1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah Negara hukum ketentuan ini jelas telah diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 Semua sektor yang ada dalam masyarakat selalu bersinggungan dengan aturan hukum. Tingkat keamanan, ketertiban dalam masyarakat selalu bergantung pada peraturan yang ada. Ini sejalan dengan tujuan hukum yang megedepankan kepastian, keadilan dan kemamfaatan hukum. Kota Malang salah satu tempat yang menjadi tujuan dalam dunia pendidikan, hal ini berimplikasi terhadap populasi kendaraan bermotor yang ada diKota Malang. Ketertiban yang berkaitan dengan Lalu-lintas jalan khususnya kendaraan bermotor tidak bisa terlepas dari UU No.22 Tahun2009 Tentang Lalu-lintas. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas akan memberikan Kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan tertib berLalu-lintas. Peraturan hukum memerlukan penopang lain dalam penegakannya.
yang sudah ada tentunya
selain aparat penegak hukum,
kesadaran hukum masyarakat perlu di tingkatkan untuk mendukung bekerjanya sistem hukum yang ada. Perilaku orang di Kota Malang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan pelebaran jalan (fasilitas 1
Pasal 1ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
2
jalan yang memadai), sehingga masalah yang timbul di jalan pun semakin banyak, kepadatan Lalu-lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan kecelakaan Lalu-lintas. Dengan keadaan tersebut berarti terdapat sesuatu perubahan dari kondisi sebelumnya yang tidak disertai dengan kesadaran dari pengguna jalan untuk tertib dalam berLalu-lintas, sehingga dengan adanya kondisi yang demikian, maka diperlukan perencanaan yang matang dan terarah, tujuan yang diinginkan oleh masyarakat luas dapat tercapai. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah dalam pengembangan industri dan teknologi prasarana Lalu-lintas dan angkutan jalan seperti yang tertuang dalam pasal 222 ayat 1 Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan “pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu-lintas dan angkutan umum”.2 Oleh karena itu di butuhkan jalan yang memadai dalam bentuk apapun terbuka untuk Lalu-lintas, sebagai sarana dan prasarana perhubungan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan Lalu-lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban Lalu-lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran atau bebas dari kejadian kecelakaan Lalu-lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur Lalu-
2
Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan,2010,Sinar Grafika, jakarta
3
lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berLalu-lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan Lalulintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa, sehingga kecelakaan kususnya tabrak lari di Kota Malang meningkat. Data mengenai jumlah kecelakaan Lalu-lintas Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Safari, S.H NRP 65020050 Penyidik laka lantas polresata Malang jumlah kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari mengalami peningkatan hal itu terbukti dengan data jumlah kecelakaan Lalu-lintas Tabrak Lari selama tahun 2010 sebayak 29 kejadian Kecelakaan Lalu-lintas Tabrak Lari, dan pada Tahun 2011 di bulan Januari sebanyak 6 kejadian, bulan februari 6 kejadian, bulan Maret 13 kejadian dan bulan April sebanyak 5, mei sebanyak 4 kejadian, dan juni 2011 Kecelakaan Lalu-lintas Tabrak Lari, jadi selama tahun 2011 mulai dari bulan januari sampai dengan bulan juni 2011 sebanyak 39 kejadian kecelakaan Lalu-lintas Tabrak Lari. Salah satu kasus kejadian Kecelakaan Lalu-lintas Tabrak Lari pada tahun 2010 adalah kasus buruh pabrik logam elektronik dan mesin PT Guntinner Indonesia yang diduga menjadi korban laka tabrak lari. Korban bernama Arif Irdianto (25) tewas dengan luka parah di bagian kepala. Jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Sulfat, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Senin (27/12/2010). Dari identitas yang ditemukan di saku celana korban diketahui warga Dusun Kedungrejo, Desa Genitri RT 01/RW01, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Petugas juga mengamankan motor Honda Supra X N-5256-H milik korban yang berada tak jauh dari lokasi. Untuk memastikan kematian korban, Kepolisian dari Satlaka Polresta Malang melakukan olah TKP dan
4
membawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Hingga saat ini masih di selidiki penyebab kematian korban dengan menggelar olah tampat kejadian perkara, dan mengumpulkan saksi-saksi sebagai petunjuk mencari pelaku. Contoh kasus lain yaitu kecelakaan Lalu-lintas yang terjadi pada hari minggu 09 januari 2011 asal mula kejadian yaitu kendaraan pick up Nomor Polisi tidak di ketahui melaju kencang dari arah utara menuju ke selatan di jalan Sukarno Hatta. karena kurang hati–hati, dan waspada tepat di tikungan bundaran pesawat , mobil pick up bertabrakan dengan sepeda motor No Polisi N 2691 TU yang melaju dari arah barat menuju ke timur, korban yang merupakan pengendara sepeda motor atas nama Eka Ratna (19) luka berat di kaki kanan, yang berjalan dari arah berlawanan, korban langsung di larikan ke rumah sakit saiful anwar sedangkan pelaku melarikan diri3. Tidak semua orang menyadari bahwa tujuan pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan, Menurut Kansil, berdasarkan teori fictie hukum dimana, “setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undangundang”. Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar Undang-Undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan : "saya tidak tahu menahu adanya Undang-Undang ini"4.
3
Hasil wawancara di laka lantas Kota Malang yakni Aiptu Safari, S.H NRP 65020050 Penyidik laka lantas Kota Malang 13 April 2011 4 http://kafeilmu.co.cc/tema/contoh-hukum-menurut-prof-dr-c-s-t-kansil-s-h.html 9 Februari 2011 (Tanggal Acces)
5
Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan akan menimbulkan kerawanan dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu-lintas. Jadi hendaknya semua pengguna jalan berhati-hati serta mentaati peraturan Lalu-lintas yang ada. Namun sangat disayangkan, tidak semua orang menyadari akan bahaya kecelakaan Lalu-lintas yang dapat menimpa dirinya sandiri atau mungkin orang lain. Selain mendatangkan kerugian secara materi, kecelakaan Lalu-lintas juga mengakibatkan kerugian yang lebih besar yaitu korban jiwa. Dalam pasal 229 Undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan, kecelakaan Lalulintas digolongkan atas kecelakaan ringan, sedang, berat/cacat seumur hidup dan meninggal dunia. Karena kurang kesadaran atau tidak adanya rasa tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengalami musibah kecelakaan karena alasan tertentu tidak jarang meninggalkan korban kecelakaan Lalu-lintas begitu saja tanpa memberikan pertolongan atau melaporkannya kepada petugas Kepolisian (tabrak lari). Dalam pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan yang berbunyi “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”. Sedangkan dalam ketentuan pasal 235 ayat (1) ) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengatur “jika orang meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu-lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan Angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya
6
pemakaman dengan tidak mengugurkan tuntutan perkara pidana”.5 Sehingga sangat di butuhkan peranan Polisi Lalu-lintas sebagai pengatur jalan dan penegak hukum terutama dalam penanganan korban Lalu-lintas lintas khususnya tabrak lari untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban. Peristiwa yang terjadi pada prakteknya sangatlah bertolak belakang dengan peraturan yang ada sehingga dapat merugikan korban kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari. korban kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari kurang mendapatkan hak mereka menurut hukum dan harus menanggung sendiri akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut. Tidak jarang kecelakaan yang pada akhirnya menjadi tabrak lari, sehingga penyelesaian kasus kecelakaan itu kadang menemui jalan buntu, dalam arti proses penuntutannya pun akan mengambang karena tersangka tidak dapat tertangkap/ melarikan diri dan korban kecelakaan harus menanggung akibatnya sendiri karena tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak tersangka. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemenuhan hak korban tabrak lari dan peran Polisi Republik Indonesai (POLRI) Satuan Lalu-lintas (satlantas) dalam menangani kasus tersebut serta dasar-dasar hukum yang dapat menjerat para pelanggar dan pelaku tindak pidana Lalu-lintas. Dengan demikian penulis mengambil judul : “Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Satuan Lalu-lintas dalam Pemenuhan Hak Korban Kecelakaan Lalu-lintas Tabrak Lari” (studi di Satuan Lalu-lintas Kota Malang) 5
Op.cit hal 138-139
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut : 1. Bagaimana penanganan POLRI (satlantas) terhadap kasus kecelakaan Lalulintas tabrak lari di wilayah hukum Kota Malang terkait dengan pemenuhan hak korban ? 2. Apa menjadi kendala POLRI (satlantas) dalam melakukan penanganan kasus kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari di wilayah hukum Kota Malang dalam pemenuhan hak korban ? C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini penulis terkandung maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Malang. 2. Tujuan subjektif a. Untuk memperoleh data dan keterangan secara jelas mengenai penanganan POLRI dalam pemenuhan hak kecelakaan Lalu-lintas tabrak lagi di wilayah hukum satlantas Kota Malang. b. Untuk memperoleh dan mengetahui mengenal kendala yang dihadapi POLRI dalam menemukan tersangka kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari
8
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut 1. Manfaat secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis para pembaca, terutama kepada mahasiswa Universitas NJByah Malang, sehingga penelitian ini bisa menambah wawasan teori-teori, konsep dan aplikasinya dalam penanganan kecelakaan Lalu-lintas. 2. Manfaat secara praktis Secara sosial penelitian ini dapat dijadikan sebagai tuntunan bagi masyarakat, aparat Kepolisian laka polresta Malang, sehingga tidak menambah peristiwa kecelakaan tabrak lari, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban, serta diharapkan para pembaca dapat merubah sikap negatif menjadi positif sesuai dengan normanorma yang ada, memiliki sikap hati-hati, bijaksana dan arif dalam menghadapi perilaku para pengguna jalan yang berbeda-beda dijalan. Disamping itu seringan apapun kecelakaan Lalu-lintas dijalan pasti memerlukan proses dan biaya yang tinggi, serta dapat berakibat fatal bagi diri sendiri dan orang lain. E. Metode Penelitian Untuk membahas permasalahan yang akan dikemukakan penulis di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :
9
1. Pendekatan Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis soiologis yang artinya, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas) serta penerapannya di lapangan atau lebih tepatnya lagi penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau terhadap indikasi hukum6. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena penulisan hukum sesuai dengan judulnya yakni “tinjauan yuridis sosiologis peran POLRI dalam pemenuhan hak korban kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari” sehingga dalam pemenuhan hak korban tersebun penulis harus terjun langsung di lapangan guna memperoleh data yang di di butuhkan. 2. Lokasi Penelitian Dalam Penelitian ini penyusun mengambil lokasi di satlantas Kota Malang, karena Satlantas Polresta Malang adalah instansi yang berwenag menangani kecelakaan Lalu-lintas di wilayah hukum Kota Malang, karena pada saat ini Kota Malang yang memiliki kendaraan bermotor semakin banyak dan sering terjadi kecelakaan. Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian kecelakaan Lalu-lintas tabrak lari di wilayah hukum satlantas Kota Malang.
6
Muslan Abdurahman, 2009 Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum hal 103, UMM Press, Malang
10
3. Sumber Data a) Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama7. b) Data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer8. Peneliti menggunakan beberapa literatur yaitu Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP), Kitap Undang-Undang Hukam Acara Perdata (KUHAP) serta peraturan perundang–undangan yang lain yang berhubungan dengan judul penelitian. c) Data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus,ensiklopedia,indeks komulatif.9 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk
memperoleh
data–data
yang
diperlukan
berkaitan
dengan
permasalahan yang dikaji maka teknik pengambilan data yang di lakukan adalah:
7
Ibid hal 112 Ibid 127 9 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,2001 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat hal 57, Rajawali Pers,jakarta 8
11
a) Data Primer Jenis data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu: Wawancara (interview) ialah merupakan suatu proses interaksi dan komonikasi10. Disini peneliti melakukan wewenang langsung (terbuka) dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk kalimat pertanyaan yang bersifat terarah, maksudnya pertanyaan-pertanyaan diarahkan pada objek masalah yang ingin dibahas, kemudian pertanyaan yang di ajukan tersebut bisa di kembangkan oleh peneliti secara langsung ketika wawancara berlangsung. diantaranya yang dapat di temui dan di mintai keterangan oleh penulis adalah 1. Ibu dian istri Korban Kecelakaan Tabrak lari yaitu korban NJB yang beramatkan di Jl. Raya Tamrin Lawang, kabupaten Malang. Yang ke 2. Ibu Nurul Muayanah Istri Korban kecelakaan tabrak lari, yang beralamatkan di desa kandal payak kecamatan Pakis Aji Kabupaten Malang dan yang ke 3. Bpak Nrsn asal lumajang yang merupakan Saksi Korban dan Bapak dari korban kecelakaanLLalu-lintas tabrak lari. b) Data Sekunder 1. Studi kepustakaan, yakni dengan cara penelusuran kepustakaan atau studi pustaka di perpustakaan pusat Universitas Muhammadyah Malang berupa buku-buku penunjang yang dapat mempermudah penulis dalam memperoleh refernsi 10
Ibid hal 114
12
2. Studi Dokumentasi, yakni dengan cara menganalisa Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang– undang Hukum Pidana (KUHP), Kitap Undang-Undang Hukam Acara Pidana (KUHAP), undang-undang nomor 34 tahun 1964 tentang asuransi jasa raharja, peraturan menteri keuangan nomor 36 tahun 2008 tentang besar santunan dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan, serta peraturan
perundang–undangan
yang
lain
yang
terkait
dengan
permasalahan yang terjadi dan data yang di peroleh dari pengkaji terhadap literatur, majalah, koran, serta data–data tertulis yang lain terkait dengan permasalahan yang di kaji oleh penulis. 5. Analisa Data Dari data yang telah terkumpul nantinya akan di analisa dengan pengambilan sampel. Kemudian untuk kemudian untuk mempertajam analisa dilakukan analisa data yaitu analisa mendalam mengenai pelaksaan dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan judul yang di angkat maupun data fakta yang di peroleh sehingga penulisan hukum ini terarah sesuai dengan tujuan studi analisis yang dimaksud dan analisis data. Dan analisis juga Menggunakan analisis kualitatif, dimana analisis ini mementingkan adanya Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis.
13
F. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, maka penulis akan membuat rencana sistematika penulis akan membuat membuat rencana sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat ditelusuri serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum selaian itu pula untuk mempermudah dalam penulisan sehingga dapat sistematis serta terstruktur. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bab Ibertitel “pendahuluan” yang didalamnya terbagi dalam 6 (enam) sub bab yaitu Latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dimana kesemuanya adalah rangkaian pondasi awal untuk melakukan penulisan hukum sehingga penulisan hukum pada bab I ini dapat diajukan acuan dasar penulis untuk melangkah ke bab – bab selanjutnya BAB II TINJUAUN PUSTAKA Berbeda dengan model penelitian skripsi “konvensional” sebelumnya, dalam BAB II skripsi model sekarang, memuat tinjauan pustaka, yang meliputi Tinjauan Tentang Kepolisian, Pembagian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Kepolisian, Tugas Kepolisian, Wewenang kepolisian, Tinjauan mengenai korban, Korban menurut teori, Korban menurut Undang-undang, Korban kejahatan, Hak korban, Tinjauan Tentang Lalu-lintas, Pengertian lalu-lintas, Pengertian polisi lalu-lintas, Tugas polisi Lalu-lintas, Fungsi polisi di bidang lalu-lintas, Pelanggaran lalu-
14
lintas, Tinjauan mengenai tabrak lari, Pembuktian, Sistem pembuktian, Pengertian alat bukti, Macam-macam alat bukti, Pembuktian pada kecelakaan lalu-lintas. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Isi bab III penulisan sekripsi ini adalah pemaparan data hasil penelitian sekaligus pembahasan permasalahan yang menjadi fokus kajian / hasil analisa penulis. Dalam bab ini, penulis menuangkan data – data hasil penelitian yang kemudian berusaha menganalisa data, yang didukung oleh sumber rujukan teoritis/ normatif yang telah penulis paparan dalam bab sebelumnya serta bagian – bagiannya disesuaikan dengan dengan permasalah BAB IV PENUTUP Bab IV adalah bab terakhir yang biasanya bertitel penutup ada 2 (dua) bab dalam penutup ini, yaitu kesimpulan dan saran – saran. Apa yang disimpulakan oleh penulis, pada dasarnya adalah hasil analisa di bab III. Kesimpulan harus sesuai dengan permasalahannya sebab kesimpulan ini dapat disebut sebagai “Ringkasan Jawaban” atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bab II dan dibahas dalam bab III. Selain kesimpulan inti dimungkinkan penulis dapat menambah kesimpulan lain. Tentu saja bila hal tersebut dipandang penting. Kemudian dari kesimpulan–kesimpulan tersebut di mungkinkan pula timbul hal-hal yang perlu disarankan, sebagai rekomendasi terhadap pihak – pihak yang berkepentingan.
