1
BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Penelitian Hakekat otonomi daerah (Pemerintah Daerah) menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, memaparkan pembentukan daerah dari kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan penetapan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah serta pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. Kepala Daerah seperti Gubernur, Walikota, Bupati, dan perangkat daerah lainnya perlu ditingkatkan peranannya dalam membangun daerahnya, dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah menurut azas otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar tahun 1945 mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 34 ayat 1 mengatakan fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh negara, dan dalam pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan
sistem
jaminan
sosial
bagi
seluruh
rakyat
dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
2
martabat kemanusiaan, sedangkan pasal 34 ayat 3 pada Undang-undang Dasar tahun 1945 mengatakan pula negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kepercayaan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang perlu dibangkitkan. Masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara setiap hasil pembangunan. Begitu pula dalam mengelola keuangan, rasa memiliki terhadap pelaksanaan pembangunan harus ditumbuh kembangkan. Tantangan pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan terutama di negara-negara berkembang yang miskin, kualitas hidup yang baik memang mensyaratkan adanya pencapaian yang lebih tinggi, dan itu hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya yang juga harus dapat diperjuangkan yakni pendidikan, kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, penyelenggaraan
kehidupan
budaya.
Dengan
demikian
hakekat
dari
pembangunan harus menampakkan adanya perubahan pada suatu masyarakat atau terjadinya penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan atau sebagian dengan tanpa mengabaikan kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan “lebih baik” secara material dan sepiritual (Todaro, 2007 : 53) Menurut Chamber (2007:145) inti dari masalah kemiskinan
dan
kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau
3
perangkap/jebakan kemiskinan. Secara rinci, deprivation trap terdiri dari lima unsur sebagai penyebab kemiskinan yaitu ketidakberdayaan (powerlessness), kerawanan/kerentanan (vulnerability), kelemahan pisik (Physical weakness), kemiskinan (poperty), dan isolasi (isolation). Kelima unsur tersebut saling terkait satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benarbenar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang/keluarga miskin. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan,
sebaiknya
diselenggarakan
pemerintah
bersama
dengan
masyarakat, ( Riant, 2004 :180). Menurut Badan Pusat Statistik (2011), “kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya”. Standar minimal kebutuhan hidup ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makan terutama energi kalori sehingga
memungkinkan
seseorang
bisa
bekerja
untuk
memperoleh
pendapatan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia terjadi karena tidak adanya kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya menurut standart yang dibuat oleh Bank Dunia, yang dikenal dengan garis kemiskinan yang menunjukkan batas terendah seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga negara, maka sejak tahun 1998 pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi
4
kelompok masyarakat miskin (Raskin). Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia mumnya dan Kota Cirebon khususnya. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan proses peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah, melalui pemenuhan kebutuhan Masyarakat, baik kebutuhan Materil maupun Non Materil. Adapun yang di maksud dengan Pembangunan itu sendiri menurut Siagian (2000 : 2) adalah sebagai berikut : Pembagunan Nasional Negara Republik Indonesia di dasari dengan menyelenggarakan hasil musyawarah Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan berdasarkan asas Desentralisasi dengan mekanisme pemberian hak kepada Daerah untuk melaksanakan urusannya sendiri, dengan sistem Otonomi Daerah dimana Daerah diberikan kewenangan yang nyata, luas dan Tanggungjawab dalam melaksanakan Pembangunan. Hasil
Penerapannya
dijelaskan
bahwa
setiap
Tahunnya
disusun
APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Di dalam Anggaran dijelaskan bahwa Program dan Kegiatan akan diselenggarakan setiap Tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja. Klasifikasi Jenis Belanja disebutkan antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Subsidi dan Bantuan Sosial. Hal ini di dasari oleh adanya proses dalam Kebijakan Pemerintah mengenai Program Bantuan Sosial yang di Terapkan
5
menurut Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011 Pasal 32 adalah sebagai berikut : 1) Pemerintah Kota dapat memberikan Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Indvidu, keluarga dan masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan b. Lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi indvidu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realitanya salah satu penyebab kurang efektif dan efisiennnya Program Bantuan Sosial di Masyarakat adalah kurang optimalnya Sosialisasi dan Pengawasan kepada masyarakat sebagai pelaksana dan penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah, sehingga masyarakat kurang memahami dan mengetahui proses dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial. Sehingga mendorong para institusi untuk memilki sistem pengawasan yang baik tentang Bantuan Sosial yang dapat diklasifikasikan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011 mengenai Program Bantuan Sosial. dengan kata lain, Sosialisasi dan Pengawasan dari Institusi terkait dapat di jalankan sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011 agar tercapainya
sistem Pengawasan yang baik dari
6
Badan-badan atau instansi terkait diantaranya Disperindag, Dinas Sosial, dan yang lainnya untuk mengurusi proses dalam mekanisme Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial bagi Masyarakat. Masalah kemiskinan adalah masalah yang cukup kompleks, di mana kemiskinan dipengaruhi
oleh beberapa faktor dan juga mempengaruhi
berbagai faktor yang lainnya. Kemiskinan sebagai akibat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan kerja, dan pengaruh sosial budaya lainya. Kemiskinan sebagai penyebab timbulnya hal-hal yang mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita suatu Bangsa, kemiskinan juga mempengaruhi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kemiskinan juga mempengaruhi Penerapan atas Program-program Pembangunan Nasional secara keseluruhan yang artinya rancangan Program Pemerintah belum dapat terealisasi secara menyeluruh yang disebabkan masih tingginya angka kemiskinan Program Raskin dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia karena program Raskin merupakan Program Nasional yang ditujukan bagi semua warga masyarakat yang merupakan sasaran penerima Raskin. Hal ini berarti program Raskin beroperasi di semua wilayah tanpa membedakan kondisi kemiskinan wilayah karena Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebar disemua wilayah kecamatan sampai kelurahan. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyaluran dana raskin :”menyatakan bahwa dana raskin harus diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai proses pelayanan pemerintah bagi golongan masyarakat miskin Kota Cirebon.
7
Sebagai Institusi pemerintah
Kantor Kecamatan Harjamukti
merupakan satu-satunya yang menyediakan dan rakyat
miskin,
maka
Kantor
Kecamatan
yang
menyalurkan beras untuk
Harjamukti
harus
tetap
memperhatikan kualitas layanan dan distribusi kepada masyarakat . Diharapkan kualitas layanan tersebut akan sesuai dengan harapan masarakat yang nantinya akan meningkatkan kepuasan masarakat. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang tinggi (Kotler dalam Riant, 2009:81). Kualitas dan kepuasan pelanggan (masyarakat) mempunyai keterkaitan yang erat. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan (masyarakat) untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan (Pemerintah Kecamatan Harjamukti). Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka, dengan demikian organisasi tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Pemerintahan yang gagal memuaskan Masyarakatnya kompleks.
Umumnya masarakat
akan menghadapi masalah yang
yang tidak puas akan menyampaikan
pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan masyarakat.
8
Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service). Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa
merupakan
elemen
penting
dan
menentukan
dalam
menumbuhkembangkan perusahaan agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan. Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan konsumen, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. Konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Namun seringkali terjadi kesenjangan antara harapan (expected service) dengan pelayanan yang diterima (perceived service) dimana kenyataan yang dialami tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Sedangkan menurut Haruki Nagata et al, (2004) menjelaskan selain lima dimensi Servqual yaitu Tangibel, reability, responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan diantaranya efek service (personal) yaitu sikap dari karyawan, tempat yang nyaman, jaringan, akses yang lengkap, dan efek organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey James dengan judul ‚ Service Quality Dimention, an Examination of gro’noos’s service quality models”. Jika aspek aspek itu dijalankan oleh kantor Kecamatan Harjamukti dalam kebijakan pemberian dana raskin dalam melayani masyarakat maka , sejalan dengan uraian di atas kantor Kecamatan Harjamukti tidak akan kehilangan kepercyaan pada masyarakat.
9
Sesuai
dengan
pengamatan
pendahuluan
penulis
menemukan
masalahnya sebagai berikut: 1. Pelayanan raskin yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak merata untuk golongan miskin bahkan ada masyarakat yang termasuk golongan cukup/mampu masih mendapatkan raskin. 2. Beras yang diterima bagi masyarakat miskin kadangkala sudah tidak layak untuk dimakan karena sudah bau atau berkutu. 3. Pembagian raskin yang harusnya setiap keluarga mendapat 15 kg disama ratakan menjadi 5 kg setiap kepala keluarga. Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik mengajukan judul sebagai berikut: ” Analisis Implementasi Kebijakan Program Raskin Di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ( Studi Kaus Pelayanan di Kelurahan Larangan )” 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:” implementasi kebijakan pembagian dana raskin di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon pada kasus Pelayanan di Kelurahan Larangan belum maksimal”. 1.3. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana
implementasi kebijakan pembagian dana raskin dalam
pelayanan di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
10
2. Bagaimana pelayanan
pembagian dana raskin di Kelurahan Larangan
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 3. Faktor
Faktor apakah
yang menghambat
implementasi
kebijakan
pembagian dana raskin dalam pelayanan di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembagian dana raskin dalam pelayanan di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 2. Untuk mengetahui
pelayanan
pembagian dana raskin di Kelurahan
Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 3. Untuk mengetahui Faktor- faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pembagian dana raskin dalam pelayanan di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. 1.5. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kegunaan Praktis. a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pegawai di Kelurahan Larangan dalam pelayanan dana raskin Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon b. Menambah pengetahuan penulis secara praktis mengenai
implementasi
kebijakan dan pelayanan dana raskin di Kelurahan Larangan Keamatan Harjamukti Kota Cirebon.
11
2. Kegunaan Teoritis Hasil
penelitian
ini
mudah-mudahan
diharap
dapat
menambah
perbendaharaan kepustakaan dalam disiplin ilmu administrasi negara khususnya mengenai
pengembangan pemikiran tentang implementasi kebijakan dan
pelayanan dan dapat digunakan sebagai studi penelitian lebih lanjut pada kajian yang sama. 1.6. Kerangka Pemikiran Implementasi kebijakan merupakan tahapan tahapan dalam proses kebiakan publik. Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. (Samudra, :2004: 68 ) Sedangkan menurut Nugroho : “implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya …yang menyangkut pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang atau bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif. ” (Nugroho, 2009 :618) Dari definisi di atas implementasi dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi adalah membangun
jaringan
yang
memungkinkan
tujuan
kebijakan
publik
12
direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders).
Untuk mencapai pada tingkat kondusifitas terhadap efektivitas implementasi maka menurut Riant Nugroho terdapat beberapa syarat yang mengutip pendapat Brian Hogwood dan Lewis A. Gunn yaitu:
Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yanag dihadapi oleh lembga/badan pelaksana tidk akan menimbulkan masalah besar, syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu, syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, syarat keempat apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yanag handal, syarat kelima seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, syarat keenam apakah hubungan saling kebergantungan kecil, syarat ketujuh pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, syarat kedelapan tugas-tugas telah dirinci dan itempatkan dalam urutan yang benar, syarat kesembilan komunikasi dan kesepuluh koordinasi yang sempurna, syarat kesebelas bahwa pihka-pihak yang memiliki wewenang,keduwabelas kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna, (Nogroho, 2009:629-632). Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel implementasi kebijakan yaitu, 1) Pemilihan kebijakan, 2) Politicall will. 3) Karakteristik kelompok sasaran 4) Dukungan lingkungan. ( Faried Ali dan Andi Samsul 2012:23-24). Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
13
Syarat untuk mengimplementasikan kebijakan Negara
secara
sempurna A.Gun yang dikutif oleh Wahab, yaitu: a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. d. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya. e. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. f. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. g. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. h. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. ( Wahab. 2001: 7 ) Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan : a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah; b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; i. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidakmelaksanakan suatu kebijakan. (Wahab. 2001:10 ) Anderson
menyatakan sebagaiana yang dikutip Wayne Parsons,
bahwa,Kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat oleh karena, Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara lain (Wayne Parsons, 2005:464) Kerangka pemikiran tersebut diatas dapat di gambarkan dalam ilustrasi melalui tabel berikut:
14
Kondisi eksternal
Sumber daya
Perpaduan sumber yang tersedia
Hubungan handal kausalitas Implementasi kebijakan raskin
Pemahaman yang mendalam
Tercapainya dana raskin yang optimal
Tugas terinci
Komunikasi dan koordinasi
Wewenang dan kekuasaan
Gambar : 1 Kerangka Pikir
1.7.Definisi Operasional a. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi adalah jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas
15
instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders). Sub dimensi implementasi kebijakan adalah : 1) jaminan kondisi eksternal tidak menimbulkan masalah, 2) tersedia sumber daya memadai (sumber daya manusia dan waktu), 3) sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, 4) kebijakan yang diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, 5) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 6) tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, 7) komunikasi dan koordinasi, 8) pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan. b. Dana Raskin adalah: Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) berdasarkan KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 501/Kep.58-PEREK/2011 yaitu : Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) yang semula disebut Operasi Pasar Khusus (OPK) beras merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok Rumah Tangga Miskin. Melalui pelaksanaan Program Raskin bersama Program Bantuan Penanggulangan kemiskinan lainnya, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu Program Raskin merupakan program transfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas Rumah Tangga Miskin.
16
c). Dana Raskin adalah adalah dana pemerintah yang diberikan pada rakyat miskin oleh lurah bersadarkan musawarah Lurah yang disahkan oleh camat sesuai hasil pendataan. d). Kecamatan Larangan adalah Wilayah administrasi kecamatan yang terletak di Larangan sebagai perangkat administrasi penataan pelayanan wilayah yang merupakan tim Program Raskin Tingkat Kecamatan yang diketuai oleh Camat terdiri dari Aparat kelurahan dan Satker/Satgas Perum Bulog Sub Divre Cirebon berkedudukan di bawah yang bertanggung jawab kepada
Camat
yang
mempunyai
tugas
dan
bertanggug
jawab
menyampaikan Raskin kepada Rumh Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). b. Operasional Variabel
Operasional Variabel implementasi Kebijakan dapat dijabarkan melalui bagaimana jaminan kondisi eksternal tidk menimbulkan masalah, tersedia sumber daya memadai (sumber daya manusia dan waktu),sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada,
kebijakan yang diimplementasikan
didasari hubungan kausal yanag handal,seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi apakah hubungan saling kebergantungan kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, melakukan komunikasi menjalin koordinasi yang sempurna, kordinasi dengan
pihka-pihak yang memiliki wewenang, dan
kekuasaan yang dapat menuntut kepatuhan yang sempurna.
17
c. Parameter konsep Penelitian Implmentasi kebijakan dana raskin akan diterima dengan baik sebagai proses pelayanan pemerintah terhadap program kebijakan dana Raskin jika pengambil keputusan memiliki: Respek pada anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah; Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. (Wahab. 2001:10 ) Adapun indikator dan pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 Tabel Parameter Konsep Penelitian
Aspek Kajian
Implementasi Kebijakan Riant Nugroho; (2009:92)
Dimensi
1) 2)
3)
4) 5) 6) 7) 8)
Parameter
Kondisi eksternal sumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan sumber yang tersedia hubungan kausalitas Pemahaman yang mendalam Tugas-tugas diperinci Komunikasi dan koordinasi memiliki wewenang dan
1) jaminan kondisi eksternal tidk menimbulkan masalah, 2) tersedia sumber daya memadai (sumber daya manusia dan waktu), 3) sumber - sumber yang diperlukan benar-benar ada, 4) kebijakan yang diimplementasikan didasari hubungan kausal yanag handal, 5) seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, 6)apakah hubungan saling
18
kekuasaan
kebergantungan kecil, 7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 8) tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, 9) komunikasi 10) koordinasi sempurna,
yang
11) pihka-pihak memiliki wewenang,
yang
12) kekuasaan yang dapat menuntut kepatuhan yang sempurna,
1.8. Metode Penelitian Dan teknik Pemilihan Informan Penelitian
ini
menggunakan
metode
penelitian
kualitatif
dengan
pendekatan deskriptip analisis. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran kelompok atau interaksi tertentu. Pada umumnya paradigma ini merupakan suatu proses investigasi di mana peneliti secara bertahap berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengkelompokkan obyek studi. ( John W. Creswell, 2003: 155.)
Melalui metode kualitatif maka peneliti dapat
mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihatnya, peneliti dapat merasakan apa yang mereka alami dalam pergulatan masyarakat mereka sehari-hari, dan
19
peneliti dapat mempelajari kelompok dan pengalaman yang mungkin belum kita ketahui sama sekali (Robert Bogdan & Steven J Taylor:1992: 22.) Karakteristik penelitian kualitatif terdiri dari: (1) latar alamiah, (2) manusia sebagai alat (instrument), (3) metode kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) penyusunan teori dari bawah (grounded theory), (6) deskriptif, (7) lebih mementingkan proses dari pada hasil, 8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) desain bersifat sementara, (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.( Moleong:2004: 8-13) Syarat utama studi Kualitatif adalah peneliti itu sendiri harus hidup diantara obyek dan subyek yang ditelitinya agar dapat hidup terintegrasi dengan narasumber yang ditelitinya. Keberadaan
peneliti dibutuhkan agar dapat
merasakan dan mengiterpretasikan hasil pengamatannya karena peneliti terlibat langsung melakukan pengamatan, wawancara dan merekam seluruh kejadian. Maka instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti sendiri teknik pengumpulaan data dilakukan secra trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatip lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. (Sugiyono:2005:1) Dengan melakukan wawancara, pengamatan langsung dan merekam kejadian tentang analisis implementasi kebijakan pembagian dana raskin di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
20
a. Teknik Pemilihan Informan Informan adalah orang yang memberikan informasi terhadap pengumpulan data sesuai dengan judl penulis didalam obyek penelitian adapun yang dijadikan informan adalah : Informan kunci 1. Camat Larangan 2. Orang menerima raskin Informan tambahan adalah: 1. Kelurahan 2. Secertaris Lurah 3. Pegawai di Kecamatan Larangan 4. Pegawai Kelurahan b. Teknik Pengumpulan Data Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah: 1) Mengumpulkan Data Penelitian Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan: a) Dokumen-dokumen .; b) rekaman arsip c) wawancara.
d) pengamatan
langsung ( berperan serta) e) Observasi partisipan; f) Perangkat perangkat fisik g) pembuatan catatan lapangan. 2) Mengolah Data Penelitian Setelah data penelitian terkumpul, data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik diskriptif analisis . 3). Menyimpulkan Hasil Penelitian
21
Metode yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian adalah dengan mencari tema yang tercermin dari perilaku para aktornya. Tema diperoleh setelah melakukan analisis data komponensial. Tema dapat diketahui dengan cara mencari kesamaan-kesamaan antara dimensi kontras yang dipilih. 4) Menulis Laporan Penelitian Laporan penelitian dibuat berdasarkan pada daftar temuan yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Setelah berbagai analisis dilakukan, maka dibuat laporan penelitian. c. Teknik Pengujian Keabsahan Data Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu: credibility atau derajat kepercayaan,
transferability
atau
keteralihan,
dependability
atau
kebergantungan dan confirmability atau kepastian. (Moleong : 324 – 332) a. Kredibilitas (derajat kepercayaan) merupakan pengukur kebenaran atas data penelitian yang berasal dari nara sumber, dan untuk mencapai hal tersebut, maka penelitian dilakukan dengan: 1.
Triangulasi, artinya mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang berasal dari sumber lain, hasil dari serangkaian data di cek ulang kebenarannya kepada nara sumber yang dianggap kompeten (memenuhi syarat).
22
2.
Pembicaraan dengan kolega, hal ini dilakukan peneliti dengan membahas catatan lapangan dengan kolega atau teman yang dianggap memiliki kreadibilitas di bidang penelitian.
3.
Penggunaan bahan referensi, cara ini dilakukan dengan menambah jumlah bahan baik yang tercatat ataupun lisan.
b. Dependabilitas (kebergantungan) Dependabilitas atau yang dikenal istilah lain dengan sebutan reliabilitas merupakan suatu sifat dari konsistensi penelitian jika dilakukan peneliti ulang yang sama oleh peneliti lain, maka dengan defendabilitas menguji apakah refleksi penelitian ini benar-benar akan menghasilkan penelitian yang teruji kebenarannya. c. Konfirmabilitas (kepastian) Hal ini berhubungan dengan sifat objektifitas dari hasil penelitian, yaitu jika hasil penelitian dapat di konfirmasi oleh peneliti yang lain, hal ini dianggap perlu karena penelitian dalam wilayah implementasi kebijakan pembagian dana raskin
merupakan suatu disiplin ilmu sosial yang senantiasa
mengalami suatu perubahan, sehingga untuk menjaga kebenaran dan objektifitas hasil penelitian maka dilakukan dengan cara “audit trial”, kegiatan penelitian dilakukan dengan menyediakan : c.1. Catatan lapangan sebagai hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang telah diolah dalam bentuk data mentah. c.2. Rangkuman, susunan, tafsiran, serta deskripsi yang lebih sistematis atas data tersebut serta analisis data.
23
c.3. Melaporkan seluruh hasil proses berjalannya penelitian dimulai dari sejak pra survai, penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, sampai dengan pengolahan data mentah data konkrit sebagai langkah terakhir penelitian. d. Transferabilitas (keteralihan) Istilah ini dikenal pula dengan validitas eksternal hasil penelitian, sehingga hasil penelitian ini dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam konteks dan situasi lain, sehingga dalam hal ini transferabilitas lebih merupakan penafsiran atas suatu kemungkinan, sehingga peneliti sendiri tidak dapat menjamin validitas eksternal ini, sehingga langkah yang paling efektif adalah dengan cara memakai hasil penelitian ini perlu mengadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masing-masing. Pembuatan penyusunan deskripsi selalu memperhatikan gagasan informan dan memperhatikan aspek setting sosial yang terjadi dan waktu yang menjadi latar kejadian. Dengan demikian transperabilitas dalam penelitian kualitatif mengandung elemen-elemen esensial yang meliputi ide / gagasan, setting dan peristiwa-peristiwa dominan yang menjadi latar dari munculnya gagasan. d. Teknik Analisis data Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang muncul dalam kualitatif adalah kata-kata yang di kumpulkan melalui berbagai macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen dll), dan diproses sebelum digunakan melalui pencatatan. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur
24
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Iskandar, 2004:.281-285). 1. Reduksi data; diartikan sebagai penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai macam cara: melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. 2. Penyajian data; sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah teks naratif, namun ada penyajian data yang lebih baik yang meliputi penyajian-penyajian berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah diraih, sehingga seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis. 3. Menarik kesimpulan; dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu melintas dalam pikiran penganalisis
25
selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Maknamakna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. Alur kegiatan analisis data ini dilakukan berulang-ulang dengan memperbandingkan kelompok yang diteliti agar diperoleh teori substantif dan bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data temuan apa adanya. Dapat pula dikembangkan menjadi teori formal atau proporsional, yakni jika data temuan dikembangkan menjadi proposisi-proposisi sehingga kesimpulannya lebih luas dari sekedar data lapangan. Temuan yang bersifat deskriptif kemudian didiskusikan dengan nara sumber lain sebagai upaya mencari validasi temuan. Temuan yang bersifat proporsional kemudian dipertentangkan dengan kajian teori yang terkait agar diperoleh
pendalaman
lebih
lanjut.
Hasil
analisis
data
selanjutnya
dideskripsikan dan diinterpretasikan. 1.9. Lokasi Dan Waktu Penelitian Lokasi (Obyek) penelitian dilakukan di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
Dengan mempertimbangkan alasan
alasan sebagai berikut; 1. Adanya masalah yang harus dicari jalan keluarnya. 2. Adanya data yang diteliti berkaitan dengan masalah penelitian. 3. Lokasi yang dapat terjangkau oleh penulis dalam melaksanakan penelitian Dalam penelitian ilmiah seperti ini kita jangan mengakui sebagai karyawan tetap, sebagai orang luar/sebagai peneliti umum.
26
Lamanya penelitian selama 4
bulan terhitung mulai dari
Bulan
Februari 2013 sampai Juni 2013, dengan perincian kegiatan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini : Tabel 2 Rencana Jadwal Penelitian
No.
Jenis Kegiatan
Tahun 2013 Februari Maret 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
Tahap Persiapan a. Penelaahan kepustakaan b.Survey secara Informal c. Penyusunan Proposal dan Bimbingan Proposal d.Seminar Proposal
2.
Tahap Pelaksanaan a. Pengumpulan data dan analisa data c. Bimbingan Skripsi
3.
Tahap Penyusunan dan laporan hasil penelitian
4.
a. Seminar Draft b. Sidang Skripsi
April Mei Juni 1 2 3 4 1 2 3 4
27
