10
BAB I PENDAHULUAN
H. Latar Belakang Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 1 Pasal 18 ayat (1) dalam UUD 1945 “bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dalam sistem negara kesatuan (unitary state), hubungan antar level pemerintahan berlangsung secara inklusif (inklusif authority model) yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah tetap di kontrol oleh pemerintah pusat agar tercipta kesatuan negara. Suatu negara untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.2 1
Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal: 17 Abdul Kadir, dkk. Peran Ganda Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Menopang Desentralisasi Fiskal. Fisip USU, Medan, 2008, hal 7. 2
Universitas Sumatera Utara
11
Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayananan masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menghendaki terciptanya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan daerah tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.3 Pengaruh
pemerintah
pada
masyarakat
melalui
tugas
mengurus
mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan sarana, prasarana, financial dan personal. Adapun pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan system-sistem perizinan. Melalui instrumen pengaruran tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang
3
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
12
mengandung larangan dan kewajiban. Izin sendir sebagai salah satu instrument pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat. Dengan demikian, sebagai salah satu instrument pemerintah yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.4 Pada dasarnya mendirikan bangunan rumah adalah sebuah perbuatan yang berbahaya, hal ini karena bangunan rumah merupakan tempat bagi manusia beraktifitas sehari-hari, baik ketika di rumah maupun di kantor. Kriteria bahaya tersebut muncul ketika bangunan tersebut memiliki syarat tertentu agar tidak roboh dan mencelakai orang di dalam atau di sekitarnya. Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini, namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat. Bangunan didirikan dengan syarat pertimbangan dan perhitungan yang matang mengenai bentuk struktur dan kekuatan struktur serta kekuatan bahan yang digunakan. Dengan demikian bangunan tersebut akan kuat dan tidak rusak/roboh mencelakai orang di dalamnya, oleh karena itu perlu peran pemerintah dengan melalui IMB. Adanya IMB berfungsi supaya pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya
4
Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo, 2010, Jakarta, hal 112-113
Universitas Sumatera Utara
13
bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan,penghibahan dan sebagainya) untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB. 5 Banyak hal yang menjadi kendala pada saat apa yang dikehendaki atau diamanahkan oleh Undang-Undang atau Peraturan daerah ini mengalami hambatan dilapangan Berdasarkan latar belakang di atas maka skripsi ini berjudul Beberapa Masalah
dalam
Pelaksanaan
Retribusi
Izin
Mendirikan
Bangunan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
I.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan ? 2. Bagaimanakah
pelaksanaan
retribusi
izin
mendirikan
bangunan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan? 3. Bagaimana masalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan? 5
Adrian Sutedi, hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta 2010 hal 213.
Universitas Sumatera Utara
14
J.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 3. Untuk mengetahui masalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Medan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut a. Manfaat teoritis Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam masalah pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b. Secara praktis Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang perizinan, terutama bagi praktisi hukum dan pejabat atau pegawai pemerintah, di dalam melaksanaan pekerjaannya sebagai pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan masalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan
Universitas Sumatera Utara
15
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
K. Keaslian Penulisan Karya ilmiah ini disusun berdasarkan literatur yang diperoleh dari perpustakaan dan dari media massa baik media cetak maupun media elektronik. Skripsi ini merupakan hasil karya yang belum pernah diangkat oleh mahasiswa sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang terdaftar di sekretariat jurusan Hukum Administrasi Negara. Adapun judul yang ada di perpustakaan USU antara lain : 1. Misalina br Bukit (2012), dengan judul penelitian Hubungan pembuatan izin mendirikan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Medan. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. c. Hubungan pembuatan izin mendirikan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Medan. 2. Debora Margareth Uli Silitonga (2014), dengan judul penelitian Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2006 (Studi di Kabupaten Deli Serdang). Adapun permaslahan dalam penelitian ini adalah: a. Pemerintah daerah sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan di daerah. b. Prosedur pemberian izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Universitas Sumatera Utara
16
c. Kendala-kendala dalam penerbitan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang konstruktif terkait dengan data dan analisis dalam penelitian ini.
L. Tinjauan Pustaka 1.
Perizinan Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemda untuk
melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi, izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa rasionalitas dan desain instrumen untuk membela kepentingan individu.6 Menurut Sjachran Basah, dalam Adrian Sutedi izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.7 Jadi dapat dikatakan bahwa izin merupakan
6
Cecep Triwibowo, Perizinan Rumah Sakit Sebuah Kajian Hukum Kesehatan, Jakarta,2012, hal 7 7 Adrian Sutedi, Op.Cit., hal 170
Universitas Sumatera Utara
17
perangkat
hukum
administrasi
yang
digunakan
oleh
pemerintah
untuk
mengendaikan warganya. 2.
Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah/
memperbaiki/ rehabilitasi/ renovasi,
memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Menurut Susanta izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan karena telah memenuhi ketentuan dari berbagai aspek, baik pertanahan, teknis, perencanaan serta lingkungan. 8 Sedangkan menurut Dwi Izin mendirikan bangunan atau lebih sering dikenal IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. Sebelum memulai mendirikan bangunan, bangunan sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan, sesuai dengan
8
Gatut Susanta, Mudah Mengurus IMB. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal 6
Universitas Sumatera Utara
18
fungsinya.9 Ternyata, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. 3.
Pajak dan Retribusi Daerah Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
9
Yuni Dwi, Panduan Praktis Mengurus IMB. Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2008, hal
11. 10
Marihot P. Siahaan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 7
Universitas Sumatera Utara
19
dikelompokkan menjadi dua menurut wilayahnya, yang meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut: 1) Pajak Propinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas; a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan: d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Di samping jenis pajak daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa
Universitas Sumatera Utara
20
kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut:11 a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi. b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. c. Potensinya memadai. d. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian. e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah: 12 1) Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, 11
J.P. Saragih. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 7
Universitas Sumatera Utara
21
2) Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya 13 Adapun yang menjadi objek retribusi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dengan demikian, jenis retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Retribusi Jasa Umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; 3. Retribusi Perizinan Tertentu. Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif.14 Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun, banyaknya jenis retibusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversial di daerah, baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah
12 13
Marihot P. Siahaan, Op.Cit, hal 10 B. Elmi. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. UI-Press, Jakarta, 2002,
hal 21 14
J.P. Saragih, Op.Cit, hal 18
Universitas Sumatera Utara
22
diberlakukan karena terkadang pemda memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
M. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.15 Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.16 2. Teknik Pengumpulan Data Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar beberapa masalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 15
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hal. 46. 16 Ibid
Universitas Sumatera Utara
23
Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan. b. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
Universitas Sumatera Utara
24
c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia. Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dan untuk melengkapi data yang berasal dari studi kepustakaan tersebut juga dilakukan wawancara dengan informan yaitu Dinas Perizinan Kota Medan.
4. Analisis Data Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan halhal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder. N. Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Bagian bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
Universitas Sumatera Utara
25
BAB II
PENGATURAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN Bab ini berisikan tinjauan umum tentang retribusi, yang terdiri dari pengertian retribusi, jenis-jenis retribusi dan subjek dan objek retribusi izin mendirikan bangunan serta dasar hukum pengenaan retribusi izin mendirikan bangunan.
BAB III
PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN NOMOR
5
PERATURAN
TAHUN
2012
DAERAH
TENTANG
KOTA MEDAN RETRIBUSI
IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN Bab ini berisikan gambaran umum Kota Medan, Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan BAB IV
BEBERAPA MASALAH DALAM PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN Bab ini berisikan masalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan dan
upaya dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
26
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian penelitian, kemudian dilengkapi dengan saran yang mungkin bermanfaat di masa yang akan datang untuk penelitian lanjutan.
Universitas Sumatera Utara
