BAB I PENDAHULUAN. SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA – SKPD) adalahdokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1(satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yangmengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Pada Renja SKPD bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada rancangan awal RKPD serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk

tercapainya

sasaran

Renstra.

Rencana

Kerja

(Renja)

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo disusunberdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuatsebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya bisa dilakukan penyusunan rincian APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD. Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya.

Rencana Kerja 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

1

RPJM NASIONAL

RPJMP DAERAH

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

RAPBD

APBD

RPJM BKD

RENJA BKD

RKA BKD

RINCIAN BKD

Kewajiban bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh daerah. Renja SKPD ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran , pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

1.2. LANDASAN HUKUM Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 adalah :

RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

2

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun1950 Nomor 32). 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaannya

Rencana

Pembangunan Daerah 19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok– Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun2006 – 2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 20102015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan progam dan kegiatan adalah sebagai berikut :


5

1.3.1. MAKSUD Maksud disusunnya Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :  Untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dankegiatan

yang

realistis

sehingga

mampu

mengantisipasi

perkembangan masa depan.  Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional diberbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalandengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan.  Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi sertafungsi Badan Kepegawaian Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berlaku.

1.3.2. TUJUAN Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 adalah untuk mengidentifikasi

kemampuan SKPD dalam melaksanakan program

dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk mempermudah dalam memahami RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang membahas antara lain tentanglatar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sertasistematika penulisan.


6

BAB II : Pada bab ini dijelaskan antara lain Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III : Pada bab ini dijelaskan antara lain ; Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran renja Badan Kepegawaian Daerah. BAB IV : Merupakan bab penutup.


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Sidoarjo untuk melaksanakan kebijakan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2015 yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sebagai berikut : Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 terdiri dari 9 (sembilan) program dari 2 (dua) sasaran. Analisis capaian kinerja di masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 dapat dijelaskan pada uraian berikut ini :

2.1.1

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Pada tujuan 1 yaitu mempunyai indikator yang sama dengan sasarannya. Salah satu indikator yang menunjukkan tujuan terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif maupun sasaran peningkatan kualitas penataan sumber daya manusia aparatur adalah dengan mengetahui berapa prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya. Dengan total pegawai pada tahun 2015 sebesar 14.310 pegawai.


8

Hal ini di awali dengan kesesuaian pemahaman variabel-variabel yang ada pada indikator dalam proses perhitungannya. Variabel-variabel indikator atas makna dan definisi “penempatan” dan “kompeten” , diuraikan sebagai berikut:  Definisi penempatan adalah merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah tepat atau tidaknya seseorang pegawai ditempatkan pada posisi tertentu yang ada di dalam organisasi,  Kompeten

merupakan

kata

kerja

dari

kata

kemampuan seseorang dalam hal ini pada tahap

“kompetensi” pengukuran

yaitu dan

penilaian awal didasarkas atas tiga aspek sebagai berikut : a. Penilaian atas Kualifikasi Pendidikan ASN ( Legal aspek, / ijazah pendidikan). Penilaian ini disesuaikan dengan standar kualifikasi pendidikan pada syarat jabatannya yang telah diduduki. b. Penilaian atas kualifikasi kemampuan dan ketrampilan ASN, hal ini dapat di lihat dari penilaian ketrampilan yang di miliki seseorang yang dapat diperoleh dari kepemilikan sertifikat pelatihan dan kediklatan baik ketrampilan teknis maupun ketrampilan manajerial. Dan pada tahap

penilaian

awal

ini

kualifikasi

kemampuan

juga

mempertimbangkan penilaian atasan langsung atas kemampuan kerja dan hasil kinerja pegawai. c. Penilaian atas sikap (atitude) dan integritas ASN, dalam tahapan ini juga masih diperoleh dari penilaian atasan langsung yang diperoleh dari proses pemetaan dan disesuaikan dengan dengan data pengisian kuesioner dan penilaian SKP yang diberikan pada tiap-tiap SKPD. Pada proses perhitungan ini akhirnya diperoleh bahwa ASN yang ada telah ditempatkan sesuai tugas pokok dan jabatan yang telah disesuaikan dan diasumsikan telah sesuai. RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

9

Adapun ketidaksesuaian penempatan hal ini dilihat dari perhitungan, evaluasi dan pemetaan ASN yang di hitung dan dianalisis dari sisi kompetensinya. Dan perhitungan kompetensinya tersebut dilaksanakan melalui Evaluasi Pemetaan secara

berkelompok

dan

masih

menggunakan

metode

dan

pendekatan

perhitungan yang masih sederhana dengan menggunakan Evaluasi Pemetaan 3 (tiga) aspek dalam variabel tersebut diatas serta Observasi (Langsung maupun Tidak langsung) di lingkungan SKPD di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Perhitungan dan evaluasi awal ini akan dijadikan sebagai pijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun-tahun mendatang. Dan pelaksanaan evaluasi pemetaannya akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan lebih komprehensif. Perhitungan : Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

(Jumlah pegawai yang sesuai = penempatannya) Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 10.744 14.310

= =

X 100%

X 100%

75,08%

Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2015. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan review perubahan indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pada 15 Juni 2015 sehingga indikator kinerja utama baru dihitung atas data tahun 2015 dan tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel Hasil Pemetaan Pegawai TERPETAKAN NO

I II III

JABATAN

Struktural Tenaga Pendidikan Tenaga Kesehatan

JUMLAH

JFT

NON JFT

393 7763 1469

0 7742 1463

0 21 6


BELUM TERPETAKAN

JUMLAH

574 0 0

967 7763 1469

10

IV

Tenaga Teknis Dan Administrasi

4061

274

3837

50

4111

13686

9479

3864

624

14310

Sumber : Buku Pemetaan Pegawai tahun 2015

NO

JABATAN

I

Struktural Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum

II III

Tabel Hasil Pemetaan Pegawai BELUM/TIDAK KOMPETEN KOMPETEN 188 779

JUMLAH 967

8559

673

9232

1997

2114

4111

Sumber : olah data kepegawaian, 2015

Pada

jabatan

struktural telah dilakukan pemetaan

pegawai

melalui

serangkaian test pada sebagian pejabat secara bertahap sejumlah 393 pejabat, sedangkan sejumlah 574 pejabat untuk sementara belum dan akan dilakukan test pemetaan pada tahun mendatang. Dari hasil pemetaan pejabat yang sudah dilakukan sejumlah 188 pejabat telah memenuhi kriteria sebagai pejabat yang kompeten yaitu sebesar 19,44% dari total pejabat yang ada atau 47,83% dari pejabat yang telah mengikuti test pemetaan. Pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terdiri atas tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan sejumlah 8.559 tenaga dari 9.232 tenaga JFT sudah sesuai dengan kompetensinya (atau 92,71%). Adapun alat ukur yang digunakan dalam pemetaan pegawai untuk JFT sudah melalui Penilaian Angka Kredit yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam proses administrasi kepegawaian seorang tenaga/pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Sehingga sejumlah 27 tenaga JFT belum dikategorikan sesuai penempatannya karena dari beberapa kompetensi yang dipersyaratkan belum tercukupi sebagian sehingga belum dapat diangkat sebagai tenaga JFT. Selain itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kompetensi adalah data kebutuhan diklat, dimana masih terdapat 646 tenaga JFT yang masih diusulkan untuk mendapatkan diklat,


11

hal ini menunjukkan bahwa salah satu kompetensi yang dibutuhkan belum tercukupi. Sedangkan pemetaan pada Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilakukan pemetaan belum berdasarkan assessment melainkan dari analisis aktivitas harian yang dapat dilihat pada Sasaran Kerja Pegawai Online, analisis dan evaluasi pegawai dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada tiap SKPD. Seluruh pegawai telah dilakukan pemetaan berdasarkan kompetensi teknis berupa legal aspek / ijazah pendidikan yang telah dimiliki sesuai dengan jabatan yang dipangkunya dan persyaratan administrasi kepangkatan. Dari uraian diatas kami menyadari masih sederhananya pola, metode, ataupun pendekatan yang telah dilakukan dalam pengukuran kinerja ini, akan tetapi ini merupakan pijakan berarti bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melangkah dan menentukan metode dan pendekatan yang lebih baik, lebih terukur, yang disertai dukungan data yan lebih komprehensif.

2.1.2

SASARAN 2 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

No

Indikator Kinerja

Target 2015 2015

1.

IKM layanan administrasi kepegawaian

Kategori baik

75,77 (baik)

Realisasi 2014 2013 -

-

2012

2011

-

-

Dalam pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran 2 ditentukan dengan indikator yang sama yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan administrasi kepegawaian. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Indek atas kepuasan


12

masyarakat didapatkan dengan metode survey yang dilakukan kepada responden dalam hal ini yang dijadikan responden adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas kuesioner survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey yang telah didapatkan melalui proses penghitungan dan analisis dengan Statistikal Package for the Social Sciens (biasa disebut SPSS yaitu sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya) didapatkan : Table 1 Kategorisasi Mutu Pelayanan Nilai interval IKM

Mutu pelayanan

1,00 - 1,75

Nilai interval konversi IKM 25,00 – 43,75

A

Kinerja unit pelayanan TIDAK BAIK

1,76 – 2,50

43,76 - 62,50

B

KURANG BAIK

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

C

BAIK

3,26 – 4,00

81,26 – 100,00

D

SANGAT BAIK

Survey pertama a. Jumlah responden

: 150 responden

b. Nilai interval IKM

: 75,46257 (interval 62,51-81,25)

c. Kategorisasi Mutu pelayanan : “C” d. Pelaksanaan survey

: 2 s/d 14 Februari 2015

Survey kedua a. Jumlah responden

: 324 responden

b. Nilai interval IKM

: 75,77554 ( interval 62,51-81,25)

c. Kategorisasi Mutu pelayanan : “C” d. Pelaksanaan survey

: 30 Nopember s/d 18 Desember 2015


13

Pelayanan kinerja suatu unit pelayanan terdiri dari beberapa unsur yang masuk dalam penilaian. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut didapatkan nilai masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut : Table 2 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indek Kepuasan Masyarakat No

Unsur Pelayanan

NRR

IKM

Kategorisasi

1

Prosedur Pelayanan

3,024272

75,60679

BAIK

2

Persyaratan pelayanan

3,043689

76,09223

BAIK

3

Kejelasan petugas pelayanan

3,101942

77,54854

BAIK

4

Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan Kemampuan dan keramahan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan

3,088235

77,20588

BAIK

3,097561

77,43902

BAIK

3,131068

78,27669

BAIK

2,756098

68,90243

BAIK

3,004854

75,12135

BAIK

3,126214

78,15533

BAIK

2,987805

74,69512

BAIK

3,132457

78,31125

BAIK

12

Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Kewajaran pelayanan tanpa biaya Kepastian pelayanan tanpa biaya Kepastian jadwal pelayanan

2,898058

72,45145

BAIK

13

Kenyamanan lingkungan

3,014563

75,36407

BAIK

14

Keamanan pelayanan

3,107317

77,68292

BAIK

5 6 7 8 9 10 11

Sumber : Dokumen Laporan Hasil survey IKM I Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015

Dari hasil perhitungan data yang telah dilakukan, dapat ditunjukkan bahwa dari 14 unsur penilaian Indek Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan pelayanan dengan penilaian kategori “BAIK” dengan nilai interval IKM


14

75,46257 (hasil survey pertama) dan 75,77554 (hasil Survey kedua) sehingga termasuk dalam interval penilaian 2,51 – 3,25 untuk nilai interval IKM dan 62,51 – 81,25 untuk nilai Interval Konversi IKM. Hasil yang didapatkan pada tahun 2015 telah sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu “Kategori Baik”. Keberhasilan

sasaran

meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian tersebut terus diupayakan melalui adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait baik di lingkungan pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat serta adanya koordinasi yang baik pula antara bidang yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pelayanan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalamrangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

di

bidang

kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya aparatur kepegawaian daerah; 4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; 6. Perencanaan program bidang pengembangan pegawai, mutasi, pendidikan dan pelatihan Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada Renja periode sebelumnya tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dapat diuraikan sebagai berikut : RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

15

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah pada setiap tahun dirumuskan berbagai kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam bentuk surat edaran-surat edaran dan pada tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah merumuskan kebijakan teknis sebagai salah satu perwujudan atas implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan dalam kebijakan Nasional dalam bentuk pengesahan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo. No.

Uraian

1

Perbup. No. 5 Tahun 2013 tentang pemberian TPP Perbup. No. 2 Tahun 2014 tentang pemberian TPP Perbup. No. 5 Tahun 2015 tentang pemberian TPP

2

3

Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 -

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya aparatur kepegawaian daerah dapat dievaluasi dalam tabel sebagai berikut : No.

Uraian

2010

2011

Jumlah 2012 2013

2014

2015

1. 1.a 1.b 1.c

Penghargaan Satya Lencana 10 tahun Satya Lencana 20 tahun Satya Lencana 30 tahun

56 213 152

75 177 87

75 187 48

48 246 146

313 221 118

89 305 314

2 2.a 2.b 2.c

Hukuman Disiplin Ringan Sedang Berat

0 7 16

7 6 17

7 4 12

2 7 18

7 16

6 4 8

3. 3.a 3.b

Pembinaan PNS lainnya Pembinaan Perkawinan Pembinaan Perceraian

138 32

209 47

150 44

168 45

131 42

120 22


16

3. Koordinasi Pelaksanaan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat diuraikan dalam tabel, sebagai berikut : No

Uraian

A 1 2 3 4 5 6

Diklat Kepemimpinan / Struktural Diklat Pim IV Diklat Pim III Diklat Pim II LPJ Ujian Dinas Tk I Ujian Dinas Tk II

B 1 2 3 4

Diklat Teknis dan Fungsional Pembekalan CPNS Potensi Kepemimpinan para kepala SKPD Potensi Kepemimpinan Eselon III dan IV Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pempekalan Perpres 70 Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diklat Peningkatan Kapasitas Sekdes Diklat Bendaharawan Daerah Diklat Kehumasan Diklat PBB dan BPHTB Diklat Manajemen Kepegawaian Diklat Komputer In House Training Diklat Communication Excellent and Technik Diklat Dasar Pol PP Diklat Calon Pengajar UTC Uji Kompetensi Guru Bimtek Renstra Diklat Pemadam Kebakaran Diklat Pemeriksa Pajak Daerah bagi Petugas Pelatihan Pengembagan Motivasi bagi Kepala SKPD Unit Training of Competence UTC Komputer UTC Bahasa Inggris UTC Karya Tulis UTC Protokol Pengiriman Tugas Belajar D1 D4 S1 S2 PPDS Ijin Belajar SMP/SMA D4 S1 S2 S3 Surat Keterangan Belajar

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 C 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e

2011 jumlah jumlah peserta lulus 80 30

80 30

2012 jumlah jumlah peserta lulus 40 30

40 30 92 4

Jumlah 2013 jumlah jumlah peserta lulus 120

120

2

2

2014 jumlah jumlah peserta lulus

2015 jumlah jumlah peserta lulus

60 30

60 30

29

29

289 52

289 50

209

209

6

6

5

5

92 4

751

751

221

221

283

283

209

209

200

77

192 302

82 302

95 95

11 95

47

47

60

60

30

30

54

54 40

40

221 123 30 30 64

219 123 30 30 64 220 157 61 33 219

173 47 47

54

47 47

54

120 44 540

10

10

17

17

36

173

120 44 361

36

30 379

30 318

199

199

37

37

220 165 61 33 219

7

7

6

3 2 1 6

1 2 13 9 138 104 1 6

Sumber : Data Kediklatan

Dari uraian diatas dapat ditunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. 4. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian


17

Keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian didukung SDM yang terlibat langsung memiliki tingkat kemampuan yang cukup memadai dan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait baik di lingkungan pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat serta adanya koordinasi yang baik pula antara bidang yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Adapun tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dan telah diselesaikan dalam pelayanan administrasi kepegawaian di bidang mutasi adalah sebagai berikut : No.

Uraian

Jumlah 2012 2013

2010

2011

219

0

6

286

2014

2015

0

0

1. 2. 3. 4. 5. 5.a 5.b 5.c 5.d

Pengangkatan CPNS Pengangkatan CPNS ke PNS Mutasi PNS masuk Mutasi PNS keluar Kenaikan Pangkat Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

27 23

26 16

22 15

31 6

67 398 1128 670

301 1088 810 536

257 532 1558 341

127 437 615 274

56 596 569 375

135 850 1299 131

6.

Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun) Sakit /Dini Meninggal

371 5 49

442 8 75

441 11 71

518 32 45

163 14 48

334

1

6

5

3

2

3

7

3

6

2

7 8

PNS diberhentikan dengan hormat PNS diberhentikan tidak dengan hormat

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Isu utama dalam manajemen administrasi kepegawaian daerah adalah adanya kebijakan Nasional tentang reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam 9 (sembilan)Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut : 1. Quick Win, 2. Manajemen Perubahan, RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

18

3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tatalaksanaan, 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 7. Penataan Pengawasan Internal, 8. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dan 9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam usaha mengimplementasikan kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi di daerah terdapat permasalahanyang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu kebijakan nasional belum dituangkan dan diakomodasi dalam kebijakan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra Kabupaten, Renstra BKD) . Hal ini dikarenakan kebijakan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra Kabupaten, Renstra BKD) tidak seiring dengan ditetapkannya road map reformasi birokrasi dari pemerintah pusat. Dari permasalahan yang ada diperoleh asumsi / kesimpulan sebagai berikut :

 KELEMAHAN DAN KEKUATAN INTERNAL SKPD Adapun Kelemahan dan Kekuatan Internal

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo,yaitu: A. KELEMAHAN  Kebijakan SKPD yang dituangkan dalam Renstra daerah belum semuanya mengakomodir kebijakan nasional dalam usaha terwujudnya reformasi birokrasi.  Sarana

dan

prasarana

pendukung

pelaksanaan

kerja

yang

ada

belummemadai  Referensi ketentuan perundang-undangan belum memadai dalam aturan dan regulasi yang dijabarkan secara lebih teknis


19

 Masih adanya SDM yang menangani beberapa tugas, pokok dan fungsi yang ada. B. KEKUATAN  Adanya dukungan pimpinan daerah  Adanya pimpinan SKPD yang berintegritas tinggi dan profesional  Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas  Adanya kewenangan yang jelas.  Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi maka Pemerintah Daerah baik itu propinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

 PELUANG DAN TANTANGAN EXTERNAL SKPD Adapun Peluang dan Tantangan External Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo,yaitu : 1) PELUANG  Kemudahan dalam koordinasi dengan instansi vertikal (BKN) karena posisi kantor BKN berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Sidoarjo

sebagai

pengelola

administrasi manajemen kepegawaian di Pemerintah Daerah Sidoarjo dijadikan sebagai Pilot Project kebijakan nasional antara lain (Pilot Project Penataan PNS, Pelaksanaan Test CPNS dengan metode CAT)


20

 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sering dijadikan sebagai tempat kunjungan dan study banding dari Kabupaten maupun Provinsi lain dalam proses tata kelola manajemen kepegawaian. 2) TANTANGAN  Masih banyaknya perubahan regulasi tata kelola manajemen kepegawaian baik sekala nasional maupun provinsi.  Masih banyaknya kepentingan dari pihak eksternal maupun politik dalam penentuan tata kelola penempatan dan repositioning jabatan dalam proses mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.  Dalam tata kelola kebutuhan dan penyediaan SDM pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sering terjadi pengaburan kebutuhan SDM dengan adanya pengangkatan tenaga Sukwan dan honorer oleh tiap SKPD tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Faktor

–

faktor

sebagai

penentu

keberhasilan

Badan

Kepegawaian

DaerahKabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Adanya peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian 2. Adanya peningkatan kompentensi aparatur birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dari langkah-langkah tersebut, teridentifikasi ada isustrategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain: 1. Peningkatan kompetensi aparatur birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo a. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Struktural maupun Diklat Teknis Fungsional b. Peningkatan kompetensi SDM melalui pengiriman tugas belajar maupun tugas kediklatan c. Pemenuhan SDM yang berkualitas melalui penerimaan CPNS sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang ada. RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

21

2. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, a. Peningkatan Kualitas layanan tata kelola administrasi , b. Peningkatan kualitas layanan kepangkatan, pensiun, c. Penempatan jabatan yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah disusun dengan cermat melalui beberapa pertimbangan. Pertama, indikator tersebut bersifat terukurbaik bentuk, jumlah, maupun jangka waktunya. Kedua, indikator yang disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini tercermin melalui keterkaitan antara visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dengan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rencana

Anggaran

Belanja

Langsung

Tahun

2014

terdiri

dari

9

(sembilan)Program dan 35 (tiga puluh lima) Kegiatan, semua program dan kegiatan telahteranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah. b. Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, semua program dan kegiatan telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015, RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

22

c.

Pada Tahun 2016 Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 9 (Sembilan) berubah jadi 8 (delapan) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) berubah menjadi 35 (tiga puluh lima) kegiatan.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan sebagai berikut : Program yang dilaksanakan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 terdiri 9 (sembilan) program sedangkan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2013 dan 2014 ada perbedaan, sebagai berikut : 

Tahun 2014 terdiri dari 35 kegiatan.



Tahun 2015 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yaitu ada tambahan 2 kegiatan yaitu Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, namun ada kegiatan yang dilebur yaitu Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.



Tahun 2016 terdiri dari 35 (tigapuluh lima) kegiatan sesuai dengan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sebagaimana pada lampiran.


23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Prioritas Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari : 1. Peningkatan

modal

sosial

pembangunan,

penegakan

supremasi

hukum,pemerataan dan peningkatan peran wanita dalam pembangunan. 2. Peningkatan investasi dan ekonomi lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber-sumber dana pembangunan. 3. Peningkatan daya saing SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Optimalisasi pelestarian dan kualitas lingkungan hidup dengan mengacu pada kebijakan tata ruang dan efektifitas penanganan bencana. 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan meningkatkan iklim demokrasi yang sehat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang ke 3 yaitu Peningkatan daya saing SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.2.1 Tujuan Renja Badan Kepegawaian Daerah Pada tahun 2017 dalam rangka mencapai misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan tujuan sesuai dengan Matriks Renstra terbaru hasil review kedua sebagai berikut: a. Terwujudnya penataan SDM b. IKM pelayanan administrasi kepegawaian. RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

24

3.2.2. Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah a. Meningkatnya kualitas penataan SDM b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo ditunjang dengan 8 (delapan) program hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang diadakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Pendidikan Kedinasan. 7. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur. 8. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Adapun secara rinci program dan kegiatan – kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) program dan 34 (tiga puluh empat) dapat diuraikan sebagai berikut : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan,sebagai berikut : RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

25

1). Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. 2). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4). Penyediaan jasa administrasi keuangan. 5). Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6). Penyediaan alat tulis kantor. 7). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 8). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10). Penyediaan bahan logistik kantor. 11). Penyediaan makanan dan minuman. 12). Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 13). Publikasi bidang kepegawaian

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan, sebagai berikut : 1) Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 2) Pengadaan meubeler 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor. 6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemeliharaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR RENCANA KERJA 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

26

Pada program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terdiri 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan, dan Monitoring dan Evaluasi.

6. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ASN Pada program ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan yaitu Penyelenggaraan administrasi pembinaan dan kesejahteraan pegawai, Bimtek Administrasi dan Perundang-undangan, Penyusunan data dan rencana pembinaan karir ASN, Seleksi penerimaan calon ASN dan penerimaan calon Praja IPDN.

7. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Pada program pendidikan kedinasan terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu Pendidikan dan

pelatihan

teknis,

kegiatan

Pendidikan

penjenjangan

struktural,

Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar, Penyelenggaraan Ujian Dinas, Penyelenggaraan Assesmen ASN.

8. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Program ini merupakan program baru hasil restrukturisasi. Pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan struktural serta Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan fungsional.


27

BAB IV PENUTUP

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rancana Awal RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Penetapan visi dan misi serta usulan program yang tertuang didalam Renja merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang akan datang. Penyusunan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Sidoarjo,

2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SRI WITARSIH, SH Pembina Utama Muda NIP. 19611201 199103 2 003


28

BAB I PENDAHULUAN. SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja)

Recommend Documents