BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak dari rakyatnya juga harus berdasarkan pada Undang-Undang.
Hal ini dengan tegas dinyatakan
dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dewasa ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan sangat bergantung pada penerimaan
dalam
negeri
yang
bersumber
dari
pajak.
Untuk
mengumpulkan uang dari sektor pajak yang setiap tahun semakin meningkat jumlahnya tersebut tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dengan didukung oleh aparatur perpajakan yang tangguh serta sistem administrasi
1
perpajakan yang memadai disamping juga adanya piranti hukum yang memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 maka sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak yang secara umum mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu dari “official assessment system” berubah menjadi “self assessment system”. Dengan self assessment system maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, melaporkan
membayar atau
menyetor sendiri
dan
sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-
Undang perpajakan. Sedangkan aparatur perpajakan (fiskus) sesuai tugas dan
kewenangannya
mempunyai
kewajiban
untuk
memberikan
pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Keunggulan dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan pajak. Dalam mekanisme witholding tax, pajak dipotong atau dipungut ketika penghasilan diterima oleh subjek pajak.
Kontribusi penerimaan pajak dari mekanisme pemotongan dan pemungutan terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan,
2
mencapai kisaran 50% dari penerimaan PPh secara keseluruhan. Penerimaan tersebut dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh, Pasal 23 PPh Pasal 26 dan penerimaan PPh Final.
Pelaksanaannya mekanisme witholding tax system, melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yang terutang disebut sebagai pemotong pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk dan diberi kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak disebut sebagai pemungut pajak. Pemotong dan pemungut pajak termasuk sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa: Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemotong dan pemungut pajak diberi tanggung jawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi Subjek pajak pemotongan dan pemungutan pajak adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh. Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme witholding tax system, diberikan oleh Undang-Undang kepada pemotong dan pemungut pajak sehingga terdapat sanksi sanksi perpajakan apabila terdapat ketidak patuhan atau
3
penyalahgunaan dalam menjalankan kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak.
Dalam sistem perpajakan self assessment system, pemotong dan pemungut pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong dan memungut, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Mengingat fungsi yang strategis dari PPh pemotongan dan pemungutan ini maka diperlukan penguasaan yang cukup oleh para aparat perpajakan agar bisa melaksanakan tugas dalam melakukan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak terkait dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.
PT X merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memotong dan memungut pajak, namun dari awal berdirinya sampai dengan tahun 2013, PT X tidak melaksanakan kewajiban memotong dan memungut pajaknya kecuali pajak penghasilan pasal 21. Adanya ketidak patuhan oleh PT X ini dapat dikenai sanksi sanksi perpajakan mengingat tegasnya pelaksanaan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka pokok permasalahan yang diajukan adalah “Bagaimana Penghitungan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan pada PT X Tahun 2013”.
4
1.2
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghitungan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pada PT X tahun 2013.
1.3
Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan teoritis : a) Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi penulis sendiri serta bagi peneliti berikutnya agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian pada bidang ilmu yang sama. b) Penelitaian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis yaitu menjadi informasi secara ilmiah dalam memenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan yang sesuai dengan Undang-Undang .
2) Kegunaan Praktis a) Bagi PT X, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. b) Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan
teori-teori
5
yang
pernah
diperoleh
dalam
perkuliahan
khususnya
perpajakan
ke
dalam
praktek
sesungguhnya.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penyajian laporan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penulisan laporan ini, sehingga dapat terlihat hubungan yang sistematis antara bab satu dengan bab-bab berikutnya. Secara garis besar, sistematika penyajian tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing mengandung pembahasan dengan rincian sebagai berikut Bab I Pendahuluan Penyajian pada tugas akhir ini dimulai pada bab I yang berisi latar belakang masalah yang akan diambil dan permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian ini, sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian serta hasil penelitian
terutama yang berhubungan
dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan mengenai cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari lokasi
6
penelitian,
objek
penelitian,
identifikasi
variabel,
definisi
operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang berupa penghitungan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pada PT X tahun 2013 sesuai dengan teknik analisis data yang telah ditentukan sebelumnya. Bab V Simpulan dan Saran Bab ini berisikan tentang simpulan yang diambil dari hasil pembahasan permasalahan serta saran yang ditunjukan kepada perusahaan sebagai alternatif untuk pemecahan masalah dalam perusahaan dan untuk
para penelitian berikutnya
mengambil permasalahan yang sama.
7
apabila
