1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan kepada kebenaran dan keadilan guna melindungi kepentingan dari setiap manusia. Setiap perbuatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yaitu perundangundangan yang berlaku maka untuk menegakan hukum pemerintah harus mendasar dari peraturan hukum. Untuk mencapai tujuan dari hukum yaitu membagi hak dan kewenangan antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.1 Manusia adalah mahluk sosial yang dalam melakukan sesuatu memerlukan orang lain, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhanya. Setiap manusia membutuhkan orang lain dalam berinteraksi oleh karenanya dalam bermasyarakat setiap manusia berinteraksi melakukan perbuatan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban dinamakan dengan hubungan hukum. Hubungan hukum ini terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dengan individu itu sendiri, ikatan itu tercermin di
1
hlm 71.
Soedikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
2
dalam hak dan kewajiban.2 Cicero seorang pakar filsafat hukum romawi dan juga seorang senator romawi termasyur melukiskan ketidak terpisahan hukum dan masyarakat melalui perkataan dalilnya yang terkenal yakni “ubi societas ibi ius” yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.3 Perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasar anggapan bahwa subyek hukum yang melakukan memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.4 Perbuatan hukum dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja contohnya pembuatan surat wasiat sedangkan perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak contohnya perjanjian pinjam meminjam, hutang piutang dan lainnya. Dalam melakukan perbuatan hukum setiap orang menghendaki adanya suatu kepastian terhadap perbuatan yang dilakukannya agar ketika timbul sengketa kemudian hari terhadap perbuatan tersebut dapat diselesaikan. Salah satu peraturan hukum yang digunakan sebagai alat bukti dalam hubungan hukum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai peran notaris dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang timbul di masyarakat guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kebutuhan
2
Soedikno Mertokusumo,Op.Cit, hlm 40. A Ridwan Halim, 2007, Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3. 4 Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 5. 3
3
masyarakat terhadap kepastian hukum yang diingini masyarakat untuk menjamin peristiwa yang dialaminya agar tidak timbul sengketa pada kemudian hari. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang membuat akta otentik. Akta yang dibuatkan oleh notaris menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, akta yang dibuat oleh notaris bermanfaat untuk menolong masyarakat sebagai alat pembuktian tertulis. Lembaga notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka.5 Notaris dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum mengemban amanat yang berasal dari dua sumber yaitu membuat akta otentik dalam hal adanya permintaan dari masyarakat sebagai klien untuk membuat alat bukti bagi perbuatan yang mereka lakukan serta membuat akta otentik sebagai perintah atau amanat dari undang-undang. Kedua kemungkinan tersebut mewajibkan notaris untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta otentik seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik memberi kepastian hukum terhadap suatu perbuatan menerangkan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diharapkan dapat menghindari timbulnya sengketa walaupun sengketa tidak dapat terhindarkan namun dalam proses penyelesaian sengketa maka alat bukti tertulis otentik merupakan alat bukti terkuat dan sempurna yang tidak perlu untuk 5
Chairunnisa Said Selenggang, 2008, Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia, Jakarta, hlm 1.
4
dibuktikan kembali sehingga dapat memberikan suatu kepastian terhadap perbuatan hukum. Dengan dibuatnya alat bukti tertulis berupa akta otentik maka akan jelas diatur mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan hukum serta diharapkan dapat memperkecil terjadinya sengketa hukum antara para subjek hukum dalam hubungan hukum.6 Salah satu perbuatan yang memerlukan kepastian adalah penarikan undian berhadiah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang undian berhadiah mengharuskan setiap penarikan undian berhadiah harus telah mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum dilangsungkan guna memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelengaraan Undian mengharuskan penarikan undian berhadiah dibuat dengan alat bukti tertulis yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan guna memberi kepastian terhadap suatu peristiwa penarikan undian berhadiah dan dibuat oleh pejabat umum yaitu notaris. Undian berhadiah merupakan salah satu bagian dari strategi pemasaran dari perusahaan/badan hukum yang memiliki kepentingan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan yaitu dapat menarik minat konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yaitu dengan memasarkan penjualan (sales promotion). Marketing penjualan adalah cara memasarkan yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui kupon yang diperoleh dengan suatu syarat tertentu yang dikaitkan dengan pemasaran barang/jasa tertentu atau hadiah yang di dapat secara langsung. 6
Sutjipto, Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 Dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3 (November 2005), hlm 71.
5
Dalam prakteknya pemasaran penjualan dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a. konsumen seperti pengunaan kupon, sampel produk, hadiah atau bentuk hadiah; b. promosi dagang yaitu berupa bantuan peralatan atau intensif; dan c. promosi wiraniaga melalui konteks penjualan; Undian berhadiah ini juga diharapkan dapat mendorong minat peserta untuk berkompetisi semaksimal mungkin karena dengan adanya hadiah yang besar menjadikan persaingan lebih ketat untuk memenangkan hadiah tersebut. Saat ini perusahaan lebih memilih dengan cara pemasaran konsumen yaitu promosi melalui undian. Undian berhadiah dinilai mampu menarik minat masyarakat untuk memilih mengunakan produk barang/jasa yang ditawarkan sehingga undian berhadiah menjadi pilihan utama dari berbagai perusahaan untuk memasarkan produknya sehingga apa yang menjadi tujuan dari pihak penyelengara undian berhadiah untuk mencapai target/ tujuan yang diinginkan. Banyaknya lembaga keuangan di Kota Yogyakarta berakibat menjadikan adanya persaingan yang ketat antara perbankan untuk memasarkan produk/jasa bidang keuangan berakibat adanya strategi-strategi yang digunakan perbankan untuk dapat menarik konsumen menjadi nasabah dari perbankan. Salah satu cara yang dianggap mampu untuk memasarkan produknya oleh perbankan adalah dengan mengadakan undian gratis berhadiah kepada nasabah yang menabung pada bank tersebut dengan beberapa kriteria tabungan. Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki banyak lembaga perbankan yang melakukan banyak pegundian berhadiah. Melihat fenomena pada bank-bank
6
yang ada di Yogyakarta maka peneliti menjadi tertarik untuk meneliti mengingat dalam prakteknya penarikan undian berhadiah memerlukan peran notaris yang sangat penting sebagai pejabat umum yang membuatkan berita acara undian berhadiah guna kepastian hukum dari penarikan undian berhadiah. Sepanjang tahun banyak perbankan yang mengunakan undian berhadiah sebagai media menarik konsumen menabung pada bank tersebut dengan memberikan kesempatan memperoleh hadiah yang cukup menarik melalui proses undian. Pemenang undian menabung/investasikan uangnya untuk memperoleh kesempatan yang lebih besar memperoleh hadiah-hadiah yang menarik yang ditawarkan oleh perbankan. Prakteknya ada kekhawatiran dari masyarakat akan adanya pembohongan publik dalam penarikan undian berhadiah. Banyaknya ditemui penarikan undian yang sifatnya palsu dan digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menipu masyarakat sehingga perlunya peran pemerintah agar tujuan dari undian berhadiah
menjadi
tepat
sasaran
dan
tidak
digunakan
sebagai
media
kejahatan/penipuan. Untuk menghindari hal tersebut dan menjamin suatu peristiwa itu dilakukan dengan benar maka peran notaris sanggat dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap undian berhadiah. Penarikan undian harusnya memberikan kepastian agar tidak ada masyarakat/pihak lainnya yang merasa dirugikan terhadap penarikan undian. Notaris haruslah memberikan konsultasi kepada penyelengara undian agar benar-benar memahami pentingnya izin undian sehingga terhadap pelaksanaan undian ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan masyarakat tidak menjadi sasaran penipuan dari undian berhadiah dan tujuan dari diadakan undian ini sendiri dapat tercapai.
7
B. RUMUSAN MASALAH. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan berita acara undian berhadiah pada perbankan di Kota Yogyakarta? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap akta berita acara undian berhadiah yang dibuat oleh notaris apabila syarat-syarat dalam pembuatannya tidak terpenuhi? C. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan pada Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, penulis menemukan adanya 2 penelitian yang mengkaji tentang undian berhadiah yaitu: “PERANAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH” dengan rumusan masalah sebagai berikut:7 1. Bagaimana kedudukan hukum berita acara penarikan undian yang dibuat notaris dalam pelaksanaan pemungutan pajak undian berhadiah? 2. bagaimana upaya notaris agar pemenang undian dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak? Tulisan tersebut mempunyai perbedaan dengan tulisan penulis, perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Syahrinah Syamsul menitik-beratkan kepada pelaksanaan pemungutan pajak undian berhadiah dan upaya notaris agar pemenang memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. 7
Syahrinah Syamsul, 2010, Peranan Notaris Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Undian Berhadiah, Thesis, Fakultas Hukum Gadjah Mada.
8
“PERANAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH DI KOTA MAKASAR” dengan rumusan masalah sebagai berikut:8 1. Apa peranan notaris dalam pelaksanaan undian berhadiah yang diselengarakan oleh Bank Rakyat Indonesia di Kota Makasar? 2. Bagaimana
bentuk
pembebanan
pajak
undian
berhadiah
yang
dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia di Kota Makasar? Tulisan tersebut juga berbeda dengan tulisan penulis, perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Asyurah menitik-beratkan kepada bentuk pembebanan pajak undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia di Kota Makasar sedangkan penulis menitik beratkan peran notaris dalam penarikan undian berhadiah dan konsekuensi hukum terhadap akta apabila syaratsyarat pembuatan akta tidak terpenuhi. D. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui peran notaris dalam pembuatan berita acara undian berhadiah pada perbankan di Kota Yogyakarta.
2.
Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap akta berita acara undian berhadiah yang dibuat oleh notaris apabila syarat-syarat pembuatannya tidak terpenuhi.
8
Muhamad Asyurah, 2010, Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Undian Berhadiah di Kota Makasar, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
9
E. MANFAAT PENELITIAN. Hasil Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang akan peneliti uraikan sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, ide bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya yaitu berkaitan mengenai penarikan undian berhadiah di Kota Yogyakarta. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan memberikan informasi yang berguna serta sebagai referensi atau bahan masukan bagi praktisi, notaris dan kalangan perbankan yang akan mengadakan penarikan undian berhadiah.
