BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu Negara yang memproklamirkan bentuk dan kedaulatan Negara sebagai Negara hukum dimana Pancasila disahkan sebagai hukum tertinggi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka setiap orang yang merupakan warga Negara Indonesia wajib dilindungi tanpa kecuali, agar tujuan dari Negara hukum itu pada akhirnya terlaksana dengan baik dan benar. Negara hukum ialah negara yang menjalani dan mendasari semua aktivitas negara ini dengan maksud untuk memciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya dengan menjaga keseimbnagan kepentingan setiap individu dan kelompok tanpa kecuali. Oleh karena itu nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya negara hukum ini harus dijaga dengan baik dan benar demi terlaksananya fungsi hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan yang merata untuk diberikan keapda setiap masyarakat dengan hak kodratinya ialah teberi tanpa pengecualian dan pengingkraran terhadap tujuan dari negara hukum itu sendiri dengan alasan apapun. Bertolak dari konsep tersebut Negara Indonesia dihadapkan dengan kenyataan yang sangat memprihatinkan dimana Tujuan dari Negara hukum untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
belum maksimal diwujudnyatakan. Keadaan memprihatinkan tersebut tergambar jelas dalam pemberlakuan pekerja kedalam bentuk outsourcing. Outsourcing merupakan suatu bentuk pemberlakuan kerja yang sesungguhnya berusaha menjadikan pekerja sebagai pelengkap dari kebutuhan-kebutuhan eksternal dari perusahaan pemberi kerja yang selama pemberlakuannya telah menimbulkan ketidaksejahteraan, ketidaknyaman bagi pekerja yang bekerja sebagai tenaga kerja outsourcing. Aturan-aturan hukum yang seharusnya memberikan kepuasan bagi masyarakat terlebih khusus pekerja pada kenyataannya menimbulkan kenyataan yang berbeda serta menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja dengan pemberlakukan kebijakan outsourcing, dimana Pasal 64 undangundang ketenagakerjaan merupakan dasar pemberlakuan kebijakan ini yakni perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis” Berdasarkan pasal ini dapat dilihat bahwa terjadi kegagalan fungsi dari hukum itu sendiri yang seharunya melindungi dan menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja tetapi dijadikan sarana untuk meniadakan keadilan untuk memuaskan kepentingan para pemilik perusahaan atau kelompok tertentu. Sehingga pada akhirnya kesejahteraan itu semakin jauh dari jangkauan para pekerja. Negara dalam perpanjangan tangannya melalui pemerintah yang seharusnya bertangung jawab untuk menjaga keberlangsungan keseimbangan kepentingan semua pihak pada kenyataannya tidak menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sehingga banyak hak dari para pekerja yang seharusnya dinikmati, akhrinya menjadi suatu kemungkinan untuk didapat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam undang-undang hak asasi manusia pasal 71 yang seharusnya pemerintah wajib dan
bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara republik Indonesia. Tetapi pada kenyataanya pemerintah sendiri telah mengakui pemberlakuan kebijakan kerja kontrak/outsourcing, dalam roda perjalan negara ini yang dalam penerapannya tidak memberikan ruang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh kontrak/outsourcing di perusahaan-perusahaan baik perusahaan penerima maupun perusahan pengirim. Penyerahan sebagian pekerjaan itu menimbulkan porsoalan, bahwa pekerja tidak bertemu langsung dengan pemilik perusahaan melainkan melalui perantara dan disitulah kecendrungan untuk kecurangan itu dipraktekan (hasil wawancara dengan salah satu pekerja outsourcing bagian departement groceries pada perusahaan hypermart kupang). Pada kenyatannya hal-hal yang menjadi kewajiban dari perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja outsourcing tidak diterapkan secara baik dalam peraturan perusahaannya sehingga perlindungan hukum bagi pekerja/buruh menjadi salah satu bagian penting dari implementasi negara hukum yang harus diperhatikan secara terus menerus untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia outsourcing adalah suatu cara mempekerjakan pekerja yang kenyataannya jauh dari tujuan negara hukum. Outsourcing dikenal dengan dua kategori istilah yaitu, yang pertama penyerahan sebagian pekerjaan/pemborongan pekerjaan (outsourcing pekerjaan) dan yang kedua adalah penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing tenaga kerja atau agen penyalur tenaga kerja/pekerja outsourcig)1. Outsourcing yang kedua merupakan praktek yang memberikan efisiensi pada tingkat tertentu dalam operasional bisnis, namun
1
Much.Nurachmad, Tanya jawab seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak ( Outsourcing),Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2009, hlm. 1.
merugikan secara serius kepentingan tenaga kerja yang berdampak buruk pada masa depan pekerja. Penerapannya memberikan dampak yang berbeda yang bertolak belakang dengan prinsip kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap pekerja. Contoh yang sangat kasuistis yang tergamar pada tebel berikut yang pada umumnya ditemukan di indonesia sebagai gambaran perbandingan perlakuan perlindungan hukum bagi pekerja tetap dan pekerja outsourcing, yang pada akhirnya berdampak pada masa depan dari pekerja outsourcing
Hak-hak Buruh Upah Pokok (UP)
Premi kehadiran Tunjangan Jabatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Uang Makan dan Transport Hak Cuti: Tahunan, Haid, dan cuti hamil Tunjangan Hari Raya Pesangon Kebebasan berserikat
Tabel 1 Gambaran Perbandingan Hak Buruh Tetap (Permanent) dan Buruh Kontrak (Outsorcing) Buruh Tetap Buruh Kontrak Minimal UMK Hanya UMR Tunjangan Masa Kerja (TMK) UP=UMR+TMK Dapat Tidak dapat Pada posisi tertentu ada Tidak dapat Dapat Tidak dapat Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Kesehatan (Bagi buruh dan Keluarga) Dapat Tidak dapat (Termasuk di dalam upah pokok) Dapat, untuk buruh perempuan yang hamil Tidak dapat, buruh perempuan ketika mendapat cuti 3 bulan dengan dibayar upahnya hamil diputus kontraknya. Dapat Dapat (dilindungi oleh Undang-Undang) Ada dan dapat dijalankan
Tidak Dapat Tidak Dapat Buruh takut berserikat karena langsung dapat diputus hubungan kerjanya Individu yang ditandatangani di awal
Perjanjian Kerja atau Kolektif melalui PKB Kesepakatan Kerja Sumber : Position paper KBC (Komite Buruh Cisadane), April 2004, hasil pendataan terhadap 150 perusahaan di Tangerang 2003-2004.
Praktek kerja outsourcing telah sampai ke seluruh daerah baik melalui perusahaan- perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana praktek outsourcing menjadi salah satu cara terbaik dalam mempekerjakan pekerja. Perusaahan yang mempraktekan sistem kerja kontrak/
outsourcing ialah Perusahaan Hypermaert Kupang. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu manager pada perusahaan hypermart kupang yakni Departement Manager Personalia Kupang pada tanggal 12 April 2016 bertempat di ruang kerja Departement Manager Personalia Perusahaan Hypermat Kupang Kecamatan Oebobo, Kelurahan Tuak Daun Merah, Jl.Frans Seda, bahwa jumlah pekerja outsourcing di Perusahaan Hypermat Kupang terhitung sejak grand opening pada tahun 2012 hingga 2016 pada bagain departement groceries adalah 2% dari jumlah keseluruhan karyawan pada departement groceries. Hal ini telah menjadi perhitungan tetap dari total 10% bagi pekerja pada setiap departement salah satunya departement groceries, dimana 8% merupakan karyawan tetap dan 2% merupakan karyawan outsourcing. Sebagaimana tergambar pada tabel berikut. Tabel 2 Tenaga kerja Outsourcing bagaian Departement Groceries yang diterima pada Perusahaan Hypermart Kupang tiap tahun No
Tahun
1 2 3 4 5
2012 2013
Presentase pekerja outsourcing /tahun 2% 2%
2014 2015 2016
2% 2% 2%
Sumber data : Dokumen Departement Groceries Perusahaan Hypermart Kupang
Tabel tersebut merupakan presentase pekerja/buruh outsourcing bagian department groceries pada perusahaan Hypermart Kupang setiap tahun. Jumlah pekerja pada Perusahaan hypermart kupang tahun 2016 seluruhnya adalah 100% atau 150 pekerja. Kemudian dari jumlah 100 % atau 150 pekerja tersebut ditetapkan pada setiap departement sebanyak 10% dan di dalam 10% tersebut 2%-nya merupakan pekerja outsourcing. Oleh karena itu berdasarkan hasil pemabagian tersebut maka kuota 10%
tersebut adalah 18 jiwa pekerja yang kemudian dari 18 jiwa pekerja tersebut 16 jiwanya merupakan pekerja tetap sedangkan 2 jiwanya merupakan pekerja outsourcing. Keadaan ini berlaku secara berkelanjutan dimana penerimaan pekerja/buruh kontrak/outsourcing merupakan jenjang karir awal bagi pekerja sebelum sampai pada tahapan-tahapan selanjutnya dengan pertimbangan bahwa perusahaan mempunyai hak penuh terhadap pekerja/buruh baik dalam hal pemutusan hubungan kerja apabila dalam perjalanan pekerja/buruh tersebut tidak produktifitas lagi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perusahaan akan mempekerjakan kembali pekerja outsourcing berjumlah 2% pada tahun berikutnya. Perusahaan Hypermart Kupang merupakan salah satu perusahan yang bergerak dibidang retail yang selama berdikari dalam lingkungannya telah mempraktekan sistem kerja kontrak/outsoucing sebagai landasan utama dalam meningkatkan keuntungan pemilik
modalnya.
Melalui
kenyataan-kenyatan
konkrit
bahwa
sistem
kerja
kontrak/outsourcing dimkasudkan untuk menekan kemungkinan kerugian perusahaan dan menambah jumlah keuntungan. Secara singkat praktek kerja konrak/outsourcing merupakan bentuk penyangkalan terhadap hak-hak pekerja yang sebenarnya wajib diberikan oleh perusahan pemberi kerja untuk kesejahteraan pekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak/outsourcing
baik dari
Pengupahan, Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja, wajib diberlakukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin keseimbangan kepentingan baik itu pemilik perusahaan dan pekerja kontrak/outsourcing tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh kontrak/outsourcing dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang persoalan outsourcing terlebih khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing yang semata-mata untuk mencapai tujuan dari negara hukum itu sendiri, agar tujuan dari negara indonesia dapat terwujudkan, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan umum Bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.2
Rumusan Masalah “Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Bagian Departement Groceries Pada Perusahaan Hypermart Kupang?”
1.3
Tujuan dan Kegunaan 1.1.1 Tujuan . Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Bagian Departement Groceries Pada Perusahaan Hypermart Kupang. 1.1.2 Kegunaan 1.1.2.1
Kegunaan teoritis Untuk pembangunan ilmu hukum pada umumnya,hukum perdata khususnya
tentang
kewajiban
Perusahaan-Perusahan
memberikan Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja outsourcing.
dalam
1.1.2.2
Kegunaan Praktis 1
Sebagai syarat bagi penulis dalam meraih gelar serjana
2
Sebagai bahan informasi bagi pelaku usaha untuk mememuhi segala kewajibannya dalam mempekerjakan pekerja/buruh dalam sistem outsoucing
3
Sebagai bahan informasi bagi pekerja/buruh dalam sistem kerja outsourcing tentang sistem outsourcing yang sedang di praktekkan.
4.
Sebagai informasi bagi pemerintah dalam mencanangkan perlindungan hukum untuk selalu membatasi kewenangan para pemiik modal dan meningkatkan upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing.
5. 1.2
Sebagai bahan informasi bagi yang melanjutkan penelitian ini.
Kerangka Teori Kerangka Teori dimaksudkan untuk memahami fenomena-fenomena dengan baik dan membantu dalam menganalisis masalah penelitian, kemudian dikemukakan pemikiran alternatif teori yang digunakan adalah teori yang relevan dengan persoalan outsourcing Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald2. Fitzgerald menjelaskan teori pelindungn hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
2
http://hnikawawz.blogspot.co.id/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html, Diakses pada hari Jumad tanggal 18 Maret 2016, UNWIRA NET.
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Pemikiran perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikembangkan dari teori perlindungan hukum salmond tersebut keterkaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing pada perusahaan hypermart kupang ialah bahwa perlindungan hukum tersebut seharusnya melindungi hak-hak pekerja baik itu dalam konteks apa saja untuk mencapai kesejahteraan dan masa depan dari pekerja. Terlebih khusus terhadap tenaga kerja dalam sistem outsourcing dimana dalam Pasal 64 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 secara tak langsung telah menjadi dasar perwujutan kepentingan para pengusaha dalam mempraktekan sistem kerja outsourcing, akhrinya terciptlah
polarisasi
pengendalian
hubungan
kerja
yang
secara
vertical
terus
mengantungkan nasib pekerja/buruh outsourcing diantara ketidakpastian dan jauh dari kesejahteraan. Inilah yang menjadi sasaran utama dari maksud perlindungan hukum tersebut. Artinya semua kepentingan harus dilindungi tanpa mengorbankan kepentingan yang lain. Sehingga perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing bagian Department Groceries pada perusahaan Hypermat Kupang benar-benar diwujudkan dengan tepat sasaran pada aspek perlindungan hukumnya. Semuanya demi mencapai tujuan dari Negara Indonesia sebagai negara hukum untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan
Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pijak. 1.3
Kerangka Konsepsional Untuk lebih memperjelas teori diatas maka diperlukan kerangka konsepsional yang dapat membantu untuk memahami maksud dari Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Bagian Departement Groceries Pada Perusahaan Hypermat Kupang. 1.5.1 Perlindungan Hukum Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris diberi terminologi “legal protection” dan dalam bahasa Belanda “Rechts bescherming”. Untuk menjelaskan istilah tersebut dapat dibandingkan dari dua sumber, yaitu dalam kamus Black’s Law. Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli 3: 1.
Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2.
Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3
http://www.lihatdisini.com/definisi-dan-pengertian/definisi-atau-pengertian-perlindungan-hukum-adalah, diakses pada hari jumad 23 mei 2016, Jaringan WIFI, kantor penguhung Komisi Yudisial Kupang
3.
Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4.
Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5.
Menurut
Muktie,
A.
Fadjar
Perlindungan
Hukum
adalah
penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan
hukum
yang
represif
bertujuan
untuk
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prisip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Berdasarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut4 : a.
Perlindungan Ekonomis Merupakan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh
yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelyanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan. Aspek dari jamainan sosial :
4
Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hl. 61
1.
Dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja serta keluarganya
2.
Kepada tenaga kerja
mendidik kemandiriaan pekerja
sehingga pekerja tidak harus meminta belas kashian orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya. b.
Perlindungan Sosial Merupakan suatu bentuk Perlidungan bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja/buruh tersebut mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut dengan Perlindungan kesehatan kerja. Kesehatan kerja sebagaimana dimaksudkan merupakan jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan yaitu aturan-aturan yang bermaksud
mengadakan
pengusaha
untuk
pembatasan-pematasan
memperlakukan
pekrja/buruh
terhadap
kekuasaan
semaunya
tanpa
memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekrja/buruh sebagai makluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. c.
Perlindungan Teknis Merupakan bentuk perlindugan bagi tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang
dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja. Jaminan perlindungan keselamatan kerja menimbulkan suasana yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat memastikan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa kuatir sewaktu-waktu
akan
tertimpa kecelakaan kerja. Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. namun sebagian besar peraturan pelaksananya belum ada sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Peraturan warisan Hindia Belanda tersebut Nomor 406 yang beberapa kali telah dirubah terakhir dengan S 1931 Nomor 168 yang kemudian setelah indonesia merdeka diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 208 tentang keselamatan dan keamanan di pabrik atau tempat kerja. Perlindungan pekerja yang dikemukakan oleh Imam Soepomo di atas baik dari segi ekonomis, sosial dan teknis merupakan dasar bagi penulis untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaan hypermart kupang. Sejumlah peraturan atau kebijakan mengenai pekerja Outsourcing yaitu : Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, UndangUndang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
melindungi hak warga negara, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 20035 “Pasal 5, yaitu bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan
yang
sama
tanpa
diskriminasi
untuk
memperoleh
pekerjaan.Pasal 6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan
yang
sama
tanpa
diskriminasi
dari
pengusaha”,
KEPMENAKERTRANS No. KEP-101/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh. Setiap pekerjaan yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lainnya, Konvensi ILO Nomor 100 tentang Pengupahan yang sama bagi pekerja baik perempuan dan laki-laki (Undang – undang 1957 Nomor 80, Lembara Negara Nomor 14). Dalam kamus Black’s Law, perlindungan hukum sejajar dengan konsep ‘Legal Protection’ istilah dasarnya adalah “protection” yaitu “the protection of an individual by govermment is on condition of his submission to the law’s.6(perlindungan bagi individu oleh pemerintah dalam kondisinya yang harus tunduk pada hukum). Pada konsepsi ini jelas terdapat dua unsur penting yaitu unsur penundukan hukum dan unsur pemerintah. Jadi dalam konsep perlindungan hukum akan terkait dua unsur penting yaitu aspek hukumnya di satu sisi dan aspek pemerintah disisi lain. 1.5.2 Pengertian Hukum Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tingkah laku dalam suatu kehidupan bersama, 5 6
yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Meski
Asri Wijayanti, .Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hl.8 Henry champbell, Black’s Law Dictionary, ST. Paul, Minn, West Publishing co. 1990, (Dikutip dari salah satu tulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum atas nama Mutiara Yosephin Nauli Purba, hlm. 16 )
demikian, samapai saat ini belum terdapat pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan, karena hukum memiliki banyak bentuk dan segi, sebagaimana dituangkan oleh Lemaire bahwa hukum itu banyak seginya serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia, yang menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu defenisi hukum yang memadai dan komprehensip. Demikian pula yang dikemukan oleh kisch, bahwa oleh karena hukum itu tidak dapat dilihat/ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat suatu defenisi tentang hukum yang memuaskan umum7. Meski demikiaan, perlu ada pengertian hukum yang akan dijadikan sebagai titik tolak pembahasan. Guru Besar Ilmu Hukum Belanda, Van Apeldorn mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan suaut defenisi tentang hukum, karena begitu banyak segi dan luasnya cakupan ilmu hukum. Selain itu, pembuatan defenisi juga mengandung resiko bahwa rumusan defenisi seringkali tidak menggambarkan isi keadaan sebenarnya8. Berikut beberapa pengertian hukum menurut beberapa ahli hukum yang telah memberikan rumusan tentang defenisi huku, yaitu9 : 1.
E.M Meyers : Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
2.
Van Vollen Hoven : Hukum adalah suatu gejalah dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus, dalam keadaan bentur memnentur tanpa henti-hentinya dengan gejalah-gejalah lainnya.
7 8
Esmi warassih;Pranata Hukum “Sebuah telaan sosiologis”; Suryandru Utama, Semarang; 2005; hlm. 22 Hari Wiryawan; Dasar-Dasar Hukum, media Pustaka Pelajar jogjakarta, 2007, hlm. 2 9 ibid
3.
Leon Duguit : Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada masa tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
4.
Immanuel Kant : hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini, kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.
5.
Satjipto Raharjo ; Hukum adalah karya manusia beruapa normanorma yang berisihkan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan
pencerminan
dari
kehendak
manusia,
tentang
bagaimana seharusnya masyarakat di bina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan 6.
Soediman : Hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia.
7.
E. Utrecht : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau laranagan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan dari masyarakat itu.
Berbagai
pengertian
hukum
sebagaimana
terurai
di
atas
menunjukan pada kita bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda-beda.
1.5.3 Tenaga Kerja Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat10. Tenaga kerja yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah tenaga kerja outsourcing bagain Departement Groceries pada perusahaan Hypermart Kupang 1.5.4 Pengertian tenaga kerja Outsourcing Tenaga kerja kontrak/tidak tetap/outsourcing (untuk selanjutnya digunakan istilah pekerja kontrak) adalah pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT inilah yang mendasari adanya pekerja kontrak.Kebalikan dari PKWT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT),yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.PKWTT merupakan perjanjian kerja yang menjadi dasar bagi pekerja tetap11. Pada dasarnya terdapat dua jenis perjanjian kerja kontrak, yaitu perjanjian kerja untuk pekerjaan yang diborongkan dan perjanjian kerja untuk pekerja yang diborongkan. Dari sinilah muncul istilah outsourcing (alih daya), yaitu sebuah proses penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga. Menurut UUK (Undang-Undang Ketenagakerjaan), ada dua bentuk outsourcing, yaitu outsourcing diartikan sebagai alih daya atau pendelegasian suatu proses bisnis kepada pihak ketiga. Namun ada juga orang yang berpendapat bahwa istilah outsourcing adalah untuk pekerjaan yang diborong, sedangkan pekerja kontrak merupakan pekerja yang diborong.
10 11
Op.Cit.hl.3 Op.Cit,hl.3
Tenaga kerja outsourcing yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah tenaga kerja outsourcing bagian Department Groceries pada Perusahaan Hypermart Kupang 1.5.5 Pengertian Outsourcing Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia sendiri diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum. Outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri
Tenaga
Kerja
Dan
Transmigrasi
Republik
Indonesia
No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (Alih Daya) dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan. Ellram and Maltz mengatakan demikian, define outsourcing simply as “moving functions or activities out of an organization”. Artinya bahwa outsourcing merupakan fungsi atau aktivitas penggerak diluar suatu organisasi. Major menyebutkan bahwa ”suggests that is a new term for an old concept: to
make an agreement of external work”, Yang berarti bahwa outsourcing ini adalah istilah baru untuk konsep lama yaitu untuk mengadakan suatu kesepakatan dalam kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan eksternal. Istilah outsourcing dikenal dengan dua kategori istilah yaitu, yang pertama penyerahan sebagian pekerjaan/pemborongan pekerjaan (outsourcing pekerjaan) dan yang kedua adalah penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing tenaga kerja atau agen penyalur tenaga kerja/pekerja outsourcing)12. Outsourcing tenaga kerja merupakan jenis outsourcing yang ramai dipersoalkan, digugat, dan selalu ditolak oleh seluruh pekerja dan serikat pekerja. Dalam praktiknya, outsourcing biasanya menggunakan PKWT juga terkait perjanjian kontraknya sehingga menjadi buruh outsoucing dengan status kontrak (PKWT). Jadi, PKWT dan outsourcing adalah istilah yang berbeda meskipun penerapannya bisa dilakukan secara bersamaan. 1.5.6 Pengertian Groceries Kamus Inggris Indonesia13 grocer ‘/growser/ kb.penjual bahan makanan/pangan grocery/’growserie’/kb.(j.-ries) toko penjual bahan makanan,toko pangan,=G.STOREgroceries j.bahan makanan Pengertian Groceries yang dimaksud dalam tulisan ini ialah bagian penjualan yang berhubungan dengan Makanan, Minuman, pembersih, dan kecantikan pada Perusahaan Hypermart Kupang 1.5.7 Perusahaaan
12
Ibid John M.Echols, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia’An English-Indonesia Dictionary’, Penerbuit I Cornell Univercity Press, 1975, Diterbitkan I di Indonesia GT. Gramedia Pustaka Utama, Jakrta, 1976. hl.280 13
Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba. Seperti yayasan sosial, keagamaan. Hasil suatu produksi dapat berupa barang dan jasa14. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. Mengenai definisi perusahaan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan). Namun sebelum membahas pengertian perusahaan menurut UU Wajib Daftar Perusahaan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perusahaan menurut para ahli hukum. Berikut pengertian dari Perusahaan oleh pendapat para ahli : 1. Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha. 14
Abdul kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 7
2. Menurut Polak, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi. 3. Menurut Murti Sumarni (1997) bahwa perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. 4. Menurut Much Nurachmad, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutun, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekrjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha - usaha sosial dan usaha - usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekrjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 5. Menurut Andasasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah payah) keuntungan bagi diri mereka. Sedangkan jabatan adalah mereka yang bertujuan/bersifat idial atau yang menggunakan keahlian, seperti dokter, pendeta, pengacara dan notaris. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis perusahaan dibedakan menjadi tiga, yaitu : a.
Perusahaan Manufaktur,
b.
Perusahaan Dagang, dan
c.
Perusahaan Jasa.
Sedangkan bentuk dari perusahaan itu sendiri dibedakan menjadi : a.
Perusahaan Perseorangan, dan
b.
Persekutuan (perseroan).
Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.
Pemerintah Belanda pada waktu membacakan rencana undang-undang WvK di muka parlemen, menerangkan bahwa Pengertian Perusahaan ialah keseluruhan dari perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dalam kedudukan tertentu, dengan terang-terangan dan untuk mencari keuntungan (laba). Rumusan pengertian perusahaan yang diberikan oleh pemerintah Belanda ini amat luas, sebab pekerjaanpun masuk di dalamnya15. Menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah : "Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu: 1. Bentuk usaha (company) yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
15
C.S.T. Kansil & Christine S T Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hl.32
2. Jenis usaha (business) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus. Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan adalah "setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia". Secara umum perusahaan (business) adalah suatu organisasi di mana sumber daya (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa (output) bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah laba/keuntungan. Laba (profit) adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Perusahaan yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah Perusahaan Hypermart Kupang 1.6
Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut : 1.6.1 Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni penulis menggunakan regulasi-regulasi yang
berlaku untuk melihat kenyataan sosial perlakuan terhadap tenaga kerja outsourcing tentang dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan atas perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing bagian departement groceries pada perusahaan hypermart kupang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Emperis yang berarti peneltian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan kebijakan terhadap tenaga kerja outsourcing bagian Departement Groceries dalam memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dinaggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 1.6.2 Spesifikasi Penelitian Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Semuanya bertujuan untuk mengambarkan bagaimana Pemilik Perusahaan Hypermart Kupang memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap tenaga kerja outsourcing bagian Departement Groceries dalam memperoleh perlindungan hukum di perusahaan tersebut. Aspek-aspek yang diteliti yaitu : a.
Bagaimana Pemilik Perusahaan Hypermart Kupang
memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Bagian Departement Grocerias sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang dan peraturan pelaksananya.
b.
Bagaimana Pemilik Perusahaan Hypermart Kupang memberikan hakhak pekerja outsorciong sebagai bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Bagian Departement Grocerias.
c.
Bagaimana tindakan Perusahaan Hypermart Kupang terhadap bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Bagian Departement Grocerias.
1.6.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Hypermart Kupang bagian Departement Groceries. 1.6.4 Populasi, Sampel, dan Responden a.
Populasi Populasi dalam penelitian ini meliputi Tenaga Kerja Outsourcing Bagian Departement Groceries Perusahaan Hypermart Kupang, Departement Manager Personalia Perusahaan Hypermart Kupang, dan Departement Manager Groceries Perusahaan Hypermart Kupang.
b. Sampel Dalam penelitian ini penarikan sampel tidak digunakan karena populasinya terjangkau c.
Responden Dalam Penelitian ini yang menjadi responden 1. Departement Manager Groceries Perusahaan Hypermart Kupang : 1 orang 2. Departement Manager Personalia Perusahaan Hypermart Kupang : 1 oarng 3. Tenaga kerja outsourcing bagian Departement Groceries Jumlah
: 8 orang :10 orang
1.6.5 Jenis dan sumber data a.
Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari Perusahaan atau Pihak terkait melalui wawancara dan/atau pengamatan lapangan
b.
Data skunder yakni data yang diperoleh dari hasil olahan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data a. Wawancara (Interview) Peneliti melakukan tanya jawab dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. b. Studi Dokumen Untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja outsourcing bagian Department Grocerias pada perusahaan Hypermart Kupang. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan tahap sebagai berikut : 1. Editing Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan,berkasberkas,informasi yang diperoleh untuk dipertanggung jawabkan. 2. Coding Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data. 3. Tabulasi
Merupakan kegiatan memasukan data ke dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data. 1.6.7 Analisis Data Data-data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan metode analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh di lapangan.
