggaran dengan memakai Sistem Monitoring Anggaran (Simona) sebagai alat pengendalian internal.
41
