1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental. Pada dasarnya bentuk sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum adat, tetapi karena Indonesia adalah bekas jajahan pemerintahan Belanda, maka hingga saat ini sistem hukum yang dulu diterapkan oleh Belanda pada saat pemerintahan Hindia-Belanda masih ada dan masih dipakai dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Sistem hukum Eropa Kontinental yang dipakai Indonesia berasal dari Belanda, Belanda sendiri terpengaruh sistem hukum Perancis, dan hukum Perancis berasal dari bangsa Romawi saat masa pendudukan bangsa Romawi terhadap Perancis. Hukum ini berkembang ke Italia, Jerman, Portugal, Spanyol. Lalu mulai merambah benua Eropa. Ketika bangsa-bangsa Eropa mulai mencari koloni di Asia, Afrika, dan Amerika latin. Sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi di daerah jajahannya.1 Dalam dunia kerja banyak sekali Praktisi hukum di Indonesia, seperti Hakim, Jaksa, Notaris, Advokat, Konsultan Hukum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tetapi di Indonesia belum begitu mengenal profesi paralegal, yaitu 1
Sumber : http://en.wikipedia.org/ “ sejarah sistem hukum di Indonesia “ diakses pada tanggal 20 April 2013
2
tenaga kerja lulusan Diploma-3 Hukum yang diharapkan bisa mengisi kebutuhan profesi hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam dunia hukum. Paralegal dapat disebut juga (legal assistant) adalah lulusan Diploma-3 Hukum yang diberi gelar Ahli Madya Hukum. Ahli Madya Hukum dipersiapkan untuk nantinya mampu membantu profesi hukum seperti Notaris, Pengacara, Jaksa, Hakim, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan masih banyak profesi hukum lainnya. Paralegal sendiri tidak dikenal dalam sistem Eropa Kontinental. Paralegal dikenal dalam sistem Hukum Anglo Saxon sebagai pembantu praktisi hukum seperti pengacara (advokat) dan juga menyelesaikan masalah di Lembaga Bantuan Hukum. Istilah paralegal dikenalkan bagi seseorang yang bukan advokat, tetapi dia memiliki pengetahuan di bidang hukum materiil dan hukum formil yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri didalam komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum.
1. Arti Penting Praktik Kerja Lapangan bagi Profesi Program Studi Dalam Program Diploma-3 Hukum ini, setelah mengikuti perkuliahan mengenai teori dan praktik ilmu hukum selama 5 (lima) semester, maka penulis melakukan praktik di lapangan pada semester 6 (enam). Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di bidang hukum yaitu ditempatkan pada lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun swasta. Setelah itu
3
penulis diwajibkan untuk menyusun Tugas Akhir berupa Laporan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan tempat Praktik Lapangan sebagai syarat kelulusan. Praktik Kerja lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesertaan mahasiswa secara nyata dan langsung dalam kegiatan kerja profesi pada suatu lembaga atau institusi hukum yang menyelenggarakannya. Jadi penulis langsung melihat kondisi dan mengalami sendiri proses yang terjadi dalam dunia hukum di lapangan. PKL ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan. Penulis berharap dengan kegiatan PKL ini lulusan Diploma-3 Hukum tidak hanya mengetahui teori ilmu hukum saja tetapi juga memiliki pengalaman yang nyata dalam dunia kerja yang sesungguhnya sebagai pengukur kualitas dan professionalitas lulusan Diploma-3 Hukum.
2. Persiapan dan Kesiapan Penulis Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Persiapan yang dilakukan oleh penulis pada saat akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah : a. Melakukan her-registrasi pada semester yang sedang berjalan. b. Mencantumkan mata kuliah PKL pada KRS di semester yang sedang berjalan. c. Mendaftarkan diri sebagai peserta PKL di bagian akademik. d. Bagian akademik akan menetapkan dan mengumumkan mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta PKL, yaitu :
4
1) Lulus mata kuliah yang tersedia dalam kurikulum minimum 104 SKS dengan Indeks Presentasi Komulatif (IPK) minimal 2,0 dan nilai D maksimal 20 % yang dinyatakan dalam transkrip nilai dan ditandatangani oleh bagian akademik. 2) Tidak sedang mengambil/mengikuti perkuliahan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan di kampus yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan PKL. 3) Telah melunasi biaya pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan, sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Mendaftarkan diri di Bagian Akademik (Ruang 128 Sekolah Vokasi UGM) sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan melampirkan poin 1 dan 3. e. Mengajukan proposal kepada ketua program untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Sleman. f. Mengikuti pembekalan PKL yang diselenggarakan oleh Program Studi. g. Meminta surat rekomendasi dan pengantar untuk dibawa ke Kejaksaan Negeri Sleman. h. Mengantarkan proposal serta surat pengantar untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ke Kejaksaan Negeri Sleman. i. Menunggu hasil penerimaan sebelum nantinya mulai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
5
j. Terakhir penulis mesti siap secara fisik dan mempersiapkan kepercayaan diri untuk terjun ke Praktik Kerja Lapangan. Sebelum melaksanakan PKL penulis telah dibekali teori dan contoh praktik ilmu hukum dalam perkuliahan yang nantinya diharapkan mampu untuk diterapkan dalam Praktik di Lapangan. Karena dalam menjalani PKL penulis berproses untuk melakukan pembelajaran dengan mengkaitkan teori ilmu hukum dengan dunia Praktik di Lapangan, selain itu penulis diharapkan mampu berinteraksi dengan orang-orang dalam dunia kerja untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada secara bersama-sama. Setelah melakukan persiapan dengan bekal pembelajaran maka penulis diharapkan siap untuk melaksanakan PKL. Sementara itu untuk kesiapan penulis mengusahakan untuk siap secara fisik dan psikis, agar nantinya mampu berinteraksi dengan baik di Lapangan. Karena dalam PKL permasalahan yang ada dikerjakan bersama-sama, hal ini tentu saja sangat berbeda dengan pada saat perkuliahan yang bersifat mandiri.
3. Nama dan Tempat Praktik Kerja Lapangan Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan PKL di Kejaksaan Negeri Sleman yang terletak di Jalan Parasamya No.6 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013.
6
Dalam melaksanakan PKL penulis diwajibkan membuat Laporan PKL di Kejaksaan Negeri Sleman, dan materi yang akan diangkat selain kegiatan yang dilaksanakan pada saat PKL adalah “ Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak “ sebagai perbandingan dalam teori dan Praktik di Lapangan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dalam bidang penuntutan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dalam bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
B. Tujuan Mahasiswa Diploma-3 Hukum sebelumnya diberi pembekalan mengenai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang disebut hukum materiil dan hukum formil. Dalam hukum pidana dan hukum acara pidana penulis mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dan mempelajari teori proses beracara dalam sistem hukum di Indonesia dari mulai penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht2. Dengan adanya
2
Putusan pengadilan yang inkracht adalah putusan yang sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut.
7
pembekalan penulis diharapkan mampu menerapkan teori dalam Praktik di lapangan dan mengetahui proses dan prosedur baik secara administrasi dan penanganan yang terjadi di Lapangan sebagai perbandingan teori ilmu hukum dan penerapan praktiknya. Jadi pembekalan yang diberikan ini sangat membantu penulis dalam melaksanakan PKL. Kekurangan dan perbedaan antara teori dan praktik di lapangan pasti selalu ada karena memang terkadang hal yang ada di lapangan tidak kita dapatkan dalam perkuliahan. Secara khusus tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk : 1. Mengembangkan teori ilmu hukum yang didapat dalam perkuliahan pada saat Praktik Kerja Lapangan. 2. Mengukur pengetahuan teori ilmu hukum dengan harapan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Lapangan. 3. Mengembangkan kedisiplinan dan professionalitas dalam dunia kerja.
C. Manfaat dan Status Karya Tulis 1. Manfaat Dalam PKL penulis merasakan perbedaan ketika belajar teori dan belajar praktik. Ada hal-hal tertentu yang tidak terdapat dalam perkuliahan. Saat melaksanakan PKL penulis merasakan proses, kondisi, serta teknis yang nyata dilakukan sebagai penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia. PKL juga akan meningkatkan kualitas pemahaman, professional dalam dunia kerja, kedisiplinan, kerapihan dan interaksi dengan pelaku kerja di
8
bidang hukum yang ada di lapangan. Penulis saat melaksanakan PKL mendapatkan akses dan fasilitas untuk mengetahui proses yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi. Penulis juga mengetahui bahwa dalam dunia kerja ada juga kerahasiaan yang harus dijaga dan jangan sampai terekspos keluar. Misalnya dalam tempat PKL di Kejaksaan Negeri Sleman tidak diperbolehkan untuk membawa berkas apapun keluar tempat kerja, kecuali jika memang saat diperlukan atau saat dibutuhkan. Contohnya seperti berkas perkara yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang inkracht. Dan ada hal lainnya yang juga harus dirahasiakan sebagai sikap professional dari para pekerja. Hal ini tentu saja tidak hanya ada dalam kejaksaan saja, profesi hukum lain juga harus menjaga kerahasiaan sesuai dengan bidangnya misalnya seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Status Karya Tulis Karya tulis, berbentuk deskripsi dan refleksi pengalaman dari kegiatan PKL yang telah dilaksanakan dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 ini sengaja dibuat sebagai pertanggungjawaban pada kejaksaan Negeri Sleman yang terletak di Jalan Parasamya No.6 Beran, Tridadi, Sleman. Khususnya sebagai bentuk pengukuran kualitas dan professionalisme penulis yang telah mendapatkan pelatihan di Program Diploma-3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
