BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DANHIPOTESIS

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DANHIPOTESIS A. Kajian Pustaka Teori yang mendasari untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. TeoriMotivasi Teori Motivasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalahTeori Pengharapan (Victor Vroom, 1964) yang mengatakan : seseorang dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia meyakini upayaakan menghantar suatau penialain kerja yang baik. Menurut Vitor Vroom jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatuitu cukup besar, yang bersangkutan akan terdorong untuk memperoleh yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Harapan berkaitan dengan keyakinan sesorang terhadap kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan di ikuti oleh hasil tertentu.Harapan terdiri dari dua macam, yaitu harapan upaya dan harapan hasil. Harapan upaya menunjukan persepsi seseorang tentang sulitnya melakukan perilaku tertentu dan kemungkinan tercapainya perilaku tersebut. Seseorang akan mempunyai harapan usaha yang rendah atau bahkan nol apabila dia merasa tidak memiliki kemampuan melakukan perilaku tertentu. Jenis Harapan kedua adalah harapan hasil prestasi, yaitu persepsi

9

http://digilib.mercubuana.ac.id/

10

seseorang terhadap kaitan antaraprestasi dengan imbalan. Seseorang akan memiliki harapan hasil prestasi yang tinggi jika ia yakin akan memperoleh imbalan jika prestasi yang telah ditentukan dapat dicapai. Nilai harapan seseorang berkisar antara nol sampai dengan satu. b. Teori Kepatuhan Teori Kepatuhan ( Compliance Teory) . merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut : 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam tahap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk tiap – tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.


11

5. Wajib pajak yang laporan keuanganya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. c . Teori Pembelajaran sosial ( Social Learning Theory) Teori pembelajaran sosial mengatakan seseorang dapat belajarlewat pengamatan dan pengalaman langsung ( A. Badura, 1997) dalamRobbins, 1996) Teori ini merupakan perluasan dari teori pengkondisian operanB.F Skinner (1997) yaitu teori yang mengandalkan perilaku sebagai suatufungsi dari kosekuensi – konsekuensinya. Terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial yaitu: (1) proses perhatian (attentional), adalah proses dimana seseorangbelajar dari orang lain /model jika mereka telah mengenal dan menaruhperhatian pada orang/model tersebut. (2) proses penahanan ( retention), adalahproses mengingat tindakan model setelah model tidak lagi tersedia. (3)proses reproduksi motor adalah proses mengubah pengamatan menjadiperbuatan, dan (4) proses penguatan ( reinforcement). Proses dimanaindividu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuaidengan model. Teori pembelajaran sosial ini sangat relevan untuk menjelaskanperilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Seseorangakan taat


12

menbayar pajak, tepat pada waktunya jika lewat pengamatandan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telahmemberikan kontribusi nyata pada pembangunandiwilayahnya. d. Pengertian Pajak 1. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pajak adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain menurut undang-undang, banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang pajak, diantaranya Menurut P.J.A Andriani, mendefinisikan sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelanggarakan pemerintahan.”

Sedangkan Pengertian Pajak Menurut Rochamt Soemitra dalam bukunya Mardiasmo (2013 : 1) mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara bedasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”


13

2. Fungsi Pajak Menurut mardiasmono ((2013 :1-2) ada dua fungsi pajak yaitu: (1)Fungsi angggaran(budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran. (2)Fungsi mengatur (regulerred) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 3. Azaz Pemungutan Pajak 1. Menurut Mardiasmono (2013;7) ada 3 azaz dalam pemungutan pajak: (1)Azaz Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas selirih Penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya,baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri . Azaz ini berlaku untuk Wajib pajak dalam Negeri. (2) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib Pajak. (3) Azas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.


14

2. Menurut mardiasmono ((2013 :7)sistem pemungutan pajak ada tiga sistem yaitu : (1) Self Assesment System Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak harus dibayar oleh wajib pajak terletak pihak wajib pajak yang bersangkutan.Dalam sistem ini wajib pajak bersifak aktif untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi.Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (2) Official AssesmentSystem Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak.Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak barutimbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),dimana fiskus akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang setiap tahun. (3) Withholding System Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang terhutang


15

dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak danjuga bukan aparat pemungut pajak/fiskus). Misalnya Pajak Penghasilan(PPh) 21 karyawan. 4. Pajak Penghasilan(PPh) 1. Subjek pajak UU No 36 Tahun 2013 Pasal 2 menyebutkan yang menjadi subjek pajak adalah: a) Orangpribadi; b) Badan;dan c) BUT ( Badan Usaha Tetap) 2. Objek pajak Yang menjadi objek pajak

adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompok kan menjadi: a). Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktikdokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dansebagainya. b). Penghasilan dari usaha ataukegiatan. c). Penghasilan dari modal atau penggunaan aset, seperti sewa,bunga, deviden,


16

royalti, keuntungan dari penjualan aset yang tidak digunakan, dansebagainya. d). Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidakdapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompokpenghasilan diatas seperti, keuntungan karena pembebasan hutang,keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aset, dan hadiah undian. 5. Tarif Pajak Penghasilan Dalam menghitung besarnya pajak terdapat aturan tarif yang berlaku di Indonesia, dimana tarif ini merupakan persentaseuntuk diterapkan atas penghasilan netto untuk menghitung besarnyapajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang

bersangkutan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan

(UU PPh) pasal 17,tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajakorang pribadi maupun Wajib Pajak badan dalam negeri adalah sebagaiberikut Wajib Pajak orang pribadi dalamnegeri.


17

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan OrangPribadi Lapisan Penghasilan KenaPajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000

5%

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp250.000.000

15%

D iatas Rp 250.000.000 s/d Rp500.000.000

25%

Di atas Rp500.000.000

30%

Sumber : Aristanti Widyaningsih (2013:19), Hukum Pajak dan Perpajakan Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak Badan dalam negeriditurunkan menjadi 25% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. WajibPajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai denganRp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarifsebesar 50% (UU PPh pasal 31 Eyang dikenakan atas PenghasilanKena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000. 6.

Surat Pemberitahuan(SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajibpajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ pembayaran pajak, opjek pajak, dan/ harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2(dua), yaitu: 1)

SPT Masa, adalah suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran pajak terutangdalam suatu masapajak. 2)

SPT Tahunan, adalh suratyang oleh Wajib Pajakdigunakan untuk


18

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajakterutang dalam suatu tahunpajak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Tata Cara pengisian dan Penyampaian SPT: Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan matauang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaiakan kekantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oehDirektorat JenderalPajak.

8. Fungsi SPT : 1. Sebagai sarana Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajakyang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telahdilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutanpihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian TahunPajak. 3. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan ataubukan objekPajak 4. Harta dankewajiban 5. Pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadiatau badan lain dalam 1 (satu) masaPajak.


19

9. Pengusaha KenaPajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPNdan PPnBM sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (1)

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap pajakKeluaran

(2)

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telahdilaksanakan sendiri oleh

pengusaha Kena Pajak dan/atau melaluipihak lain dalam Satu Masa Pajak, sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganperpajakan. 10. Tempat Pengambilan SPT: Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJB,Kantor Pusat DJP, atau dapat di unduh di situs DJP ( www.pajak.go.id) atau mencetak atau menggandakan atau fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

11. Ketentuan tentang SPT SPT Wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas dan harus di tanda tangani. Dalam hal SPT diisi dan di tanda tangani oleh orang lain yang bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk wajib Pajak Badan, SPT harus di tanda tangani oleh Pengurus atau direksi Penyampaian SPT oleh WP dapat dilakukan:


20

1. Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lainyang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil PajakKeliling) 2. Melalui Pos dengan pengiriman suratatau 3. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasaekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ataue-filing melalui jasa penyedia jasa aplikasi atau ASP(Aplication ServiceProvider) 4. Untuk SPT Wajib Pajak Orang pribadidengan menggunakan formulis 1770S atau 1770SS,dapat

menggunakan

menggunakan

aplikasi

pada

situsDJP

(www.pajak.go.id) berupa aplikasie-filing (efiling.pajak.go.id)

Bukti penerimaan SPT penerimaan SPT yang disampaiakan: (1)

Secara langsung adalah tanda penerimaansurat

(2)

e-filing melalui ASP atau situs DJB adalahbukti peerimaanelektronik

(3)

pos dengan bukti pengiriman surat adalahbukti penerimaansurat

(4)

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengantanda penerimaansurat

12. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1) Pengertian Usaha Mikro : Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi


21

kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini khususnya pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 6 ayat (1), (2) dan(3). 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik

orang

perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhikriteria: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau b. memiliki

hasil

penjualan

tahunan

paling

banyak

Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dari

usaha

menengah

atau

usaha

besar

yang

memenuhikriteria: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00


22

(tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah). 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteriaberikut: a.

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah).

13. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan peraturan pajak dalam upaya menambah setoran pajak dalam negeri. Adalah PP No.46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sasaran dalam PP


23

No.46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah). Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar. Penyederhanaan tarif pajak 1% ada yang menganggap bahwa tarif pajak tersebut lebih tinggi dari pada tarif pajak sebelumnya. Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas


24

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Pasal 1 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. 2. Menerima penghasilan dari usaha,tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 3. bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliardelapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 2 1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial;atau


25

2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaranbruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratusjuta rupiah). Pasal 3

(1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1(satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatubulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tariff Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan


26

Pasal 4

(1) Dasar

pengenaan

pajak

yang

digunakan

untuk menghitung Pajak

Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 5 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan PeraturanPerundang- undangan di bidang perpajakan. Pasal 6 Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh WajibPajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuanUndang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 7 Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak


27

Penghasilan

yang

terutang

berdasarkan

ketentuan

Undang-Undang

Pajak

Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya Pasal 8 Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagaiberikut: 1. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) TahunPajak; 2. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a; 3. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat

final

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

ini

tidak

dapat

dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya. Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran,dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak


28

yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 10 Hal khusus terkait

peredaran bruto

sebagai

dasar untuk dapat dikenai Pajak

Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut: 1. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas)bulan; 2. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajakter daftar pada Tahun Pajak yang sama dengan

Tahun

Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan

sebelum Peraturan Permerintah ini berlaku; 3. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Pasal 11


29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 14. Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.011/2013 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan

Wajib Pajak yang

tersebut dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang PajakPenghasilanPeraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu memiliki pokok-pokok penting sebagai berikut: a.

Bagi wajib pajak ,orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk


30

yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengantarif 1%. b.

DPP yg digunakan utk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

c.

Dikecualikan dari pengenaan PPh final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:

1) Tenaga ahli yg melakukan pekerjaan benas, yang tediri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilaidan aktuaris; 2) Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, bintang sinetron, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan / peragawati, pemain drama danpenari; 3) Olahragawan 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator; 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah; 6) Ageniklan; 7) Pengawas atau pengelola proyek 8) Perantara

d. Tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak yang dikenakan dengan PP


31

ini adalah: 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan / atau jasa yang dalam usahanya: a)

Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetapdan;

b)

Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

2). Wajib pajak badan; a)

Yang belum beroperasi secara komersial;atau

b)

Yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi4,8 milyar.

c)

Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku atas penghasilan dariusaha yang selama ini telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterimaatau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentudan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK). Hingga saat penulisan artikel ini, PMK dimaksud belum terbit.


32

e. Pemahaman Menghitung PP No.46 Tahun 2013 Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam

negeri dengan

peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar. a)

PPh terutang (bersifat final) = 1% (satu persen) X jumlah peredaran

brutosetiap bulan (Pasal 3 ayat (1)).Dengan ketentuan lebih lanjut sebagai berikut: 1.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif WP pada suatu bulan telah

melebihijumlah Rp.4.800.000.000,- dalam suatu Tahun Pajak, WP tetap dikenai tarif PPh final 1% (satu persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (3)). 2. Dalam hal peredaran bruto WP telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,-pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperolehWP pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuanUU PPh (Pasal 3 ayat (4)) a. Objek Pajak Penghasilan Penghasilan yang dikenai PPh Final sebesar 1% berdasarkanPP Nomor 46


33

Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha,kecuali: b.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasasehubungan pekerjaan

bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun2013; c.

Penghasilan yang di terima dari luar negeri

d.

Penghasilan yang dikenakan PPh final dengan ketentuan perundangundangan perpajakan itu sendiri.

e.

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. c. Penentuan saat beroperasi secara normal

Penentuan saat beroperasi secara komersial bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasisecara komersial untuk pertama kali. Bagi Wajib Pajak yang bergerakdi sektor: c. Jasa, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualanjasa dan/atau saat diterima ataudiperolehnya pendapatan/penghasilan; d. Dagang dan industri, adalah saat pertama kalidilakukannya penjualan barang dan/atau saat diterima ataudiperolehnya pendapatan/penghasilan. Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial sebagaimana disebutkan di paragraf sebelum ini, dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU PPh


34

sampai denganjangka waktu 1(satu) tahun sejak beroperasi secara komersial.Dalam jangka waktu1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial ini melewati Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial, ketentuan pengenaanPPh berdasarkan tarif umum UU PPh berlaku sampai dengan akhirTahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial. Pengenaan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 46 Tahun2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersialuntuk pertama kali, untuk tahun selanjutnya ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

f. Pemahaman Menyetor PP No.46 Th.2013

Pemahamandalam menyetor PP No.46 Th.2013, pada umumnya sama yaitu menggunakan SSP seperti biasa, atau untuk tahun 2015 Pemerintah menerbitkan program baru untuk Wajib pajak menyetorkan pajaknya yaitu menggunakan. billing system.

Berikut adalah cara-cara pembayaran oleh wajib pajak baik yang menerapkan PP 46 Tahun2013 : A. Tempat Pembayaran dan penyetoran PP No.46 tahun 2013: 1. Bank yg ditunjuk oleh Menteri Keuangan 2. Kantor Pos


35

B. Surat Setoran Pajak (SSP) dan cara pembayaran PP No.46 Tahun 2013

Mardiasmo (2013: 37-38) Surat Setoran Pajak (SSP) memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Dalam Pemahaman menyetor PP No.46 Tahun 2013 menggunakan SSP. Cara pengisian SSP masih sama dengan penetoran pajak lainnya:

 Kode Akun Pajak diisi 411128  Kode Jenis Setoran diisi 420  Uraian Pembayaran diisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu  Tahun Pajak diisi tahun pajaknya

Gambar 2.1 Pengisian di SSP untuk Pajak UKM 1%



Sumber : Amsyong.com


36

a. Cara pembayaran melalui TellerBank: 1. Wajib pajak mendatangi teller bank dengan membawa SuratSetoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap danbenar. 2. Wajib pajak menjawab kebenaran identitas wajib pajak tentang nama wajib pajak dan alamat wajibpajak. 3. Wajib pajak menerima kembali SSP yang telah disahkan dengan tanda tangan teller dan cap bank serta diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB), dan atau SSP yang dicetak oleh bank yang telah diberi NTPP dan atau NTB dariteller. 4. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diterima dariteller. e. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PP No.46 tahun 2013 Dalam Pemahaman menyetor PPh Final atas PP No.46 ke Kas Negara dapat menyetor ke Bank , Kantor Pos. Jangka waktunya adalah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, jadi jika ada pembaca yang ingin membayar PPh Final atas omset juli 2013, bisa dilakukan paling lambat sampai dengan tangal 15 Agustus 2013, karena bulan Agustus 2013 bertepatan dengan libur


37

lebaran, bisa juga diantisiasi dengan membayar melalui billing system, atau membayar pajak secara online. g. Pemahaman Melapor PP No.46 Th.2013 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyampaikan SPT Masa PPh paling lama 15 hari setelah Masa Pajakberakhir. Contoh: untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) masa pajak September 2014 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober2014. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh final 1% dan telah mendapatkan validasi NTPN, dianggap telah menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPh, dengan tanggal pelaporan sesuai tanggal NTPN yang tercantum pada SSP atau cetakan struk ATM. Wajib Pajak dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)ini. Ketentuan mengenai pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2) ini diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014, sehingga atas keterlambatan pelaporan (sesuai tanggal validasi NTPN) masa Juli s.d. Desember 2013 tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap masa pelaporan.


38

Dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan cara pengisian SPT-nya:

o

Kolom Uraian diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”;

o

Kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”. Cara Isi SPT PPh 4 (2) untuk lapor PPh Final 1%


39

Gambar 2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Sumber : Amsyong.com


40

h. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Nurmantu, 2003 (dalam Santoso, 2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hakperpajakannya. Menurut Menteri Keungan Republik Indonesia No. 235/KMK.03/2013 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat PemberitahuanTahunan dalam 2 (dua) tahunterakhir; 2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT yang terlambat tidaklebih dari 3 (tiga ) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidakberturut- turut; 3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktupenampaian SPT Masa masa pajak berikutnya: 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak semua jenis pajak; a.

Kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur ataumenunda pembayaranpajak

b.

Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa terakhir.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakakukantindakan pidana dibidang perpajakan dalan jangka waktu sepuluhtahun terakhir. d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publikdan Badan


41

Pengawas Keuangan dan Pembangunan harusdengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapatwajar dengan pengecualian sepanjang pengecuslisn tersebuttidak mempengaruhi laporan laba rugifiskal. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan merupakan kesadaran yang timbul dalm diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaiakan surat Pemberitahuan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. i. Macam-macam Kepatuhan Pajak Dalam Practice Note tentang compliance Measurement (2001)yang dikutip oleh Evi 1. (2011) kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Kepatuhana administrative Yaitu kepatuhan yang mencakup kepatuhan procedural dankepatuhan pelaporan.

b. KepatuhanTeknisYaitu kepatuhan yang mencakup kepatuhan wajib Pajakdalam menghitung jumlah pajak yang akandibayar. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajibPajak Wahyu

(2008)

dalam

penelitiannya

mengemukakan

faktor-faktoryang

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: Ekonomi : Yang penghasilan sebelum pajak , tarif pajak, besarnya peluanguntuk diperiksa dan besarnyapenalty Demografi : Meliputi usia, keluarga dan tempattinggalPengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturanperpajakan serta sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap peraturanperpajakan


42

Personal dan Situasional WajibPajak : Personal meliputi moral, orientasi nilai, dan preferensi terhadapresio. Sedangkan faktor situasional meliputi ada atau tidaknyapemeriksaan pajak, ketidaksaman beban pajak bagaimana perilaku kelompokreferensi dalam pelaporan pajak , dan faktor tersediannya barang publik. j. Kajian Riset Terdahulu Penelitian mengenai Self Assesment System atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dilakukan terlebih dahulu oleh para peneliti seperti , Nila Hapasari pada tahun 2013 meneliti Self Assesment System terhadap kepatuhan wajib pajak studi kasus di kantor pelayanan pajak Tigaraksa,Tangerang. Hasil penelitian dari Nila Hapsari adalah pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporakn SPT OP. Penelitian Salimah (2014) meneliti mengenai, pengaruh pemahaman dan motivasi tax professional PP No.46 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dijakarta pada tahun 2014.Dengan hasil penelitian bahwa pemahaman dan motivasi atas PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh secara positif dan signifikan terhapad kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Penelitian Mularsih (2014) meneliti mengenai, Analisis penerapan pajak pengahasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP No.46 Tahun 2013 di PT.X dengan hasil penelitian perhitungan mengunakan tariff p[asal 17 e lebih efesien daripada


43

menggunakan PP No.46 tahun 2013 di PT.X karena dalam posisi rugi. Penelitian Rachmawati Melta &Rr Tjahjaning (2014) meneliti mengenai, perbandingan penerapan self assessment system pra dan pasca dari PP No.46 Tahun 2013 di Semarang. Dengan hasil penelitian, Kelebihan dari PP No.46 Tahun 2013 pengenaan pajak menjadi lebih mudah , sedangkan kelemahanya adalah masih banyak persepsi dalam menghitung terhadap wajib pajak UMKM. Hasil yang sama pada penelitian Yahya Fikri (2015), melakukan penelitian mengenai Self Assesment System,Perubahan tarif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta dengan hasil Perubahan atas tarif PP No.46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Heny Wachidatul Yusro (2014) mengenai Tarif pajak dan Mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara. dengan hasil penelitian mekanisme pembayran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bagi UMKM di Jepara. Penelitian Merima Ali, Odd hedge dan Inggrid 2013 meneliti, Faktorfaktor kuat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Afrika. Dengan hasil penelitian tidak ada bukti kuat bahwa legitimasi politik misalnya kepercayaan kebijakan dan lembaga terhadap kepatuhan wajin pajak di Kenya, Afrika. Penelitian yang sejalan, diteliti oleh Natrah Saad (2013) Malaysia. Natrah meneliti Pengetahuan perpajakan seperti (Melapor Pajak), berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


44

Peneltian berikutnya dilakukan oleh Simon James & Clinton (2000) di Selandia Baru, dengan hasil penelitian Self Assesment& Administrasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak , karena masyarakat Selandia Baru membayar pajak karna takut pada Hukum di Negaranya . Penelitian lain , dilakukan oleh Bernadette Kamleitner, Christian dan Erich (2013) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk usaha kecil di London dengan hasil penelitian bahwa Wajib Pajak Usaha Kecil di London takut membayar pajak karena Usaha Kecil akan menghasilkan laba yang tidak begitu besar namun harus membayar pajak, yang dapat mengurangi Laba yang di peroleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitiaan mengenai Self Assesment terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian Nila Hapsari (2013) juga seperti penelitian Natrah Saad (2013) pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan orang pribadi. Dan menggunakan variabel Dependent yang terinspirasi dari penelitian Rachmawati dan Rr Tjahjaning (2014) dan penelitian Henny Wachidatul (2014) menggunakan variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ). Penelitian di lakukan di Kantor Pajak Prtama Kalideres. berbeda dengan penelitian sebelumnya, karna yang dijadikan objek dari penelitian ini adalah UMKM di Kantor Pelayan Pajak Pratama kalideres ,Jakarta. Dari uraian tersebut peneliti mencoba membuat bagan penelitian sebagai berikut :


45

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu `Nama Peneliti dan TahunPeneliti an Nila Hapsari(2013). UMB, Jakarta.

Salimah (2014). UMB, Jakarta.

Mularsih (2014).UMB, Jakarta.

JudulPenelitian

Variabel

Pengaruh Pemahamam dan keasadaran wajib pajak orang pribadi atas system self Assesment terhadap tingkatKepatuhan Wajib Pajak

X1: Pemahaman Wajib pajak atas system self Asessement X2 : Keasadaran Wajib Pajak

Pengaruh Pemahaman dan Motivasi tax professional atas berlakunya PP No.46 Th.2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Analisis Penerapan pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP No.46 tahun 2013 (Studi Kasus pada PT X)

X1: Pemahaman PP No.46 Tahun 2013 X2 : Motivasi terhadap PP No.46 Tahun 2013 Y : Kepatuhan WajibPajak UMKM di Jakarta X1 : pajak penghasilan X2 : Penghasilan Bruto Y : PP No.46 Tahun 2013

Metode Penelitian

HasilPenelitian

Deskriptif Analisis

Pemahaman wajib pajak atas Self Assesment, Kesadaran Wajib pajak,Kesadaran Wajibpajak, berpengaruhpositif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT OP

Deskriptif Analisis

Pemahamam PP dan Motivasi PP No.46 Tahun 2013berpengaruhsecara positif dan signifikanterhadap tingkat kepatuhan UMKM di Jakarta

Deskriptif Analisis

Dari hasil perhitungan dari PT X, perhitungan dengan menggunakan tarif pasal 17 lebih efesien daripada PP no.46 tahun 2013 dikarenakan PT X sedang mengalami kerugian

Y : Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT


46

Rachmawati Melta Oktavianai & Rr Tjahjaning Porwati (2014) Stikubank, Semarang.

Analisis Perbandingan Penerapan Self Assesment system pra dan pasca pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Heny Wachidatul Yusro (2014) Jepara

Pengaruh tarif pajak, Mekanisme Pembayaran pajak, dan kesadaran mdembayar pajak terhadap kepatuhan UMKM di Jepara.

X1 : Prespektif menghitung kewajiban perpajakan X2 : Prespektif menyetor kewajiban perpajakan X3 : Prespektif melapor kewajiban perpajakan. Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM X1 : Tarif pajak X2 : Mekanisme pembayaran pajak

Compratif Analisis

Kelebihan PP No.46 adalah pengenaan pajak menjadi lebih mudah ,sedangkan kelemahannya adalah masih banyak terjadi perbedaan presepsi berkaitan dengan omset yang digunakan dalam menghitung pajak.

Deskriptif Analisis

Secara parsial tarif pajak dan keasadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, sedangkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMK di Jepara,

Deskriptif Analisis

Self Assesment syestem dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif perubahan PP No.46 tidak berpengaruh

X3 : Kesadaran membayar pajak Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM

Yahya Fikri 2015

Pengaruh penerapan selft assesment,perubahan tarif pajak dan sanksi perjakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

X1: Self Assesment system X2: Perubahan tarif PP No.46 X3: Sanksi Perpajakan Y:Kepatuhan wajib pajak UMKM


47

Merima Ali,Odd HelgeFjeldstad, InggridHoem Sjursen(2013)

Faktor-faktoryang mempengaruhi sikap kepatuhan pajakdi Afrika, Buktidari Kenya, Tanzania,Uganda danAfika Selatan

X1 : KepercayaanKebij akan X2 : LembagaPemerinta h Y : Sukap KepatuhanMemba yarpajak

Deskriptif Analisis

Tidak ada bukti kuat bahwa legitimasi politik,misalnya kepercayaan kebijakam dan lembaga pemerintah berdampak pada sikap kepatuhan orang pribadi dalam membayar Pajak

Natrah Saad (2013). Malaysia

Pengetahuan Pajak, Komplesitas Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak di Malaysia.

X1 : Pengetahuan Pajak X2 : Kompleksitas pajak

Deskriptif Analisis

Pengetahuan pajakdan komplesitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Y : Kepatuhan wajib Pajak. Simon James & Clinton Alley (2000). Selandia Baru.

Menjelaskan Faktor – Faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk memenuhi sistem kewajiban pajak di Selandia Baru.

X1 : Kepatuhan wajib pajak X2 : Self Assesment X3 : Administrasi pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Analisi Deskriptif

Self Assesment, Adm pajak, dan kepatuhan , tidak berpengaruh positif terhadap wajib di Selandia Baru. Faktor lain seperti faktor Hukum Pemerintah, yang berpengaruh kuat untuk memotivasi wajib pajak membayar pajak.

Bernadette Kamleitner, Christian & erich Kirhler (2012). London, UK.

Kepatuhan wajib pajak terhadap usaha kecil di London

x1: Manfaat pajak

Deskriptif Analisis

Manfaat pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif, tetapi bentuk keputusan tidak berpengaruh positif , karena banyak dari bentuk keptusan dari usaha kecil di London takut untuk membuka usaha kecil karena menilai pajak dapat mengurangi laba dari usaha kecil tersebut.dan takut harus membayar pajak .

x2: Pengetahuan Pajak X3: Bentuk Keputusan y:Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Penelitian Terdahulu, Data diolah 2015


48

B. Rerangka Pemikiran Rerangka Pemikiran dalam penelitian ini berkaitan dengan penelitian terdahulu.kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen (Pemahaman menghitung, menyetor dan melapor atas PPh final atas omset 1 %) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak UMKM). Menurut Mardiasmo(2013:7) ada tiga system pemungutan pajak yaitu Official assessment System, Self assessment System dan With Holding system. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah Self Assessment Syestem.Dimana pada Sistem self-assessmen Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untukmenentukan besarnya pajak harus dibayar oleh wajib pajak terletak pihak wajib pajak yang bersangkutan.Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya sendiri, sedangkanfiskus hanya memberi

penerangan,

atau

sebagai

verifikasi.Sistem

iniditerapkan

dalam

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) WajibPajak Badan maupun Orang Pribadi, dan SPT Masa Pajak PertambahanNilai (PPN). Nurmantu, 2003 (dalam Santoso, 2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hakperpajakannya. Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang


49

perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang . Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 merupakan peraturan Menteri Keuangan 107/PMK/011/2013 tentang tata carapenghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilanatas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yangmemiliki peredaran bruto dibawah 4.800.000.000/ tahun dikenai PPh bersifat Final berupa 1% dari Omset. Sistem Self Assesment System menuntut wajib pajak untuk memahami Pemahaman (Menghitung,Meyetor dan Melapor) pajak serta peraturan-peraturan lainya yang berlaku saat itu. Dimana pada Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, pemerintah bermaksud menyederhanakan sistem pemungutan pajak khususnya untuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mau berkontribusi dalam melaporkan pajak penghasilan dari peredaran usahanya. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kerangka pemikiran dengan bagan sebagai berikut :


50

Tabel 2.3 Rerangka Pemikiran

Pemahaman menghitung PP No. 46 Th. 2013

Pemahaman menyetor PP No. 46 Th. 2013

H1

Kepatuhan Wajib Pajak

H2

UMKM

H3

Pemahaman melapor PP No. 46 Th. 2013


51

C. Pengembangan Hipotesis Berdasarkan penelitiaan terdahulu, dalam penelitian ini penulis mencoba mengembangkan hipotesis sebagai berikut ;. 1. Pengaruh PemahamanMenghitung PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. Menurut Mardiasmo(2013), cara menghitung pajak adalah Penghasilan kena pajak umumnya diperhitungkan selama tahun pajak (berdasarkan tahun takwim). Oleh karena itu, Apabila wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan kurang dari 12 bulan , maka menghitung pajak pada umumnya di dasarkan pada tahun takwim (disetahunkan). Berdasarkan

Peraturan

menteri

Keuangan

107/PMK.011/2013

Dalam

menghitung pajak atas dasar Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Bagi wajib pajak ,orang pribadi atau wajib pajak badantidak termasuk bentuk yang menerima penghasilan dari usahadengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1tahun pajak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengantarif 1%. Banyak yang mengatakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 malah merepotkan Wajib Pajak, meski tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa PP tersebut untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya. Secara teknis memang mempermudah Wajib Pajak (WP), karena WP cukup menghitung PPh terutangnya hanya dengan mengalikan 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.


52

Menurut penelitian Rachmawati Melta dan Porwati (2014) Kelebihan PP No.46 adalah perhitungan tarif pajak menjadi lebih mudah, namun kelemahanya adalah masih banyak terjadi perbedaan presepsi yg berkaitan dengan omset yang digunakan dalam menghitung tariff PP No.46 Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan Mularsih (2014) mengenai perhitungan tarif 17 e dinilai lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan tarif PP No.46 Tahun 2013 bagi perusahaan yang sedang mengalami kerugian karena dalam kedaan rugi perusahaan yang menngunakan tariff atas PP No.46 tahun 2013 tetap dikenakan tarif 1 % dari omset . Hasil yang sama pada penelitian Yahya Fikri (2015), melakukan penelitian mengenai Self Assesment System,Perubahan tarif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta dengan hasil Perubahan atas tarif PP No.46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Peneltian berikutnya dilakukan oleh Simon James & Clinton (2000) di Selandia Baru, dengan hasil penelitian Self Assesment& Administrasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak , karena masyarakat Selandia Baru membayar pajak karna takut pada Hukum di Negaranya .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat hipotesis sementara sebagai berikut ini : Ha1 : PengaruhPemahaman Menghitung PP No.46 tahun 2013 kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.


terhadap

53

2. Pengaruh PemahamanMenyetor PP No.46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Jakarta. Istilah perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.Yang kedua yaitu kesadaran penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat menghambat pembangunan Negara. Mengenai kesadaran wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya, telah diteliti sebelumnya Oleh Nila Hapsari (2013), dengan hasil penelitian Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan Self Assesment System dalam melaporkan SPT OP di Tangerang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heny Wachidatul Yusro (2014) mengenai Tarif pajak dan Mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara. dengan hasil penelitian mekanisme pembayran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bagi UMKM di Jepara.


54

Rachmawati dan Rr Tjahjaning meneliti, Prespektif menyetor PP 46 Tahun 2013 dengan hasil penelitian kedudukan pajak yang di setor PP No.46 Tahun 2013 yaitu bersifat final 4 ayat 2 dengan kode setoran pajak 41128 jenis setoran 420, penelitian Rachmawati dan Rr Tjahjaning menunjukan bahwa prespektif menyetor PP No. 46 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain , dilakukan oleh Bernadette Kamleitner, Christian dan Erich (2013) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk usaha kecil di London dengan hasil penelitian bahwa Wajib Pajak Usaha Kecil di London takut membayar pajak karena Usaha Kecil akan menghasilkan laba yang tidak begitu besar namun harus membayar pajak, yang dapat mengurangi Laba yang di peroleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat hipotesis sementara sebagai berikut ini : Ha2 : Pengaruh Pemahaman Menyetor PP No.46 Tahun 2013 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta.


terhadap

55

3. Pengaruh Pemahaman Melapor PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM di Jakarta. Pelaporan adalah kewajibanterakhir dalam tahapan Self Assesment Syestem. UMKM dalam pemenuhan kewajiban pelaporan atas PP No.46 Tahun 2013 harus membawa bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah di sahlkan oleh bank ataupun kantr pos. Pasca dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 kewajiban pelaporan ditiadakan.Kewajiban membayar sekaligus menggurkan kewajiban pelaporan.Hal ini terjadi karna pajak yang di setorakn menjadi pajak final yang tidak dapat di kreditkan. Dalam penelitian sebelumnya, Salimah (2014) meneliti mengenai pemahaman professional tax, dimana pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Sementara itu Nila Hapsari (2013) Tangerang. Melakukan peenelitian mengenai kesadaran wajib pajak. Dengan hasil penelitian bahwa Kesadaran wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT OP di Kantor Pelayanan Pajak, Tiga Raksa. Penelitian yang sejalan, diteliti oleh Natrah Saad (2013) Malaysia. Natrah meneliti Pengetahuan perpajakan seperti (Melapor Pajak), berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat hipotesis sementara sebagai berikut ini : Ha3 : Pengaruh Pemahaman Melapor PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.


BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DANHIPOTESIS

Recommend Documents