BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesiamerupakan Negara hukum. Menurut Austin, hukum terdiri dari perintah-perintah dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh penguasa dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. 1Jadi secara umum hukum merupakan peraturan yang bersifat tertulis dan tidak tertulis yang didalamnya berisikan sanksi yang mengikat apabila dilanggar. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1. Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis terakan dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ini ada dua macam jalan: a. Kodifikasi, ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sbuah kitab secara sistematis dan teratur. b. Tidak dikodifikasi, ialah sebagai undang-undang saja. 2. Tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.2 Berdasarkan kepentingan yang diatur, ada dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat.Hukum publik merupakan hukum yang berkaitan dengan fungsi Negara sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu.3
1
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, h.6. R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, h. 18. 3 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h.211. 2
Dalam hal pelaksanaan fungsi Negara atau Negara dalam keadaan bergerak dikenal dengan hukum Administrasi Negara.Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga Negara dan pemerintahnya yang mejadi sebab sampai Negara itu berfungsi.4 Dalam perspektif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan.Diantara jabatanjabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah.5Pada umumnya suatu Negara memiliki wilayah luas dan warga Negara besar jumlahnya, sehingga tidak mungkin dapat dijangkau pengawasaanya oleh pemimpin Negara secara langsung.Keadaan itu memerlukan pembagian wilayah Negara dalam beberapa daerah.Dari daerah-daerah itu pun juga mungkin masih perlu pembagian yang lebih kecil. Dengan demikian akan terlihat adanya pembagian horizontal dan vertical. Setiap daerah akan dipimpin oleh seorang yang bertugas atas nama pimpinan Negara. Pimpinan Negara biasanya disebut ”pemerintah pusat”, sedangkan pimpinan daerah dinamakan “pemerintah daerah”.Tugas pemerintah daerah dikerjakan atas pemberian tugas dan atau perintah dari pemerintah pusat.Dalam pembagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan sebagai suatu pemerintahan.Hal itu dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban petugas dalam melaksanakan tugasnnya.Adapun pemberian tugas itu menurut Prof. Soediman terdiri dari hal-hal berikut. 1) Sistem Pelaksanaan Pemerintah Sentralisasi Pemerintah pusat memberi perintah dan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan.Setiap saat pemerintahaan pusat dapat di ikut campur tangan terhadap sesuatu yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
4 5
R. Abdoel Djamali, op.cit, h.98. Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, h. 72.
2) Sistem Pelaksanaan Pemerintah Dekonsentrasi Pemerintah daerah diberi kebebasaan yang agak luas untuk berinisiatif dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan daerahnya.Akan tetapi, dalam keadaan tertentu atau sewaktu-waktu, pemerintah pusat ikut campur tangan dan melakukan pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah daerah terhadap kepentingan Negara. 3) Sistem Pelaksanaan Pemerintah Desentralisasi Pemerintah pusat memberikan kebebasan luas kepada pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menyelengarakan kebutuhan daerahnya.Dalam urusan yang berkenaan dengan kepentingan Negara untuk mencapai tujuannya, pemberian kebebasan mengurus sendiri daerahnya tergantung kepada pemerintah pusat.Hal itu disebabkan pengawasan masih dilakukan oleh pemerintah pusat dengan prevensi, yaitu dikehendaki pengesaahan lebih dahulu oleh pemerintah pusat terhadap peraturan yang dibuat pemerintah daerah.Hal itu dilakukan sebelum mempunyai kekuatan yang berlaku didaerah sebagai peraturan.Pengawasaan itu pun dilakukan dengan represi.Artinya pemerintah dapat menyatakan pembatalan berlakunya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.Sistem pemerintah desentralisasi ini dapat berupa desentralisasi territorial kalau pengaturan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.Dapat juga berupa desentralisasi fungsional kalau penyerahan pemerintah itu hanya terhadap kepentingan tertentu, seperti pengurus irigasi, pembangunan daerah dan sebagainya.6 Salah satu contoh pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi yaitu Peraturan Walikota denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
6
R. Abdoel Djamali, op.cit, h. 91.
Peraturan Waralaba diatur dalam PeraturanWalikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemyelenggaraan Waralaba.Pada Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian waralaba sebagai berikut “Hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan dan badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain”. Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha usaha penjualan barang secara retail kepada masyarakat luas, begitu populernya kegiatan usaha ini, sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha bisnis waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Isaac Singer seorang pencipta mesin jahit merek Singer pada tahun 1851 di Amerika Serikat. Pelopor bisnis waralaba terkenal di amerika serikat antara lain.7 1. 2. 3. 4. 5. 6.
The Coca-Cola Corporation di bidang minuman Mc Donald’s Corporation di bidang makanan General Motor Corporation di bidang otomotif Hilton Hotel di bidang perhotelan Computer Center Inc. di bidang computer Jony King di bidang pelayanan kebersihan.
Dewasa ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai usaha pun di lakoni guna memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut. Seperti halnya usaha waralaba yang berkembang pesat di kota-kota besar di seluruh Indonesia, salah satu kota besar di Indonesia yang merupakan destinasi tujuan pariwisata dan wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga hal tersebut menyebabkan bisnis waralaba berkembang pesat di kota Denpasar. Peraturan Walikota ini terbentuk untuk meningkatkan kesempatan usaha dan keikutsertaan masyarakat luas dalam usaha waralaba perlu adanya peran serta pengusaha kecil dan menengah baik sebagai pemberi waralaba, penerima waralaba maupun sebagai pemasok 7
Abdulkadir Muhamad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 335.
barang dan jasa.Dalam usaha pembinaan dan pengembangan waralaba, berdasarkan klausula menimbang pada Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Waralaba. Dinyatakan bahwa, peraturan tentang penyelenggaraan Waralaba di kota denpasar perlu mendapat perhatian, khususnya menyangkut usaha mewujudkan normanorma keadilan dalam memperkuat iklim usaha sehingga dapat member keuntungan tanpa adanya tekanan terhadap usaha waralaba. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 juga ditunjukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) peraturan Mentri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan Waralaba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 mei 2015 yang bertempat di Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal, dengan Bapak A.A Ngurah Bawa Nendra, SH.,M.Si selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan, dalam kenyataannya walaupun Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba telah disahkan, masih terdapat 28 Pelanggaran usaha Waralaba yang terjadi di Kota Denpasar. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut salah satunya seperti : Usaha waralaba yang izin usahanya sudah habis masa berlakunya tetapi tetap melakukan pengoprasian usaha. Seiring perkembangan bisnis waralaba, dan semakin banyaknya pelanggaran terhadap izin waralaba di Kota Denpasar, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut diatas, oleh sebab itu penulis mengambil judul“Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralaba” dalam skripsi ini.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dibatasi beberapa permasalahan pokok dalam bahasan usulan penelitian ini. Adapun permasalahannya tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba? 2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba?
1.3.Ruang Lingkup Masalah Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, untuk itu perlu adanya pembatasan dalam ruang lingkup masalah sehingga pembahasan dalam tulisan ini bisa terfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Adapun pembatasan dalam ruang lingkup masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu: 1. Pembahasan pertama difokuskan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 2. Pembahasan kedua difokuskan terhadap yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
1.4.Tujuan Penelitian Tujuan penelitian terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut antara lain: A. Tujuan Umum
Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba B. Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba. 1.5.Manfaat Penulisan A. Manfaat Teoritis Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum khususnya hukum Administrasi Negara di bidang perizinan mengenai waralaba. B. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran serta solusi kongkrit bagi para lembaga penegak hukum terutama di bagian Administrasi Negara dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
1.6.LandasanTeoritis Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, serta untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada. Berikut penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut : A. Teori kewenangan.
Berdasarkan Pasal 18 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa“Negara Kesatuan Republik Indonesiadibagi atas daerah-daerah provinsitersebut dibagi dalam beberapa kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalamUndangUndang”. Dengan demikian pemerintahan daerah yang dibentuksebagai adanya kekuasaan langsung dari pemerintah pusat merupakan bagianyang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah pusat. Sistem pemerintah daerahdi Indonesia dalam penjelasan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125) dinyatakan bahwa, Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuanyang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuandalam Pemerintah Otonomi Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal I ayat (8)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan asasdesentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Mengenai kewenangan daerah yang diatur dalamPasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan dibidang : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Politikluar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional Agama
Dalam menjalankan kewenangan daerah tersebut secara tertib, makadibutuhkan suatu teknik untuk menjaga ketertiban tersebut yang berkaitandengan kegiatan atau keadaan pada suatu perizinan, pengesahan, persetujuan,atau pemberian kuasa yang lain. Maka
pengawasan atau kontrol itudilaksanakan pada saat dilaporkan dan kemudian penyelidikan apakah adaorang yang bertindak tanpa memperoleh izin memang berpegangan pada peraturan.8 B. Teori Perizinan Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.9 Berdasarkan pemaparan para ahli diatas disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu :10 a. b. c. d. e.
Instrument yuridis. Peraturan perundang-undangan. Organ pemerintahan. Peristiwa konkret. Prosedur dan persyaratan.
Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makamur itu dijelmakan.Hal ini berati, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.Ini berati, persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin meruapakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.
8
Philipus M.Hadjon et al,2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet III, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.8. 9 Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, cet I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 170. 10 Ridwan HR, op.cit, h. 201
Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapai.Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan) b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan) c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu ( izin terbang, izin membobkar pada monument-monumen) d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk) e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syaratsyarat tertentu.11 Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.
Organ yang berwenang Yang dialamatkan Diktum Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat Pemeberian alasan Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan
C. Teori Efektifitas Hukum Teori efektifitas Hukum dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman. Teori ini menyebutkan bahwa hukum dapat berlaku efektif ditentukan oleh lima faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum dimasyarakat : 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; 4. Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 11
N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, Pengantar Hukum perizinan, Yuridika, Surabaya, h. 4-5
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;12 Hukum dapat berlaku efektif akan menimbulkan perubahan di dalam masyarakat dan perubahan itu dapat disebutkan sebagai perubahan sosial. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan baik yang berasal dari masyarakat itu sediri maupun berasal dari luar masyarakat tersebut.13 1.7. Hipotesis Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya sementara ataspermasalahan yang diajukan serta merupakan jawaban dari dugaan yang masihperlu dibuktikan kebenarannya dan ada kemungkinan pula dapat dipakaisebagai jawaban yang sebenarnya, berdasarkan kerangka teoritis yang telahdiuraikan, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 1. Pelaksaanan Peraturan Walikota Denpasar 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba masih belum efektif dikarenakan usiaPeraturan Wali Kota yang masih baru sehingga yang di inginkan dalam Peraturan Wali Kota itu belum sepenuhnya di capai. 2. Yang menjadi hambatan adalah kurang pemahaman masyarakat terhadap pentingnya izin sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap usaha waralaba yang melanggar izin usaha. 1.8.Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaranmateriil terhadap penelitian itu yaitu dengan cara mengadakan penelitian danpengumpulan data untuk dapat 12
Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8. (Selanjutnya disebut dengan Soerjono SoekantoII). 13 Soerjono Soekanto, 2004, Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum, Bina Aksara, Cetakan II, h.17.
menyusun suatu karangan ilmiah atau skripsisehingga betul-betul akan terarah pada tujuannya dengan melalui cara tertentudan teratur.14 A. Jenis Penelitian Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan Metode PenelitianHukum Empiris.Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian dengan mengkaji permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi di 1apangan.15Orientasi pengkajiannya menitik beratkan mengenai efektiitas pelaksanaan terhadapPeraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralabadi Kota Denpasar. B. Jenis Pendekatan Dalam penelitian ada beberapa jenis pendekatan,yaitu pendekatanperundang-undangan (thestatue approach), pendekatam kasus (case approach),pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (analiticalconceptualapproach), pendekatan fakta (fact approach), dan pendekatan perbandingan(comparatif approach).16 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahpendekatan fakta(fact approach), pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan konseptual (analitical conceptual approach).Pendekatan fakta dilakukan dengan mengkajiimplementasi dari peraturan perundang-undanganterhadap fakta yang terjadidi lapangan, pendekatan perundangundangan digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini17, dan pendekatan konseptual kenapa peraturanperaturan itu bisa terbentuk. C. Sumber Data 14
Soetrisno Hadi, 1987, Metodelogi research, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, h.49. Sunaryati Hanono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke-20, Bandung, h. 142. 9 16 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Primada Media, Jakarta, h.97. 17 Ibrahim Johnny, 2006, Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, h. 15
302
Dalam penyusunan sknpsi ini sumber data yang didapatkan denganpenelitian lapangan yang menghasilkan data primer dan penelitiankepustakaan yang menghasilkan data sekunder. a. Data Primer Data primer yang sumber datanya diperoleh dari penelitian secaralangsung dilapangan (field research) melalui Wawancara dengan informasiyang berasal dari pihak Dinas Perizinan Kota Denpasardan kantor Sat Pol PP Kota Denpasar dengan maksud memperoleh data yang berkaitan dengan PelaksanaanPeraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan (Bary Research), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.18 Mengenai data sekunder ini dapat dibagimenjadi 3 berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, yang meliputi : 1. Bahan
Hukum
Primer
yaitu
data
yang
isinya
mengikat
dan
dikeluarkanoleh Pemerintah seperti Peraturan Perundang-undangan.19 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antra lain : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 18
Rony Hanitjo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum, dan Jurimetri, Cet III, Ghalia Indonesia, Jakarta,
19
Supranto, 1991, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,h. 1.
h. 14
d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. e. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. 2. Bahan
Hukum
Sekunder
yaitu
data
yang
memberikan
pembahasanmengenai bahan hukum primer, sepertihasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berupabuku-buku dan literatur.20 3. Bahan
Hukum
Tersier
yaitu
data
yang
memberikan
petunjuk
danpenjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,seperti kamus dan ensililopedia. D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : a. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu pengumpulan datalapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan dan data yangdiperoleh itu disebut dengan data primer. Penelitian ini didukung denganwawancara (interview) yang tidak terstuktur yang akan dikembangkanselama wawancara berlangsung sehingga akan memperoleh inforrnasiyang lebih mendalam dari informan. Wawancara merupakan Salah satuteknik dalam penelitian untuk mengumpulkan data. b. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengandata sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetakmaupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturanperundang-undangan. 20
Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 155
E. Teknik pengolahan dan Analisis Data Teknik pengolahan dan analisis data dalam penulisan ini denganmengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptifanalitis yaitu dengan menggambarkan secara lengkap sebagaimana adanyatentang aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehinggadapat diperoleh suatu kebenaran dan dapat ditarik suatu kesimpulan yangpasti.
