BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Tabungan merupakan faktor penting untuk mendorong laju pertumbuhan
ekonomi. Seperti dijelaskan oleh teori studi pembangunan yaitu model pertumbuhan Solow (Solow growth model) menjelaskan bahwa tabungan dan investasi merupakan aspek penting dalam pembangunan dan
pertumbuan
ekonomi. Dalam Mankiw (2006) dijelaskan bahwa Model Solow menunjukan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan, jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1986), tabungan merupakan sebagian dari pendapatan setelah pajak yang tidak dikonsumsi atau tabungan sama dengan pendapatan setelah pajak dikurangi dengan konsumsi. Tabungan yang disimpan di lembaga keuangan seperti bank merupakan sumber pemindahan sumber-sumber daya keuangan dalam perekonomian dari penabung ke peminjam. Penabung menawarkan uang mereka ke sistem keuangan dengan harapan mereka akan mendapatkan uang mereka kembali berikut bunga di masa yang akan datang. Sedangkan peminjam meminta uang dari sistem keuangan dan mereka diharapkan akan membayar uang tersebut berikut bunganya di masa yang akan datang.
1
Gambar.1.1 Pertumbuhan PDB (GDP Growth ) dan rasio simpanan (GDS Ratio) tahun 1961-2012
Sumber Data : World Bank, data diolah (2014)
Dalam Gambar 1.1 terlihat trend kenaikan dan penurunan yang hampir sama antara GDS dan GDP Growth, yang dimaksud dengan GDS adalah jumlah tabungan total di Indonesia secara domestik baik tabungan orang berwarganegara Indonesia maupun orang asing yang tinggal di wilayah Indoneia, dan GDP yang berarti penghasilan total dari produktivitas seluruh masyarakat di Indonesia baik penduduk berwarganegara Indonesia maupun asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Terlihat pada tahun 1965-1966 terjadi trend menurun hal ini dikarenakan krisis ekonomi dan krisis politik pada saat itu menyebabkan hyperinflation, dimana inflasi di Indonesia mencapai 500 persen, dan harga kebutuhan pokok seperti beras meningkat hingga 900 persen. Pada tahun 1982-1985 terjadi resesi kembali dan pertumbuan Indonesia hanya sebesar 2,7 persen dan pada tahun 1985 sebesar 1,7 persen. Pada tahun 1997-1998 kembali krisis ekonomi dan politik, hal ini terkait dengan krisis nilai tukar Thailand/Bath yang merambah dan
2
berdampak menjadi krisis Asia yang mempengaruhi krisis ekonomi di Indonesia, hal ini juga diperburuk dengan krisis politik di Indonesia (kerusuhan saat penurunan Presiden Soeharto). Perubahan pada beberapa periode penting di Indonesia memperlihatkan trend perubahan yang sama antara Gross Domestic Product (GDP) dengan Gross Domestic Saving (GDS), Pentingnya pertumbuhan tabungan dalam perekonomian menjadi kunci untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan yang akan dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya. Agrawal et al(2009) menjelaskan bahwa tabungan dipengaruhi oleh penghasilan, akses terhadap institusi perbankan, tingkat suku bunga riil, tabungan luar negeri, tingkat ketergantungan. Menurut Smith (1990) Negara-negara industri disimpulkan bahwa tingkat tabungan dipengaruhi oleh suku bunga, distribusi penghasilan, alokasi tabungan antara perusahaan dan individu, pertumbuhan program pensiun publik dan swasta, reformasi pajak, motif pewarisan, perubahan harga, dan inflasi. Hasil penemuan Hendershott dan Peek (1989) menghasilkan bahwa suku bunga riil setelah pajak tidak terlihat memberikan pengaruh terhadap tingkat tabungan. Untuk meningkatkan tingkat tabungan masyarakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan tabungan. Menurut Broadway dan Wildasin (1995) pajak dapat mempengaruhi tabungan melalui dua mekanisme utama: yang pertama, mereka dapat mempengaruhi tingkat bunga tabungan dan kedua, dapat mempengaruhi aliran pendapatan yang diubah menjadi aliran konsumsi melalui tabungan, dengan berkonsentrasi pada tiga bentuk perpajakan
3
(pajak penghasilan, pajak konsumsi,dan pajak penghasilan modal),optimalisasi pajak proporsional baik pada konsumsi atau upah terjadi, pajak atas pendapatan modal tidak boleh ada. Sedangkan menurut Browning dan Lusardi (1996) menyebutkan ada tiga variabel yang mempengaruhi tingkat tabungan yaitu motif life cycle, motif subtitusi antar waktu, dan motif pewarisan. Pada tahun 1980 terdapat program IRAs (Individual Retirement Accounts) di Amerika Serikat, IRAs merupakan program yang bertujuan untuk menstimulus tingkat tabungan. Hubbard dan Skinner (1996), Potterba et al.(1996) menyimpukan bahwa tidak adanya peningkatan jumlah tabungan atau dampak positif dalam jangka pendek. Namun beberapa peneliti optimis dalam jangka panjang pengurangan pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Poterba et al. (1996). Menjelaskan bahwa pengurangan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat tabungan, jika tarif PPh diturunkan akan menaikkan tingkat tabungan, Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Hyman yang menjelaskan bahwa pajak atas tabungan memiliki pengaruh yang ambigu terhadap tingkat tabungan masyarakat yang disebabkan adanya efek penghasilan (income effect) dan efek subtitusi (subtitution effect) dikarenakan pengenaan pajak penghasilan yang berasal dari tabungan. Kesimpulan yang saling bertolak belakang dari penelitian-penelitian diatas menyebabkan ketidakpastian akan efektifitas kebijakan pajak atas tabungan, dan suku bunga sehingga dapat menyulitkan pemerintah untuk menentukan kebijakan tabungan masyarakat. Sehingga diperlukannya kajian yang mendalam terhadap
4
karakteristik dari wilayah dan kondisi-kondisi dalam masyarakat guna mencapai terlaksananya kebijakan pemerintah untuk mendorong tabungan. Pada kasus di Indonesia reformasi perpajakan dilakukan, hal ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan penghasilan pajak (termasuk pajak tabungan) kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perbaikan pelayanan pajak yang dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah wajib pajak dan menigkatkan kesediaan (tax compliance) membayar pajak dengan mempermudah administrasi dan penetapan self assestment pada tahun 1983. Hal ini sesuai dengan penelitian Yurzal dan Makhfatih (2000), bahwa penerimaan pajak termasuk di dalamnya PPh Orang Pribadi akan terus meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak.Terkait dengan upaya stimulus yang dilakukan pemerintah, reformasi pajak kembali dilakukan pada tahun 1994 dan 1997, menghasikan rumusan undangundang baru dan diperkenalkannya pajak final, seperti pajak atas bunga sebesar 20% yang bertujuan agar dapat memudahkan administrasi pengenaan pajak tabungan oleh pihak bank selaku pemungut. Tabel. 1.1 Tarif Pajak Final Atas Tabungan Masyarakat Objek Pajak
Subjek Pajak
Tarif
Tabungan/
Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk
20%
Diskonto SBI
Usaha Tetap (BUT) Bunga Deposito/Bunga Wajib Pajak
20% atau sesuai dengan Tarif Perjanjian
Luar Negeri
Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Sumber: Undang-Undang Perpajakan
5
Berdasarkan tabel 1.1 diatas dijelaskan bahwa suku bunga deposito, tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan objek PPh yang bersifat final. Besarnya PPh bersifat final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Penerapan pajak final sebesar 20% ini dianggap tidak menciptakan keadilan, kerena membebankan lebih pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan kepatuhan dan transparansi pembayaran pajak (rahasia perbankan). Tabel.1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Total Berdasarkan Jenis (Milliar) No. 1 2 3 4 5 6
Jenis Pajak PPh non Migas PPh Migas PPN dan PPnBM PBB dan BPHTB Total Penerimaan Pajak PPh atas Tabungan % terhadap PPh % terhadap PBB & BPHTB % Pajak total
2005
2006
2007
2008
2009
140.391,1 34.985,6 101.295,2 21.664,0 298.338,9 6.684,2 4,76 30,85
165.643,9 43.190,1 123.032,6 26.182,9 358.049,5 12.808,6 7,73 48,92
194.735,6 44.004,4 155.187,2 32.298,0 426.225,2 10.712,8 5,50 33,17
250.479,8 77.019,0 209.639,1 30.931,3 568.069,2 11.732,2 4,68 37,93
267.569,8 50.043,8 241.529,0 30.732,9 589.875,5 15.551,1 5,81 50,60
2,24
3,58
2,51
2,07
2,64
Sumber: Imam Arifin (2013)
Beradasarkan Tabel 1.2 penerimaan PPh atas tabungan pada tahun 2009 (tertinggi) sebesar 15.551,1 atau sebanding dengan 5,81% penerimaan Total PPh (migas dan non migas), proporsi terhadap pajak total sebesar 2,64% dan terhadap PBB dan BPHTB sebesar 50,60% pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan bahwa Tarif PPh atas bunga tabungan/deposito dan diskonto SBI sebesar 15% menjadi 20% pada tahun 2001 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 131/2000 dan bersifat final tidak menurunkan penghasilan pajak atas tabungan.
6
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa secara umum
tabungan dipengaruhi oleh beberapa katagori yaitu variabel suku bunga, variabel sosial seperti tingkat pendidikan, motif pewarisan, tingkat harga, kebijakan pajak, pajak total, penghasilan, variabel fasilitas perbankan terkait dengan fasilitas kemudahan akses dan variabel ekonomi seperti tingkat penghasilan, inflasi, suku bunga riil, ekonomi luar negeri, status pekerjaan dll. Namun, pengaruh variabel tersebut tidak selalu mempengaruhi tingkat tabungan di setiap wilayah, seperti pada penelitian sebelumnya pengaruh suku bunga, pajak total terhadap tabungan memiliki pengaruh yang berbeda atau ambigu. Pada kasus di Indonesia BI rate merupakan dasar suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai suku bunga acuan untuk tabungan dan kredit kenaikan BI rate tidak diikuti kenaikan jumlah tabungan (lihat Gambar 1.2.). Gambar.1.2. Pertumbuhan Jumlah tabungan dan BI rate tahun 2004-2012
Sumber Data : Bank Indonesia, data diolah (2014)
Pada Gambar.1.2. diatas diperlihatkan data di Indoensia berdasarrkan data suku bunga dan jumlah tabungan di Indonesia, kenaikan BI rate pada tahun 20042012 tidak diikuti oleh kenaikan jumlah tabungan, hal ini tidak sejalan dengan
7
teori tabungan yang dipengaruhi oleh besarnya suku bunga/BI rate, dimana dijelaskan kenaikan suku bunga/BI rate memiliki hubungan positif terhadap tingkat tabungan. Apabila suku bunga naik maka akan menaikan tingkat tabungan, begitupun sebaliknya. Di Indonesia, Persebaran jumlah tabungan banyak didominasi oleh kota-kota yang ada di Pulau Jawa dengan proporsi tabungan total rata-rata sebesar 75,6% dan provinsi DKI Jakarta sebesar 48,6% terhadap total proporsi tabungan di Indonesia
tahun
2004-2012
(lihat
Tabel
3.4).
Hal
ini
menunjukan
ketimpangan/gap yang cukup besar antara wilayah Jawa dan non jawa serta wilayah DKI jakarta dengan wilayah lainnya. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang diteliti yaitu: 1. Adakah pengaruh pajak total, PDRB Deflator, dan Suku bunga riil (RIR) terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012. 2. Adakah pengaruh regional/kewilayahan antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa, wilayah Pulau Jawa non DKI dan non Jawa terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012. 3. Adakah pengaruh reformasi pajak tahun 2007 terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012. 1.3
Metode Penelitian
1.3.1 Data Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik/BPS (PDRB nominal dan riil, Inflasi) Bank Indonesia (BI Rate, Simpanan Masyarakat), dan Kementerian Keuangan (Pajak Total).
8
1.3.2 Regresi Dalam penelitian ini peneliti mengelompokan dua regresi, yaitu regresi empiris dan regresi aternatif. 1.3.2.1 Analisis Regresi Empiris Analisis pengaruh variabel pajak total/tax ratio dan variabel-variabel non perpajakan seperti PDRB Deflator dan suku bunga riil diarahkan untuk menguji hipotesis 1. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel perpajakan dan variabel-variabel non perpajakan terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012. Regresi empiris yang dihasilkan akan diuji menggunakan uji teori yang digunakan dan menggunakan uji-uji statistik seperti uji t-statistik dan uji F-statistik. 1.3.2.2 Analisis Regresi Alternatif Analisis Regresi yang ditujukan untuk menguji hipotesis ke-2 dan ke-3 yaitu apakah terdapat perbedaan prilaku menabung antar wilayah dan pengaruh reformasi perpajakan tahun 2007. Perbedaan wilayah yang dipilih dikelompokan menjadi wilayah jawa dan wilayah non Jawa, lalu dipersempit menjadi wilayah Jawa (non DKI Jakarta) dengan non Jawa. Uji dilakukan dengan menggunakan model terpilih ditambah dengan variabel dummy wilayah dengan memberikan nilai 1 jika provinsi ada di wilayah yang diuji dan bernilai 0 untuk provinsi lainnya. Dan
pengaruh reformasi perpajakan tahun 2007 terhadap tabungan
memberikan nilai 1 untuk tahun setelah 2007 dan 0 untuk tahun sebelum reformasi pajak tahun 2007.
9
1.4
Hipotesis Penelitian Berdasarkan pada uraian mengenai permasalahan, tujuan penelitian dan
kerangka teori yang telah disusun, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Diduga variabel rasio pajak total, PDRB Deflator, dan suku bunga riil berpengaruh positif terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012. 2) Diduga perbedaan wilayah antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa berpengaruh positif sedangkan, wilayah Pulau Jawa non DKI dan non Jawa berpengaruh negatif terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012. 3) Diduga reformasi perpajakan tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) berpengaruh positif
terhadap
tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012. 1.5
Batasan Masalah Penelitian ini membatasi cakupan masalah penelitian yaitu pengaruh
reformasi perpajakan terhadap tingkat tabungan di 33 provinsi di Indonesia yang dilakukan pada rentang waktu 2004-2012.
10
1.6
Tujuan Penelitian 1.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak total, PDRB Deflator dan Suku Bunga Riil terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012.
2.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh regional/kewilayahan terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012.
3.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reformasi pajak No.28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) terhadap tingkat tabungan di Indonesia tahun 2004-2012.
1.7
Manfaat Penelitian 1. Bagi Pengambil Keputusan Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan terkait kebijakan moneter (BI rate) dan Fiska (Prpajakan) selanjutnya. 2. Bagi Para Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang tabungan dan perpajakan 3. Bagi Penelitian selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian selanjutnya dengan mengembangkan teori, hipotesis dan variabel lainnya dan menjadikannya lebih luas dalam memberikan informasi.
11
1.8
Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Menjabarkan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, metode penelitian, hipotesis, batasan masalah yang diteliti, tujuaan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI PENELITIAN Bab ini memuat penjelasan tentang sejarah dan perkembangan ketentuan tabungan dan pajak berdasarkan Undang-undang tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, variabel yang digunakan, regresi, dan alat analisis. BAB III : TABUNGAN DAN PAJAK DI INDONESIA Bab ini memuat perkembangan jumlah dan perkembangan tabungan masyarakat dan pajak serta penjelasan dan sumber perolehan data. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi objek penelitian, diskripsi stastistik, hasil analisis regresi, hasil tes hipotesis, dan temuan penelitian. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran serta keterbatasan yang merangkum hasil penelitian secara keseluruhan.
12
