BAB I PENDAHULUAN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan BKD sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) bahwa di setiap daerah dibentuk BKD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. A. Latar Belakang Organisasi Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut di atas dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Sealatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 44). Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009. Uraian tugas unsur-unsur organisasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan antara lain : 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang manajemen kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; 3. Merumuskan pengembangan kepegawaian daerah; 4. Merumuskan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; 5. Merumuskan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 6. Merumuskan tunjangan dan kesejahteraan serta pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 7. Menfasilitasi administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan koordinasi instansi terkait; 8. Merumuskan pengelolaan dan penyajian data/dokumentasi dan informasi kepegawaian; 9. Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.
1
Sebagai implementasi dari tugas pokok di atas, BKD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi antara lain : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; 3. Perencanaan pengembangan kepegawaian; 4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perudang-undangan; 6. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; 7. Fasilitas administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait; 8. Menyiapkan bahan dan penyajian data/dokumentasi dan informasi kepegawaian; 9. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. B. Struktur Organisasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unsur lembaga teknis daerah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari : 1. Sekretariat, terdiri dari : (a) Sub Bagian Program; (b) Sub Bagian Keuangan; dan (c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : (a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; dan (b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan. 3. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : (a) Sub Bidang Mutasi Jabatan; dan (b) Sub bidang Mutasi Umum. 4. Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : (a) Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai; dan (b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai 5. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari : (a) Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian; dan (b) Sub Bidang Penyajian dan Dokomentasi. 6. Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain : (a) Jabatan Fungsional Arsiparis; (b) Analis Kepegawaian; dan (c) Pranata Komputer. Struktur organisasi BKD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :
2
Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala BKD
Sekretaris
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Bidang Pengembangan Pegawai
Bidang Mutasi Pegawai
Bidang Hukum dan Kesejahteraan
Bidang Informasi Kepegawaian
Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
Sub Bidang Mutasi Jabatan
Sub Bidang KHP
Sub Bidang Lahta Kepegawaian
Sub Bidang Mutasi Umum
Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
Sub Bidang Penyajian dan Dokumentasi
Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Pengadaan
Sub Bagian Umum Kepegawaian
Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur BKD Provinsi Kalimantan Selatan secara kuantitatif adalah 78 orang yang terdiri dari 55 PNS pria dan 23 PNS wanita. Selanjutnya rincian PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kualifikasi, adalah sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2015 Tingkat Pendidikan No Unit kerja SD SLT SLT D2 D3 D4 S1 P A 1. Kepala Badan 2. Sekretariat 3. Bidang-bidang 2 4. Subbag/Subbid 6 5. JFT : Arsiparis 1 Analis Kepeg 1 1 2 Pranata Kom. 2 5 6. JFU 4 3 23 3 16 Jumlah 4 3 27 9 26
S2
∑
1 1 2 5 9
1 1 4 11 1 4 7 49 78 3
Tabel 2. Jumlah PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2015 Tingkat Golongan / Kepangkatan No Unit kerja IV III II I 1. Kepala Badan 1 2. Sekretariat 1 3. Bidang-bidang 4 4. Subbag/Subbid 1 10 5. JFT : Arsiparis 1 Analis Kepegawaian 4 Pranata Komputer 2 5 6. JFU 30 15 4 Jumlah 5 50 18 5 Tabel 3. Jumlah PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Tingkat Eselonering Tahun 2015 Tingkat Eselonering No Unit kerja II.a III.a IV.a Staf 1. Kepala Badan 1 2. Sekretariat 1 3. Bidang – bidang 4 4. Sub Bagian dan Sub Bidang 11 5. JFT : Arsiparis 1 Analis kepegawaian 4 Pranata Komputer 7 6. JFU 49 Jumlah 1 5 11 61
Jumlah 1 1 4 11 1 4 7 49 78
Jumlah 1 1 4 11 1 4 7 49 78
C. Analisis Perkembangan Strategis. Kecukupan kuantitas pegawai pada satu pekerjaan merupakan suatu harapan bagi instansi untuk meningkatkan kinerja instansi. Pemenuhan kuantitas pegawai akan menjamin pemerataan distribusi beban kerja. Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disusun menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih kekurangan pegawai. Dalam rangka pemenuhan kuantitas pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, BKD Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa langkah perencanaan dan aksi nyata pada periode kegiatan dan anggaran tahun 2015, langkah yang diambil BKD Provinsi Kalimantan Selatan antara lain : 1. Melakukan perencanaan seleksi CPNS untuk formasi tahun anggaran 2015 dengan target 300 CPNS yang telah dianggarkan pada DPA SKPD BKD tahun 2015, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Adanya Surat Edaran Menpan No : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. 4
2. Penerimaan Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun 2015. Penerimaan Praja IPDN yang dinyatakan lulus serta memenuhi syarat adalah sebanyak 21 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantanl Selatan. 3. Selain itu penambahan pegawai dilakukan dengan adanya mutasi pegawai dari Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 49 PNSD. Ketepatan penempatan pegawai pada satu pekerjaan merupakan suatu harapan bagi instansi untuk meningkatkan kinerja instansi. Pegawai yang bekerja sesuai dengan kompetensinya akan memiliki dorongan internal untuk memacu kinerja. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan seleksi terhadap pegawai untuk menduduki suatu jabatan tertentu atau yang paling sederhana adalah melihat latar belakang pendidikan formal pegawai. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya. Pengelolaan manajemen kepegawaian, yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen, pembinaan hingga pemberhentian PNS menuntut pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Hal ini menyebabkan penggunaan teknologi informasi begitu penting untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian. Sistem informasi digunakan sebagai jawaban terhadap manajemen kepegawaian untuk memantapkan administrasi kepegawaian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan informasi data pegawai yang cepat, tepat, akuntabel, dan up to date. Simpeg adalah sebuah sistem iInformasi yang dirancang sebagai solusi untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan kepegawaian mulai dari penyimpanan dan pemusatan data secara terkomputerisasi hingga menangani berbagai macam laporan yang berhubungan dengan kepegawaian. Dengan demikian diperlukan perluasan jaringan sehingga keberadaannya tidak hanya terpusat pada BKD saja, tetapi juga berada pada tiap satuan kerja daerah sebagai perpanjangan tangan terhadap pengelolaan data kepegawaian pada masing-masing SKPD. Selain itu terdapat Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sebagai alat bantu dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan, termasuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji pencapaian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) Wujud komitmen antara penerima dengan pemberi amanah; dan (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 No Sasaran strategis Indikator Kinerja 1. Peningkatan kualitas dan Prosentase terpenuhinya formasi kuantitas perencanaan kebutuhan PNSD Pemerintah kepegawaian Provinsi Kalimantan Selatan 2. Terwujudnya Sistem a. Prosentase data PNS Provinsi Manajemen Informasi Kalimantan Selatan yang akurat Kepegawaian dan terkini b. Keberadaan WEB BKD 3. Peningkatan kualitas SDM a. Jumlah PNS mengikuti Tugas Aparatur Belajar b. Jumlah PNS mengikuti Izin Belajar 4. Tertatanya PNS berdasarkan a. Prosentase jabatan struktural kompetensi dan syarat yang terisi jabatan b. Prosentase jabatan fungsional yang terisi 5. Peningkatan akuntabilitas Jumlah kasus kepegawaian yang dan kesejahteraan PNS terselesaikan 6. Peningkatan kinerja Jumlah Standar Operasional Prosedur pelayanan kepegawaian (SOP) yang tersusun
Target 100%
100% Ada 60 PNS 100 PNS 100% 100% 15 Kasus 55 SOP
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan PK. A. Capaian Kinerja Periode Renstra 2011-2015 Dalam pengukuran capaian kinerja jangka menengah yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam sasaran strategis Renstra tahun 2011-2015. Caranya adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 terhadap realisasi capaian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tingkat capaian kinerja dan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 5. Capaian kinerja periode Renstra 2011-2015 Target No Sasaran strategis Indikator Kinerja dalam Renstra 1. Peningkatan Prosentase terpenuhinya kualitas dan formasi kebutuhan kuantitas PNSD Pemerintah 100% perencanaan Provinsi Kalimantan kepegawaian Selatan 2. Terwujudnya a. Prosentase data PNS Sistem Manajemen Provinsi Kalimantan 100% Informasi Selatan yang akurat Kepegawaian dan terkini b. Keberadaan WEB Ada BKD 3. Peningkatan a. Jumlah PNS kualitas SDM mengikuti Tugas 299 PNS Aparatur Belajar b. Jumlah PNS mengikuti Izin 655 PNS Belajar 4. Tertatanya PNS a. Prosentase jabatan 100 % berdasarkan struktural yang terisi kompetensi dan b. Prosentase jabatan syarat jabatan fungsional yang 100 % terisi 5. Peningkatan Jumlah kasus akuntabilitas dan kepegawaian yang 56 Kasus kesejahteraan PNS terselesaikan 6. Peningkatan kinerja Jumlah Standar pelayanan Operasional Prosedur 55 SOP kepegawaian (SOP) yang tersusun
Realisasi
%
67,89%
67,89
100%
100%
Ada
Ada
132 PNS
44,15%
842 PNS
128,54
99,42
99,42
57,26
57,26
36 Kasus
64,28
59 SOP
107,27%
7
B. Capaian Kinerja Tahun 2015 Dalam laporan ini, pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2015 dihitung dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :
No Sasaran strategis 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian 2. Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian
3.
4.
5.
6.
Peningkatan kualitas SDM Aparatur
Tertatanya PNS berdasarkan kompetensi dan syarat jabatan
Peningkatan akuntabilitas dan kesejahteraan PNS Peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Indikator Kinerja Target Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan PNSD 100% Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan a. Prosentase data PNS Provinsi Kalimantan Selatan 100% yang akurat dan terkini b. Keberadaan WEB Ada BKD a. Jumlah PNS mengikuti Tugas 60 PNS Belajar b. Jumlah PNS mengikuti Izin 100 PNS Belajar a. Prosentase jabatan struktural yang 100% terisi b. Prosentase jabatan fungsional yang 100% terisi Jumlah kasus kepegawaian yang 15 Kasus terselesaikan Jumlah SOP (Standar Operasional Prosedur) 11 SOP yang tersusun
Realisasi
%
67,89%
67,89
100%
100
Ada
Ada
23 PNS
38,33
121 PNS
121
99,42%
99,42
57,26%
57,26
8 Kasus
53,30
15 SOP
136.36
8
C. Analisis Pencapaian Kinerja Hasil pencapaian kinerja tahun anggaran 2015 dan periode akhir Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Prosentase Terpenuhinya Formasi Kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Acuan jumlah kebutuhan kuantitas pegawai adalah perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah hasil Analisis Beban Kerja tahun 2012, yaitu 9.736 PNSD. Sampai dengan 31 Desember tahun 2015 jumlah PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 6.610 PNSD. Dengan demikian capaian kinerja pemenuhan formasi kebutuhan PNSD tahun 2015 adalah sebesar 67,89%. Keadaan PNSD dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah seperti pada tabel berikut : Tabel 7. Pemenuhan Kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. ∑ PNSD Provinsi Kalimantan Selatan Kebutuhan 2011 2012 2013 2014 2015 PNSD berdasarkan ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ABK tahun 2012 6.737 69,20 6.541 67,18 6.400 65,74 6.551 67.28 6.610 67,89 9.736 Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak tahun 2011 jumlah kebutuhan pns terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2013. Jumlah itu kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015. Selama periode Renstra 2011-2015, pemenuhan jumlah pns belum seperti yang diharapkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja yang disusun tahun 2012. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : a. Pada tahun 2013. Jumlah formasi yang disetujui adalah sebanyak 191, sedangkan hasilnya berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : R/572/M PAN-RB/12/2013, tanggal 24 Desember 2013, jumlah yang diterima hanya hanya sebanyak 175 orang; b. Pada tahun 2014, dilakukan kegiatan penyusunan dan pengusulan formasi CPNS tahun 2014 dengan hasil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 324 Tahun 2014 tentang Formasi PNS Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebanyak 160 formasi. Berdasarkan Surat MenPAN dan RB Nomor B/4306/M.PAN-RB/11/2014 Tentang Penyampaian Daftar Nilai Tes Kompetisi Dasar seleksi serta Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0591/Kum/2014 Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Tes Kompetisi Dasar Seleksi CPNS dari Pelamar Umum Tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hanya tersaring 159 peserta yang lulus. Hasil itu menyisakan 1 (satu) formasi kosong yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya passing grade pada formasi tersebut.
9
c. Pada tahun 2014 dilakukan penyusunan dan pengusulan formasi khusus tenaga kesehatan yang ditetapkan dengan Surat MenPAN dan RB Nomor FD/420/M.PANRB/10/2014 Perihal Persetujuan Alokasi Formasi CPNS Khusus Dokter Pada Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 12 formasi. Selain itu pemerintah juga memberikan peluang pengangkatan CPNS kategori I dan II bagi yang memenuhi persyaratan. d. Upaya lain adalah pelaksanaan seleksi calon praja IPDN dan Mutasi Pegawai ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kegiatan Penerimaan Praja IPDN tahun 2015 yang dinyatakan lulus serta memenuhi syarat adalah sebanyak 21 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan serta penambahan pegawai dilakukan dengan adanya mutasi pegawai dari Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 49 PNSD. Selain faktor tersebut di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya target pada sasaran pemenuhan kebutuhan pegawai, yaitu : a. Pada tahun 2011 dan tahun 2012, upaya ini tidak dapat dilaksanakan sehubungan adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPD/M.PAN & RB/8/2011, Nomor : 800-632 Tahun 2011 dan Nomor : 141/PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan moratorium tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 September 2011 hingga tahun 2012. b. Pada tahun terakhir Renstra 2011-2015 dilakukan lagi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan seleksi CPNS dengan target formasi terpenuhi sebanyak 300 CPNS namun hal tesebut tidak dapat dilaksanakan berkenaan dengan Surat Edaran Menpan dan RB No : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Sehingga pelaksanaan seleksi CPNS untuk tahun 2015. 2. Prosentase Data PNS Provinsi Kalimantan Selatan Yang Akurat Dan Terkini. Dalam rangka mendukung perwujudan ketersediaan data pegawai yang akurat dan terkini, dilakukan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. Hasil kegiatan ini adalah pemutakhiran data perorangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemutakhiran data perorangan pegawai sampai dengan tahun 2015 sebesar 99,62% dari pegawai yang ada pada tahun 2015 sebanyak 6.610 PNS. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya penyediaan data pegawai yang mutakhir dan terkini telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2011-2015. Rincian hasil tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8. Target dan Realisasi Pemutakhiran Data Tahun 2011-2015 Tahun
Jumlah PNSD
Target
2011 2012 2013 2014 2015
6.737 6.541 6.400 6.551 6.610
75% 80% 85% 95% 100%
Jumlah Realisasi target Pemutakhiran
4.042 5.233 5.440 6.280 6.585
60% 80% 85% 98,11% 100%
Capaian kinerja
80% 100% 100% 103,27% 99,62% 10
Pemutakhiran data seperti terlihat pada tabel di atas dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, pasal 4, yaitu Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan Jabatan, Pendidikan dan Usia. Upaya koordinasi antara Sekretariat, Bidang-bidang di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan hasil yang baik pada sasaran kinerja ini. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam memelihara data kepegawaian agar tetap mutakhir dan terkini antara lain : a. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014. Kondisi riil menunjukkan bahwa tidak semua pns di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan dalam jabatan, terutama bagi yang di tempatkan dalam jabatan fungsional umum (jfu). Dan tidak semua pns yang sudah memiliki SK pengangkatan dalam jfu, menyerahkan tembusan SK jfu tersebut sebagai bahan pemutakhiran data perorangan pegawai. Berdasarkan kondisi tersebut, estimasi data elektronik perorangan pegawai (simpeg) yang mutakhir sesuai aturan kepegawaian terbaru, sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sekitar 55,45%. Jumlah itu dihitung dari jumlah pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan jumlah SK Jfu yang ditembuskan berdasarkan syarat administrasi kenaikan pangkat periode oktober 2015. b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 404 menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Dengan demikian jumlah pns Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalami peningkatan dan jumlah data perorangan kepegawaian yang harus dimutakhirkan juga akan bertambah. Hal tersebut akan berakibat pada jumlah capaian kinerja yang sudah dicapai pada periode Renstr 2011-2015. c. Dukungan sumber daya berupa instalasi jaringan listrik yang aman, peralatan, perangkat keras dan perangkat lunak serta pegawai dalam jumlah dan kualitas yang memadai juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Rencana aksi yang ditempuh dalam rangka mempertahankan data pegawai yang valid dan up to date adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi dengan sasaran pejabat pengelola kepegawaian pada tiap Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung pengintegrasian sistem informasi kepegawaian on-line. Harapannya adalah terlaksananya percepatan pemutakhiran data pegawai dan keseragaman data pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. b. Pembangunan dan pengembangan simpeg on-line, yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Sistem ini sudah digunakan sejak pertengahan tahun 2015, namun dengan 11
adanya aturan baru bidang kepegawaian diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodir perubahan peraturan kepegawaian tersebut. 3. Keberadaan WEB BKD. Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibangun sebagai sebuah media informasi dan komunikasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat Kalimantan Selatan. Sejak bulan Juni tahun 2011 dengan alamat “bkdprovkalsel.org”, kemudian sesuai edaran Menkominfo dan Surat Edaran Asisten Pembangunan tentang Penamaan Domain website Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan, pada akhir tahun 2012 website BKD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi “bkd.kalselprov.go.id”. Penjelasan kriteria capaian indikator ini adalah sebagai berikut :
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Tabel 9. Kriteria Capaian Kinerja Keberadaan Web BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Kriteria keterangan 50% Ada 60% Ada, bisa diakses 70% Ada, bisa diakses, update tiap 3 bulan dan terdapat counter visitors 80% Ada, bisa diakses, update tiap bulan, terdapat counter visitors dan daftar pustaka 90% Ada, bisa diakses, update tiap minggu, terdapat counter visitors, daftar pustaka dan kolom saran
Sampai dengan akhir tahun 2015 hasil kinerja indikator ini mencapai 88,89% dari target 90%, yaitu keberadaan, bisa diakses, update tiap minggu, terdapat counter visitors dan daftar pustaka (peraturan bidang kepegawaian). Sampai dengan tahun 2015 update website masih dilakukan tiap bulan atau jika ada informasi penting yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah tersedianya tenaga pengelola yang menanganinya. Target sesuai Renstra 2011-2015 adalah website BKD Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijadikan sebagai sarana informasi interaktif, khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Jumlah PNS Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar. Pada tahun 2015 ditetapkan target sebanyak 60 orang untuk mengikuti kegiatan tugas belajar. Realisasi capaian indikator ini adalah 23 pns atau 38,33%. Capaian terhadap Target Renstra tahun 2011-2015 dalam penyertaan PNS Tugas belajar sebesar 44,15% dari target yang ditetapkan 299 PNS hanya dapat terealisasi sebanyak 132 PNS. Perbandingan capaian kinerja tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tabel 10. Target dan Realisasi Penyertaan PNSD Tugas Belajar Tahun 2011-2015 Tahun Satuan Target Capaian % 2011 SK 32 10 32% 2012 SK 60 47 78% 2013 SK 60 32 53% 2014 SK 60 20 33.33% 2015 SK 60 23 38,33 % 12
Permasalahan peningkatan kualitas aparatur melalui penyertaan PNS dalam tugas belajar antara lain: a. Minat PNS dalam mengikuti program tugas belajar masih sangat minim dengan pertimbangan meninggalkan keluarga untuk waktu yang cukup lama dan tunjangan pendidikan yang dianggap kurang mencukupi; b. Sedikitnya peminat bagi program pendidikan yang ditawarkan; c. Banyaknya calon mahasiswa tugas belajar yang gugur pada saat seleksi pada tingkat perguruan tinggi; d. Pilihan program studi untuk tugas belajar masih sedikit sesuai dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia; e. Kebijakan pimpinan instansi selaku atasan langsung calon mahasiswa tugas belajar yang tidak memberikan ijin rekomendasi bagi PNS di lingkungannya berkaitan dengan kurangnya sumber daya aparatur yang ada. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur, Gubernur dapat memberikan izin belajar kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya yang terakreditasi. Pemerintah memberikan apresiasi dan mengakomodir keinginan PNSD untuk mengusulkan permohonan Izin Belajar dengan penekanan bahwa setelah selesai melaksanakan izin belajar, PNSD yang bersangkutan tidak serta merta dapat meminta penyesuaian ijazah, tetapi tetap didasarkan pada ketersediaan formasi. Dengan demikian tidak semua usul izin belajar dapat diberikan, hal ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah latar belakang pendidikan yang harus linier dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh PNSD, kebutuhan formasi dan misi organisasi PNSD yang bersangkutan. Sisi positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran dan inisiatif dari aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri melalui jalur pendidikan formal. Pada tahun 2015 Jumlah usul yang memenuhi syarat dan diberikan izin belajar adalah sebanyak 121 PNS , seperti dirincikan pada tabel berikut : Tabel 11. Target dan Realisasi Penyertaan PNSD Izin Belajar Tahun 2011-2015 Tahun Satuan Target Capaian 2011 SK 125 159 2012 SK 125 207 2013 SK 130 167 2014 SK 135 188 2015 SK 140 121 Dari tabel diatas juga dapat dilihat capaian penyertaan dalam pemberian izin belajar terhadap Target Renstra sangat tinggi yaitu mencapai 128,54%, dari 655 PNSD yang ditargetkan pada Renstra 2011-2015 dalam realiasasinya dapat diberikan ijin belajar sebanyak 842 PNSD. Meskipun pendanaan izin belajar ditanggung oleh PNSD bersangkutan, tetapi dengan pertimbangan tidak harus meninggalkan keluarga dan masih dapat bekerja menyelesaikan tugas, proses studi yang lebih fleksibel selama masih sesuai dengan tupoksi pekerjaannya menjadi pertimbangan bagi PNS yang memilih jalur izin belajar untuk pengembangan kapasitas SDM. 13
Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan program pendidikan yang ditawarkan pada program tugas belajar sesuai kebutuhan serta meningkatkan bantuan pendidikan sesuai kondisi yang berlaku pada masa sekarang. Langkah lain yang sudah dilakukan adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa program studi pada universitas negeri yang ada di daerah. 5. Persentase Jabatan Struktural yang Terisi. Sampai dengan bulan Desember 2015, terdapat 6 jabatan struktural yang lowong dari 1.047 jabatan struktural yang ada. Jumlah kekosongan pejabat ini berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 12. Jumlah Jabatan Struktural yang Terisi dan Lowong Tahun 2011-2015 Tahun ∑ Jabatan Terisi Lowong % 2011 1.065 1.013 52 95% 2012 1.073 1.040 33 97% 2013 1.060 981 79 93% 2014 1.060 963 97 90,84% 2015 1.047 1.041 6 99,42 Jumlah jabatan struktural tersebut berbeda pada tiap tahunnya, penjelasannya adalah bahwa : a. Pada tahun 2011, sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008, jumlah jabatan struktural adalah 1.061. b. Pada tahun 2012, jumlah jabatan struktural adalah 1.073. Penambahan terjadi dengan adanya pembentukan organisasi kerja baru, antara lain Kebun Raya Banua (Pergub Nomor 041 Tahun 2012), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Perda Nomor 9 Tahun 2011) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu(Perda 8 Tahun 2011). c. Pada tahun 2013 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Penambahan organisasi kerja Baru Rumah Sakit Gigi dan Mulut (Perda Nomor 03 Tahun 2013), sehingga jumlah jabatan struktural menjadi 1.060. d. Tahun 2014 relatif sama dengan tahun sebelumnya, jumlah jabatan struktural yang ada adalah sebanyak 1.060 jabatan. e. Pada tahun 2015 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mulai diterapkan Struktur Organisasi baru pada SKPD Bapustarda dan Balitbangda yang mengalami pengurangan formasi jabatan struktural sehingga jumlah jabatan struktural yang ada sebanyak 1.041 jabatan. Kekosongan jabatan ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tugas pejabat yang kosong menjadi tugas bagi beberapa PNSD yang diberi mandat untuk menanganinya, akhirnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan tersebut menjadi tidak maksimal. Sekretaris Daerah selaku ketua Baperjakat dan Kepala BKD telah mengambil langkah dalam upaya pengisian jabatan yang lowong tersebut 14
melalui kegiatan rapat baperjakat yang dilakukan setiap bulan agar pengisian jabatan lowong segera dilakukan secara obyektif sesuai persyaratan pengangkatan dalam jabatan. 6. Persentase Jabatan Fungsional yang terisi Jumlah formasi jabatan fungsional yang ada sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebanyak 3.267 jabatan. Jumlah jabatan fungsional yang terisi dan aktif sebanyak 1.885 jabatan, sedangkan sisanya sebanyak 1.382 jabatan belum terisi. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 57,26%. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan usaha lebih baik melalui sosialisasi jabatan fungsional maupun pembinaan terhadap pejabat fungsional yang masih aktif. Rincian jumlah jabatan fungsional tahun 2011-2015 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : Tabel 13. Jumlah Jabatan Fungsional yang Terisi dan Lowong Tahun 2011-2015 Tahun ∑ jabatan Terisi Lowong % 2011 2012 3.168 1.860 1.308 59% 2013 3.168 1.952 1.216 62% 2014 3.267 1.791 1.476 54,82% 2015 3.267 1.885 1.382 57,26 % 7. Jumlah kasus kepegawaian yang terselesaikan. Pada tahun 2015, terdapat 15 kasus pelanggaran disiplin, dan yang dapat diselesaikan dengan keputusan tetap sebanyak 8 kasus pelanggaran disiplin atau sebesar 53,33%. Jumlah tersebut adalah penjatuhan disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jika dihitung dari jumlah keseluruhan pegawai yaitu sebanyak 6.610 pns, maka persentase capaian terhadap pns yang tidak dijatuhi hukuman disiplin akan sangat tinggi. Tetapi capaian tersebut belum dapat menggambarkan angka pembinaan disiplin pegawai secara keseluruhan. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa penjatuhan hukuman dimulai dari penindakan oleh atasan langsung, sampai kepada penindakan yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan hal tersebut, hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang dijatuhkan oleh atasan langsung maupun oleh pejabat eselon II, belum seluruhnya disampaikan kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Selama periode Renstra 2011-2015, ditemukan sebanyak 56 kasus pelanggaran disiplin. Sampai dengan akhir periode anggaran tahun 2015 dapat diselesaikan sebanyak 36 kasus pelanggaran disiplin atau sebesar 64,28 %, dan masih tersisa 30 kasus pelanggaran disiplin yang belum terselesaikan. Selama kurun waktu 2011-2015, jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian seperti pada tabel berikut :
15
Tabel 14. Jumlah Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan Selama Tahun 2011-2015 Hukuman Disiplin Tahun Jumlah Tingkat Tingkat Tingkat Berat Sedang Ringan 2011 8 0 0 8 2012 7 0 0 7 2013 7 1 0 8 2014 4 1 0 5 2015 8 0 0 8 Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja ini adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang bertugas dalam penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai tersebut. Langkah yang sudah dilaksanakan dalam rangka peningkatan wawasan tentang peraturan kepegawaian, BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian sebanyak tiga kali, yang secara keseluruhan diikuti oleh 136 PNSD. 8. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun. Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Dalam kerangka perubahan tersebut, sejak tahun 2011, BKD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun draft dokumen SOP. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SOP yang telah disusun adalah sebanyak 59 SOP. Jumlah yang telah disusun tersebut adalah rancangan SOP yang disahkan oleh Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sudah terdapat satu SOP tentang Kenaikan Gaji Berkala Bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. D. Akuntabilitas Keuangan. Selama masa tahun anggaran 2011-2013, jumlah anggaran yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Selatan untuk kegiatan belanja langsung menunjukkan kenaikan. Peningkatan tersebut adalah hasil pengalihan anggaran yang semula dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : a. Pada tahun 2012 BKD Provinsi Kalimantan Selatan mendapat tambahan dana untuk Kegiatan Tali Asih dan Kegiatan Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya. b. Pada tahun 2013 BKD Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendapatkan tambahan pengelolaan dana untuk Kegiatan Beasiswa PNSD Tugas Belajar, Penyertaan Pelatihan, Kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis Menjelang Purna Tugas dan Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Bagi Pejabat Eselon II. 16
Jumlah anggaran yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011-2015 seperti pada tabel berikut : Tabel 15. Jumlah Anggaran pada DPA-SKPD BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Belanja Tidak Langsung Pagu Realisasi 5,385,000,000 5,334,733,640 5,869,045,000 5,654,941,580 7,071,923,000 5,813,817,487 8.018.117.000 6.022.325.458 6.679.802.000 6.635.310.757
% 99 96 82 75 98
Belanja Langsung Pagu Realisasi 3,894,954,400 3,440,858,889 7,095,275,500 3,595,307,447 11,274,732,500 8,174,295,471 10,478,134,000 8,530,119,037 8,494,750000 6,495,550,212
% 88 51 73 82 76
Total % 95 71 76 79 86
Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kalimantan Selatan untuk SKPD BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sebesar Rp 15.274.552.000,00 yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung Sebesar 6.679.802.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.494.750.000. Realisasi serapan anggaran keseluruhan adalah sebanyak Rp.13.130.510.969,00 atau sebesar 86%. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.494.750.000 digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan belanja langsung yang telah disusun antara lain : Tabel 16. Program dan Pagu Anggaran Tahun 2015 No Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningk. Pengembangan Sist. Pelaporan capaian Kinerja & Keu 5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah
Anggaran 1,617,100,000 868,600,000 4,031,375,000 77,250,000 1,900,425,000 8,494,750,000
Realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 76,47% atau Rp. 6.495.550.212. Rincian realisasi anggaran tiap program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 17. Realisasi Anggaran Tiap Program Tahun 2015 No Program Anggaran Realisasi 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,617,100,000 1.482.649.581 Peningkatan Sarana dan Prasarana 868,600,000 793.935.182 2. Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 4,031,375,000 3,917,978,279 Peningkatan Pengembangan Sistem 77,250,000 75,415,000 4. Pelaporan capaian Kinerja & Keu. Pembinaan dan Pengembangan 1,900,425,000 1,225,921,170 5. Aparatur 8,494,750,000 6,495,550,212 Jumlah
% 91,69 91,40 72,38 97,62 64,51 76,47
17
Berdasarkan Perencanaan Operasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2015 telah ditetapkan 5 Program dan 53 kegiatan. Serapan anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Serapan anggaran pada program ini adalah sebesar 91,69%. Serapan anggaran terendah adalah pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (73,15%). Rincian serapan pada program ini seperti terlihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 18. Realisasi Serapan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2015 No Kegiatan Rupiah Realisasi % 9,600,000.00 7,022,500.00 73.15 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi air dan 245,000,000.00 183,712,066.00 74.98 2. listrik Penyediaan Jasa Administrasi 151,000,000.00 143,700,000.00 95.17 3. Keuangan 20,000,000.00 19,962,560.00 99.81 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 61,500,000.00 61,397,000.00 99.83 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan 61,500,000.00 61,482,000.00 99.97 6. Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 12,000,000.00 11,032,400.00 91.94 7. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Perat 30,000,000.00 29,903,000.00 99.68 8. Per UU 118.000.000.00 81,421,500.00 69.00 9. Penyediaan makanan dan minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi 715.500.000.00 690,032,555.00 96.44 10. Luar Daerah Rakor Dan Konsultasi Dalam 193.000.000.00 192,984,000.00 99.99 11. Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar 91,4%. Kegiatan dengan serapan anggaran paling rendah adalah kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair (55.47%) dengan pelaksanan sebanyak satu kali dengan pertimbangan kondisi meubelair yang ada masih layak dipergunakan dan hanya diperlukan sedikit perbaikan. Realisasi anggaran program ini seperti ditunjukkan pada tabel 19, sebgai berikut :
18
Tabel 19. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 2015 No Kegiatan Rupiah Realisasi Pengadaan Kendaraan dinas 409,000,000.00 403,890,000.00 1. operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung 104,800,000.00 104,787,520.00 2. kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala 248,000,000.00 186,572,362.00 3. Kendaraan Dinas Opearasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala 30,000,000.00 29,241,800.00 4. Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala 66,800,000.00 63,897,000.00 5. Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala 10,000,000.00 5,546,500.00 6. Mebeleur.
% 98.75 99.99 75.23 97.47 95.65 55.47
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melingkupi pembinaan peningkatan pengetahuan seluruh PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam bentuk pemberian beasiswa bagi PNSD tugas belajar, kegiatan pembekalan keterampilan praktis bagi PNS menjelang purna tugas dan kegiatan lain berupa sosialisasi peraturan bidang kepegawaian. Realisasi serapan anggaran program ini seperti pada tabel berikut : Tabel 20. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2015 No Kegiatan Rupiah Realisasi 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,115,200,000.00 2,129,810,779.00 Pembinaan Korp PNS di 85,050,000.00 52,682,700.00 2 Lingkungan BKD 707,375,000.00 619,652,000.00 3 Pembekalan Keterampilan Teknis Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup 20,400,000.00 19,908,000.00 4 Perguruan Tinggi Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup 11,300,000.00 10,250,000.00 5 Kab/Kota Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup 12,850,000.00 12,550,000.00 6 SKPD 7 Bimbingan Teknis Manajemen PNS 59,250,000.00 56,700,000.00 Pengembangan Ketatausahaan 19,950,000.00 16,424,800.00 8 Organisasi.
% 68.37 61.94 87.60 97.59 90.71 97.67 95.70 82.33
Anggaran terbesar Program ini adalah pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Dari sejumlah 60 target Formasi tugas belajar tahun 2015 yang disediakan hanya 23 PNSD yang lulus seleksi, sehingga sisa anggaran yang harus dibayarkan untuk tahun pertama tubel dikembalikan kepada kas daerah. Alasan lain adalah penyediaan anggaran diklat, yaitu penyertaan dalam diklat KKD dan KKDK tidak dapat direalisasikan disebabkan tidak ada pemanggilan peserta seperti tahun sebelumnya yang dilaksanakan 19
oleh Kementerian Keuangan dan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (UGM Yogyakarta) serta Penyertaan Diklatpim II dan III yang sudah dianggarkan biaya kontribusinya pada DPA BKD Tahun 2015 dalam pelaksanaanya semua biaya kontribusi dan pelaksanaan ditanggung oleh pemerintah pusat. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar 96,63% dan kegiatan penyusunan laporan keuangan satuan kerja dengan serapan anggaran sebanyak 100%. Tabel 21. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 No Kegiatan Rupiah Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 54,450,000.00 52,615,000.00 1. dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Satuan 22,800,000.00 22,800,000.00 2. Kerja
% 96,63 100
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Realisasi anggaran program pembinaan dan pengembangan aparatur pada tahun 2015 sebesar 64,51%. Beberapa kegiatan dengan serapan anggaran terendah antara lain : a. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, dengan realisasi 8,18%. Anggaran pelaksanaan seleksi CPNS disusun guna memenuhi kekurangan PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Analisa Beban Kerja PNS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih kekurangan 3.185 pegawai pada tahun 2014, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan berkenaan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Surat Edaran Menpan dan RB No : B/2163/M.PANRB/06/2015 tentang Penundaan penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat direalisasikan secara maksimal. b. Kegiatan penerimaan Praja IPDN dengan realisasi kegiatan sebesar 43,14%, pada kegiatan penerimaan Praja IPDN tahun 2015 pelaksanaan kegiatan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, pada tahun 2015 semua tahapan seleksi dilaksanakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Calon Praja IPDN termasuk dalam hal ini penggunaan anggaran. Dalam kegiatan ini anggaran yang digunakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebagai pendukung dalam kelancaran pelaksanaan seleksi IPDN Tahun 2015. c. Analisa Kebutuhan Diklat, pada kegiatan ini realisasi anggaran sebesar 65,97%. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan awal kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaanya narasumber yang ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dirasa sudah cukup mumpuni dalam memberikan materi tentang penyusunan buku Analisis Kebutuhan Diklat bagi 20
penyusun pada tingkat SKPD. Sehingga anggaran yang direncanakan untuk penyediaan jasa narasumber bagi pemerintah pusat dikembalikan ke kas daerah. Tabel 22. Realisasi Serapan Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tahun 2015 No Kegiatan Rupiah Realisasi % 547,500,000.00 44,766,570.00 8.18 1 Seleksi Penerimaan CPNS 2 Penempatan Pegawai Negeri Sipil. 15,900,000.00 15,842,800.00 99.64 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan 43,325,000.00 43,172,500.00 99.65 3 Pangkat Otomatis 4 Pembangunan/ Pengembangan SIMPEG 76,400,000.00 74,772,500.00 97.87 13,000,000.00 13,000,000.00 100 5 Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar 6 Pengambilan Sumpah Janji PNS 9,100,000.00 8,546,500.00 93.92 Penyelenggaraan Penerimaaan Praja 146,950,000.00 63,400,000.00 43.14 7 IPDN 8 Pengemb.Program dan Pengendalian 24,600,000.00 24,160,000.00 98.21 Menejemen Pembuatan Produk Hukum Bid. 13,000,000.00 12,693,500.00 97.64 9 Kepegawaian 10 Penegakan Disiplin Pegawai. 80,400,000.00 76,087,000.00 94.64 34,525,000.00 27,048,000.00 78.34 11 Penataan Pemberhentian PNS Daerah. 12 Sosialisasi Peraturan Bidang 55,832,000.00 54,668,500.00 97.92 Kepegawaian. 53,000,000.00 51,342,000.00 96.87 13 Penyajian Informasai Kepegawaian 14 Penataan Arsip Kepegawaian. 49,700,000.00 47,190,500.00 94.95 22,950,000.00 19,293,100.00 84.07 15 Pelaksanaan Ujian Dinas 16 Penataan PNS dalam Jabstruk & Jafung. 57,050,000.00 56,708,000.00 99.40 11,000,000.00 9,994,000.00 90.85 17 Pengelolaan Karis/ Karsu. PNS. 18 Penyusunan dan Pengusulan Formasi 20,275,000.00 20,000,000.00 98.64 CPNS. 102,700,000.00 67,750,000.00 65.97 19 Analisa Kebutuhan Diklat 20 Pengangkatan CPNS ke PNS 13,000,000.00 12,850,000.00 98.85 10,200,000.00 10,200,000.00 100 21 Pengelolaan Karpeg 22 Pembinaan purna Tugas PNS 85,969,500.00 72,924,700.00 84.83 16,373,500.00 16,373,500.00 100 23 Penyediaaan Data pengembangan SDM 24 Pelatihan Pengolahan Database dan 51,200,000.00 51,161,000.00 99.92 Aplikasi SI 220,425,000.00 211,030,000.00 95.74 25 Penganugrahan SLKS bagi PNS 26 Pelayanan SAPK 126,050,000.00 120,597,500.00 95.67
21
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja adalah salah satu media pertanggungjawaban, selain itu juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dapat dilihat melalui adanya kesenjangan capaian dengan rencana kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi pada pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja dari akhir periode Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja selama masa periode Renstra dengan membandingkan kinerjanya dengan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. A. Simpulan Adapun capaian kinerja pada periode Renstra dan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan data dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Periode Renstra 2011-2015 Target No Sasaran strategis Indikator Kinerja Realisasi Renstra 1. Peningkatan Prosentase terpenuhinya kualitas dan formasi kebutuhan PNSD kuantitas Pemerintah Provinsi 100% 67,89 % perencanaan Kalimantan Selatan kepegawaian 2. Terwujudnya a. Prosentase data PNS Sistem Manajemen Provinsi Kalimantan 100 % 100 % Informasi Selatan yang akurat dan Kepegawaian terkini b. Keberadaan WEB BKD Ada Ada 3. Peningkatan a. Jumlah PNS mengikuti 299 PNS 132 PNS kualitas SDM Tugas Belajar Aparatur b. Jumlah PNS mengikuti 655 PNS 842 PNS Izin Belajar 4. Tertatanya PNS a. Prosentase jabatan 100 % 99,42 berdasarkan struktural yang terisi kompetensi dan b. Prosentase jabatan 100 % 57,26 syarat jabatan fungsional yang terisi 5. Peningkatan Jumlah kasus akuntabilitas dan kepegawaian yang 56 Kasus 36 Kasus kesejahteraan PNS terselesaikan 6. Peningkatan kinerja Jumlah SOP (Standar pelayanan Operasional Prosedur) 55 SOP 59 SOP kepegawaian yang tersusun
%
67,89
100 Ada 44,15 128,54 99,42 57,26 64,28
107,27
22
Dari 6 Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2011-2015 yang terbagi dalam 9 indikator terdapat 5 indikator keberhasilan yang terpenuhi, namun masih ada 4 indikator keberhasilan sasaran strategis yang belum tercapai, diantaranya : 1. Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini disebabkan upaya pemenuhan Pegawai terkendala dengan kebijakan moratorium PNS pada tahun 2011, 2012 dan 2015, serta penghitungan Analisa Beban Kerja Pegawai sebagai dasar pemenuhan Formasi Pegawai masih belum sepenuhnya sempurna. 2. Jumlah PNS mengikuti Tugas Belajar, capaian indikator sasaran ini masih rendah dikarenakan : a. Minat PNS dalam mengikuti program tugas belajar masih sangat minim dengan pertimbangan meninggalkan keluarga untuk waktu yang cukup lama dan tunjangan pendidikan yang dianggap kurang mencukupi; b. Sedikitnya peminat bagi program pendidikan yang ditawarkan; c. Banyaknya calon mahasiswa tugas belajar yang gugur pada saat seleksi pada tingkat perguruan tinggi. d. Pilihan program studi untuk tugas belajar masih sedikit sesuai dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia; e. Kebijakan pimpinan instansi selaku atasan langsung calon mahasiswa tugas belajar yang tidak memberikan ijin rekomendasi PNS dalam mengikuti tugas belajar dikarenakan kurangnya sumber daya aparatur yang ada. 3. Prosentase jabatan fungsional yang terisi, hal ini dikarenakan minat PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menduduki Jabatan Fungsional masih rendah. 4. Jumlah kasus kepegawaian yang terselesaikan, capaian indikator sasaran ini masih rendah mengingat potensi kasus yang belum terselesaiakan sampai dengan periode Renstra masih terbilang banyak dengan adanya 30 kasus yang belum terselesaikan. B. Upaya Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upayaupaya dengan mengambil langkah-langkah sebaga berikut : 1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan stake holder terkait dalam hal ini biro organisasi guna melakukan evaluasi terhadap analisa beban kerja, apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengingat dengan diberlakukanya Undang Undang ASN maka dituntut setiap PNS untuk berkinerja lebih aktif. Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan usulan penambahan PNS bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan Seleksi CPNS, Penerimaan Praja IPDN dan Mutasi Pegawai secara selektif. 2. Untuk meningkatkan kompetensi PNS dalam penyertaan PNS tugas belajar maka diperlukan kajian ulang mengenai formasi yang disediakan dalam program tugas belajar serta dilakukan kajian ulang mengenai sistem dan prosedur serta pemberian tunjangan mengenai mahasiswa tugas belajar. 23
3. Peningkatan penataan PNS baik Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu maupun Jabatan Fungsional Umum. 4. Melakukan koordinasi yang lebih aktif baik antara pegawai yang menangani tentang penegakan hukuman disiplin PNS maupun dengan pihak luar yang terkait penanganan penegakan disiplin PNS sehingga kasus kasus pelanggaran disiplin yang ada segera terselesaikan. Dan untuk tindakan pencegahan agar PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak melakukan pelanggaran disiplin maka penegakan disiplin harus dijalankan dengan sebaik baiknya, serta selalu melakukan sosialisasi tentang peraturan disiplin PNS. Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan.
Banjarbaru, Januari 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Drs. H. M. THAMRIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590202 195803 1 023
24
