1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Manusia sebagai mahluk sosial diciptakan oleh Tuhan untuk saling
berinteraksi, bermasyarakat dan saling tolong menolong dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan kelompok. Sejalan dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia, maka mulailah manusia mempelajari bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bagaimana cara dan usaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera salah satunya dengan bekerja. “Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.1 Dengan merujuk ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi warga negaranya supaya memiliki pekerjaan yang layak.“Pekerjaan adalah perbuatan atau kegiatanyang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, berdasarkan kualitas tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan”.2 Dewasa ini perkembangan kebutuhan manusia sangatlah beraneka ragam karena pengaruh era globalisasi. Sebagai salah satu Negara yang sedang 1 2
Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 390.
1
2
berkembang, Indonesia bekerja keras untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor terutama dalam bidang kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi penganguran dan dapat hidup dengan layak. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di Tanah Air Indonesia ini.3 Maka dari itu untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia harus bekerja, baik bekerja dengan membuka usaha maupun bekerja pada orang lain. “Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri”.4 Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberi pekerjaan tersebut.5 Dari hal tersebut dapat lahir suatu hubungan yang dinamakan dengan hubungan kerja. Dalam mengadakan suatu hubungan kerja tentu saja dilandasi dengan sebuah perjanjian kerja agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam hubungan kerja tersebut karena hal itu sesuai dengan ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk terciptanya keadilan social bagi 3
G. Kartasapoetra, R. G. Kartasapoetra, dan A. G. Kartasapoetra, 1992, Hukum Perburuhan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 4 H. Zainal Asikin, 1993, Pengertian, Sifat dan Hakikat Perburuhan dalam Dasar – dasar hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1. 5 H. Zainal Asikin, loc.cit.
3
seluruh rakyat Indonesia.” Maka dari itu, Pemerintah menuangkan hal tersebut dalam bentuk suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan). Ketentuan perundang-undangan ini dibuat dengan tujuan agar para pengusaha atau pemberi kerja menghargai hak-hak dasar dari tenaga kerja dan pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan pekerja/buruh serta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pemerintah juga diharapkan dapat mengawasi jalannya undang-undang tersebut dengan baik. Pengusaha atau pemberi kerja dapat bertanggung jawab terhadap perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dari pekerja/buruh dalam melaksanakan perjanjian kerja selama hubungan kerja berlangsung. Dan juga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan diuraikan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini telah memberikan landasan yuridis atas kedudukan dan peranan tenaga kerja di Indonesia salah satunya dalam hal penyelenggaraan hubungan kerja. Berdasarkan
4
ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan melihat uraian pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan pekerja merupakan seseorang yang bekerja pada orang lain yang berada dalam suatu hubungan kerja atau di bawah pemberi kerja yang atas jasanya dalam bekerja dapat menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja dapat bebentuk perseroan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya. “Hubungan kerja hendaknya menunjukkan kedudukan antara kedua pihak yaitu buruh dan majikan yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajibankewajiban majikan terhadap buruh”.6 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UndangUndang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja yang dengan kata lain dapat dikatakan karena adanya perjanjian kerja inilah yang menyebabkan adanya hubungan kerja. 7
6
Iman Soepomo, 1994, Hukum Perburuhan “Bidang Hubungan Kerja”, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 1 7 Adrian Sutedi, op.cit. hlm. 45
5
Dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umunya, adalah sebagai berikut. a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesatan/kekhilafan atau bedrog-penipuan); b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usian dan tidak di bawah perwalian/pengampuan); c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan).8 Sebagai perbandingan, pengertian perjanjian kerja juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang terdapat dalam Pasal 1601a disebutkan bahwa “perjanjian perburuhan (kerja) adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.” Sementara Subekti memberikan pengertian, “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri – ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah (dietsverhouding), yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya.”9
8 9
Adrian Sutedi, op.cit. hlm. 45. Adrian Sutedi, op.cit. hlm. 46.
6
Berdasarkan pengertian di atas maka hubungan kerja (perjanjian kerja) memiliki tiga unsur yang terdiri dari: 1.
2.
3.
Ada pekerjaan Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian) dan pekerjaan itu haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja/buruh. Secara umum, pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh pekerja/buruh untuk kepentingan pengusaha sesuai isi perjanjian kerja. Ada upah Upah harus ada dalam setiap hubungan kerja. Upah adalah hak pekerja, buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Dengan demikian, intinya upah merupakan imbalan prestasi yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh. Ada perintah Perintah merupakan unsur yang paling khas dari hubungan kerja, maksudnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh berada di bawah perintah pengusaha. Dalam praktiknya, unsur perintah ini misalnya dalam perusahaan yang mempunyai banyak pekerja/buruh, yaitu adanya peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pekerja/buruh.10 Salah satu bentuk pemberi kerja yang saat ini banyak terdapat di Indonesia
dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi adalah bank. Bank merupakan suatu lembaga ekonomi yang telah hidup dan berkembang seiring dengan pertumbuhan suatu perekonomian. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara.11 Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan.12 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 10
Adrian Sutedi, op.cit. hlm. 48. Kasmir, 2011, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1. 12 Kasmir, loc.cit. 11
7
tentang Perbankan bahwa yang dimaksud dengan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Untuk menjalankan kegiatan perbankan tersebut tentu saja dibutuhkan orang-orang yang bekerja di dalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan sistem dan melayani nasabah dengan baik. Berdasarkan hal tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai salah satu bank besar yang ada di Bali terus berupaya dalam melakukan fungsinya sebagai salah satu lembaga keuangan. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki banyak tenga kerja yang tersebar di setiap daerah di Bali. Bukan hanya pekerja tetap ataupun kontrak tetapi juga pekerja outsourcing. Di dalam merekrut pekerja outsourcing tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentu saja menggunakan jasa salah satu perusahaan penyedia jasa yaitu PT. Bali Dana Sejahtera yang diantaranya berusaha dalam bidang perdagangan secara luas, persewaan kendaraan, percetakan dan jasa poto copy, pemeliharaan kebersihan (cleaning service) dan jasa outsourcing pengamanan, sopir, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kepentingan pihak penerima jasa. Dalam pengertian umum, istilah outsourcing diartikan sebagai contract (work out). Menurut definisi Maurice Greaver, “outsourcing dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terkait
8
dalam suatu kontrak kerjasama”.13 Dapat juga dikatakan outsourcing sebagai penyerahan kegiatan perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Pada dasarnya, pekerjaan yang bisa di outsource adalah pekerjaan penunjang (noncore business) dan bukan pekerjaan utama (core business) karena berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menguraikan bahwa “pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”. Hal tersebut diperjelas lagi dalam penjelasan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan”. Kegiatan yang dimaksud tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Sebagai pekerja outsourcing yang dipekerjakan kepada penerima jasa, sudah seharusnya melaksanakan seluruh kegiatan penunjang yang diperintahkan kepadanya dengan sebaik mungkin karena hal tersebut merupakan kewajiban yang 13
Annisa Mardiana, 2012, “Sistem Outsourcing di Indonesia”, https://annisamardiana.wordpress.com/2012/10/27/sistem-outsourcing-di-indonesia/ tanggal 17 November 2015.
URL : diakses
9
harus dilakukan. Namun di dalam prakteknya, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem terdapat pekerja outsourcing yang bekerja sebagai cleaning service, satpam dan supir yang terkadang tidak melakukan pekerjaan penunjang yang diperintahkan kepadanya. Seperti indisipliner, melakukan kesalahan dan tidak produktif yang menyebabkan tergangunya kegiatan dalam suatu perusahaan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara PT. Bali Dana Sejahtera sebagai penyedia jasa tenaga kerja dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selaku penerima jasa yang menggunakan jasa dari pekerja outsourcing tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang mempergunakan jasa pekerja outsourcing dengan judul “Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pekerja Outsourcing Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar”. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi
permasalahan untuk diteliti dan dianalisis adalah : 1.
Bagaimana pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pekerja outsourcing pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar?
2.
Apakah akibat hukum terhadap pekerja outsourcing yang tidak melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Bali Dana Sejahtera dengan PT.
10
Bank Pembangunan Daerah Bali pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar? 1.3.
Ruang Lingkup Masalah Di dalam penelitian suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, diperlukan batas
dalam pembahasan masalahnya agar di dalam proses penelitiannya materi yang diuraikan tersebut dapat terurai dengan sistematis sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan dari pemecahan masalah yang bersifat efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan supaya nantinya memudahkan para pembaca untuk mengetahui maksud dari dibuatnya karya tulis ini, serta maksud yang dimiliki oleh peneliti agar tetap dapat tersampaikan dengan jelas. Maka dari itu, maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan
bingkai
penelitian,
yang
menggambarkan
batas
penelitian,
mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian dan umumnya digunakan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.14 Sesuai dengan judul penulisan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk membatasi ruang lingkup masalah dalam pembahasannya yaitu mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pekerja outsourcing serta akibat hukum terhadap pekerja outsourcing yang tidak melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pihak penyedia jasa dengan pihak penerima jasa.
14
Bambang Sunggono, 2000, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 3 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.
11
1.4.
Orisinalitas Penelitian Sejauh ini penelitian tentang “Pelaksanaan Penyerahan Sebagian
Pekerjaan Kepada Pekerja Outsourcing pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar” belum pernah dilakukan. Fakta ini diperoleh dengan observasi di ruang koleksi skripsi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana, secara spesifik tidak ada penelitian yang mengangkat mengenai akibat hukum terhadap pekerja outsourcing yang tidak melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar. 1.5.
Tujuan Penelitian Setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai suatu tujuan yang akan
memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 1.5.1. Tujuan umum 1.
Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa seperti mengadakan penelitian tentang masalah hukum yang timbul di masyarakat. Sehingga dapat mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
2.
Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma science as a process (ilmu sebagai proses). Dimana dalam paradigma
12
ini, ilmu tidak akan mandeg (final) dalam panggilannya atas kebenaran di bidang objeknya masing – masing. 3.
Untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.
4.
Untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pekerja outsourcing pada PT. Bank BPD Bali Kantor Pusat Denpasar.
5.
Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tenaga kerja outsourcing yang tidak melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Bali Dana Sejahtera dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada PT. Bank BPD Bali Kantor Pusat Denpasar.
1.5.2. Tujuan khusus Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut : 1.
Untuk memahami pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pekerja outsourcing pada PT. Bank BPD Bali Kantor Pusat Denpasar.
2.
Untuk memahami akibat hukum terhadap tenaga kerja outsourcing yang tidak melaksanakan penyerahan sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Bali Dana Sejahtera dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada PT. Bank BPD Bali Kantor Pusat Denpasar.
13
1.6.
Manfaat Penelitian Dengan penelitian mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pekerjaan
Kepada Pekerja Outsourcing Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar sebagaimana telah disinggung di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1.6.1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum ketenagakerjaan sebagai evaluasi pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pekerja outsourcing sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau refrensi untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pemerintah, perusahaan, praktisi maupun lembaga lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan salah satunya dalam dunia perbankan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja dan pekerja/buruh. 1.6.2. Manfaat praktis 1.
Diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori hukum khususnya dalam hukum ketenagakerjaan ke dalam masalah nyata yang ada dilapangan.
2.
Diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapatkan dengan praktek di lapangan hukum ketenagakerjaan khususnya dalam penelitian mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian
pekerjaan
kepada
pekerja
outsourcing.
Dengan
14
membandingkan antara teori dengan praktek diharapkan mahasiswa dapat memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. 3.
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman
bagi
mahasiswa
maupun
praktisi
hukum
dalam
menyelesaikan permasalahan yang sejenis. 1.7.
Landasan Teoritis Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan maka dipandang perlu
membahas atau mengajukan landasan teoritis. Landasan teoritis itu tiada lain dimaksudkan untuk dapat memberikan landasan-landasan teori terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam melakukan suatu hubungan kerja tentu saja diperlukan suatu perjanjian kerja sebagai pedoman di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka dari itu sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) dapat dikatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan dasar hukum yang sah dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam pengertian umum, istilah outsourcing diartikan sebagai contract (work out). Meskipun tidak ada undang-undang khusus mengenai outsourcing, tetapi pengertian dan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan (outsourcing) tercantun didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian
15
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak lain, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang selanjutnya disebut alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. Sedangkan Menurut definisi Maurice Greaver, “outsourcing dipandang sebagai
tindakan
mengalihkan
beberapa
aktivitas
perusahaan
dan
hak
pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terkait dalam suatu kontrak kerjasama”.15 Menurut definisi Shreeveport Management Consultancy, “outsourcing adalah pemindahan tanggung jawab manajemen kepada pihak ketiga secara berkesinambungan di dalam menyediakan layanan yang diatur oleh perjanjian. Dapat juga dikatakan outsourcing sebagai penyerahan kegiatan perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian”.16 Dari beberapa defisini yang dikemukakan di atas, terdapat persamaan dalam memandang outsourcing. “Outsourcing (alih daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak”.17
15
Annisa Mardiana, Loc.cit. Irwan SST, 2012, “Outsourcing: Pengertian, Macam dan Manfaat”, URL : http://cioindo.blogspot.co.id/2012/07/outsourcing-pengertian-macam-dan.html di akses tanggal 17 November 2015. 17 Pan Mohamad Faiz, 2007, “Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan: (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 16
16
Sedangkan pengertian akibat hukum secara umum dapat dapat dikatakan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu akibat hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undangundang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Menurut R. Soeroso, “akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum”.18 Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi menurut Pipin Syarifin bahwa “akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum”.19 1.8.
Metode Penelitian Metodelogi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari
penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu,
Ketenagakerjaan)”, URL : http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2007/05/outsourcing-dan-tenagakerja.html, di akses tanggal 17 November 2015. 18 Ajis Mujahidin, 2015, “Pengertian Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum”, URL : https://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html, di akses tanggal 17 November 2015. 19 Ajis Mujahidin, loc.cit.
17
penelitian bertujuan untuk mengembangkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten.20 Adapun metode penelitian yang digunakan adalah : 1.8.1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum empiris, yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara norma/asas hukum yang berlaku dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum. “Dimana norma/aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan secara maksimal dalam masyarakat, yang mana dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai “Law as what it is in society” yakni hukum sebagai gejala social empiric yang dapat menimbulkan efek-efek pada berbagai kehidupan social”21, karena bobot aturan tersebut tidak sepenuhnya mampu memberikan suatu keuntungan kepada para tenaga kerja dan pekerja/buruh dalam hal ketenagakerjaan di dunia perbankan. 1.8.2. Jenis pendekatan Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undang (the statue approach), Pendekatan Konsep (the fact approach) dan Pendekatan Kasus (the case approach). Pendekatan Perundang-Undang (the statue approach), adalah pendekatan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pekerja Outsourcing. Dikatakan bahwa pendekatan
20
Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
17.
21
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.
18
Undang-Undang berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum.22 “Pendekatan Konsep (the conceptualical approach), adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep itu bersifat universal”.23 Pendekatan Kasus (the case aproach), adalah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasanalasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan-putusan. Ratio decidendi menunjukan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.24 1.8.3. Sifat penelitian Dikaji dari segi sifatnya, penelitian hukum empiris dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yang menurut Soerjono Soekanto yaitu: a.
Penelitian hukum eksploratori (penjajakan atau penjelajahan);
b.
Penelitian hukum deskriptif; dan
c.
Penelitian hukum yang bersifat eksplanatori. 25
Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bersifat
22
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar MetodePenelitian Hukum, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 72. 23 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 177. 24 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm. 158 25 Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 50.
19
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 26 Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan akan dipaparkan berdasarkan hasil yang telah didapatkan di lapangan secara konkrit dan juga berdasarkan pengkajian bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam meneliti Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pekerja Outsourcing Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar. 1.8.4. Data dan sumber data Terdapat dua jenis data yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dari data primer dan data sekunder yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini sebagai berikut: 1.
Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan 27 dimana penelitian ini, data bersumber di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Pemberi Kerja yang bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan Tenaga Kerja dan Pekerja/Buruh yang juga bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
2.
Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang terdokumen dalam bentuk bahan26
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50. 27 Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 30.
20
bahan hukum.28 Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. a.
Bahan Hukum Primer (primary law material) Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari asas dan kaidah hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundangundangan.29 Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek); c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang KetentuanKetentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja; e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; f)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI.2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;
28 29
Amiruddin dan Zainal Asikin, loc.cit. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, op.cit, hlm. 31.
21
h) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; i)
Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 14/20/DPNP/2012 tentang Prinsip
Kehati-hatian
Bagi
Bank
Umum
Yang Melakukan
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. b.
Bahan Hukum Sekunder (secondary law material) Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.30 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh melalui bahan hukum tertulis yakni buku-buku literatur, jurnaljurnal serta dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum tetapi hanya dipublikasikan melalui perpustakaan yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
c.
Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang berupa kamus buku hukum dan kamus online (internet) dan ensiklopedia.31
1.8.5. Teknik pengumpulan data Dalam
penelitian
hukum
empiris
dikenal
teknik-teknik
untuk
mengumpuljan data antara lain : studi dokumen, wawancara, dan penyebaran
30
Amiruddin dan Zainal Asikin, loc.cit. Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 32.
31
22
quisioner/angket.32 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut. a.
Teknik Studi Dokumen Studi Dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif.
Studi Dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang
relevan dengan permasalahan penelitian.33 b.
Teknik Wawancara (Interview) dan Daftar Pertanyaan (Questionnair) Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.
Dalam kegiatan ilmiah,
wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakkan alat berupa pedoman wawancara atau interview guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif, namun dapat juga digunakan dalam penelitian ekploratif dan eksplanatoris yang digabung dengan teknik pengambilan data lainnya34, jika wawancara
32
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 21, 66,
33
Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 68. Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 82.
201. 34
23
adalah salah satu instrument mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang di sampaikan secara lisan, maka kuisioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang di sampaikan secara tertulis.35 Dalam penulisan ini digunakan berupa hasil wawancara mendalam terhadap pihak yang sangat terkait yaitu pejabat di PT. Bank Bank Pembangunan Daerah Bali yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia (Divisi SDM) dan Divisi Umum dan Kesekretariatan serta PT. Bali Dana Sejahtera. 1.8.6. Teknik pengolahan dan analisis data Dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.36 Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui hasil wawancara maupun studi dokumen akan diolah secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara jelas dan sistematis yang kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang dibahas mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pekerja outsourcing.
35
Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, h. 89. Abdulkadir Muhammad II, op.cit, hlm. 172.
36
