Rancangan RPJMD 2012-2017 Kab. Bengkulu Tengah
BAB I
PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Penyusunan
BAB – 1
Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penulisan Maksud dan Tujuan 1.1. LATAR BELAKANG Dalam
Undang
Pemerintahan
Daerah
Undang telah
Republik Indonesia ditetapkan
proses
Nomor 32
pelaksanaan
Tahun 2004
tentang
desentralisasi
dimana
Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan
serangkaian
proses,
mekanisme
dan
tahapan
perencanaan
yang
dapat
menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik yang tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai ketetapan dalam Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Visi pembangunan jangka panjang menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek.
1
Rancangan RPJMD 2012-2017 Kab. Bengkulu Tengah
Sementara itu, menurut UU Nomor 32 tahun 2004, RPJMD dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila substansi RPJMD terkait dengan pendanaan penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan sumber pendanaan APBD, yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Kepala Daerah kepada lembaga legislatif daerah (DPRD). Sehingga
kepastian
mengenai
legal
aspect
dari
dokumen
RPJM
tergantung
pada
substansinya dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD. RPJMD dengan demikian, merupakan dokumen strategis dan langkah awal untuk merealisasi janji-janji yang telah disampaikan kepada publik sebelum pemilihan oleh pasangan terpilih. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu, penyusunan RPJMD merupakan sebuah amanah yang harus diikuti, sebagaimana terlihat dalam pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini perlu dilakukan agar rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah lebih sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan-perubahan. Penyusunan RPJMD sendiri dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Ragangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan kordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung, dan terhindar tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Adanya perencanaan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum melakukan tindakan-tindakan
berupa
implementasi
program-program
perencanaan, sesuatu yang hendak dicapai
pembangunan.
Melalui
sudah ditentukan. Perencanaan sendiri
didasarkan pada sumber daya atau potensi yang dimiliki, kesempatan-kesempatan yang harus dimanfaatkan. Kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang mungkin saja terjadi. Dengan demikian, perencanaan itu sedapat mungkin merupakan sesuatu yang terukur.
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan seperti itulah, RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasan dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1967 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968, tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2
Rancangan RPJMD 2012-2017 Kab. Bengkulu Tengah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tahun 2005-2025; 8. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015; 18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor .... Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah 2012-2032
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Sebagai konsekuensi dari landasan hukum dari penyusunan RPJMD, maka RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017 memiliki keterkaitan dengan dokumendokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan itu adalah sebagai berikut:
3
Rancangan RPJMD 2012-2017 Kab. Bengkulu Tengah
1. RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. 2. RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015 juga menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Bengkulu. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah Provinsi Bengkulu. 3. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi penyusunan
dokumen-dokumen
perencanaan
pembangunan
di
lingkungan
Kabupaten Bengkulu Tengah, seperti di dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah; dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD).
Di
samping
untuk
memudahkan
koordinasi
dan
sinkronisasi,
pengacuan semacam itu dimaksudkan untuk memudahkan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2017.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012- 2017 disusun sebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan; 2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah; 3. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, berisi kinerja keuangan masa lalu, arah kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan umum anggaran; 4. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis, berisi permasalahan pembangunan, uraian tentang isu-isu strategis seperti pengangguran,
revitalisasi
pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan
sektor
pertanian
dan
pariwisata,
infrastruktur,
lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik; 5. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang visi, penjelasan visi, misi, program prioritas, tujuan dan sasaran; 6. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; 7. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, berisi kebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berisi program pembangunan daerah, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran; 8. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, berisi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
4
Rancangan RPJMD 2012-2017 Kab. Bengkulu Tengah
9. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, berisikan uraian tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan dicapai ke depan; 10. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, berisikan pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah; 11. BAB XI Penutup
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012- 2017 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan. Di dalamnya juga terdapat rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional di dalam perencanaan periode 2012-2017 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah harus mengacu pada RPJMD ini. Adapun tujuan dari RPJM Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012- 2017 adalah berfungsi : 1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan daerah tahun 2012-2017. 2. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam menyusunan rencana kerja antara tahun 2013 sampai tahun 2017, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas; 3. Sebagai pedoman di dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara tahun 2013 sampai tahun 2017; 4. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2013 sampai tahun 2017; 5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh SKPD Pemerintah
Kabupaten
Bengkulu Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak.
5
