BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Organisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 218 menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi : pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Selatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimangtan Selatan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 4741). Uraian tugas unsurunsur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 049 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 No. 49). Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparat pengawas fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Dalam kedudukannya tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dituntuntut perananya sebagai controlling bagi manajemen pemerintahan sekaligus 1
sebagai quality assurance dan risk manajemen bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Kalimantan Selatan, serta sebagai motor utama dalam praktek tata kepemerintahan yang baik (good governance) di jajaran pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.
B. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur, dan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Inspektur Pembantu Wilayah I ; c. Inspektur Pembantu Wilayah II ; d. Inspektur Pembantu Wilayah III ; e. Inspektur Pembantu Wilayah IV ; f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional P2UPD, Jabatan Fungsional Auditor, Arsiparis, dan Pustakawan. .
C. Aspek Strategis Organisasi 1. Lingkungan Internal a) Manajemen 1) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) merupakan salah satu hasil Rapat Koordinasi Pengawasan, belum sepenuhnya dapat diaplikasikan secara konsisten; 2) Pelaksanaan pemeriksaan masih dominan menggunakan pendekatan penilaian aspek ketaatan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan penilian kinerja, sehingga hasil-hasil pemeriksaan belum mampu menilai manfaat (outcome) dan dampak (benefit) dari kinerja suatu program dan kegiatan; 3) Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif lamban, sehingga hasilguna dan dayaguna yang diberikan belum maksimal; 2
4) Beban kerja berdasarkan jumlah satuan kerja dan tupoksi pemerintah provinsi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, belum termasuk pemeriksaan akhir masa jabatan (pamjab) kepala daerah dan pemeriksaan khusus (riksus) terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat yang cenderung unpredictable. Jika dibandingkan dengan ketersediaan pejabat pemeriksa (auditor) hanya berjumlah 16 orang, maka kinerja pemeriksaan belum maksimal; 5) Belum terbangunnya sistem penanganan tindak lanjut hasil pengawasan yang berbasis komputerisasi, penanganan tindak lanjut dilakukan secara manual, sehingga sistem informasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan optimal; b) Kelembagaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga khusus sebagai aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. c) Sumber Daya Manusia 1) Ketersediaan pejabat fungsional pemeriksa baik Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Fungsional Auditor masih terbatas, dan kondisi kapasitas sumber daya manusia yang belum merata dapat berdampak terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; 2) Profesionalitas sumber daya manusia auditor/pemeriksa belum memadai, baik secara kompetensi, kapabilitas maupun integritasnya, karena belum semua memiliki sertifikasi auditor/pemeriksa; 3) Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian pedidikan dan pelatihan (diklat) teknis pengawasan, dan motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya relatif masih rendah; 4) Proporsionalitas golongan dan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa dikaitkan dengan kebutuhan operasional pemeriksaan belum terpenuhi. Penetapan jabatan Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu kegiatan pemeriksaan, belum dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku tentang JFA atau Pejabat Pengawas.
3
d) Sumber Dana Ketercukupan dana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan bersumber dari APBD sudah memadai untuk mendukung tugas-tugas operasional, tetapi belum cukup memadai untuk menunjang kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 2. Lingkungan Eksternal a) Adanya dukungan Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 - 2014; b) Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan pengawasan, antara lain : - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN; bahwa praktek KKN oleh penyelenggaraaan Negara akan merugikan keuangan negara, keuangan daerah, dan perekonomian serta menghambat pembangunan, harus diberantas; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; bahwa peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI dan Waskat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi maupun Tuntutan Perbendaharaan; - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; dimana Menteri-Menteri melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembinaan serta efektifitas pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai bidangnya; - Peraturan Pemrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri 4
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada Inspektorat sebagai sekretariat evaluator tersebut; - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dimana Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian; - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; dimana Gubernur melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota melalui : pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota; pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; usul pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur; dimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi mencakup pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi : pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, yang terdiri atas urusan bersifat wajib, pilihan dan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan. c) Dukungan dari masyarakat, yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan; dimana berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum; d) Perubahan sistim politik ke arah lebih demokratis dan anti KKN, sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara formal dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; e) Adanya kemungkinan intervensi terhadap hasil-hasil pengawasan yang berdampak negatif pada kepentingan penguasa, mengakibatkan independensi hasil pengawasan menjadi rentan dan dapat berdampak 5
melemahkan kinerja serta akuntabilitas Inspektorat Provinsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; f) Adanya kemungkinan terjadinya praktek suap oleh objek pemeriksaan kepada aparat pemeriksa atau pengawas akan mempengaruhi dan melemahkan kinerja pengawasan. Aparat pemeriksa dengan tingkat moralitas, profesionalisme, integritas dan akuntabilitas yang rendah, sangat berpotensi menerima suap, sehingga pemeriksa tidak bekerja secara benar yang pada akhirnya akan memperburuk mutu hasil pemeriksaan; g) Adanya kemungkinan objek pemeriksaan tidak kooperatif selama pemeriksaan, menolak diperiksa atau menerima dengan setengah hati, maupun sengaja menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data; h) Menguatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas serta pemberantasan tindak pidana korupsi, karena konsistensi penegakan hukum belum sesuai harapan masyarakat; i) Belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) atau Waskat pada tingkat unit-unit kerja pelaksana, sehingga belum dilakukan pencegahan dini terhadap hambatan maupun kelemahan serta penyimpangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi. 3. Analisis SWOT Dari analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut, dapat dilakukan identifikasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat ) sebagai berikut : a) Faktor Kekuatan (Strength) Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah telah didukung dengan peraturan baik berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, maupun peraturan lainnya. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah terpenuhi. Tingkat kecukupan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan relatif mencukupi. b) Faktor Kelemahan (Weakness) Terbatasnya jumlah tenaga Auditor atau pemeriksa dibandingkan dengan luasnya wilayah dan cakupan pengawasan serta banyaknya objek pemeriksaan yang harus ditangani, meliputi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula tingkat kualitas dan kemampuan teknis serta kapasitas SDM pemeriksa belum merata. Pendekatan pemeriksaan masih cenderung pada aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek dampak dan manfaat (efektiv, efisien dan 6
ekonomis), meskipun telah diarahkan kepada pendekatan penilaian kinerja organisasi maupun kinerja program dan kegiatan. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor atau pemeriksa relatif lamban sehingga belum mampu menyajikan informasi secara cepat dan tepat kepada SKPD yang diperiksa maupun kepada Pimpinan, berdampak terhadap hasil pemeriksaan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. c) Faktor Peluang (Opportunity) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat. Adanya komitmen pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) mulai tingkat Daerah hingga Pemerintah Pusat. d) Faktor Ancaman (Threat ) Adanya kemungkinan intervensi dari pihak yang berkuasa baik secara struktural maupun non-struktural, akan dapat mempengaruhi hasilhasil pengawasan/pemeriksaan, dan mengindikasikan rendahnya komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance). Masih adanya kemungkinan suap dilakukan oleh objek pemeriksaan dan masih lemahnya mentalitas aparat pengawasan, sehingga hasilhasil pengawasan belum memberi kontribusi bagi perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi maupun penyelenggaraan pemerintahan secara luas. Hal tersebut dapat disebabkan masih rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan PNS. Adanya penyimpangan persepsi aparat di daerah mengenai otonomi daerah, sehingga dijadikan alasan untuk menolak terhadap aparat pengawasan Inspektorat Propinsi yang akan memeriksa pada Satuan Kerja lingkup pemerintah Kabupaten/Kota. Objek pemriksaan (obrik) kurang kooperatif dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan. Pengawasan intern pada unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI) ataupun Waskat belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat dilakukan pencegahan dini terhadap adanya peluang penyimpangan, yang pada gilirannya akan menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk menanggulanginya. Komitmen pimpinan unit kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan juga masih sangat rendah.
7
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Rencana Kerja Tahun 2013 i.
Visi dan Misi 1. Visi Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 2011 – 2015 adalah “Menjadi Pengawas Yang Profesional Untuk Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Provinsi Kalimantan Selatan”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : - Pengawas adalah aparat pengawas pemerintah dan/atau auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. - Profesional adalah aparat pengawas intern pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan. - Pemerintahan Yang Baik adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjalankan praktek terbaik (best practices) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan. - Pemerintahan Yang Bersih adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Profesionalisme aparatur pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan secara kuantitatif diindikasikan dengan beberapa variabel sebagai berikut : - 10% dari jumlah SDM-nya berpendidikan Strata 2 (S2); - 80% dari jumlah SDM-nya terdidik, terlatih dan berwawasan kepengawasan; - 60% dari jumlah SDM-nya sudah dapat memanfaatkan teknologi informasi; - 100% dari jumlah Pejabat Struktralnya minimal berpendidikan Sarjana (S1); - 100% dari jumlah SDM Auditor bersertifikat Auditor; - 100% dari jumlah SDM Pengawasan Pemerintah bersertifikat P2UPD; - 40% dari jumlah SDM-nya dapat berbahasa inggris; 8
-
80% produk pengawasan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
2. Misi Visi tersebut di atas, dijabarkan dalam Misi organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rumusan misi sebagai berikut : 1) Menguatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 2) Meningkatkan peran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3) Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. ii.
Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah penjabaran dari misi organisasi. Misi ”Menguatkan Kapasitas SumberDaya Manusia” dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut : 1) Meningkatkan performen lembaga pengawasan; 2) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan; 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan. Misi “Meningkatkan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut : 1) Meningkatkan dayaguna/hasilguna pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) Memantapkan kebijakan pengawasan berbasis perencanaan, pengendalian dan pelaporan. Sedangkan “Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Melalui” Pengawasan dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut : 1) Meningkatkan AkuntabilitasInstansi Pemerintah Daerah yang bebas dari praktek KKN.
2. Sasaran Sasaran organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran dari tujuan orgnanisasi. Setiap tujuan organisasi dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : TUJUAN
1.1 Meningkatkan performen lembaga pengawasan
1.2 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan
SASARAN - Terlayaninya keperluan administrasi umum serta fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasi - Meningkatnya daya guna dan terpenuhinya keperluan inventaris
9
1.3 Meningkat kan kualitas dan
kuantitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan 2.1 Meningkatkan dayaguna/hasilguna pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.2 Memantapkan kebijakan pengawasan berbasis perencanaan, pengendalian dan pelaoran 3.1 Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang bebas dari praktek KKN
gedung dan kantor - Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM Pengawasan - Meningkatnya mutu pelaksa naan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan - Terwujudnya Perencanaan Pengawasan Yang Mantap - Terwujudnya penerapan tata pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah
3. Kebijakan dan Program Sasaran orgnaisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan di dalam rencana stratejik 2011-2015, akan dicapai melalui suatu kebijakan dan program yang akan dilaksanakan seperti dijelaskan berikut ini. Sasaran Terlayaninya keperluan administrasi umum serta fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasi, akan ditempuh dengan kebijakan Mengoptimalkan pelayanan administrasi umum serta memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya daya guna dan terpenuhinya keperluan inventaris gedung dan kantor, ditempuh melalui kebijakan Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana kantor dan gedung serta pengadaan inventaris sesuai keperluan, melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. SasaranMeningkatnya jumlah dan kompetensi SDM Pengawasan, ditempuh melalui suatu kebijakan Mengintensifkan Diklat, Bimbingan Teknis, In House Training dan Workshop Pengawasan, dengan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Sasaran Meningkatnya mutu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan dicapai dengan kebijakan Menerapkan Standar Kerja dan Sisdur Pembinaan/Pengawasan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Sedangkan sasaran Terwujudnya Perencanaan Pengawasan Yang Mantap, akan dicapai melalui kebijakan Mengintensifkan koordniasi, konsultasi, fasilitasi, dan sinergi manajemen pengawasan, dengan program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. SasaranTerwujudnya penerapan tata pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah, akan dicapai dengan kebijakan Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada instansi pemerintah, melalui program Implementasi Good Governance di Provinsi Kalimantan Selatan. 10
Pencapaian sasran stratejik Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas diindikasikan dengan berbagai indikator sasaran sebagai berikut : No 1
Sasaran 2
1.
Terlayaninya keperluan adminis trasi umum serta fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi
2.
Meningkatnya daya guna dan terpenuhinya keperluan inventaris gedung dan kantor
3.
Meningkatnya mutu dan kapasitas Aparatur Meningkatkan capaian kinerja keuangan Meningkatnya mutu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan
4. 5.
6.
7.
8.
9..
Indikator
Meningkatnya kualitas & kuantitas SDM Aparatur Pengawasan Terwujudnya Perencanaan Pengawasan Yang Mantap Terwujudnya pengawasan yang baik pada pemerintah daerah Terwujudnya Pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah
3
-
Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air &listrik Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan per-uu-an Terpenuhinya makan minum Terpenuhinya keperluan rapat/koordinasi/konsultasi ke luar daerah, dan dalam daerah Terpenuhinya jasa pegawai non PNS Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Kendaraan Dinas Terpenuhinya meubelair kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya pendidikan dan pelatiah bagi Aparatur Pemeriksa
-
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun
-
Terlaksananyapemeriksaan berkala Terlaksananya Review APBD Th. 2012 Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masy. Tuntasnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Evaluasi Kinerja SKPD Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan (LP2P) Terlaksananya Monev Penyelenggaraan Pemda Terlaksananya penyusunan UPKPT Terlaksananya Evaluasi LAKIP Kabupaten Terlaksananya Konsultasi PMPRB Tersosialisasinya Peraturan Bidang Pengawasan
-
Terlaksananya PKPT dan Rakorwasda PKPT Tingkat Provinsi /Rakorwasda Tingkat Nasional Terwujudnya Eksistensi Pengelolaan adm kepegawaian, kepustakaan, kearsipan, dan pengelolaan adm.barang Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun Pemutakhiran data Hasil Pengawasan APIP Tingkat Kab/Kota se Kalimantan Selatan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional Penyeleng garaan Gelar/ Temu Karya Pengawasan Terlaksananya Fasilitasi / Koordinasi / Konsultasi Pusat dan Daerah Terlaksananya Orientasi Pelaksanaan Good Governance ke Luar Daerah
-
-
11
B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, dan ditandatangani oleh gubernur dan Inspektur selaku pimpinan SKPD. Program dan kegiatan yang disepakati dalam penetapan kinerja adalah yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis berdasarkan visi dan misi organisasi mengacu visi, misi dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :
Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Satuan
Uraian 1
2
RPJMD
Terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik - Optimalisasi sistem pengawasan
SKPD
Meningkat nya mutu pelaksana an tugas, fungsi dan kewena ngan penga wasan 1 Persentase Capaian Program Kerja PegawasanTahunan (PKPT) Reguler Provinsi
Obrik
48
-
Reguler Kab/Kota
Kab/Kota
10
-
Reviu LKD
Obrik
45
Kab/kota
2
Persen
90
Hasil Pemeriksaan Itjen Dept Teknis
Persen
90
Hasil Pemeriksaan BPK Persentase Pengujian Laporan Berkala
Persen
90
-
3
4
-
- Pamjab Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan - Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov.
-
Evaluasi LAKIP SKPD
Program/Kegiatan
Anggaran
5
6
2013 3
2
Target
SKPD
48
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : 1. Pelaksanaan Penga wasan Internal scara Berkala 2. Review APBD
Th. 2012
3.303.860.000 194.500.000
3. Penanganan Kasus Pengaduan Masy. di Kab/Kota
130.300.000
5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Penga wasan
180.250.000
6. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak (LP2P)
131.030.000
7. Ekspose Evaluasi Kinerja SKPD dan Penetapan Kinerja
131.830.000
12
4
Persentase lembaga/ instansi pemerintah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Persen
100
9. Monev Penyelenggaraan Pemerin tah Daerah
JUMLAH
324.680.000
4.396.450.000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja Utama 1. Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan adalah Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat, dan Dampak. Kriteria pengukuran yang dicapai adalah rencana tingkat capaian atau target kinerja yang ditetapkan saat penyusunan rencana kinerja yang merupakan komitmen pimpinan dan seluruh anggota orgnaisasi. Selanjutnya pada akhir tahun 2013 target kinerja (performance plan) tersebut dibandingkan dengan capaian atau realisasinya (performance result), sehingga dapat diketahui celah kinerja (performance gap). Dari celah kinerja tersebut dianalisa untuk diketahui kemungkinan penyebab ketidak berhasilannya, dan untuk ditetapkan strategi pemecahannya dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Dalam perencanaan program kerja tahun 2013, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegitan, tetapi untuk beberapa kegiatan indikator kinerja di atas Keluaran belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.Kelompok indikator Masukan terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator Keluaran merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Indikator Hasil merupakan indikator yang terbentuk karena adanya Keluaran , yang bisa berupa pemanfaatan Keluaran yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome). Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, menggunakan tolok ukur indikator sasaran yang melekat pada kegiatan. Dengan demikian pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja sebagai berikut : 1) Rentang capaial lebih dari 90% untuk kategori capaian Sangat Baik; 13
2) Rentang capaian 80% s/d 90% untuk kategori capaian Baik; 3) Rentang capaian 60% s/d 80% untuk kategori capaian Cukup; dan 4) Rentang capaian kurang dari 60% untuk kategori capaian Kurang.
Program kerja Inspektorat Tahun 2013 meliputi 9 (Sembilan) sasaran, 9 (Sembilan) program, dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, yang pelaksanaannya diarahkan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015, yakni :“terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik melalui optimalisasi sistem pengawasan”. LAKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2013 disusun dengan melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2011 – 2015 adalah sebagaiberikut : 5) Persentase Capaian ProgramKerja Pengawasan Tahunan; 6) Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan; 7) Persentase Pengujian Laporan Berkala; dan 8) Persentase Lembaga/Instansi pemerintah yang melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governace). Dari hasil penilaian sendiri (self assessment) menggunakan metode/cara/langkah kerja sebagaimanana diuraikan di atas, didapatkan bahwa pada umumnya sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 berhasil dicapai dengan tingkat capaian 70.4 % atau kategori capaian Cukup, namun demikian terdapat sasaran dengan kategori capaian Baik. 2. Capaian Kinerja Utama Capaian kinerja utama merupakan hasil dari capaian kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang telah diperoleh dalam semua aktivitas organisasi. Capaian kinerja utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan diikhtisarkan sebagai berikut : Sasaran/ Sub Sasaran No Uraian 1 1.2 Terwujudnya penyelenggara an sistem pemerintahan yang baik - Optimalisasi sistem pengawasan
Indikator Kinerja Utama Uraian 2 1 Persentase Capaian Program Kerja PegawasanTahunan (PKPT) - Reguler Provinsi - Reguler Kab/Kota - Reviu LKD - Pamjab 2 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan - Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov.
Satuan 3
Rencana Pelaksanaan 2012 2013 8 9
Obrik Kab/Kota Obrik Kab/kota
45 13 45 2
48 10 48 2
Persen
90
90
Capaian 2012 13
2013 14
93.33 84.61 100 100
90 100 100
71.7
91.4
14
- Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri - Hasil Pemeriksaan BPK
3 Persentase Pengujian Laporan Berkala - Evaluasi LAKIP SKPD
Persen
90
90
96.9
100
Persen
90
90
76.3
92.7
SKPD
47
100
1). Persentase Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan; Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) Tahun 2013 disusun berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 dan agenda Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah ( Rakorwasda ) Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional ( Rakorwasdanas ) yang melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pusat dan APIP yang ada di daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan sasaran sebagai berikut : - Reguler Provinsi Pemeriksaan berkala / reguler provinsi dilaksanakan secara komprehensif pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk Program Kegiatan Urusan Wajib yaitu pengelolaan Program/Dana APBD meliputi aspek-aspek : a). Tugas Pokok dan Fungsi b). Pengelolaan Sumber Daya Manusia c). Pengelolaan Keuangan d). Pengelolaan Barang Daerah dan pendataan terhadap dana pelaksanaan urusan yang dilakukan oleh SKPD baik APBD, maupun APBN dan Bantuan Luar Negeri. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013, untuk pemeriksaan reguler provinsi sebanyak 48 objek pemeriksaan dan telah terealisasi 47 objek pemeriksaan ( 97.92 % ) sebagai berikut : a. Sekretariat; (1). Biro Pemerintahan (2). Biro Perekonomian (3). Biro Kesejahteraan Masyarakat (4). Biro Hubungan Masyarakat (5). Biro Umum (6). Biro Perlengkapan (7). Biro Keuangan 15
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (8). Sekretariat DPRD c. Kantor; (9). Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (10). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja d. Dinas-Dinas Daerah; (11). Dinas Pendidikan (12). Dinas Kesehatan (13). Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (14). Dinas Pekerjaan Umum (15). Dinas Sosial (16). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (17). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (18). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegangah (19). Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (20). Dinas Kehutanan (21). Dinas Perkebunan (22). Dinas Peternakan (23). Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (24). Dinas Perikanan dan Kelautan (25). Dinas Pertambangan dan Energi (26). Dinas Pendapatan Daerah e. Badan-Badan Provinsi (27). Bappeda (28). Inspektorat (29). Badan Kepegawaian Daerah (30). Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (31). Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat (32). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (33). Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (34). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (35). Badan Lingkungan Hidup Daerah (36). Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah (37). Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (38). Badan Ketahanan Pangan (39). RS. DR. H. Ansari Saleh Banjarmasin (40). RSJ Sambang Lihum (41). Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi (42). Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi
16
- Reguler Kabupaten/Kota Program Kerja Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi di Kabupaten/Kota adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan kedudukan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah yaitu : (1). Bidang Pemerintahan melipuri SKPD yang menangani/membidangai ; - Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD - Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat - Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - Hukum - Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah (2). Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan meliputi SKPD yang menangani/membidangi; - Administrasi Pembangunan - Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah - Perencanaan Pembangunan dan Rencana tata Ruang Wilayah (3). Bidang Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi ; - Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kependudukan dan Catatan Sipil Selain bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Inspektorat Provinsi juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. - R e v i u LKD Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa Revieu LKPD TA. 2012 dan Reviu Laporan Realiasi Anggaran Semester I Per tanggal 30 Juni 2013, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan.Yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadari dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk Review LKPD Tahun Anggaran 2013 akan dijadwalkan pada PKPT 2014 awal Maret 2014 dengan obrik pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku PPKD dan Semua SKPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
17
2). Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan (TLHP) ; -
TLHP Inspektorat Provinsi Berdasarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi baik yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pada waktu Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013 yang diselenggarakan dari tanggal 11 sampai dengan 12 Juni 2013 di Gedung Mahligai Sultan Adam dan Aula Barakat Kantor Bupati Kabupaten Banjar (Martapura) adalah untuk mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh APIP daerah. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi tersebut terdiri dari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada SKPD Provinsi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut : (1). Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada SKPD Provinsi; Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi pada SKPD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah temuan sebanyak 188 buah dan saran sebanyak 278 buah, dimana telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 171 buah temuan dan 254 saranatau sebesar 91,4 % Dari sisa rekomendasi sebanyak 24 buah yang belum selesai ditindaklanjuti, pihak Inspektorat telah mengkoordinasikan kembali kepada SKPD yang belum selesai menindaklanjuti hasil pemeriksaan dimaksud agar segera dapat menyelesaikan proses tindak lanjutnya. (2). Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Kabupaten/ Kota ; Perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah temuan sebanyak 110 buah dan saran sebanyak 136 buah.Penyelesaian tindaklanjutnya sebanyak 100 buah saran (73,5 %). Dari sisa rekomendasi sebanyak 36 buah yang belum selesai ditindaklanjuti, pihak Inspektorat telah mengkoordinasikan kembali dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan agar penyelesaian tindak lanjut yang belum selesai ditindaklanjuti dan dalam proses (DP) dimaksud dapat segera selesai proses tindak lanjutnya.
18
-
TLHP Itjend Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan hasil Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Regional III Tahun 2013 yang dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 4 Juli 2013 di Gedung Islamic Centre Jalan Pengiringan Pantai Waihong Provinsi Maluku (Ambon), dengan tujuan salah satunya adalah untuk mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, temuan pada 12 SKPD Provinsi dengan jumlah temuan sebanyak 51 buah temuan dan rekomendasi sebanyak 61 buah saran, dimana telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 61 buah saran (100 %)
-
TLHP BPK-RI Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI s/d posisi akhir Desember 2013 terhadap temuan dan rekomendasi LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (LKPD) TA.2013, dengan jumlah temuan sebanyak 22 buah dan rekomendasi sebanyak 55 buah, dimana status penyelesaian tindak lanjut sebanyak 51 buah (92,7%) dengan rincian sebagai berikut : - selesai ditindaklanjuti sudah sebanyak = 51 buah ( 92,7 %) - belum ditindaklanjuti sebanyak = 4 buah ( 7,3 %) Terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tersebut, kami Inspektorat Provinsi akan terus berkoordinasi dengan entitas SKPD terkait untuk segera mengumpulkan bukti-bukti pendukung agar penyelesaian tindak lanjut segera dapat terselesaikan, namun demikian masih terdapat kendala dilapangan terhadap entitas SKPD yang belum menyampaikan bukti dokumen pendukung penyelesaian tindak lanjutnya.
3). Persentase Pengujian Laporan Berkala Pengujian Laporan Berkala yaitu Evaluasi terhadap LAKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Evaluasi LAKIP Tahun 2012 yang dilaksanakan pada TA 2013 tercapai 100% sebanyak 47 LAKIP. Dari 47 LAKIP SKPD yang dievaluasi tersebut didapatkan sebanyak 7 SKPD atau 14.89% berkategori Sangat Baik, sebanyak 27 SKPD atau 57,49% berkategori Baik, dan sebanyak 12 SKPD atau 25,53% berkategori Cukup serta 1 SKPD atau 2,13% masih dalam kategori Agak Kurang. 4). Persentase Lembaga/Instansi pemerintah yang melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governace). Instansi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)dengan salah satu indikatornya adalah terlaksananya prinsip akuntabilitas melalui penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari 45 SKPD Provinsi Kalimantan Selatansemuanya telah menerapkan SAKIP secara kosisten, yang mana telah membuahkan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni menduduki peringkat 4 secara nasional 19
untuk penerapan SAKIP, dari hasil penilaian AKIP tahun 2013 Provinsi Kalimantan Selatan oleh Tim Pusat mendapat Predikat ”B”. Dampak dari konsistensi penerapan SAKIP oleh semua SKPD Provinsi Kalimantan Selatan antara lain proses perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu dan penyampaian Laporan Keuangan Daerah secara tepat waktu. Dengan demikian pada dasarnya semua atau 100% instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut terus dikembangkan yang diarahkan pada meningkatnya pelayanan yang baik, yaitu melalui kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2013 sebagai berikut : − Monitoring pelaksanaan good governance pada Kecamatan Model. Monitoring dilaksanakan terhadap 11 Kecamatan model pada 11 Kabupaten, tercapai 100% − Orientasi/kunjungan kerja pelaksanaan good governance ke luar daerah. Kunjungan kerja ke Kota Serang Provinsi Banten oleh Tim Implementasi good governance Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota; Capaian kinerja utama sebagaimana tersebut di atas menggambarkan pencapaian tujuan organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian kinerja utama untuk setiap indikator kinerja utama tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : Sasaran/ Sub Sasaran No Uraian 1 1.2 Terwujudnya penyelenggara an sistem pemerintahan yang baik - Optimalisasi sistem pengawasan
Indikator Kinerja Utama Uraian 2 1 Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) - Reguler Provinsi - Reguler Kab/Kota - Peviuw LKD - Pamjab 2 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan - Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov. - Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri - Hasil Pemeriksaan BPK 3 Persentase Pengujian Laporan Berkala - Evaluasi LAKIP SKPD
Tingkat Capaian
Satuan 3
2011 4
2013 5
2013 6
Obrik Kab/Kota Obrik Kab/kota
45 13 45 -
42 11 45 2
9 48 2
Persen
93.5
71,7
91.4
Persen
96.9
96,7
100
Persen
72.1
76,3
92.7
SKPD
82,22
100
2014 7
2015 8
100
20
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1) Terbatasnya jumlah SDM pemeriksa/auditor dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan (auditan), mempengaruhi tingkat kecepatan dan ketepatan pelaksanaan pemeriksaan serta penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP); 2) Kemampuan SDM pemeriksa/auditor yang ada belum merata, sangat berpengaruh terhadap sinergi dan akselerasi pelaksanaan pemeriksaan. Untuk mengatasi hambatan dan masalah tersebut di atas, maka dilakukan melalui beberapa cara yaitu : 1) Meningkatkan kemampuan SDM auditor dan non-auditor dan wawasan pengetahuan bidang pengawasan/pemeriksaan, melalui berbagai bimtek dan pembelajaran di kantor sendiri (PKS), dan mengikutsertakan tenaga non-auditor dalam kegiatan pemeriksaan; 2) Menyediakan formasi jabatan fungsional pemeriksa bagi PNS dan CPNS hingga terpenuhinya ketercukupan tenaga pemeriksa. 1. Capaian Kinerja Kegiatan Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 dalam kategori capaian Baik. Analisis atas capaian kinerja masing-masing sasaran, dijelaskan sebagai berikut : 1) Sasaran :Terlayaninya keperluan administrasi umum serta fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasisecara keseluruhan tercapai, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kegiatan
Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
%
3
4
5
6
7
2
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. - Surat masuk - Surat keluar Hasil : Lancarnya informasi
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pencapaian Target
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya penyedia an jasa komunikasi, dll Hasil : Lancarnya kegiatan kantor Masukan : - Dana - SDM
Rp. Org
13.090.000 8
4.025.000 8
30,75 100
2.138 1.714
2.308 1.940
107,95 113,19
100
100
Rp. Org
377.000.000 -
116.645.657 -
Bln
12
12
100
%
100
100
100
354.000.000 8
342.160.000 8
pucuk pucuk %
Rp. Org
100 30,94
96,66 100
21
Keluaran: Terlaksananya penyedia an jasa Administrasi Keuangan Hasil : Tersusunnya Laporan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan : Dana SDM Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa Kebersihan Kantor Hasil : Tersusunnya Laporan Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Penyediaan ATK Hasil : Tersedianya alat tulis
6.Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaa n
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Penyedia an barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kinerja meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Penyedia an Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Hasil : Tersedianya komponen listrik dan penerangan Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan2 Masukan : - Dana - SDM
bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. Org
15.700.000 8
2.991.125 8
Bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. org
40.996.000 1
39.966.050 1
bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. org
44.000.000 3
43.745.500 3
bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. org
8.500.000 2
4.795.705 2
bln
12
12
100
%
100
100
100
97,49 100
99,42 100
56,42 100
Rp. org
27.000.000 -
bln
12
12
100
%
100
100
100
167.860.000 1
127.399.600 1
Rp. org
23.296.000
19,05 100
86,28 -
75,90
22
Keluaran: Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Hasil : Tersedianya makan dan minum 10. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11.Rapat Koordinasi Dalam Daerah
12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah Hasil : Lancarnya kegiatan konsultasi dan rapat keluar daerah Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam Daerah Hasil : Lancarnya kegiatan rapat dan konsultasi dalam daerah Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Hasil : Kinerja Meningkat
bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. org
1.137.629.600
1.136.328.373
-
-
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Rp. org
781.407.000 -
505.820.000 -
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Rp. org
243.750.000 10
243.750.000 10
100 100
Bln
12
12
100
%
100
100
100
Kategori Capaian : Cukup
99,89
64,73
71.46
2) Sasaran :Meningkatnya daya guna dan terpenuhinya keperluan inventaris gedung dan kantor secara keseluruhan tercapai, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kegiatan
Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
Pencapaian Target %
3
4
5
6
7
Rp Org
383.500.000 5
352.920.000 5
92,03 100
1
1
100
100
100
10.125.000 -
10.125.000 -
100
2
1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Masukan : Dana SDM Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Hasil : Kinerja Meningkat Masukan : - Dana - SDM -
Paket
%
Rp Org
23
Keluaran: Terlaksananya pengadaan peralatan Gedung Kantor Hasil : Kinerja Meningkat 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Knator
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Pemeiharaan Rutin / Berkala mebeleur
Masukan : Dana SDM Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Hasil : Terpeliharanya Gedung kantor Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya pemelihara an kendaraan dinas/ops Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Masukan : Dana SDM Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Hasil : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : Dana SDM Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Hasil : Terpeliharanya Peralatan Ged. Kantor Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Meubelair Hasil : Kinerja meningkat
Bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp Org
36.000.000 -
35.726.000 -
bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. Org
193.000.000 -
150.451.331 -
Bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. Org
20.500.000 -
14.610.440 -
bln
12
12
100
%
100
100
100
Rp. Org
28.600.000 -
10.764.500 -
Bln
12
12
12
%
100
100
100
Rp. Org
5.400.000 -
-
bln
12
12
%
-
-
99,24 -
77,95 -
71,27 -
37,64 -
100
Keluaran:
24
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor Hasil : Kinerja meningkat
Bln
12
12
%
-
-
Kategori Capaian : Baik
100
80.06
3) Sasaran : Meningkatnya Mutu dan Kualitas SumberDaya Aparatur di Bidang Pengawasan, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kegiatan 2
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
Pencapaian Target %
3
4
5
6
7
Rp. Org
420.000.000 -
348.398.800 -
82,95
Paket
1
1
100
Org
10
10
100
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Hasil : Terdidiknya Pengawas Pemerintah
Kategori Capaian : Baik
82,95
4) Sasaran :Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kegiatan 2
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
Pencapaian Target
Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
%
3
4
5
6
7
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Hasil : Laporan Keuangan
Rp. org
6.900.000 -
2.836.150 -
Paket
1
1
100
Laporan
1
1
100
Kategori Capaian : Kurang
41,10
41,10
25
5) Sasaran :Meningkatnya mutu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan,secara keseluruhan tercapai, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
Indikator Kegiatan 2 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan Ekspose Hail Pemeriksaan
2. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pengaduan Masyarakat)
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK, Inspektorat Provinsi dan Itjen Kementrian 4. Review APBD
Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
%
3
4
5
6
7
Rp. org
3.303.860.000
2.497.358.300
-
-
obrik obrik
45 13
42 11
93.33 84.61
Eks
58
53
91
Rp. Org
130.300.000
124.565.000
95,60
Rp. Org
180.250.000
174.552.500
96,84
Rp. org
194.500.000 -
143.455.000 -
73,76
Paket
2
2
Opini
WTP
WDP
97.240.000 -
82.800.000 -
2
2
100
100
100
100
131.830.000
90.984.000
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Pengawasan Berkala - Provinsi - Kab/Kota Hasil : Laporan Hasil Pemeriksaan Masukan: - Dana - SDM Keluaran : Terlaksananya penanganan kasus di Lingkungan Pemda Hasil : Laporan hasil penanganan Masukan: - Dana - SDM Keluaran : Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil : Laporan hasil Temuan Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Review APBD Prov. Kalsel Hasil : Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda meningkat
5. Koordinasi Penyusunan UPKPT
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Koordinasi Penyusunan UPKPT Hasil : Laporan Koordinasi Penyusunan UPKPT
6. Evaluasi LAKIP SKPD
Pencapaian Target
Masukan : - Dana
Rp. org
Paket Dokumen
Rp.
75,59
100
85,15
69,02
26
- SDM Keluaran: Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD Prov. Kalsel Hasil : Kinerja SKPD meningkat 7. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak (LP2P)
Masukan : - Dana - SDM
Keluaran: Terlaksananya Pembinaan dan pengelolaan laporan pajak Hasil : Terkoordinasinya laporan pajak-pajak (LP2P) 8. Monev Penyelengga raan Pemerintah Daerah
9. Evaluasi Program SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemda Hasil : Kinerja Meningkat Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Evaluasi Program SKPD Hasil : Akuntabilitas meningkat
10. Pendamping an Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD Provinsi
11. Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD Prov. Hasil : Laporan pengelolaan keuangan dan Aset Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya PP No. 60 Tahun 2008 Hasil : Akuntabilitas meningkat
12. Pelaksanaan PMPRB Secara Online
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya PMPRB
org
-
-
Paket
1
1
%
-
-
131.030.000 -
95.293.500 -
Paket
1
1
%
-
-
324.680.000 -
282.660.600 -
Paket
1
1
%
-
-
109.500.000 -
-
-
Paket
8
8
100
%
-
-
-
125.000.000 -
94.504.900 -
Paket
8
8
100
Dokumen
-
-
-
163.730.000 -
-
-
Paket
8
8
100
%
-
-
-
75.540.000 -
19.211.000 -
8
8
Rp. org
Rp. org
Rp. org
Rp. org
Rp. org
Rp. org
Paket
100
72,73
100
87,06 100
75.60
25,43
100
27
secara Online Hasil : Kinerja Meningkat 13. Evaluasi LAKIP Kabupaten / Kota
14. Monitoring dan Koordinasi pelaksanaan pemberantas an Korupsi di Lingkup Provinsi
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Evaluasi LAKIP Kabupaten / Kota Hasil : Laporan Hasil Evaluasi Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemberantasan Korupsi Hasil : Akuntabilitas meningkat
%
-
-
338.580.000 -
132.510.000 -
1
1
100
100
100
100
126.620.000 -
-
-
Paket
8
8
100
%
-
-
-
Rp. org Paket % Rp. org
Kategori Capaian: Cukup
39,14
72.35
6) Sasaran :Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM Pengawasan, secara keseluruhan tercapai, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
Pencapaian Target %
2
3
4
5
6
7
1. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Pengawasan
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan Hasil : Meningkatnya kemampuan pemeriksa
Kegiatan
Rp. Org
99.060.000 -
40.670.000 -
Paket
1
1
%
-
-
Kategori Capaian : Kurang
41,06 100
41.06
7) Sasaran :Terwujudnya perencanaan pengawasan yang mantap secara keseluruhan tercapai, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
Pencapaian Target %
2
3
4
5
6
7
1. Pembinaan Pengelolaan adm kepega waian, kepus takaan, kearsipan, dan pengelolaan adm Barang
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Eksistensi Pengelolaan Administrasi
Rp. Org
100.700.000 -
98.810.000 -
1
1
100
100
100
100
Kegiatan
Hasil : Kinerja meningkat
Paket
%
98,12
28
di Kab/Kota 2. Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Program Kerja Tahunan
3. Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda PKPT Tingkat provinsi / Rakorwasda Tingkat Nasional 4. Pembinaan Sistem Pengawasan Kabupaten / Kota
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Program Kerja Tahunan Hasil : Tersusunnya laporan Tahunan dan Program Kerja Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Sosialisasi Jakwas dan PKPT daerah Hasil : Kegiatan pemeriksaan yang terkoordinasi dan terintegrasi Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Pembinaan Sistem Pengawasan kabupaten / Kota Hasil : Kinerja Meningkat
Rp. Org
9.350.000 -
5.650.000 -
Paket
1
1
%
-
-
187.760.000 -
170.765.700 -
1
1
100
100
100
100
81.300.000 -
-
-
Paket
1
1
100
%
-
-
Rp. Org Paket %
Rp. Org
Kategori Capaian : Baik
60,43 100
90,95
83.16
8) Sasaran : Terwujudnya pengawasan yang baik pada pemerintah daerah secara keseluruhan tercapai, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kegiatan
Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
Pencapaian Target %
3
4
5
6
7
2
1. Pemuktahiran Data Hasil Pengawasan APIP dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kab / Kota se Kalsel
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data tingkat kab/kota seKalsel Hasil : Terselesaikannya TLHP
2. Gelar / Temu Karya Pengawasan
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Gelar / Temu Karya
Rp. Org
46.200.000 -
36.624.125 -
Paket
1
1
%
-
-
20.600.000 -
18.600.000 -
1
1
Rp. org
Paket
79,27
100
90,29
100
29
Pengawasan Hasil : Kinerja Meningkat 3. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkup Itprov Kalsel
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data tingkat regional Hasil : Terselesaikannya TLHP Itjen Departemen Teknis Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data tingkat regional Hasil : Terselesaikannya TLHP Itjen Kementerian
%
-
-
258.968.000 -
246.992.800 -
Paket
1
1
%
-
-
97.190.000
37.002.500
-
-
Paket
1
1
%
-
-
Rp. org
Rp. Org
Kategori Capaian : Cukup
95,38 100
38,07 100
75.75
9) Sasaran :Terwujudnya Pemerintahan yang baik pada pemerintah daerahsecara keseluruhan tercapai, yang tercermin pada capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kegiatan 2
2. Fasilitasi / Koordinasi / Konsultasi Pusat dan Daerah
3. Orientasi Pelaksanaan Good Governance ke Luar Daerah
Pencapaian Target
Kelompok
Satuan
Rencana
Realisasi
%
3
4
5
6
7
Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya fasilitasi / koordinasi / konsultasi pusat – daerah Hasil : Terfasilitasinya koordinasi / konsultasi Pusat – Daerah pusat dan daerah Masukan : - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya orientasi GG ke Luar Daerah Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan imple mentasi GG
Rp. Org
96.650.000 -
66.500.000 -
Paket
1
-
-
%
-
-
-
253.844.700 -
247.189.200 -
Paket
1
1
100
%
-
-
-
Rp. Org
Kategori Capaian : Baik
68,80
97,38
83.09
4. Capaian Kinerja Sasaran 30
Rata-rata capaian kinerja sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 dalam kategori Cukup. Analisis atas pencapaian masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut : No 1
Sasaran 2
1.
Terlayaninya keperluan adminis trasi umum serta fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi
2.
Meningkatnya daya guna dan terpenuhinya keperluan inventaris gedung dan kantor
3.
Meningkatnya mutu dan kapasitas Aparatur Meningkatkan capaian kinerja keuangan Meningkatnya mutu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan
4. 5.
6.
7.
8.
9..
Indikator
Meningkatnya kualitas & kuantitas SDM Aparatur Pengawasan Terwujudnya Perencanaan Pengawasan Yang Mantap Terwujudnya pengawasan yang baik pada pemerintah daerah Terwujudnya Pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah
3
% Capaian 7
Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air &listrik Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan per-uu-an Terpenuhinya makan minum Terpenuhinya keperluan rapat/koordinasi/konsultasi ke luar daerah, dan dalam daerah Terpenuhinya jasa pegawai non PNS Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanyaperlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Kendaraan Dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpenuhinya pendidikan dan pelatiah bagi Aparatur Pemeriksa
79.68
-
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun
41.10
-
Terlaksananyapemeriksaan berkala Terlaksananya Review APBD Th. 2012 Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masy. Tuntasnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Evaluasi Kinerja SKPD Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan (LP2P) Terlaksananya Monev Penyelenggaraan Pemda Terlaksananya penyusunan UPKPT Terlaksananya Evaluasi LAKIP Kabupaten Terlaksananya konsultasi PMPRB Tersosialisasinya Peraturan Bidang Pengawasan
75.35
-
Terlaksananya PKPT dan Rakorwasda PKPT Tingkat Provinsi /Rakorwasda Tingkat Nasional Terwujudnya Eksistensi Pengelolaan adm kepegawaian, kepustakaan, kearsipan, dan pengelolaan adm.barang Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun Pemutakhiran data Hasil Pengawasan APIP Tingkat Kab/Kota se Kalimantan Selatan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional Penyelenggaraan Gelar/ Temu Karya Pengawasan Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Terlaksananya Fasilitasi / Koordinasi / Konsultasi Pusat dan Daerah Terlaksananya Orientasi Pelaksanaan Good Governance ke Luar Daerah
83.16
-
-
Kategori Capaian : Cukup
89.76
82.95
41.06
75.75
83.09
70.4
B. Akuntabilitas Keuangan 31
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2013
Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tahunan yang direncanakan, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan menyusun anggaran yang diperlukan sesuai target kinerja yang telah disepakati bersama. Secara keseluruhan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah menganggarkan dana kegiatannya pada belanja langsung sebesar Rp.10.972.740.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp.8.128.949.456,- atau sebesar 74,08%. Rincian anggaran beserta realisasinya masing-masing kegiatan yang menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangan adalah sebagai berikut : 32
Program (1) • Pelayanan Administrasi Perkantoran
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan (2) 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat/Asistensi/ Koord. Dlm Daerah 12 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. • Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Peningkatan 1. Sistem Pengawasan 2. Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 3. Kebijakan KDH
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Penangan kasus di lingkungan Pemerintah Daerah (Pengaduan Masyarakat) Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan BPK, Inspektorat Provinsi dan Itjen Kementrian
Jumlah Dana ( Rp ) (3)
Realisasi ( Rp ) (4)
Realisasi % (5)
13.090.000
4.025.000
30,75
377.000.000
116.6456.657
30,94
354.000.000
342.160.000
96,66
15.700.000
2.991.125
19,05
40.996.000
39.966.050
97,49
44.000.000
43.745.500
99,42
4.795.705 8.500.000
56,42
27.000.000
23.296.000
86,28
167.860.000
127.399.600
75,90
1.137.629.600
1.136.328.373
99,89
781.407.000
505.820.000
64,73
243.750.000
243.750.000
100
383.500.000
352.920.000
92,03
10.125.000
10.125.000
100
193.000.000
150.451.331
77,95
20.500.000
14.610.440
71,27
28.600.000
10.764.500
37,64
5.400.000
-
420.000.000
348.398.800
82,95
6.900.000
2.836.150
41,10
3.303.860.000
2.497.358.300
75,59
130.300.000
124.565.000
95,60
180.250.000
174.552.500
96,84
-
33
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
• Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan • Penataan dan Penyempurn aan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
• Program Pengawasan Aparatur Negara
• Implementasi
1.
Review Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Koordinasi Penyusunan UPKPT Evaluasi LAKIP SKPD Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Pajak (LP2P) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi Program SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD Provinsi Pelaksanaan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pelaksanaan PMPRB Secara Online Monitoring dan Koordinasi pelaksanaan program percepatan pemberantasan Korupsi di Lingkup Provinsi Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengawasan
1. Pembinaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian, kepustakaan, Kersipan dan pengelolaan Administrasi Barang di Kab/Kota Se Kalsel 2. Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Program Kerja Tahunan 3. Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda PKPT Tk. Provinsi / Rakorwasda Tk. Nasional 4. Pembinaan Sistem Pengawasan Kabupaten/Kota 1. Pemutahiran data hasil pengawasan APIP tingkat Kabupaten/Kota se-Kalsel 2. Gelar/Temu Karya Pengawasan 3. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkup Itprov Kalsel 1. Fasilitasi /Koordinasi/Konsultasi Pusat dan Daerah
194.500.000
143.455.000
73,76
97.240.000
82.800.000
85,15
131.830.000
90.984.000
69,02
131.030.000
95.293.500
72,73
324.680.000
282.660.600
87,06
109.500.000
-
-
98.500.000
-
-
163.730.000
-
-
75.540.000
19.211.000
126.620.000
-
99.060.000
40.670.000
41,06
100.700.000
98.810.000
98,12
9.350.000
5.650.000
60,43
187.760.000
170.765.700
90,95
81.300.000
-
46.200.000
36.624.125
79,27
20.600.000
18.600.000
90,29
258.968.000
246.992.800
95,38
97.190.000
37.002.500
38,07
96.650.000
66.500.000
25,43 -
-
68,80
34
Good Governance di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Orientasi pelaksanaan Good Governance ke luar daerah
JUMLAH
253.844.700
10.972.740.300
247.189.200
8.128.949.456
97,38
74.08
Prosentasi capaian realisasi keuangan sebesar 74.08% mengalami Penurunan dibanding tahun lalu 77.88%, yang mencerrminkan bahwa kegiatan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dapat diketogirikan efisien.
35
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Stratejik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2013. Dengan demikian di dalam LAKIP Tahun 2013 ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan dalam tahun 2013 terdapat 9 sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Untuk mengukur keberhasilannya, terhadap masing-masing sasaran tersebut ditetapkan indikator-indikator sasaran yang melekat sesuai dengan stratejiknya. Dari 9 sasaran stratejik tahun 2013 yang telah ditetapkan di dalam perencanaan stratejik Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, seluruhnya dapat dicapai dengan Sangat Baik.
B. SARAN Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut : ii. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung Tahun 2014 merupakan bagian dari Rencana Stratejik 2011 – 2015, agar benar-benar disusun sesuai kaidahkaidah yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; iii. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip value for money (efisien, ekonomis, dan efektif); iv. Pengawasan/pengendalian internal oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna; v. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benarbenar memahami fungsi dan tanggungjawab masing-masing sesuai ketentuang yang berlaku.
36
