BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), maka Negara Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, serta memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.1 Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tujuan akhir dari paham negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa, sebagaimana dikatakan F.J.Stahl bahwa dalam suatu negara hukum formal harus memenuhi 5 unsur penting, yaitu2:
1
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Ed.Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2 2 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 11-12
12
1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan; 3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan perundangundangan yang berlaku; 4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 5. Adanya perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep-konsep yang universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.3 Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak pemerintahan tidak menjadi kewenangan peradilan umum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni; sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Peradilan ini dalam tradisi rechtsstaat disebut dengan peradilan administrasi, yang pada tanggal 29 desember 1986 pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.4 Dengan demikian secara teoritis dapat dikatakan bahwa dengan adanya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, maka masyarakat dapat menggugat 3
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 282 4 Adedidikirawan. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di kaitkan dengan UU No.5_1986 serta kontroversi. http://MyPulau - Blog Adedidikirawan.htm.
13
setiap pejabat pemerintahan yang dianggap telah merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 144 dapat disebut UndangUndang Peradilan Administrasi Negara, maka perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yakni sebagai berikut.5: a.
Badan Tata Usaha Negara, melalui upaya administratif.
b.
Peradilan Tata Usaha Negara
c.
Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdata. Secara historis ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah
untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dimana pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap kekuasaan pihak pemerintah dalam mengatur dan bertindak sesuai dengan perkembangan konsep negara hukum berdasarkan pernyataan F.J.Sthal, bahwa adanya peradilan administrasi negara yang akan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya yang mungkin 5
Zairin Harahap, Op.Cit, hlm. 18-19
14
melanggar hak asasi manusia (HAM) terutama yang menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut dalam Negara Indonesia, dimana kepentingan warga negara mendapat jaminan yang seimbang. Dengan adanya peradilan administrasi negara sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara, maka dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah : Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolok ukur subyek sengketa tata usaha negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara dipihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan tolok ukur pangkal sengketa tata usaha negara adalah akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).6 Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara. Adapun yang merupakan sengketa tata usaha negara yang sering timbul diantaranya adalah: 6
Ibid, hlm.63
15
1.
Perizinan ( dispensasi, lisensi, konsensi, izin)
2.
Masalah Kepegawaian Negeri.
3.
Masalah keuangan Negara.
4.
Masalah perumahan dan pergedungan.
5.
Masalah pajak dan cukai.
6.
Masalah pengambilan tanah untuk pelebaran jalan, sewa tanah, dan sebagainya. “Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatankegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan, baik yang menyangkut prosedur, waktu, persyaratan, dan pembiayaan”.7 Oleh karena bidang perizinan merupakan salah satu kewenangan dari
pemerintah yang berdasarkan otonomi daerah dilimpahkan wewenang dan pelaksanaannya kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, maka setiap bidang perizinan mempunyai kategori-kategori tertentu, seperti izin mendirikan bangunan, izin tempat usaha dan lain sebagainya 8. Dalam kategori tersebut, izin mendirikan bangunan merupakan sengketa yang ada terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Dari uraian di atas, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang sering timbul diantaranya adalah Sengketa Perizinan, termasuk salah satunya adalah 7
Legalitas pendirian rumah sakit swasta. http://www.diskes.jabarprov.go.id/index.php? mod =pubSorotanKita&idMenuKiri=8&idArtikel=89. 8 Izin Mendirikan Bangunan,.http://2u-sweethome.blogspot.com/2013/08/izinmendirikan-bangunan-imb-dan-segala.html
16
dalam bidang izin mendirikan bangunan, seperti contoh kasus sengketa perizinan mendirikan bangunan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu kasus yang diajukan oleh Dominikus Suprianto sebagai penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Juni 2011 melawan Bupati Pasaman Barat. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan Bupati Pasaman Barat, No.188.45/288.a/BUPPASBAR/2011, tanggal 29 April 2011, tentang pembatalan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dominikus Suprianto di Pasaman Baru Kejorongan Pasaman Baru kenagarian lingkuang aua kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dimana pada tanggal 2 maret 2010 Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Izin Mendirikan Bnagunan dari Tergugat, sesuai dengan Surat Izin NOMOR : 09/IMB/C.PAS-2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan “RUKO SATU LANTAI” type A sebanyak 1 unit di atas tanah milik penggugat sendiri dan surat keputusan Izin mendirikan bangunan tersebut dikeluarkan oleh Camat Pasaman Atas Nama Bupati Pasaman Barat dikeluarkan pada masa jabatan Bupati Drs. H. Syahrian, sedangkan Tergugat (H.Baharuddin R) pada waktu dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan tersebut masih belum dilantik menjadi Bupati Pasaman Barat. Di dalam surat keputusan pembatalan izin mendirikan bangunan tersebut yang menjadi alasan tergugat adalah : a. Kewenangan
memberikan
izin
mendirikan
bangunan
adalah
kewenangan Bupati Pasaman Barat yang belum dilimpahkan kepada Camat.
17
b. Lokasi izin mendirikan bangunan merupakan kawasan Mesjid Agung Kejorongan Pasaman Baru yang peruntukan lahannya tidak boleh untuk dibangun kawasan perdagangan Untuk menguatkan gugatan yang diajukan penggugat maka penggugat memasukan alat bukti yang salah satu alat bukti nya yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama
H.Syahrul DT Marajo,S.pd, MM yang
dikeluarkan pada tanggal 09 Juni 2009 oleh camat Pasaman atas nama Bupati Pasaman yang bernama Andrinaldi,AP.Msi, Karena dari semua bangunan yang ada disekitar tersebut. Yang mendapatkan Surat keputusan Bupati Pasaman tentang pembatalan Izin Mendirikan Bangunan hanya penggugat saja dan penggugat merasa dirugikan dan ketidakadilan. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang sengketa izin mendirikan bangunan yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas ini maka dapat dirumuskam beberapa masalah adalah : 1.
Bagaimanakah
Peranan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
dalam
penyelesaian sengketa Izin Mendirikan Bangunan ?
18
2.
Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Izin Mendirikan Bangunan ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 bentuk tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum : 1.
Bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2.
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan kepada masyarakat dalam bentuk karya ilmiah sekaligus untuk menilai dan membimbing kecakapan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.
Tujuan khusus : 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan.
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang di hadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Izin Mendirikan Bangunan.
19
D. Manfaat Penelitian Dari diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 1.
Secara Teoritis Dapat
memberikan
tambahan
pengetahuan
mengenai
Peran
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan bagi perkembangan Ilmu Hukum terlebih Ilmu Hukum Administrasi Negara. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman mengenai penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan kepada masyarakat terutama orang-orang yang ingin mendirikan bangunan. Selain itu diharapkan dengan penelitian ini dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan dan dapat menemukan solusi yang tepat untuk menanganinya. 2.
Secara Praktis Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi setiap orang yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Peran Pengadilan Tata Usaha Negara terutama dalam hal-hal yang menyangkut penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan.
E. Metode Penelitian Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana
20
yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut: 1.
Sifat penelitian Dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan. Dalam hal ini Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di pilih sebagai lokasi penelitian.
2.
Metode Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah yang pada proses penelitian mengacu
kepada ketentuan
peraturan yang
berlaku dan melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan di lapangan.” 3.
Populasi dan Sampel a.
Populasi “Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian”.9 Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang berkaitan dalam Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan.
9
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta , 1996, hlm. 79
21
b.
Sampel “Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.”10
4.
Jenis dan Sumber Data a.
Bahan Hukum Primer Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 6) Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2005 Reribusi Izin Mendirikan Bangunan.
10
Ibid, hlm 80
22
b.
Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan serta dokumen yang diperlukan berkaitan dengan judul, diantaranya : 1) Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, (Dalam Sektor Pelayanan Publik), Sinar Grafika, Jakarta, 2010. 2) Amiruddin dan Zainal Asikin, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1998. 3) Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. 4) Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. 5) Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta , 1996. 6) Philipus M.Hadjhon, Dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004. 7) Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. 8) Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004. 9) Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Ed.Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
c.
Bahan Hukum Tersier Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan baik yang terdapat dalam peraturanperaturan sebagaimana dikemukakan maupun istilah asing yang
23
digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus hukum. 5.
Metode Pengumpulan Data Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan data-data mengenai Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Padang dalam Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dari informan, maka dilakukan: a.
Wawancara Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaanpertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur namun terfokus, karena pertanyaan yang diberikan tidak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.11 Dan yang diwawancarai iyalah Hakim tersebut serta Panmud Hukum dan orang orang yang mengetahui kasus ini.
11
Amiruddin dan Zainal Asikin, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 85
24
b.
Studi Dokumen Dalam studi dokumen ini, data-data diperoleh dari penulusuran terhadap isi dokumen lalu kemudian mengelompokkannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam perumusan masalah. Penulis juga dapat memperoleh data-data yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, artikel-artikel dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
6.
Metode Pengolahan Data dan Analisis Data a.
Pengolahan Data Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum yuridis sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Seluruh data yang telah dikumpulkan selama penelitian selanjutnya akan penulis olah dengan cara melakukan penyusunan terhadap data-data yang telah terkumpul tersebut melalui proses : 1) “Editing (pengeditan) yaitu dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.”12 Dalam penelitian ini, penulis merapikan kembali data yang telah diperoleh dan mengambil data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.
12
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 127
25
2) “Coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.”13 3) “Tabulating yaitu beberapa data tertentu dimasukan ke dalam table untuk mempermudah melakukan analisis.”14 Dalam penelitian ini penulis memasukkan data-data tertentu ke dalam bentuk table yang lebih singkat sehingga lebih mudah untuk dimengerti. b.
Analisis Data Setelah data-data telah diperoleh baik data primer, data sekunder maupun data tersier maka selanjutnya dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini datadata tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perUndang-Undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.
13
Ibid, hlm. 128
14
Ibid, hlm. 130
26
F. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka secara garis besar diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini membahas tentang pengertian peradilan tata usaha negara dan susunan pengadilan tata uasaha negara, kompetensi peradilan tata usaha negara, pengertian sengketa tata usaha negara berdasarkan
peraturan
yang
mengaturnya
dan
pengertian
perizinan dan izin mendirikan bangunan.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini nantinya mejelaskan mengenai hasil penelitian dan membahas mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai bagaimana peran peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan serta apa saja kendala yang
27
dihadapi
oleh
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
dalam
menyelesaikan sengketa Izin Mendirikan Bangunan.
BAB IV
: PENUTUP Pada bab ini diberikan kesimpulan mengenai apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya termasuk kesimpulan dari pembahasan dari permasalahan yang diangkat, dan juga terdapat saran-saran yang diperlukan berdasarkan permasalahan dan pengetahuan penulis serta mencantumkan daftar kepustakaan.
28
