Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BAB. I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Memasuki tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, segala upaya dalam rangka mensukseskannya
terus
diupayakan
khususnya
optimalisasi
pendayagunaan anggaran. Disamping itu, hal yang harus dilaksanakan adalah menyangkut keterpaduan, kecermatan progam dan
kegiatan
karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya khususnya arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara terus menerus dan berkelanjutan. Disamping itu optimalisasi anggaran dimaksud dilaksanakan untuk mengkongkritkan hasil kerja yang terukur dengan indikator yang jelas melalui penajaman prioritas, sasaran, lokasi dan kegiatan sehingga program
yang
ada
menjadi
bagian
integral
dan
strategis
dari
pembangunan kesejahteraan sosial dalam memberikan kontribusi yang nyata dan jelas. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasinya di daerah menjadi kewajiban seluruh Pemerintah Provinsi wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga arah, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.
1
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
terukur
dan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan sebagai wujud dan amanah pengamalan UUD 1945 yang dilaksanakan bersamasama masyarakat, dunia usaha, pemerintah, pemerintah kabupaten/kota
secara
terpadu,
bertahap,
provinsi dan
berkelanjutan
sehingga
hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya penyandang masalah
kesejahteraan
sosial
dan
masyarakat
pada
umumnya.
Pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus mampu bersinergi dan terkoordinasi antara program yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan Pemerintah
Daerah
(Provinsi
dan
Kabupaten/Kota)
dengan
memperhatikan skala prioritas. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas membangun
komitmen
terhadap
perencanaan
maka Sebagai upaya program
kegiatan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial, diperlukan perencanaan lima tahunan yang komprehensif yang dituangkan dalam bentuk rencana strategik sebagai pedoman sekaligus arah kebijakan pelaksanaan program-program kegiatan bidang kesejahteraan soial di Nusa Tenggara Barat. 1.2
Landasan Hukum 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Indonesia
Republik
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
2
Negara
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
4 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
3
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
13
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
4
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
21
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
22
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
23
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24
Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009; 25
Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 ;
26
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. 28
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
29
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa
5
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tenggara Barat;
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk : 1.3.1 Dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1.3.2 Dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat . 1.3.3 Dijadikan payung hukum penetapan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah untuk mendukung dan mensuskseskan Pemerintah Daerah dalam mencapai pembangunan Nusa Tenggara Barat 5 (lima) tahun kedepan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
NTB 2013-2018, yang
menitik
beratkan pada
pelaksanaan pembangunan bidang sosial berjalan efektif dan efisien, terarah, terkendali, terpadu dan berkesinambungan. 1.4
Sistematika Penulisan Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 - 2018 ini disusun dalam 7 (tujuh) Bab yaitu : 1.4.1 Bab I ; dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ada di Nusa Tenggara
Barat,
landasan
yuridis
sebagai
payung
hukum
pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan gambaran singkat tentang sistematika penulisan. 6
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
1.4.2 Bab II : pada bab ini disajikan tentang gambaran umum tentang Pelayanan bidang sosial yang memuat tugas , fungsi dan struktur Organisasi Dinas Sosial termasuk 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas (Panti-Panti Sosial), serta Susunan kepegawaian dan asset
yang dikelola serta
gambaran umum tentang
jenis
pelayanan dan kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan. 1.4.3 Bab III ; dalam bab ini disampaikan secara singkat Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat tentang gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan bidang sosial, hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya, analisa isu strategis
yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi serta analisis lingkungan strategis 1.4.4
Bab IV ; pada bab ini digambarkan tentang Visi, Misi , tujuan , sasaran dan strategi serta Arah kebijakan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1.4.5 Bab V ;
dalam bab ini memuat
tentang Rencana Program
,Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. 1.4.6 Bab VI ; pada bab ini disampaikan tentang indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. 1.4.7 Bab VII ; dalam bab ini memuat tentang penutup dari Renstra Dinas
Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
menyajikan
tentang kaidah-kaidah pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial .
7
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BAB. II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NTB
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki tugas, fungsi sebagai berikut : 1.
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial.
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.
Perumusan kebijakan di bidang sosial;
b.
Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
c.
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang sosial;
d.
Pelaksanaan Administrasi bidang sosial;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sosial diatas, kemudian di jabarkan lagi ke dalam ringkasan tugas, rincian tugas dan fungsi kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-bidang serta subbag/seksi-seksi, antara lain :
8
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
1
Kepala Dinas
merumuskan bahan kebijakan tehnis, perencanaan program, urusan keuangan dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Kepegawaian
a. b. c. d. e. f.
g. h.
1
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
merumuskan bahan kebijakan tehnis, menetapkan rencana strategis kerja tahunan Dinas Sosial Provinsi NTB. merumuskan bahan kajian analisis jabatan,evaluasi jabatan,dan standar jabatan,kompetensi jabatan melalui hasil analisis jabatan sesuai formasi kebutuhan. menerapkan peraturan perundangundangan,kebijaksanaan teknis,pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas baik dari pusat maupun provinsi. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk yang berkaitan dengan bidang tugas Dinas Sosial Provinsi. mengevaluasi hasil capaian berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja baik laporan bulanan,triwulan,semester dan tahunan Dinas Sosial. membina bawahan berdasarkan jabatan, tugas dan fungsi; merumuskan bahan kajian penataan di bidang kelembagaan, struktur organisasi serta analisis jabatan dan kepegawaian. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. perumusan b. c.
d. e. f.
g.
bahan kebijakan teknis, perencanaan program, pembinaan dan koordinasi. perumusan bahan kajian,analisis jabatan,evaluasi jabatan dan analisis beban kerja. perencanaan program kesejahteraan sosial dan kegiatan program pemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil. pengendalian dan koordinasi program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. pengendalian dan koordinasi program kegiatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan bencana sosial. pengendalian dan koordinasi pembinaan kepegawaian di dinas dan UPTD lingkup Dinas Sosial Provinsi NTB. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan sosial.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
2
Sekretaris Dinas
menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi kesekretariatan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian,perlengkapan, lingkup Dinas Sosial.
3
Sub Bagian Program
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.
2
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan. b. menyiapkan bahan perencanaan strategis Dinas Sosial. c. menyiapkan bahan penyusunan Renstra Dinas Sosial. d. menyiapkan bahan penyusunan Renja, RKT, RKA/RKAP dan DPA/DPPA,LPPD,LKPJ,LAKIP Dinas Sosial. e. menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan program Dinas Sosial. f. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan evaluasi Renstra, Renja, RKT, RKA/RKAP,dan DPA/DPPA,LPPD,LKPJ,LAKIP Dinas Sosial sebagai acuan penyusunan rencana program tahun anggaran berikutnya. g. menyiapkan bahan penyusunan analisis data dan informasi serta evaluasi program.
a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan administrasi kesekretariatan Dinas. b. penyiapan bahan pengkajian perencanaan dan pengendallan program serta pelayanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian,dan administrasi umum unit pelaksana teknis dinas. c. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian,perlengkapan dan dokumentasi serta perundang-undangan. d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas Sosial.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
4
Subag Bagian Keuangan
3
Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
urusan
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial. i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial baik bulanan, triwulanan, semester dan tahunan. j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan k. melaporkan pelaksanaan tugas dinas kepada atasan.
a. menyiapkan bahan pengkajian perencanaan dan pengendalian program kerja Sub Bagian Keuangan. b. merencanakan,menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. menyiapkan bahan pengkajian bahan perencanaan dan pengendalian program kegiatan Sub Bagian Keuangan. e. mengevaluasi hasil pelaksanaan administrasi keuangan Sub Bagian Keuangan. f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. g. menyiapkan bahan hasil evaluasi dan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
5
Sub Bagian Umum
4
Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan aset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
pelaporan pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Keuangan. h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan fungsi.
a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial. b. menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengembangan kapasitas pegawai lingkup Dinas Sosial. c. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; d. menyiapkan rencana pengembangan kapasitas dan profesionalisme pegawai lingkup Dinas Sosial. e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Sosial. f. menyiapkan kelengkapan sistem manajemen kepegawaian lingkup Dinas Sosial. g. menyiapkan bahan pengkajian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kepegawaian. h. memfasilitasi penyelesaian kasus kepegawaian lingkup Dinas Sosial. i. menyiapkan bahan penyusunan laporan barang asset BMD/BMN Dinas. j. menyiapkan kajian hasil pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
l. 6
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
menyusun bahan kebijakan teknis,rencana program dan kegiatan,koordinasi,monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
a. b. c.
d. e. f.
g. 7
Seksi Perlindungan Sosial Korban 5
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi,
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi
penyusunan bahan kebijakan teknis,program pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial. penyelenggaraan koordinasi,monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Dan Jamsos sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. penyusunan bahan evaluasi kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. penyusunan bahan evaluasi kegiatan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan Jaminanan Sosial Berbasis Sosial Keluarga. penyelenggaraan pembinaan,pemantauan,evaluasi dan pelaporan program kegiatan di bidang Perlindungan & Jamsos.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
Bencana Alam
monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
c.
d. e. f. g. h. 8
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
6
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Perlindungan Sosial Bencana Alam berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan pelayanan Sosial. menyiapkan bahan pengkajian, pemanfaatan pemberian bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana Alam. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Perlindungan Sosial Bencana Alam. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis,program dan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. b. menyiapkan bahan penelaahan,penyempurnaan dalam penyusunan program kegiatan. c. menyusun rencana program dan kegiatan di Seksi Perlindungan Sosial Bencana Sosial untuk menghasilkan pelayanan terhadap Korban Bencana Sosial sesuai sasaran. d. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayanan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
9
Seksi Jaminan Sosial Keluarga
7
menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan,menyusun program dan kegiatan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
administrasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sesuai ketentuan yang berlaku. e. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial. f. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial. g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Korban bencana sosial. h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis,program dan kegiatan Jaminan Sosial Keluarga. b. Menyiapkan bahan penelaahan,penyempurnaan dalam penyusunan program kegiatan. c. menyusun rencana program dan kegiatan di Seksi Jaminan Sosial Keluarga untuk menghasilkan pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai sasaran target yang diharapkan. d. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
10
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
8
menyusun bahan kebijakan teknis,rencana program dan kegiatan,koordinasi,monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
e. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Jaminan Sosial Keluarga. f. Menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Jaminan Sosial Keluarga. g. menyusun bahan pemantauan, evaluasi,pelaksanaan kegiatan Jaminan Sosial Keluarga. h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga. i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan; melaksanakan tugas kedlnasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
a.
penyusunan bahan kebijakan teknis,program pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan & Kelembagaan Sosial. b. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan & Kelembagaan Sosial. c. penyelenggaraan koordiansi,monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan & Kelembagaan Sosial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perseorangan,dan bimbingan teknis usahausaha kesejahteraan sosial di bidang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
e. f. g. 11
Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan
9
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan,Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan,KAT dan Kelembagaan. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan,KAT dan Kelembagaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan,KAT dan Kelembagaan. d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan pelayanan Sosial Pemberdayaan Sosial Perseorangan,KAT dan Kelembagaan. e. menyiapkan bahan pengkajian, pemanfaatan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bantuan untuk pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),Karang
pemberdayaan Keluarga Adat Terpencil (KAT) dan Kelembagaan. penyusunan bahan evaluasi kegiatan pemberdayaan pengelolaan sumber dana dan bantuan sosial. penyusunan bahan evaluasi kegiatan Pembinaan Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial. penyelenggaraan pembianaan,evaluasi dan pelaporan program kegiatan di bidang Pemberdayaan & Kelembagaan Sosial.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
12
Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial.
10
Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM). f. menyiapkan bahan, Pembinaan,pengawasan,pengendalian kegiatan bimbingan teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan untuk Orsos/LKS. g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Sosial Perseorangan, KAT dan Kelembagaan. h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan,KAT dan Kelembagaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial. d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan pelayanan kegiatan bimbingan teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
13
Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial
11
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
untuk Orsos/LKS. e. menyiapkan bahan identifikasi sasaran kegiatan pelayanan administrasi Pemberdayaan Orsos,Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Kelembagaan Keluarga melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3),Dunia Usaha,dan program CSR. f. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan Seksi Pemberdayaan Pengeloalaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial. g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial. d. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan serta penyuluhan sosial. e. menyiapkan bahan identifikasi sasaran
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
f. g. h.
i.
14
Bidang Rehabilitasi Sosial
menyusun bahan kebijakan teknis,rencana program dan kegiatan,koordinasi,monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial
penyuluhan sosial baik peserta maupun lokasi penyuluhan. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan kepahlawanan perintis dan kejuangan serta Penyuluhan Sosial. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kepahlawanan Dan Penyuluhan Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. b. c.
d. e.
12
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
penyusunan bahan kebijakan teknis,program pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial. penyelenggaraan koordiansi,monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyusunan bahan rumusan,evaluasi kegiatan pelaksanaan teknis pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Napza. penyusunan bahan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial, gelandangan, pengemis,bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang,korban tindak
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
f.
g. 15
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
13
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Pencegahan Penyalahgunaan Napza.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Napza. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Napzaberdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan Napza . d. menyiapkan bahan identifikasi sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza. e. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan korban penyalahgunaan Napza. f. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan
kekerasan,Eks tuna susila,dan kelompok minoritas/Waria dan orang dengan HIV dan Aids (ODHA). penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar / Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), lanjut usia. penyelenggaraan pembianaan,evaluasi dan pelaporan program kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
16
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
14
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
korban penyalahgunaan Napza. g. menyiapkan administrasi kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza. h. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza. i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Korban Penyalahgunaan Napza baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. d. menyiapkan bahan penyusunan kriteria rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis,bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang,korban tindak kekerasan,Eks tuna susila,dan kelompok
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
e. f. g. h. i. j. 17
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
15
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
minoritas/Waria dan orang dengan HIV dan Aids (ODHA).. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. menyiapkan administrasi kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial tuna social dan korban perdagangan orang. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
18
Bidang Penanganan Fakir Miskin
16
menyusun bahan kebijakan teknis,rencana program dan kegiatan,koordinasi,monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar / Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan lanjut Usia . e. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia. f. menyiapkan administrasi kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar / Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan lanjut Usia g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia. h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. b. c.
penyusunan bahan kebijakan teknis,program pelaksanaan kegiatan bidang Penanganan Fakir Miskin. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin. Penyelenggaraan koordiansi, monitoring,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
d. e. f. g. 19
Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
17
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan. d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan. e. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan. f. menyiapkan administrasi kegiatan evaluasi dan
evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyusunan bahan rumusan,evaluasi kegiatan pelaksanaan teknis penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan,pesisir dan pulau-pulau kecil. penyusunan bahan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan, perdesaan,pesisir dan pulau-pulau kecil. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identifikasi sasaran dan penjajagan fakir miskin perkotaan, perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. penyelenggaraan pembianaan,evaluasi dan pelaporan program kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
20
Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
18
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
monitoring kegiatan identifikasi sasaran dan penjajagan fakir miskin perkotaan. g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan. h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penanaganan Fakir Miskin Perkotaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan. d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin perdesaan. e. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penanganan fakir miskin perdesaan. f. menyiapkan administrasi kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan identifikasi sasaran dan penjajagan fakir miskin perdesaan. g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin perdesaan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
21
Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
19
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penanaganan Fakir Miskin Perdesaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
a. menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulaupulau Kecil berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis di Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil. e. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penanganan fakir miskin pesisir dan pulaupulau kecil. f. menyiapkan administrasi kegiatan evaluasi dan monitoring kegiatan identifikasi sasaran dan penjajagan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil. g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau- pulau kecil. h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4
5
Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulaupulau Kecil baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan. i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
H. M. ZAINUL MAJDI
20
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor
53 Tahun
2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada dinas-dinas daerah dan unit Pelaksana Teknis Badan pada Badanbadan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki tugas, fungsi sebagai berikut :
.
1
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TUGAS DAN FUNGSI BALAI SOSIAL ASUHAN ANAK “GENERASI HARAPAN” NO 1 1.
1
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
2
3 Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu dan terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
4
Kepala
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
FUNGSI 5 Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi; b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; c. Pengujian dan penerapan pelayanan rehabilitasi sosial; d. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; e. Pelaksanaan tahapan pekerjaan sosial berupa observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, pemecahan masalah; f. Pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi, seleksi, motivasi, home visit, resosialisasi, rujukan dan pembinaan lanjut; g. Pengasramaan dan perawatan serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan masyarakat; h. Pembinaan dan bimbingan fisik mental, spiritual, sosial dan keterampilan (life skill); i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; k. Pelaksanaan Koordinasi dengan lintas sektor atau sistem sumber; l. Pembinaan dan bimbingan temporary shelter (jangka pendek) dan protection home (jangka panjang) bagi pelayanan perlindungan khusus; m. Pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. a.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO 1 2.
2
JABATAN Kasubbag Usaha
2
Tata
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
3 Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
4 a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kkegiatan ketatausahaan b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
5
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
5
3.
Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan sosial dan Penyaluran
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan tehnis operasional, koordinasi, fasilitasi tehnis pelayanan kesejahteraan dan penyaluran anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar.
4 h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
3
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk untuk bahan pedoman kerja; b. Membuat konsep standar operating prosedur (SOP) Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran; c. Membuat konsep Rencana kerja dan anggaran (RKA) pada Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran; d. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya; e. Memberi petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi untuk menghidari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas; f. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 g. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai sebagai bahan pembuatan SKP setiap akhir tahun; h. Mempelajari petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas pokok sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; i. Menyiapkan bahan konsep juklak dan juknis penyantunan bagi anak asuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penentu kebijakan atasan; j. Menyiapkan bahan konsep konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dengan bidang tugas berdasarkan data dan petunjuk untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas; k. Menyiapkan bahan kegiatan pejangkauan awal dan sosialisasi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; l. Menyiapkan bahan kegiatan seleksi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk melancarkan pelaksanaan tugas; m. Menyiapkan bahan kegiatan identifikasi dan registrasi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; n. Menyiapkan bahan pelayanan, permakanan, pengasramaan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; o. Menyiapkan bahan resosialisasi anak asuh
5
4
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS
p. q. r. s. t. u. v. w.
5
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
x.
4 sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Menyiapkan bahan kegiatan rujukan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Menyiapkan bahan penyaluran anak asuh sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Menyiapkan bahan terminasi anak asuh sesuai dengan petujuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Menyiapkan bahan pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan masyarakat bagi anak asuh sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Menyiapkan bahan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Membuat telaahan tentang pertimbangan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kondisi, kendala, tantangan dan harapan sebagai bahan penentu kebijakan atasan; Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai per triwulan kepada atasan; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan penentu kebijakan atasan; Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO 1 4.
6
JABATAN 2 Kepala Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Keterampilan
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
3 Melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, tehnis Operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, bimbingan tehnis usaha kesejahteraan sosial anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu dan anak terlantar.
4 a. Mempelajari peraturan perundangundangan (Perpu PP dan Perda, Pergub) sebagai bahan acuan pedoman kerja; b. Mengelola, mengkoordinir pekerjaan yang ada di Seksi Bimbingan, Pendidikan dan Keterampilan; c. Memberikan petunjuk dan arahan pada bawahan; d. Membagi tugas dan pekerjaan pada bawahan; e. Mengajukan permintaan biaya atau dana melalui Kasubag Program TU sesuai program kegiatan yang ada di seksi bimbingan; f. Menyiapkan uang untuk biaya ATK, bahan praktik, LKS, transportasi les, transportasi sekolah, uang saku anak asuh; g. Menyiapkan instruktur-instruktur les dan bimbingan; h. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap bimbingan dengan keterampilan anak asuh; i. Menyiapkan bahan kebutuhan pendidikan, bimbingan sosial, bimbingan fisik, mental, dan spiritual; j. Menyiapkan bahan untuk sarana dan prasarana, pendidikan bimbingan dan keterampilan anak asuh; k. Menyiapkan bahan kebutuhan rehabilitasi sosial anak asuh; l. Menyiapkan bahan monitoring sekolah, home fisik dengan bimbingan lanjut anak asuh dengan bimbingan; m. Menyiapkan bahan kerja sama dengan lintas
5
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS
n. o.
p.
FUNGSI
4 sektor; Menyiapkan bahan observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, dan pemecahan masalah; Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan secara per triwulan kepada atasan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5
TUGAS DAN FUNGSI BALAI SOSIAL BINA REMAJA “KARYA MADANI” NO 1 1.
7
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
2
3 Memimpin, membina mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan tugas Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggaran Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
Kepala
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
FUNGSI a. b. c. d.
5 penyusunan rencana rehabilitasi dan pemberdayaan sosial meliputi anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial; penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial; penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial dalam bentuk pelayanan di dalam balai, penjangkauan komunitas dan pelayanan harian; penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
1
2
3
4
FUNGSI
e. f. 2.
8
Kasubbag Usaha
Tata
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor; c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; f. Menyelenggarakan administrasi
g. h.
5 masalah kesejahteraan sosial anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial; penyelenggaraan proto type balai rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat penyelenggaraan fungsi sosialisasi, konsultasi dan koordinasi; penyelenggaraan monitoring dan evaluasi; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
5
3.
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
Melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial di lingkup Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri “ Mataram.
4 kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya; h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
9
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a.
b. c.
Menyiapkan rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dalam bentuk pelayanan di dalam balai, penjangkauan komunitas dan pelayanan harian; Menyiapkan konsep panduan materi bimbingan fisik, sosial, mental, spiritual, keterampilan dan kegiatan kewirausahaan; Menyiapkan konsep surat keputusan penunjukan instruktur bimbingan fisik,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS
d. e. f. g.
h. 4.
10
Kepala Seksi Penyantunan
Melakukan penyiapan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan penyantunan bagi anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial di lingkup Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” Mataram.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
i.
a.
b. c.
d.
4 sosial, mental, spiritual, keterampilan dan kegiatan kewirausahaan; Menyiapkan konsep akad kerja sama dalam kegiatan bimbingan fisik, sosial, mental, spiritual, keterampilan dan kegiatan kewirausahaan yang melibatkan pihak ketiga; Menyiapkan konsep jadwal bimbingan fisik, sosial, mental, spiritual, keterampilan dan kegiatan kewirausahaan; Menyiapkan konsep kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK) yang meliputi pedoman PBK, pencarian tempat PBK, penempatan penerima manfaat pada tempat usaha dan penarikan dari tempat PBK; Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi; Menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Menyiapkan rencana kerja tahunan Seksi Penyantunan sebagai pedoman kerja; Menyiapkan konsep kegiatan identifikasi dan seleksi calon penerima manfaat; Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota se Provinsi NTB mengenai anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial; Menyiapkan konsep kegiatan registrasi, penerimaan dan orientasi calon penerima manfaat;
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS e. f. g.
h. i. j.
k. l.
11
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
4 Menyiapkan konsep kegiatan penempatan penerima manfaat pada program pelayanan dalam bentuk pelayanan dalam balai, penjangkauan komunitas atau pelayanan harian; Menyusun konsep pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi permakanan, pengadaan pakaian, sepatu, tas sekolah dan daily living; Menyusun konsep pemberian pelayanan kesehatan dasar; Menyusun konsep pemulangan atau terminasi bagi anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial yang menerima pelayanan dalam balai; Menyusun konsep pelaksanaan kegiatan home visit dan pembinaan lanjut; Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi; Menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan Seksi Penyantunan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TUGAS DAN FUNGSI BALAI SOSIAL BINA KARYA “MADANI” NO 1 1.
2.
12
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
2
3 Melaksanakan tugas-tugas manajerial dan teknis operasional yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi.
4
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor; c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;
Kepala
Kasubbag Usaha
Tata
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
FUNGSI a. b. c. d. e. f.
5 Penyusunan rencana tahunan dan lima tahun; Penyelenggaraan pelayanan dan Rehabilitasi; Penyelenggaraan kegiatan administrasi; Penyelenggaraan pengendalian; Penyelenggaraan pembinaan; Pelakasaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
3.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan
Pelayanan Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Klayan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Madani” NTB.
13
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
4 Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya; h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
5
f.
a. Menyeleksi Klayan; b. Melaksanakan registrasi; c. Melaksanakan Koordinasi dengan seksi Penyantunan dan Penyaluran serta Kasubbag. Tata Usaha; d. Melaksanakan Orientasi, pengenalan lingkungan dan outbond; e. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan instruktur
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS
f. g. h. i. j. k.
l. m. n. o. 4.
Kepala Penyantunan Penyaluran
Seksi dan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi usaha-usaha penyantunan dan penyaluran kesejahteraan gelandangan dan pengemis.
p. a.
b. c. d. e. f.
14
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
4 bimbingan dan keterampilan; Membuat SK. instruktur pendamping; Menjadwalkan bimbingan; Mengadakan alat tulis Klayan; Melaksanakan pelatihan dan bimbingan; Mengadakan pakaian kerja Klayan; Mengadakan dan pembayaran honor instruktur dan pendamping; Membuat sertifikat; Melaksanakan Praktek Belajar Kerja (PBK); Melaksanakan Rekreasi; Membuka atau Menutup kegiatan bimbingan dan pelatihan; Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh atasan. Menyiapkan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional; Mengkoordinasikan, memfasilitasi teknis usaha-usaha penyantunan dan penyaluran penyandang masalah kesejahteraan sosial; Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan teori, pengetahuan dan potensi, yang berkaitan dengan Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran; Menyusun rencana kegiatan; Mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada Kepala Balai untuk memperoleh pengarahan dan persetujuan; Melaksanakan koordinasi dengan kepala Urusan Tata Usaha, para pejabat struktural dan fungsional;
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 g. Menyiapkan formulir, mengisi dan menghimpun data bagi klayan mulai dari pendekatan awal sampai dengan proses bimbingan lanjut; h. Menjabarkan arahan tehnis operasional yang diberikan oleh kepala Balai antara lain menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan dan penyantunan bagi klayan; i. Mengadakan dan memberikan tolkit; j. Menyampaikan alternative penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan fungi seksi penyantunan dan penyaluran; k. Membagi tugas kepada staf dilingkungan seksi penyantunan dan penyaluran; l. Mengadakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan staf (DPPP); m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Balai; n. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh atasan.
5
15
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TUGAS DAN FUNGSI BALAI SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PETIRAHAN ANAK “SASAMBO MATUPA” NO 1 1.
2.
16
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
2
3 Memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak “Sasambo Matupa” NTB sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor; c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset,
5 a. pelaksanaan rencana pelayanan kesejahteraan sosial anak melalui rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial; b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial; c. pengujian dan penerapan pelayanan rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial; d. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi sosial dan pengembangan social; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Kepala
Kasubbag Usaha
Tata
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya; h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
5
3.
17
Kepala Bimbingan Penyuluhan Anak
Seksi dan Sosial
Melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, bimbingan teknis usaha-usaha pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, spiritual, sosial, emosional dan intelegensia serta
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. memberikan petunjuk atau arahan kepada bawahan atau staf tentang tugas pokok dan fungsi Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak; b. membagi habis tugas bawahan atau staf, mengawasi dan memberikan penilaian pelaksanaan tugas atau DP3;
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3 bimbingan pengembangan kemampuan dan pemantapan sikap sosial bagi anak yang mengalami hambatan fungsi sosial sesuai statusnya kerena menyandang masalah sosial serta pelaksanaan penyuluhan sosial anak.
5
4.
Kepala Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial anak
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis usaha-usaha penyantunan dan penyaluran bagi anak yang mengalami hambatan fungsi sosial sesuai statusnya karena menyandang masalah sosial serta pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami korban tindak kekerasan
4 c. memberikan arahan dan teguran atas pelaksanaan tugas staf atau bawahan; d. mengoordinir jalannya kegiatan Seksi bimbingan dan penyuluhan sosial anak; e. membuat program dan laporan bulanan sebagai bahan penyusunan rencana kerja berikutnya; f. melaksanakan petunjuk pimpinan berdasarkan juklak dan juknis Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak; g. merumuskan teknis operasional pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial anak; h. menyusun program-program yang berkaitan dengan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak; i. memfasilitasi pelayanan bimbingan sosial dan ketrampilan dengan cara melakukan koordinasi dengan Sub Bagian TU, Seksi Penyantunan dan Penyaluran serta Pekerja Sosial selaku petugas yang melaksanakan intervensi langsung usaha kesejahteraan sosial anak; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. a. mempelajari dan memahami serta melaksanakan peraturan perundangundangan, pedoman, juklak, juknis dan referensi yang berkaitan dengan tugas penyantunan dan perlindungan sosial; b. mengkonsultasikan program seksi kepada Kepala Panti; c. melakukan penanggungjawab pemanggilan, pemulangan, pengasramaan, penyediaan
18
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
1
2
3 perlakuan salah, penelantaran dan lainlain.
d. e. f.
g. h. i.
4 obat-obatan, pakaian dan perjalanan dinas bagi petugas motivasi dan sosialisasi; melakukan koordinasi dengan Sub Bagian TU, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak, serta Pejabat Fungsional dalam rangka proses penyantunan dan penyaluran; mengarahkan staf pada pelaksanaan tugastugas seksi; mengoordinasikan staf dalam rangka pelaksanaan proses pelayanan panti (persiapan, pelaksanaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi); melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, Lembaga Pendidikan Tinggi, dan Organisasi Sosial atau LSM guna peningkatan kualitas pelayanan serta mensosialisasikan program; melaksanakan administrasi dan rumah tangga seksi; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
TUGAS DAN FUNGSI 19
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BALAI SOSIAL LANJUT USIA “MECI ANGI” NO 1 1.
20
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
2
3 Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi NTB di bidang pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar.
4
5 a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; c. Pengujian dan penerapan pelayanan rehabilitasi sosial; d. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; e. Pelaksanaan tahapan pekerjaan sosial berupa observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, pemecahan masalah; f. Pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi, seleksi, motivasi, home visit, resosialisasi, rujukan, dan pembinaan lanjut; g. Pengasramaan dan perawatan, serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan masyarakat; h. Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial dan keterampilan (life skill); i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; k. Pelaksanaan Koordinasi dengan lintas sektor atau sistem sumber; l. Pembinaan dan bimbingan temporary shelter (jangka pendek) dan protection home (jangka panjang) bagi pelayanan perlindungan khusus; m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Kepala
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO 1 2.
21
JABATAN 2 Kasubbag Usaha
Tata
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
3 Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
4 a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor; c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
5
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
5
3.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, bimbingan teknis usaha-usaha pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.
4 h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
22
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk pelaksanaan tugas; b. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya; c. Memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan arah kebijakan pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk menghindari kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan; d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta mengetahui hambatan yang timbul; e. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya untuk bahan pembuatan SKP; f. Membuat program pelayanan berdasarkan Case Conference;
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 g. Membuat jadwal pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan; h. Menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan; i. Melaksanakan kunjungan motivasi atau pembinaan keluarga kelayan; j. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan kebijakan atasan; k. Membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. a. Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Penyantunan dan Penyaluran sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk pelaksanaan tugas; b. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya; c. Memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan arah kebijakan pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk menghindari kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan; d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta mengetahui hambatan yang timbul; e. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan
5
4.
23
Kepala Penyantuan Penyaluran
Seksi dan
Melaklukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasioanl, koordinasi, fasilitasi teknis usaha-usaha penyantunan dan penyaluran kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 berdasarkan prestasi kerjanya untuk bahan pembuatan SKP; f. Menyiapkan bahan konsep pelaksanaan penerimaan dan penyaluran kelayanan sesuai dengan ketentuan untuk bahan penentuan kebijakan pimpinan; g. Menyiapkan bahan konsep petunjuk teknis penyantunan dan penyaluran berdasarkan data dan ketentuan perundang-undangan; h. Menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyantuan dan penyaluran; i. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan kebijakan atasan; j. Membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5
24
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TUGAS DAN FUNGSI BALAI SOSIAL KARYA WANITA “MIRAH ADI” NO 1 1.
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
2
3 Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang Rehabilitasi Sosial meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila, Korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban Trafficking dan Orang dengan HIV atau AIDS (ODHA) agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
4
Kepala
FUNGSI 5
a. penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan b. c.
d. e. f.
g.
h. i.
j. k. 25
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
l.
sosial dan rehabilitasi; pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; pengujian dan penerapan pelayanan rehabilitasi sosial; pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; pelaksanaan tahapan intervensi pekerjaan sosial berupa observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, pemecahan masalah; pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi, seleksi, motivasi, home visit, resosialisasi, rujukan dan pembinaan lanjut; pengasramaan dan perawatan serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan masyarakat; pembinaan dan bimbingan fisik mental, spiritual, sosial dan keterampilan (life skill); penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor atau sistem sumber; perlindungan dan advokasi sosial berupa pembinaan dan bimbingan temporary shelter
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
1
2
3
4
2.
26
Kasubbag Usaha
Tata
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor; c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi
FUNGSI
m.
5 (jangka pendek) dan protection home (jangka panjang) bagi pelayanan perlindungan khusus; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
5
3.
Kepala Seksi Perlindungan dan penyantunan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan tehnis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis perlindungan dan penyantunan Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila, Korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban Trafficking dan Orang dengan HIV atau AIDS (ODHA).
4 cuti g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya; h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
27
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. menyusun rencana kerja tahunan pada seksi perlindungan dan penyantunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk untuk bahan pedoman kerja; b. membuat konsep standar operating prosedur (SOP) seksi Perlindungan dan Penyantunan; c. membuat konsep rencana kerja dan anggaran (RKA) pada Seksi Perlindungan dan Penyantunan; d. membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya; e. memberi petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang tupoksi untuk menghidari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS f. g. h. i. j. k. l. m.
28
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
n.
4 mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menilai hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai sebagai bahan pembuatan SKP setiap akhir tahun; mempelajari petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas pokok sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan konsep juklak dan juknis perlindungan dan penyantunan bagi kelayan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai penentu kebijakan atasan; menyiapkan bahan konsep konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dengan bidang tugas berdasarkan data dan petunjuk untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan kegiatan pejangkauan awal dan sosialisasi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan kegiatan seleksi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk melancarkan pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan kegiatan identifikasi dan registrasi sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan pelayanan, permakanan,
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS
o. p. q. r. s. t. u. v. w. 29
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
4 pengasaramaan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan resosialisasi anak asuh sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan kegiatan rujukan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan penyaluran anak asuh sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan terminasi anak asuh sesuai dengan petujuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; membuat telaahan tentang pertimbangan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kondisi, kendala, tantangan dan harapan sebagai bahan penentu kebijakan atasan; menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertriwulan dan semester kepada atasan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan penentu kebijakan atasan; melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
1 4.
2 Kepala Seksi Bimbingan dan Advokasi sosial
30
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
3 Melakukan penyiapan bahan, Penyusunan program, Perumusan teknis Operasional, Koordinasi, fasilitasi pelayanan, bimbingan teknis dan advokasi usaha kesejahteraan sosial Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila, Korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban Trafficking dan Orang dengan HIV atau AIDS (ODHA).
4 a. mempelajari peraturan perundangundangan (Perpu PP dan Perda, Pergub) sebagai bahan acuan pedoman kerja; b. mengelola, mengoordinir pekerjaan yang ada di seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial; c. memberikan petunjuk dan arahan pada bawahan; d. membagi tugas dan pekerjaan pada bawahan; e. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan secara triwulan dan semester kepada atasan; f. mengajukan SPJ untuk biaya operasional bimbingan dan advokasi sosial; g. menyiapkan instruktur bimbingan sosial dan keterampilan; h. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap bimbingan sosial dan keterampilan kelayan; i. menyiapkan bahan kebutuhan bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan; j. menyiapkan bahan kebutuhan rehabilitasi sosial kelayan; k. menyiapkan bahan monitoring, home visit dan bimbingan lanjut kelayan; l. menyiapkan bahan kerja sama dengan lintas sektor; m. menyiapkan bahan observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, dan pemecahan masalah; n. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
5
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TUGAS DAN FUNGSI BALAI SOSIAL BINA LARAS “MUTMAINNAH” NO 1 1.
2.
31
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
2
3 Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Sosial Bina Laras “Mutmainnah” NTB sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor; c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra;
Kepala
Kasubbag Usaha
Tata
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
FUNGSI 5 a. penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; b. pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial; c. pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial; d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan rehabilitasi sosial; e. pelaksanaan penjangkauan calon kelayan gelandangan pengemis bekas psikotik; f. pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelayan; g. pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah; h. penampungan, pengasramaan dan perawatan; i. pembinaan dan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kerja usaha; j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya; h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
5
32
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
3.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan
Memberikan pelayanan bimbingan teknis usaha – usaha rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan rasionalisasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat mental bekas psikotik dan gelandangan pengemis bekas psikotik.
4.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis usaha–usaha penyantunan dan penyaluran bagi para penyandang cacat mental bekas psikotik dan gelandangan pengemis bekas psikotik.
33
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
RINCIAN TUGAS i.
4 Melaksanakan tugas diberikan oleh atasan.
kedinasan
FUNGSI yang
a. mempelajari peraturan perundangundangan yang berlaku, pedoman juklak dan juknis serta kebijakan lembaga dalam tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan; b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan bimbingan sosial dan keterampilan; c. merumuskan teknis operasional pelaksanaan bimbingan sosial dan keterampilan; d. menyusun program - program yang berkaitan dengan bimbingan sosial dan keterampilan; e. memfasilitasi kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan dengan cara melakukan koordinasi dengan Subbagian Tata Usaha dan Seksi Penyantunan dan Penyaluran serta Pekerja Sosial dalam memaksimalkan pelayanan kepada kelayan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. a. menyusun rencana atau program kegiatan penyantunan dan penyaluran; b. mengoordinir dan menyiapkan bahan kebutuhan kelayan; c. mengoordinir dan menyiapkan bahan penerimaan kelayan; d. mengoordinir dan menyiapkan bahan penyaluran kelayan; e. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan usaha-usaha teknis penyantunan dan
5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 penyaluran kelayan; f. mengelola keuangan dan pertanggungjawaban penyantunan dan penyaluran kelayan; g. mengoordinir dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5
TUGAS DAN FUNGSI BALAI SOSIAL LANJUT USIA “MANDALIKA” NO 1 1.
34
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
2
3 Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Provinsi NTB di bidang pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar.
4
5 a. Penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; b. Pengkajian dan analisis teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial; c. Pengujian dan penerapan pelayanan rehabilitasi sosial; d. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; e. Pelaksanaan tahapan pekerjaan sosial berupa observasi, identifikasi, pengungkapan masalah, pemahaman masalah, penetapan masalah, pemecahan masalah; f. Pelaksanaan penjangkauan awal, sosialisasi,
Kepala
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
1
2
3
4
FUNGSI
g. h. i. j.
k. l. 2.
35
Kasubbag Usaha
Tata
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
a. Menyiapkan penyusunan kebijakan, dan perencanaan program kerja dan kegiatan ketatausahaan; b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kantor; c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD Renstra; d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, meliputi : 1. Pengadaan ATK pakai habis dan ATK tidak pakai habis 2. Bahan pengelolaan surat menyurat 3. Bahan penyusunan rencana kebutuhan
m.
5 seleksi, motivasi, home visit, resosialisasi, rujukan, dan pembinaan lanjut; Pengasramaan dan perawatan, serta pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan masyarakat; Pembinaan dan bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial dan keterampilan (life skill); Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; Pelaksanaan Koordinasi dengan lintas sektor atau sistem sumber; Pembinaan dan bimbingan temporary shelter (jangka pendek) dan protection home (jangka panjang) bagi pelayanan perlindungan khusus; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
1
2
3
RINCIAN TUGAS
e. f.
g. h.
3.
36
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, bimbingan teknis usaha-usaha pelayanan
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
i.
a.
4 dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau aset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis; Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi : 1. Pengumpulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin 2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan pensiun dan mutasi 3. Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya; Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk : 1. Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program 2. Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 3. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk pelaksanaan tugas;
FUNGSI 5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
1
2
37
RINGKASAN TUGAS 3 dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar .
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
4 b. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya; c. Memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan arah kebijakan pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk menghindari kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan; d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta mengetahui hambatan yang timbul; e. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya untuk bahan pembuatan SKP; f. Membuat program pelayanan berdasarkan Case Conference; g. Membuat jadwal pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan; h. Menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan; i. Melaksanakan kunjungan motivasi atau pembinaan keluarga kelayan; j. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan kebijakan atasan; k. Membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO 1 4.
38
JABATAN 2 Kepala Seksi Penyantuan dan Penyaluran
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
3 Melaklukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasioanl, koordinasi, fasilitasi teknis usaha-usaha penyantunan dan penyaluran kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.
4 a. Menyusun rencana kerja tahunan pada seksi penyantunan dan penyaluran sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk pelaksanaan tugas; b. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya; c. Memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan arah kebijakan pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk menghindari kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan; d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta mengetahui hambatan yang timbul; e. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya untuk bahan pembuatan SKP; f. Menyiapkan bahan konsep pelaksanaan peneriman dan penyaluran kelayanan sesuai dengan ketentuan untuk bahan penentuan kebijakan pimpinan; g. Menyiapkan bahan konsep petunjuk teknis penyantunan dan penyaluran berdasarkan data dan ketentuan perundang-undangan; h. Menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyantuan dan penyaluran; i. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan kebijakan atasan;
5
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NO
JABATAN
RINGKASAN TUGAS
RINCIAN TUGAS
FUNGSI
1
2
3
4 j. Membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5
39
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA DINAS SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSEORANGAN, KELUARGA, MASYARAKAT, DAN KELEMBAGAAN SOSIAL
SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DAN KORBAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIK LAINNYA
SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
SEKSI PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DANA DAN BANTUAN SOSIAL
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN
SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA
SEKSI KEPAHLAWANAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK, DAN LANJUT USIA
SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
H. M. ZAINUL MAJDI 40
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
2.2
Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh Sumber Daya Aparatur (SDM) yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 289 orang. Jumlah dan komposisi pegawai dimaksud sebagai berikut : 1. Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
dapat
dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR Kualifikasi Pendidikan ( Terakhir )
No
Nama Jabatan ( Sesuai Perda )
1
2
1.
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
2.
Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
3.
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
4.
Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
5.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
6.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
1
1
7.
Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
1
1
8.
Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran pada Bidang Bantuan
1
1
1
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
SD
SLTP
SLTA
D1
D2
D3
D IV
S1
S2
S3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
JML
1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
dan Jaminan Sosial 9.
Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
10.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial
11.
Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga pada Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
12.
Kepala Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan pada Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
13.
Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir MIskin pada Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
14.
Kepala Bidang Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
15.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Bidang Rehabilitasi dan pelayanan Kesejahteraan Sosial
1
1
16.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial pada Bidang Rehabilitasi dan pelayanan Kesejahteraan Sosial
1
1
17.
Kepala Seksi Anak, Lanjut Usia dan Napza pada Bidang Rehabilitasi dan pelayanan Kesejahteraan Sosial
1
1
18.
Kepala Bidang Pengembangan Kelembagan Kesejahteraan Sosial
1
1
19.
Kepala Seksi Organisasi Sosial pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
20.
Kepala Seksi Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
21.
Kepala Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
22.
Kepala Bidang Catatan Sipil
dan
1
1
23.
Kepala Seksi Kependudukan pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
24.
Kepala Seksi Catatan Sipil pada Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
25.
Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan pada Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
26.
Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Harapan “ Mataram
2
1
1
Pemberdayaan
Kependudukan
1 1
1
1
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1
1
1
dan
“
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
27.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Asuhan Anak “ Harapan “ Mataram
1
1
28.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Asuhan Anak “ Harapan “ Mataram
1
1
29.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Asuhan Anak “ Harapan “ Mataram
1
1
30.
Kepala Panti Sosial Bina Remaja Karya Putra “ Mataram
1
1
31.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Bina Remaja “ Karya Putra “ Mataram
32.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja “ Karya Putra “ Mataram
1
1
33.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Bina Remaja “ Karya Putra “ Mataram
1
1
34.
Kepala Panti Sosial “ Meci Angi “ Bima
werdha
1
1
35.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Tresna werdha “ Meci Angi “ Bima
-
1
36.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Tresna werdha “ Meci Angi “ Bima
37.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Tresna werdha “ Meci Angi “ Bima
1
1
38.
Kepala Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
1
1
39.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
1
1
40.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
1
1
41.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
1
1
42.
Kepala Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
1
1
43.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
-
1
44.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
1
1
3
Tresna
“
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1
1
1
1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
45.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
1
1
46.
Kepala Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
1
1
47.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
48.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
1
1
49.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
1
1
50.
Kepala Panti Sosial Bina Laras “ Suka Waras “ Selebung
1
1
51.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Bina Laras “ Suka Waras “ Selebung
1
1
52.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Bina Laras “ Suka Waras “ Selebung
53.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Bina Laras “ Suka Waras “ Selebung
54.
Kepala Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
55.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
56.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
57.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
58.
Fungsional Khusus
59.
Staf
1
1
1
1
1
1
1
1
5
9
103
2
-
19
6
17
3
52
8
6
46
1
180
Tabel 2.2 JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI GOLONGAN / PANGKAT DAN PENDIDIKAN PELATIHAN STUKTURAL
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1
1
TOTAL
4
1
1
1
7
1
289
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
No
PENDIDIKAN PELATIHAN STUKTURAL
GOLONGAN / PANGKAT
Nama Jabatan ( Sesuai Perda )
Jml
I
II
III
IV
PIM I
PIM II
PIM III
PIM IV
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1.
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
2.
Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
3.
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
4.
Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
5.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
6.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
1
7.
Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
1
1
8.
Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
1
1
9.
Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
10.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial
11.
Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga pada Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
1
1
12.
Kepala Seksi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan pada Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
1
1
13.
Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir MIskin pada Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
1
1
14.
Kepala Bidang Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
15.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Bidang Rehabilitasi dan pelayanan Kesejahteraan Sosial
1
1
16.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial pada Bidang Rehabilitasi dan pelayanan Kesejahteraan Sosial
1
1
17.
Kepala Seksi Anak, Lanjut Usia dan
1
1
5
1 1
1
1
Pemberdayaan
1
1
1
1
dan
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1
11
1
1
1
1
1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Napza pada Bidang Rehabilitasi dan pelayanan Kesejahteraan Sosial 18.
Kepala Bidang Pengembangan Kelembagan Kesejahteraan Sosial
19.
Kepala Seksi Organisasi Sosial pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1
1
20.
Kepala Seksi Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1
1
21.
Kepala Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial pada Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1
22.
Kepala Bidang Catatan Sipil
1
23.
Kepala Seksi Kependudukan pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
24.
Kepala Seksi Catatan Sipil pada Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
25.
Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan pada Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1
1
26.
Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Harapan “ Mataram
27.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Asuhan Anak “ Harapan “ Mataram
1
1
28.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Asuhan Anak “ Harapan “ Mataram
1
1
29.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Asuhan Anak “ Harapan “ Mataram
1
1
30.
Kepala Panti Sosial Bina Remaja Karya Putra “ Mataram
“
1
31.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Bina Remaja “ Karya Putra “ Mataram
1
32.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja “ Karya Putra “ Mataram
1
1
33.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Bina Remaja “ Karya Putra “ Mataram
1
1
34.
Kepala Panti Sosial “ Meci Angi “ Bima
35.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Tresna werdha “
6
Kependudukan
Tresna
1
dan
“
1
werdha
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Meci Angi “ Bima 36.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Tresna werdha “ Meci Angi “ Bima
1
1
37.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Tresna werdha “ Meci Angi “ Bima
1
1
38.
Kepala Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
39.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
1
1
40.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
1
1
41.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Bina Karya “Aikmel” Lombok Timur
1
1
42.
Kepala Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
43.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
-
1
44.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
1
1
45.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Karya Wanita “Budhi Rini “ Mataram
1
1
46.
Kepala Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
1
47.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
1
48.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
1
1
49.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Tresna Werdha “ Puspa Karma “ Mataram
1
1
50.
Kepala Panti Sosial Bina Laras “ Suka Waras “ Selebung
51.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Sosial Bina Laras “ Suka Waras “ Selebung
1
1
52.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Panti Sosial Bina Laras “ Suka Waras “ Selebung
1
1
53.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Panti Sosial Bina Laras
1
1
7
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
“ Suka Waras “ Selebung 54.
Kepala Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
55.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
56.
Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
57.
Kepala Seksi Penyantunan dan Penyaluran pada Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “ Putra Utama “ Mataram
58.
Fungsional Khusus
59.
Staf
1
1
1
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1
1
13
33
6
52
72
98
-
180
TOTAL
8
1
1
1
10
1
289
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
2.2.2 Sarana dan Prasanan Kantor Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 8 (delapan) Balai Sosial / Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang masing – masing mempunyai asset daerah yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan Dinas Sosial sendiri mengelola asset daerah sebesar 5,9 Milliar terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yakni 1). tanah, 2). Gedung dan Bangunan, 3). Peralatan dan Mesin, 4). Jalan, Irigasi dan Jaringgan dan 5). Asset Tetap Lainnya (data asset 2013). Data Aset yang dikelola Dinas Sosial Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel. 2.6
18
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
Urut
Kode Barang
Reg.
Nama / Jenis Barang
1
2
3
4
1
01.01.01.03.06
0001
3
01.01.11.01.03
0004
Merk/ Type
No. Sertifika t No. Pabrik No. Chasis No. Mesin
5
6
Baha n
7
JUMLAH
Ukuran Barang / Konstr uksi (P, S, D)
Asal/Cara Perolehan Barang
Tahun Pembel ian
8
9
10
11
Satu an
Keadaa n Barang (B/KB/ RB)
Baran g
Harga
13
14
12
I. TANAH
2
01.01.11.01.03
4
01.01.11.01.03
5
01.01.11.04.01
0001 0003 0001
Makam Pahlawan
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
-
-
Pembelian
2007
3504
M2
Baik
1
-
91
Pembelian
1978
480
M2
Baik
1
Baik
1
Baik
1
-
131 -
132
Jumlah Tanah
Pembelian Pembelian Pembelian
1960 1980 1960
380
3423 4275
M2 M2 M2
Baik
1
Baik
1
5
34.560.000,00 816.430.000,00 431.088.000,00 34.230.000,00 93.100.000,00 1.409.408.000,00
II. PERALATAN DAN MESIN Alat Bantu 1
02.02.03.04.04
18
0001
Electric Generating Set Lain-lain
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Honda
-
Hibah
2011
4.850.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Jumlah Alat Bantu Alat Angkut Darat Bermotor 1
02.03.01.02.03
0005
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
2
02.03.01.02.03
0006
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
3
02.03.01.02.03
0007
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Isuzu / NHR.55. E
4
02.03.01.02.03
0008
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Toyota / KF 70
5
02.03.01.02.03
0016
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
6
02.03.01.02.03
0011
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
0001
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
0002
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
7
02.03.01.02.03
8
02.03.01.02.03
19
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Isuzu / Panther Isuzu / Panther TBR 54
Mitsubi shi / PS 100 Toyota / TG40G M
Toyota / New Avansa 1,5 Toyota / All New Avansa Veloz 1.5 M/T
MHCTBR 54BWC06 9083 E069083 MHCTBR 54BXC06 9818 E069818 MHCNHR 55EVCO0 8477 M.97847 7 MHF11KF 7000027 020 7K0267349 4C56C82 866
MHFXW4 2665207 2358 1TR6291522 MHKM1C A3JDK01 0801 DDH0867 MHKM1C A4JEK06 8718 DEG6705
1
Besi
Pembelian
1998
2499
Baik
1
Besi
Pembelian
1999
2499
Baik
1
Besi
Pembelian
1999
2771
Baik
1
Besi
Pembelian
1999
1781
Baik
1
Besi
Hibah
2004
2477
Kurang Baik
Besi
Pembelian
2006
1998
Baik
1
Besi
Pembelian
2013
1495
Baik
1
Besi
Pembelian
2014
1.495
Baik
1
1
4.850.000,00
45.000.000,00
80.000.000,00
85.000.000,00
100.000.000,00
247.000.000,00
175.500.000,00
175.050.000,00
193.388.450,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
9
02.03.01.02.03
0003
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
10
02.03.01.02.03
0004
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
11
02.03.01.04.06
0001
Mobil Tangki
12
02.03.01.04.06
0001 s/d 0002
Mobil Tangki
13
02.03.01.05.01
0008
Sepeda Motor
14
02.03.01.05.01
0009
Sepeda Motor
15
02.03.01.05.01
0001
Sepeda Motor
20
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Gasolin e Toyota / All New Avansa Veloz 1.5 M/T Gasolin e Toyota All New / Kijang Innova V M/T Bensin Vin 2016 warna hitam -
HINO / HINO 300 Dutro 130 HD 6,8 PS Honda / NF125 DD Honda / NF125 DD -
MHKM1C A4JEK06 9436 DEH1586
Pembelian
2014
-
Pembelian
MHIJB71 146K017 454 JB7IE1016814 MHIJB71 176K017 061 JB7IE1017068 -
Besi
1.495
Baik
1
2016
Baik
1
Hibah
2014
Baik
1
Pembelian
2015
4009
Baik
2
Besi
Pembelian
2006
125
Baik
1
Besi
Pembelian
2006
125
Baik
1
Hibah
2007
Baik
1
193.388.450,00
340.594.500,00
327.500.000,00
692.367.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
14.110.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
16
02.03.01.05.01
17
02.03.01.05.01
18
02.03.01.05.01
0010
0011 0022
Sepeda Motor
Sepeda Motor Sepeda Motor
19
02.03.01.05.01
0001 s/d 0002
Sepeda Motor
20
02.03.01.05.01
0023
Sepeda Motor
Honda / NF125 TD Honda / NF125 TD
Kawasa ki / KLX115 0S Honda / Vario Techno 125 CBS ISS Vin 2015 Honda / Supa X CW FI Vin 2015
MHIJB81 107K087 637 JB8IE1089780 MHIJB81 137K087 633 JB8IE1089807 NH4RX15 0CCHP52 269 LX150CE P81073
Besi
Pembelian
2007
125
Baik
1
Besi
Pembelian
2007
125
Baik
1
Besi
Pembelian
2012
Baik
1
-
Pembelian
2015
125
Baik
2
-
Pembelian
2015
124,89
Baik
1
Jumlah Alat Angkut Darat Bermotor
22
12.850.000,00
12.850.000,00
26.800.000,00
34.448.400,00
16.780.200,00
2.799.627.000,00
Alat Kantor 1
02.06.01.01.02
0001
3
02.06.01.04.01
0007
2
02.06.01.01.02
4 5
02.06.01.04.01
21
02.06.01.04.01
0002 0001 0001
Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Lemari Besi Lemari Besi Lemari Besi
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Olimpia
-
Besi
Pembelian
2003
Baik
1
Alba
-
besi
Pembelian
1977
Baik
1
Baik
1
Brother -
-
Besi besi
Pembelian Pembelian Hibah
2007 1995 2007
Baik Kurang Baik
1
1
2.500.000,00 1.800.000,00 434.000,00 229.000,00 2.950.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
6
02.06.01.04.01
7
02.06.01.04.03
8
02.06.01.04.03
9
02.06.01.04.03
10
02.06.01.04.03
11
02.06.01.04.03
12
02.06.01.04.03
13
02.06.01.04.03
14
02.06.01.04.03
15
02.06.01.04.03
0002 0001 0002 0003 0001 s/d 0005 0002 0004 0001 s/d 0002 0001 s/d 0002 0001 s/d 0002
16
02.06.01.04.03
0001 s/d 0002
17
02.06.01.04.03
0001 s/d 0002
18
02.06.01.04.04
19
02.06.01.04.04
20 21
02.06.01.04.04
22
02.06.01.04.04
Lemari Besi Rak Kayu Rak Kayu Rak Kayu Rak Kayu Rak Kayu
Rak Kayu Rak Kayu
bufet Expo
Ligna -
-
besi
kayu kayu kayu
Kayu Kayu kayu
Kayu
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
2008 1977 1977 1977 2004 2004 2004 2006
Baik Baik
Kurang Baik Kurang Baik
1 1 1 1
Baik
5
Baik
1
Baik
1
Baik
2
Baik
2
-
-
Kayu
Pembelian
2006
Rak Kayu
-
-
Kayu
Pembelian
2006
Kurang Baik
-
Pembelian
2011
Baik
2
-
Pembelian
2013
Baik
2
Pembelian
1977
Kurang Baik
Rak Kayu
Rak Kayu Filling Besi/Metal
0001
Filling Besi/Metal
0002
pintu dorond pintu dorond
Rak Kayu
0001 s/d 0002 0001
Brother
Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
4P Pejangg ik / Bahan Tecblok 4P Pejangg ik / Bahan Tecblok Elite Alba
Daichi toto
-
Besi Besi Besi
Pembelian Pembelian Pembelian
1980 1980 1990
Kurang Baik Kurang Baik Kurang
2
2 1 1 1
1.024.000,00 1.705.000,00 975.000,00 975.000,00 9.850.000,00 475.000,00 989.000,00 2.450.000,00
1.200.000,00
5.000.000,00
5.240.000,00
5.240.000,00
250.000,00 300.000,00 180.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
22
02.06.01.04.04
0006
Filling Besi/Metal
Brother
-
Besi
Pembelian
1990
24
02.06.01.04.04
0036
Filling Besi/Metal
Elite
-
besi
Pembelian
1995
23
02.06.01.04.04
25
02.06.01.04.04
26
02.06.01.04.04
27
02.06.01.04.04
28
02.06.01.04.04
29
02.06.01.04.04
30
02.06.01.04.04
31
02.06.01.04.04
32
02.06.01.04.05
33
02.06.01.04.05
34
02.06.01.04.05
35
02.06.01.04.05
36
02.06.01.04.05
37
02.06.01.04.06
38
02.06.01.04.06
39
02.06.01.04.12
23
0002 0001 0001 0002 0001 s/d 0006 0001 0035 0001 s/d 0003 0002 0001 0001 s/d 0002 0001 s/d 0005 0003 0001 0002 0002
Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal Filling Besi/Metal Filling Kayu Filling Kayu Filling Kayu Filling Kayu Filling Kayu Brand Kas Brand Kas
Lemari Kaca
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Daichi -
Asahi Elite
Brother brother / 3 laci Brother / B-103 Brother / B-103 4 pintu 4 pintu 5 pintu -
5 pintu Daichi Daichi -
-
besi
Besi Besi Besi besi
-
Pembelian Pembelian Pembelian
Pembelian
-
Pembelian
-
Pembelian Kayu
-
Besi
-
kaca/ alumu nium
-
Pembelian
Pembelian
-
-
Pembelian
Pembelian
-
-
Pembelian
Besi
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
1995 1996 1996 1996 2005 2011 2011 2013 1990 2004 2004 2006 2013 1985 1987 2004
Baik
Kurang Baik
686.000,00 1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
6
Baik
1
Baik
3
Baik Kurang Baik Baik
1
1 1
Baik
2
Baik
5
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
150.000,00 868.000,00 1.201.000,00 150.000,00 350.000,00 350.000,00 6.792.000,00 1.454.000,00 1.656.250,00 4.968.750,00 538.000,00 823.000,00 1.647.000,00
4.000.000,00 1.105.000,00 1.450.000,00 125.000,00 890.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
40 41
0001
Lemari Kaca
-
-
02.06.01.04.12
0001 s/d 0004
Lemari Kaca
Besi
-
02.06.01.04.12
42 43
02.06.01.04.14
44
02.06.01.04.14
45
02.06.01.04.14
46
02.06.01.04.14
47
02.06.01.04.14
48
02.06.01.04.14
49
02.06.01.04.14
50
02.06.01.04.14
51
02.06.01.04.14
52
02.06.01.04.14
53
02.06.01.04.14
54
02.06.01.04.14
55
02.06.01.04.14
56
02.06.01.04.14
57
02.06.01.05.01
58 59
02.06.01.04.12
02.06.01.05.01
24
02.06.01.05.07
0001 0003 0006 0003 0004 0001 0001 0002 0004 0007 0008 0001 s/d 0002 0001 0002 0005 0001 s/d 0012 0043 0001
Lemari Kaca Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Lemari kayu Papan Visuil Papan Visuil
Papan Pengumunan
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Etalase Kaca bufet -
lemari kecil lemari kecil -
bufet bufet
lemari kecil -
bufet -
papan struktu r -
-
kayu/ kaca
-
kayu
-
kayu
-
kayu
-
kayu
-
kayu
-
kayu kayu/ kaca Kayu kayu
-
Pembelian
2008
Baik
1
Pembelian
2016
Baik
4
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Pembelian Hibah
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Hibah
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
kayu
Pembelian Hibah
2010 1977 1994 1995 1995 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2008 2009 2012 2010 2012 2007
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
2
Baik
1
Baik
12
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Kurang Baik
1
1.236.000,00 3.000.000,00 16.000.000,00 1.990.000,00 284.000,00 504.000,00 841.000,00 1.225.000,00 882.000,00 1.705.000,00 1.236.000,00 989.000,00 1.236.000,00 1.400.000,00 2.000.000,00 2.307.000,00 3.150.000,00 1.770.000,00
1.430.000,00 925.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Finger Print / Premier Series 500dpi Toshiba / 515 DLP 2700 Ansi Lumens Infokus Crisbo w/ VST10C D Sony / VPL-EX 225
60
02.06.01.05.17
0001 s/d 0009
61
02.06.01.05.40
0001 s/d 0002
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)
62
02.06.01.05.40
0003
63
02.06.01.05.40
0001 s/d 0002
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)
1
02.06.02.01.03
0001
Meja Besi/Metal
-
-
3
02.06.02.01.04
0033
Meja Kayu/Rotan
-
-
Mesin Absensi
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)
-
Pembelian
2015
Baik
9
-
Pembelian
2011
Baik
2
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian
2014
Baik
2
besi
Pembelian
1992
Baik
1
Kayu
Pembelian
1978
Jumlah Alat Kantor
110
48.375.000,00
10.000.000,00
1.760.000,00
20.000.000,00 197.215.000,00
Alat Rumah Tangga
2
02.06.02.01.04
4
02.06.02.01.04
5
02.06.02.01.04
6
02.06.02.01.04
7
02.06.02.01.04
25
0044 0015 0001 s/d 0002 0001 s/d 0002 0050
Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
meja kecil meja kayu kecil
-
Kayu Kayu Kayu
Pembelian Pembelian Pembelian
1977 1980 1986
-
kayu
Pembelian
1990
-
kayu
Pembelian
1990
Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
1 1 1 2
Baik
2
Baik
1
325.000,00 70.000,00 65.000,00 125.000,00 140.000,00
775.000,00
461.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
8
02.06.02.01.04
9
02.06.02.01.04
10
02.06.02.01.04
11
02.06.02.01.04
12
02.06.02.01.04
13
02.06.02.01.04
14
02.06.02.01.04
15
02.06.02.01.04
16
02.06.02.01.04
17
02.06.02.01.04
18
02.06.02.01.04
19
02.06.02.01.04
20
02.06.02.01.04
21
02.06.02.01.04
22
02.06.02.01.04
23 24
02.06.02.01.04
26
02.06.02.01.04
0001 s/d 0003
Meja Kayu/Rotan
0017
Meja Kayu/Rotan
0035 0001 s/d 0002 0001 s/d 0005 0001 s/d 0004 0006 0001 s/d 0002 0001 s/d 0007 0003 0010 0001 0019 0020 0001 s/d 0006 0001 s/d 0042 0051
Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan
-
-
Kayu Kayu Kayu Kayu
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
1991 1991 1992 1993
Meja Kayu/Rotan
-
-
Kayu
Pembelian
1993
Meja Kayu/Rotan
-
-
Kayu
Pembelian
1994
Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan Meja Kayu/Rotan
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
Olimpic -
Olimpic -
Ligna Ligna meja kayu
-
Kayu Kayu
-
Kayu
-
kayu/ kaca
-
Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu kayu
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
1994 1995 1995 1995 1995 1996 1997 2001 2004 2004 2004
Baik
Kurang Baik Kurang Baik Baik
Kurang Baik Kurang Baik Baik
Kurang Baik Baik
Kurang Baik
3 1 1 2
5
4 1 2
7 1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Kurang Baik Baik Baik
2
42 1
225.000,00 75.000,00 80.000,00 200.000,00
540.000,00
330.000,00 180.000,00 347.500,00
1.260.000,00 180.000,00 344.000,00 360.000,00 150.000,00 250.000,00 3.859.900,00
81.057.900,00 620.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
kecil 25
02.06.02.01.04
0001 s/d 0003
Meja Kayu/Rotan
26
02.06.02.01.04
0001 s/d 0005
Meja Kayu/Rotan
27
02.06.02.01.05
0001
Kursi Besi/Metal
02.06.02.01.05
0001 s/d 0006
Kursi Besi/Metal
28
02.06.02.01.05
29 30
02.06.02.01.06
31
02.06.02.01.06
32
02.06.02.01.06
33
02.06.02.01.06
34
02.06.02.01.06
35
02.06.02.01.06
36
02.06.02.01.06
37
02.06.02.01.06
27
0008
0009 0002 0001 s/d 0006 0001 s/d 0002 0001 s/d 0010 0019 0002 0001 s/d 0002
Kursi Besi/Metal Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Prodesi gn / Vmp 120, 1/2 Biro Prodesi gn / Vmp 120, 1/2 Biro
-
Pembelian
2011
Baik
3
-
Pembelian
2013
Baik
5
-
-
Hibah
2007
Baik
1
-
-
Hibah
2010
Baik
6
dorong
-
-
Hibah
-
Kayu
-
Kayu
-
Kayu
Pembelian Pembelian Pembelian
2007
1972 1973 1976
-
-
Kayu
Pembelian
1978
-
-
kayu
Pembelian
1980
-
-
Kayu Kayu Kayu
Pembelian Pembelian Pembelian
1980 1981 1982
Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik
Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
1
1 1 6
2
10 1 1 2
1.875.000,00
3.125.000,00
1.150.000,00 650.000,00 2.136.000,00 5.000,00 25.000,00 255.000,00
50.000,00
1.030.000,00 10.000,00 100.000,00 30.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
38
02.06.02.01.06
39
02.06.02.01.06
40
02.06.02.01.06
41
02.06.02.01.06
42
02.06.02.01.06
43
02.06.02.01.06
44
02.06.02.01.10
45
02.06.02.01.10
46
02.06.02.01.10
47
02.06.02.01.10
48
02.06.02.01.10
49
02.06.02.01.10
50
02.06.02.01.10
51
02.06.02.01.11
52
02.06.02.01.15
53
02.06.02.01.16
54 55
02.06.02.01.17
28
02.06.02.01.19
0001 s/d 0002 0012 0003 0001 0003 0003 0001 s/d 0008 0001 0001 s/d 0008 0001 s/d 0002 0003 0001 0001 s/d 0010 0001 s/d 0006 0001 0001 0001 0001
Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu Meja Rapat Meja Rapat Meja Rapat Meja Rapat Meja Rapat Meja Rapat Meja Rapat Meja Tulis
Meja Podium Meja Tik
Meja Reseption Meja Panjang
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Ligna MDF -
-
Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu Kayu
kayu/ kaca Kayu
-
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Hibah
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
Kayu Kayu kayu
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
1985 1985 1990 1993 1997 2007 1997 1998 1998 2004 2004
Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
2 1 1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
8
Kurang Baik
1
Baik
8
Baik
2
Baik
1
Baik
10
2015
Baik
6
1995
Kurang Baik
2005 2016
2016 2008 1980
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Kurang Baik
1
1
36.000,00 18.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 4.950.000,00 1.500.000,00 400.000,00 3.200.000,00
6.200.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00 23.750.000,00
12.000.000,00 2.500.000,00 40.000,00 4.950.000,00 420.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
56
02.06.02.01.27
57
02.06.02.01.27
58
02.06.02.01.27
59
02.06.02.01.28
60
02.06.02.01.28
61
02.06.02.01.28
62
02.06.02.01.28
63
02.06.02.01.28
64
02.06.02.01.28
65
02.06.02.01.28
66
02.06.02.01.28
67
02.06.02.01.28
68
02.06.02.01.30
69
02.06.02.01.30
70
02.06.02.01.30
71
02.06.02.01.30
29
0001 s/d 0011 0001 s/d 0030 0001 s/d 0060 0001 0002 0001 0001 s/d 0002 0002 0003 0001 0001 s/d 0006 0002 0001 s/d 0002 0001 s/d 0003 0001 s/d 0002 0001 s/d 0004
Kursi Rapat
Chitose
-
Kursi Rapat
Chitose
-
Kursi Rapat
T 702
-
Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Tamu Kursi Putar
-
Benfica Ligna Ligna -
-
Kursi Putar
Chitose
-
Kursi Putar
Chitose
-
Kursi Putar
Isebel
-
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Besi/ Busa
Busa
Kayu/ Busa Kayu/ Busa kayu/ busa Kayu/ Busa Kayu/ Busa Kayu/ Busa besi/ busa besi busa
besi/ busa besi/ busa
Pembelian
2004
Baik
11
Pembelian
2004
Baik
30
Pembelian
2016
Baik
60
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Hibah
Pembelian
1985 1985 1989 1989 1995 1995 2004 2004 2010 1994
Pembelian
1994
Pembelian
1995
Pembelian
1995
Kurang Baik Kurang Baik Baik
Kurang Baik Kurang Baik
1 1 1 2 1
Baik
1
Baik
6
Kurang Baik Baik
1
1
Baik
2
Baik
3
Kurang Baik Baik
2
4
2.616.000,00
15.675.000,00
71.100.000,00 720.000,00 200.000,00 420.000,00 481.000,00 616.000,00 1.200.000,00 6.760.000,00 40.560.000,00 2.250.000,00 578.000,00
915.000,00
330.000,00
848.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
72
02.06.02.01.30
73
02.06.02.01.30
0003 0010
Kursi Putar Kursi Putar
74
02.06.02.01.30
0001 s/d 0003
75
02.06.02.01.30
0005
Kursi Putar
76
02.06.02.01.30
0001
Kursi Putar
77
02.06.02.01.30
78
02.06.02.01.30
79
02.06.02.01.30
80
02.06.02.01.30
81
02.06.02.01.30
82
02.06.02.01.30
83
02.06.02.01.30
84
02.06.02.01.34
85
02.06.02.01.34
86
02.06.02.01.34
87
30
02.06.02.01.37
0001 0001 0001 s/d 0002 0001 s/d 0015 0001 s/d 0018 0002 0003 0001 s/d 0073 0001 s/d 0150 0001 s/d 0003 0002
Kursi Putar
Kursi Putar Kursi Putar Kursi Putar
Isebel -
Chitose / kursi komput er Chitose / kursi komput er Chitose
Ergotek Isebel Isebel
-
Kursi Putar
Idsebel
-
Kursi Putar
Isebel
-
Kursi Putar Kursi Putar Kursi Lipat Kursi Lipat Kursi Lipat
Meja Komputer
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Isebel Isebel
Chitose Chitose Chitose / AA -
-
besi/ busa besi/ busa
besi/ busa besi/ busa besi/ busa besi/ busa besi/ busa besi/ busa Besi Besi
tekwo d
Kurang Baik Kurang Baik
Pembelian
1995
Pembelian
2002
Pembelian
2002
Baik
1
Pembelian
2004
Baik
1
2004
Kurang Baik
Pembelian
Pembelian Pembelian Pembelian
1995
2004 2004
Pembelian
2004
Pembelian
2004
Pembelian Pembelian Pembelian
2004 2004 2003
Kurang Baik
Baik
Kurang Baik
1 1
3
1 1 2
Baik
15
Baik
18
Baik
1
Baik
73
Baik
1
Pembelian
2004
Baik
150
Pembelian
2011
Baik
3
Pembelian
2004
Baik
1
200.000,00 319.000,00
495.000,00
289.000,00
145.000,00 151.000,00 141.000,00 242.000,00
4.230.000,00
4.796.000,00 282.000,00 151.000,00 10.950.000,00
36.000.000,00
1.121.250,00 316.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
88 89
02.06.02.01.37
0001
Meja Komputer
-
-
02.06.02.01.37
0001 s/d 0005
Meja Komputer
-
-
02.06.02.01.37
90 91
02.06.02.01.48
92
02.06.02.01.48
93
02.06.02.01.48
94
02.06.02.01.48
95
02.06.02.01.48
96
02.06.02.01.50
97
02.06.02.01.63
98
02.06.02.02.05
99
02.06.02.02.05
100
02.06.02.02.05
101
02.06.02.03.01
102
02.06.02.03.02
0001
0001 0002 0001 0001 0001 0001 s/d 0002 0001 s/d 0005 0001 0003 0001 s/d 0002 0001 0001
Meja Komputer
Meja Biro Meja Biro Meja Biro Meja Biro Meja Biro
Daun Pintu Alumunium
MOUBILER LAINNYA
Alat Pengukur Waktu Lain-lain Alat Pengukur Waktu Lain-lain Alat Pengukur Waktu Lain-lain
Mesin Penghisap Debu Mesin Pel
103
02.06.02.03.03
0002
Mesin Potong Rumput
104
02.06.02.03.03
0001
Mesin Potong Rumput
105
31
02.06.02.04.01
0001
Lemari Es
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
-
Lorus Seiko
Maspio n WP 2015
SC 1020 GX 35, 3 buah mata pisau Harry / B5.500 E Goldsta
-
tekwo d
-
kayu/ busa
-
Kayu
-
kayu kayu
Kayu Kayu
-
Hibah
2007
Kurang Baik
Hibah
2008
Baik
Pembelian
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Hibah
Plasti k Plasti k
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
2008
1983 1993 1995 1995 2008 2008 1985
2011 2011
-
Pembelian
2015
Pembelian
2007
1
1
Baik
1
Baik
2
Baik
5
Kurang Baik
2011
Pembelian
Baik
Baik
Baik
2006
140
5 1
Baik
1994
1
Baik
Kurang Baik
1995
-
-
Baik
1
1
1 1 2
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
650.000,00 549.000,00 3.750.000,00 1.470.000,00 966.000,00 125.000,00 966.000,00 200.000,00 3.000.000,00
3.500.000,00 25.000,00 20.000,00 100.000,00 1.250.000,00 3.095.000,00
4.750.000,00
4.835.000,00 962.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
106
02.06.02.04.01
107
02.06.02.04.03
0001 0004
Lemari Es AC Unit
108
02.06.02.04.04
0003
AC Split
109
02.06.02.04.04
0001
AC Split
110
02.06.02.04.04
0004
111
02.06.02.04.04
112
02.06.02.04.04
113
02.06.02.04.04
114
02.06.02.04.04
115
02.06.02.04.04
116
02.06.02.04.04
117
02.06.02.04.04
118
02.06.02.04.04
119 120
02.06.02.04.04
32
02.06.02.04.04
r
Sharp -
Goldsta r
-
Uchida
-
AC Split
Uchida
-
0001
AC Split
-
-
0001
AC Split
Daikin
-
AC Split
Uchida
-
0001 s/d 0006 0003 0001 0005 0014 0001 s/d 0004 0001 s/d 0003 0002
AC Split AC Split AC Split AC Split AC Split AC Split AC Split
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
Samsun g Samsun g -
LG / Split
LG / Split 1,5 PK LG /
-
Besi/ Plasti k Plasti k/Bes i Besi/ Plasti k Plasti k/Bes i Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k Plasti k/Bes i
Pembelian Pembelian
2008 2009
Pembelian
1996
Pembelian
1998
Pembelian
1999
Pembelian
2000
Pembelian Pembelian Hibah
Pembelian Pembelian Hibah
Pembelian Pembelian Pembelian
Baik Baik
Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
1 1
1
1
1
Baik
1
2004
Baik
1
2004
Baik
6
2007 2008 2008 2008 2010 2011 2013
Kurang Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
4
Baik
3
Baik
1
1.123.000,00 20.500.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
975.000,00
7.250.000,00
3.900.000,00
16.500.000,00 5.900.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00 20.500.000,00
16.200.000,00 5.400.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
121
02.06.02.04.04
122
02.06.02.04.04
123
02.06.02.04.06
124
02.06.02.06.02
125
02.06.02.06.02
126
02.06.02.06.03
127
02.06.02.06.03
128
02.06.02.06.03
129
02.06.02.06.03
130
02.06.02.06.03
131
02.06.02.06.03
132
02.06.02.06.03
133
02.06.02.06.03
134
02.06.02.06.03
33
0001 s/d 0002 0001 s/d 0005 0001 s/d 0002 0003 0004 0001 0005 0001 0001 0006 0001 s/d 0002 0001 s/d 0002 0002 0007
AC Split AC Split Kipas Angin Radio Radio Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi Televisi
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Split 1,5 PK LG / 2 PK 18 LFG 1.500 Watt LG 1,5 PK -
Tens / TS-88K Tens / KE8880 JVC / F series 21" Sony
Goldsta r / 20" -
Panaso nic / 29" LG / LCD LG / LCD
Toshiba -
-
Pembelian
2014
Baik
2
-
Pembelian
2016
Baik
5
-
Hibah
2010
-
Pembelian
-
Pembelian
Plasti k Besi/ Plasti k
Pembelian Pembelian Pembelian Hibah
Pembelian
1994 1994 1992 1993 1998 2007 2007
Kurang Baik Baik Baik
Kurang Baik Baik Baik
Kurang Baik
2 1 1
1 1 1 1
Baik
1
-
Pembelian
2011
Baik
2
-
Pembelian
2013
Baik
2
-
Pembelian Pembelian
2013 2016
Baik Baik
1 1
15.000.000,00
29.875.000,00
508.000,00 340.000,00 340.000,00
220.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 5.950.000,00 1.710.000,00
8.500.000,00
6.437.500,00 2.283.000,00 11.950.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
135
02.06.02.06.03
136
02.06.02.06.05
137
02.06.02.06.07
138
02.06.02.06.08
139 140 141
0003
02.06.02.06.08
0002
02.06.02.06.12
145
02.06.02.06.12
146
02.06.02.06.12
147
02.06.02.06.12
148
02.06.02.06.13
149
02.06.02.06.14
150
02.06.02.06.14
151
02.06.02.06.17
34
Loudspeaker
02.06.02.06.08
02.06.02.06.08
144
0001 s/d 0004
Amplifiler
Sound System
02.06.02.06.08
143
0001
Televisi
0001
02.06.02.06.08
142
0008
0001 0007 0008 0006 0001 0005 0007 0001 0001 0001 s/d 0004 0001 s/d 0003
-
TOA / ZA2240 TOA / 20 W
-
-
-
Sound System
-
-
Sound System
PrimA
-
Sound System Sound System Sound System Wireless Wireless Wireless Wireless
Megaphone
Microphone Microphone Mic Conference
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
TOA -
Sanken -
TOA / ZW G.800C -
TOA / ZM 270 -
Pembelian
-
Pembelian
Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k
-
2011
Pembelian
2010
Pembelian
1989
Pembelian
1998
Pembelian
2002
Hibah
Pembelian Besi
2016
Pembelian Pembelian Hibah
Pembelian Pembelian Hibah Hibah
Pembelian Pembelian
2007 2013 2016 1999 2007 2010 2016 2007 2007 2010 2016
Baik
1
Baik
1
Baik
4
Kurang Baik
1
Baik
1
Baik
1
Kurang Baik Baik Baik
Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik
Kurang Baik Kurang Baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Baik
4
Baik
3
7.950.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00
350.000,00
57.515.000,00
20.875.000,00 7.975.000,00 13.203.000,00 3.950.000,00 1.400.000,00 1.850.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 850.000,00 325.000,00 1.300.000,00
17.925.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
152
02.06.02.06.18
0001 s/d 0003
Unit Power Supply
-
-
Hibah
2008
Baik
3
154
02.06.02.06.18
0002
Unit Power Supply
Prolink
-
Pembelian
2011
Baik
1
153
02.06.02.06.18
155
02.06.02.06.18
156
02.06.02.06.18
157
02.06.02.06.18
158
02.06.02.06.18
159
02.06.02.06.23
160
02.06.02.06.23
161
02.06.02.06.23
162
02.06.02.06.23
163
02.06.02.06.23
0003 0001 s/d 0005 0001 0001 s/d 0003 0006 0001 0015 0002 0013 0001
Unit Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Tustel Tustel Tustel Tustel Tustel
164
02.06.02.06.23
0016
Tustel
165
02.06.02.06.27
0001
Alat Hiasan
166
02.06.02.06.29
167 168
02.06.02.06.40
35
02.06.02.06.49
0001 s/d 0002 0001 0006
Gambar Presiden/Wakil Presiden
Mimbar/Podium Handy Cam
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Ersya -
Advanc e ICA / 1200 Volt APC / SMC 20001 -
Sony / S930 Canon T 31 / Digital EOS 100D Kit (EF S18-55) / 18 MP -
-
Pembelian
-
Pembelian
-
Pembelian
-
Pembelian
-
Pembelian
-
Hibah
-
Hibah
-
Hibah
-
Pembelian
-
Pembelian
2010 2012 2013 2014 2015 2008 2008 2010 2011 2013
Baik
1
Baik
5
Baik
1
Baik
3
Baik
1
Kurang Baik
1
Baik
1
Baik
1
Kurang Baik
1
Baik
1
-
Pembelian
2015
Baik
1
-
Pembelian
2007
Baik
1
-
Kerta s Kayu
Pembelian Pembelian Hibah
2006 1994 2008
Baik
2
Baik
1
Baik
1
5.250.000,00 354.000,00 423.000,00 2.765.000,00 500.000,00 4.500.000,00
8.150.000,00 1.900.000,00 12.500.000,00 3.500.000,00 2.625.000,00 11.975.000,00
10.500.000,00
6.750.000,00 300.000,00 200.000,00 16.250.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Alat Rumah Tangga Lain-lain
169
02.06.02.06.50
0001
170
02.06.02.06.50
0001 s/d 0027
171
02.06.02.07.17
0001 s/d 0002
Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain
1
02.06.03.02.01
0001
P.C Unit
2
02.06.03.02.01
0002
P.C Unit
3
02.06.03.02.01
4
02.06.03.02.01
5
02.06.03.02.01
6
02.06.03.02.01
Alat Rumah Tangga Lain-lain
-
Kals IV, bahan katun motif kemban g Garra Fire / bubuk
-
Hibah
2007
Kurang Baik
-
Pembelian
2011
Baik
27
-
Pembelian
2011
Baik
2
Pembelian
2000
Baik
1
Pembelian
2002
Hibah
2003
Pembelian
2003
Pembelian
2003
Hibah
2004
Jumlah Alat Rumah Tangga
1
729
6.500.000,00
2.025.000,00
1.086.000,00 859.578.050,00
Komputer
7
02.06.03.02.01
8 9
02.06.03.02.01
36
02.06.03.02.01
0001 s/d 0002 0001 s/d 0002 0003 0001 s/d 0003 0004 0005 0002
P.C Unit P.C Unit P.C Unit P.C Unit P.C Unit P.C Unit P.C Unit
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Aspire
Panaso nic -
Pentiu m IV
Pentiu m IV/700 -
Pentiu m IV
Standar Editing
-
Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k
Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k
Hibah
Pembelian Pembelian
2004 2004 2005
Kurang Baik Kurang Baik
1
2
Baik
2
Baik
1
Kurang Baik Baik Baik
Kurang Baik
3 1 1
1
9.250.000,00
19.825.000,00
24.080.000,00
61.000.000,00
20.000.000,00
48.422.000,00 17.450.000,00 12.950.000,00
44.500.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
10
02.06.03.02.01
11
02.06.03.02.01
12
02.06.03.02.01
13
02.06.03.02.01
14
02.06.03.02.01
15
02.06.03.02.01
16
02.06.03.02.01
0001 0001 s/d 0003 0001 s/d 0005 0008 0001 s/d 0002 0007 0001 s/d 0002
HP Pavilion GE 30
-
-
-
P.C Unit
-
-
P.C Unit
Intel Dual Core 2,5
P.C Unit P.C Unit
P.C Unit P.C Unit P.C Unit
17
02.06.03.02.01
0015
P.C Unit
18
02.06.03.02.01
0001
P.C Unit
19
02.06.03.02.01
0001 s/d 0002
P.C Unit
20
02.06.03.02.01
0025
P.C Unit
21
02.06.03.02.01
0001 s/d 0002
P.C Unit
37
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
Pentiu m IV
HP Compaq Presari o CQ3321 L AXIOO MIMO, Intel Atom Rellon / Adroid Mini PC AD 310 HP / Compac CQ3366 221 Rellon / Adroid Mini PC AD 310
-
Besi/ Plasti k
Besi/ Palsti k
Pembelian
2007
Hibah
2007
Hibah
2008
Hibah
Pembelian Hibah
Pembelian
2008 2009 2009 2010
Baik
Kurang Baik Baik
Kurang Baik Baik Baik
1
3
5 1 2 1
Baik
2
-
Pembelian
2010
Baik
1
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian
2011
Baik
2
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian
2013
Baik
2
39.634.250,00
63.723.000,00
63.100.000,00 8.592.000,00 13.125.000,00 9.025.000,00 14.900.000,00
9.750.000,00
5.230.000,00
10.460.000,00
7.451.250,00
10.460.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
22
02.06.03.02.01
0001 s/d 0003
23
02.06.03.02.01
0009
P.C Unit
24
02.06.03.02.01
0001 s/d 0004
P.C Unit
25
02.06.03.02.01
0039
P.C Unit
26
02.06.03.02.01
0001 s/d 0002
P.C Unit
27
02.06.03.02.01
0040
P.C Unit
28
02.06.03.02.01
0041
29
02.06.03.02.01
0001 s/d 0005
P.C Unit
30
02.06.03.02.01
0049
38
P.C Unit
P.C Unit
P.C Unit
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
HP / Compac CQ3366 221 HP / Touchs mart 6101090 Lenovo Edge / 734130 Lenovo Edge / 734570 Asus / Deskto p PC K31AD Rakitan / AMD FX 6350 6 core/3, 9 GHZ Asus Eee Top / In One All -
Rakitan (custom )/ Mainbo ard Asus H110MD
-
Pembelian
2013
Baik
3
-
Pembelian
2013
Baik
1
-
Pembelian
2014
Baik
4
-
Pembelian
2014
Baik
1
-
Pembelian
2015
Baik
2
-
Pembelian
2015
Baik
1
-
Pembelian
2015
Baik
1
-
Pembelian
2016
Baik
5
-
Pembelian
2016
Baik
1
22.353.750,00
14.641.000,00
28.000.000,00
8.400.000,00
14.000.000,00
10.800.000,00
14.600.000,00
34.750.000,00
11.900.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
31
02.06.03.02.02
32
02.06.03.02.02
33 35
34
0001 s/d 0002
Lap Top
0001
Lap Top
02.06.03.02.02
0001
Lap Top
02.06.03.02.02
0001
Lap Top
02.06.03.02.02
0002
Lap Top
36
02.06.03.02.02
0002
Lap Top
37
02.06.03.02.02
0001 s/d 0002
Lap Top
38
02.06.03.02.02
0001 s/d 0003
Lap Top
39
02.06.03.02.02
0010
Lap Top
40
02.06.03.02.02
0003
Lap Top
41
02.06.03.02.02
0001 s/d 0003
Lap Top
39
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
HP Pavilion DV 1622
-
-
-
-
-
Toshiba / Intel Core 2 Duo HP Intel Core2 Duo 2,2 GHz T6670 Toshiba / Satelite L745 HP Intel Atom Dual Core Prosess or N550, 1,5 GB HD Led LCD Sony Vaio SVE142 1 28GB / Intel Core 13.
Plasti k
-
Hibah
2004
Kurang Baik
Pembelian
2006
Baik
Hibah
2007
Kurang Baik
Hibah
2009
Hibah Besi/ Plasti k
2008
2
1
1
Baik
1
Baik
1
Pembelian
2009
Baik
1
-
Pembelian
2011
Baik
2
-
Pembelian
2011
Baik
3
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian
2012
Baik
1
-
Pembelian
2013
Baik
3
19.979.000,00
18.100.000,00
19.750.000,00 10.100.000,00 5.000.000,00
9.000.000,00
12.000.000,00
25.500.000,00
5.000.000,00
5.600.000,00
21.000.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
42
02.06.03.02.02
0004
Lap Top
43
02.06.03.02.02
0019
Lap Top
44
02.06.03.02.02
0001 s/d 0002
Lap Top
45
02.06.03.02.02
0020
Lap Top
46
02.06.03.02.02
0021
Lap Top
47
02.06.03.02.03
Note Book
48
02.06.03.02.03
0001 s/d 0002
49
02.06.03.05.02
50
40
02.06.03.05.02
0002 0001 s/d 0002 0001
Note Book Monitor Monitor
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
3217M 1,8 GHz Asus / Notebo ok A455L Toshiba / Satellite E45B4100 ASUS A4566 / Intel Core i5 HDD 1 TB, Ram 4 GB, LED 14" -
ASUS ROG GL552V XDM229 D/ Layar 15,6" -
Toshiba / Satelite L 105 -
BenQ / LCD
-
Pembelian
2015
Baik
1
-
Pembelian
2015
Baik
1
-
Pembelian
2016
Baik
2
-
Pembelian
2016
Baik
1
-
Pembelian
2016
Baik
1
-
Hibah
2008
Kurang Baik
-
Pembelian
2010
Baik
1
-
Hibah
2008
Baik
2
-
Pembelian
2011
Baik
2
1
9.000.000,00
8.450.000,00
19.900.000,00
8.900.000,00
26.000.000,00
28.000.000,00
9.945.000,00
5.000.000,00 1.470.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
51
02.06.03.05.02
0001 s/d 0002
52
02.06.03.05.02
0006
Monitor
53
02.06.03.05.03
0001
Printer
54
02.06.03.05.03
0001 s/d 0003
55
02.06.03.05.03
56
02.06.03.05.03
57
02.06.03.05.03
0001 s/d 0004
02.06.03.05.03
0001 s/d 0002
58
02.06.03.05.03
59
Monitor
Printer
0003
Printer
0001
Printer
0004
Printer Printer Printer
60
02.06.03.05.03
0006
Printer
61
02.06.03.05.03
0001 s/d 0005
Printer
62
02.06.03.05.03
41
0001 s/d 0002
Printer
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Dell S2340 / LCD Monitor 23" Lenovo 510 / Touch Screen HP -
Desk Jet 1980 HP / Laser Jet 1005
Canon
Canon IP2770 HP / Officeje t 4500n Samsun g ML 2240 / Laser Jet Laser Jet
Samsun g ML 2240 / Laser Jet
-
Pembelian
2015
Baik
2
-
Pembelian
2016
Baik
1
Pembelian
2007
Baik
1
-
Plasti k Besi/ Plasti k Besi/ Plasti k
Hibah
2008
Baik
3
Pembelian
2008
Kurang Baik
Pembelian
2009
Baik
1
Pembelian
2010
Baik
4
Pembelian Pembelian
2010 2011
Baik
1
1
Baik
2
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian
2012
Baik
5
-
Pembelian
2013
Baik
2
8.200.000,00
14.900.000,00
4.230.000,00 16.500.000,00
750.000,00
1.875.000,00
1.111.000,00 2.083.000,00 3.200.000,00
1.300.000,00
5.600.000,00
2.600.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
0001 s/d 0003
63
02.06.03.05.03
64
02.06.03.05.03
65
02.06.03.05.03
66
02.06.03.05.03
67
02.06.03.05.09
68
02.06.03.05.10
0001 s/d 0002
Peralatan Personal Komputer Lain-lain
69
02.06.03.06.01
0001
Server
70
02.06.03.06.04
0001
Modem
71
02.06.03.06.06
0001 s/d 0003 0001 s/d 0006 0007 0001 s/d 0002
0002
Printer Printer Printer Printer Keyboard
Peralatan Jaringan Lain-lain
Canon / Laser Shot LBP 6000 HP / Officeje t 4500n HP / Laser Jet 1102 Epson / L 350 Logitec h / MK 520 Wireles s Id Scan GSX-01
HP Proliant / DL 380 G9 Custom -
-
Pembelian
2013
Baik
3
-
Pembelian
2013
Baik
3
-
Pembelian
2014
Baik
6
-
Pembelian
2015
Baik
1
-
Pembelian
2015
Baik
2
-
Pembelian
2016
Baik
2
-
Pembelian
2015
Baik
1
-
Hibah
2008
Baik
1
-
Hibah
Jumlah Kom[puter
2008
Baik
1
Baik
1
127
5.940.000,00
4.800.000,00
12.000.000,00
3.030.000,00
1.800.000,00
23.760.000,00
129.000.000,00
1.300.000,00 33.800.000,00 1.217.845.250,00
Meja/Kursi Pejabar 1
02.06.04.01.04
2
02.06.04.01.05
42
0001 0001 s/d 0006
Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Ligna Expo
-
Kayu Kayu
Pembelian Pembelian
2004 2004
Baik
6
5.867.400,00 17.700.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
3
02.06.04.03.05
4
02.06.04.07.06
0001 0001 s/d 0002
Kursi Kerja Pejabat Eselon III
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
Chiwa -
-
Jumlah Meja Kursi Pejabat
besi/ busa
Pembelian Pembelian
2004 2016
Baik
1
Baik
2 10
814.000,00 9.260.000,00 33.641.400,00
Alat Studio 1
02.07.01.01.09
0001
Audio Amplifier
3
02.07.01.01.64
0001
Power Amplifier
2
02.07.01.01.40
4
02.07.01.01.64
0001 0002
5
02.07.01.01.82
0001
6
02.07.01.01.82
0005
02.07.01.01.82
0001 s/d 0003
7
02.07.01.01.82
8 9
02.07.01.01.82
10
02.07.01.01.82
11
02.07.01.01.82
12
02.07.01.01.82
13 14
02.07.01.01.82
43
02.07.01.02.00
0006
0010 0011 0012 0063 0064 0001
Microphone/Wireless Mic Power Amplifier
Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan studio Visual Lain-lain Peralatan Studio Video
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
BBS / U-520 TH 7200 N TOA / ZA 2240 Tunder / CM 1222 A Tunder / KA 550 N Alumun ium -
-
Pembelian
2016
Baik
1
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian Pembelian
2011 2011
Baik
1
Baik
1
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian
2011
Baik
1
-
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
2011 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Baik Baik
1 3
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
3.975.000,00 1.750.000,00 4.100.000,00 3.625.000,00
2.937.500,00
4.300.000,00 562.500,00 7.470.000,00 590.000,00 6.450.000,00 740.000,00 11.950.000,00 3.975.000,00 5.000.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
dan Film Lain-lain
Jumlah Alat Studia
16
57.425.000,00
Alat Komunikasi 1
02.07.02.01.09
0001
Telephone (PABX)
2
02.07.02.01.14
0004
Handy Talky
3
02.07.02.01.14
0005
4
02.07.02.01.20
0002
5
02.07.02.06.04
0002
Handy Talky Facsimile
Alat Komunikasi Sosial Lain-lain
Panaso nic KX TEM 824
-
-
-
Plasti k
Pembelian
2007
Hibah
2003
-
-
Panaso nic / KX FP701C X
-
Pembelian
2011
-
Pembelian
2010
-
Hibah
Jumlah Alat komunikasi
Baik
Kurang Baik Kurang Baik
2004
1
03.11.01.01.01
0001
2
03.11.01.01.01
0001
4
03.11.01.08.01
0001
3
5
03.11.01.02.04
44
03.11.01.12.01
0001
0001
Bangunan Gedung Kantor Permanen Kapitalisasi Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gudang Terbuka Permanen Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Gedung Pertokoan/Koperasi
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Beton
Beton Beton Beton
Pembelian
2003
Pembelian
2015
Pembelian Pembelian Pembelian
2016 2007 1983 2007
1340
142 121 21
1 1
Baik
1
Baik
1
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN Bangunan Gedung Kantor
1
1.950.000,00
5.194.112.700,00
M2
Baik
1
M2
Baik
1
Kurang Baik
1.875.000,00
1.020
1
M2
2.300.000,00
23.931.000,00
Baik
Baik
1.900.000,00
5
M2
M2
15.906.000,00
1.045.200.000,00 234.100.000,00
1
1
87.505.000,00 58.575.000,00 66.550.000,00 86.986.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
6
03.11.01.13.01
0001
8
03.11.01.14.02
0001
7
03.11.01.13.01
9
03.11.01.14.02
10
03.11.01.27.04
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1
03.11.02.02.16
2
03.11.02.02.16
3
03.11.02.02.16
4
03.11.02.02.16
5
03.11.02.02.16
6
03.11.02.03.10
7
03.11.02.03.13
8
03.11.02.03.13
9
03.11.02.03.13
45
0001 0001 0001
0001 s/d 0002 0001 s/d 0002 0005 0006 0007 0001 0001 s/d 0003 0001 s/d 0005 0003
Pasar Permanen
Gedung Pos Jaga Permanen Gedung Pos Jaga Permanen Gedung Garasi/Pool Semi Permanen Gedung Garasi/Pool Semi Permanen Bangunan Tempat Kerja Lain-lain
-
-
-
-
-
-
Rumah Negara Gol II Lain-lain Rumah Negara Gol II Lain-lain Rumah Negara Gol II Lain-lain Rumah Negara Gol II Lain-lain Rumah Negara Golongan III Type D Permanen Rumah Negara Golongan III Type E Permanen Rumah Negara Golongan III Type E Permanen Rumah Negara Golongan III Type E Permanen
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pembelian
2007
Pembelian
2007
Pembelian Pembelian
3.56
2015
22
M2
Baik
1
Baik
1
M2 M2
-
-
Beton
Pembelian
1981
M2
-
-
Beton
Pembelian
1982
M2
-
-
Beton Beton Beton Beton
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
2010
60
Kurang Baik
Beton
-
Hibah
2010
M2
-
Jumlah Bangunan Gedung Kantor
Rumah Negara Gol II Lain-lain
Beton
2007
M2
2007 2007
M2
M2
1982
50
M2 M2
1
Baik
1
Baik
1
Kurang Baik Kurang Baik
10
2
2
Baik
1
Baik
1
Baik
1
Baik
1
-
-
Beton
Pembelian
1982
36
M2
Baik
3
-
-
Beton
Pembelian
1982
30
M2
Baik
5
-
-
Pembelian
1982
36
M2
Baik
1
9.420.000,00 7.000.000,00 26.400.000,00 22.734.000,00 399.537.000,00 2.044.007.000,00
63.030.000,00
68.540.000,00 89.170.000,00 72.060.000,00 53.760.000,00 30.000.000,00
64.800.000,00
83.750.000,00
21.600.000,00
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Jumlah Bangunan Tempat Tinggal
17
546.710.000,00
Monmumen 1
03.12.04.01.02
0001
Monuumen/Bangunan Beresejarah Lain-lain
-
-
Jumlah Monumen
Beton
Pembelian
2007
M2
Baik
Jumlah Bangunan Gedung
1 1,00 28,00
19.270.000,00 19.270.000,00 2.609.987.000,00
Jaringan 1
04.16.02.01.04
0001
Jaringan Transmisi Lain-lain
05.17.01.03.01
0001 s/d 0027
Agama Islam
Aset Tetap Lainnnya 1
46
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
-
Pembelian
2012
-
-
Pembelian
2011
Jumlah Jaringan
Jumlah Aset Tetap Lainnya
M2
Baik
1
Baik
27
1
27
4.800.000,00 4.800.000
375.000,00 375.000
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
3.3
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : Table 2.7 Data Pelayanan PMKS berdasarkan SPM Bidang Sosial NO.
18
JENIS PELAYANAN
KELOMPOK SASARAN
Keluarga Fakir Miskin Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Jalanan Anak Cacat, Lanjut Usia, Wanita rawan Sosial Ekonomi Keluarga Berumah Tak Layak Huni Keluarga Bermasalah Psikologis . Keluarga Rentan Bekas Narapidana Korban bencana alam Pengidap penyakit kronis Penyandang Cacat Fisik dan Mental WanitaTuna Susila(WTS),Waria, Gelandangan Pengemis ( GEPENG ) Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran bermasalah Gelandangan Pengemis ( GEPENG ) Fakir miskin Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT ) Masyarakat didaerah rawan bencana
1.
Bantuan sosial/ jaminan sosial
2.
Pelayanan sosial luar panti
3.
Pelayanan sosial dalam panti
4.
Pendampingan hukum
5.
Pemberdayaan
6.
Penyuluhan Sosial
Penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS)
7.
Perlindungan
Korban tindak kekerasan,
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Anak korban rindak kekerasan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Wanita korban tindak kekerasan Korban bencana alam Korban bencana kekeringan Korban Penyalahgunaan Napza
3.3
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat
(PSKS)
adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Dalam hubungan ini Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) difokuskan pada aspek manusiawi atau sosial, yaitu meliputi : 1.
Pekerja Sosial Masyarakat selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang memperoleh atau mengikuti bimbingan dan pelatihan bidang kesejahteraan sosial, yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosialnya secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di daerah atau di wilayah sendiri.
2.
Organisasi Sosial selanjutnya
disingkat ORSOS adalah Lembaga,
yayasan atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum yang fungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kesejahteraan sosial. 3.
Karang Taruna selanjutnya disingkat (KT) adalah Organisasi Sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di Desa / Kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
19
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
4.
Perempuan Pemimpin Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PPKS adalah perempuan atau Tokoh Perempuan masyarakat yang mempunyai minat besar untuk mengabdi di bidang kesejaghteraan sosial (Kepmensos Nomor 24 / HUK / 196).
5.
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut WKSBM
adalah sistem jaringan kerjasama antar kelompok dan
kepranataan maupun budaya masyarakat sebagai satu konsep strategis dalam pengembagana interakasi, jarinagan dan koordinasi sistem keprangkatan maupun budaya masyarakat sebagai satu konsep strategis dalam
pengembagan
interaksi,
jaringan
dan
koordinasi
sistem
keperangkatan dan partisipasi masyarakat ditingkat akar rumput. 6.
Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) adalah seorang relawan yang berasal dari
masyarakat
yang
memiliki
kepedulian
dan
aktif
dalam
penanggulangan bencana. 7.
Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) adalah Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melakukan penyelenggara kesejateraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hokum atau yang tidak berbadan hukum.
8.
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK 3 ) adalah suatu lembaga/organisasi
yang
memberikan
pelayanan
konseling,
konsultasi,pemeberian/penyebaran informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran kelembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara intensif. 9.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial di kecamatan.
20
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
10. Penyuluh Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan
ruang lingkup,tugas,tanggung jawab,wewenang untuk melaksanakan kegiatan tugas penyuluhan bidang penyelenggara kesejahteraan sosial. 11. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi cara-cara efektif
dan bias dijadikan pangutan bagi keluarga lainnya. 12. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak dibidang usaha,industri
atau produk barang/jasa serta Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah / Wiarusahawan beserta jaringannya yang peduli dan berfartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan social sebagai wujud tanggung jawab sosial.
BAB. III
21
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL 3.1 Gambaran Umum Daerah terkait Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Masyarakat Nusa Tenggara Barat secara umum memiliki potensi sumber daya sosial yang luar biasa dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya sehingga mampu untuk mempertahankan diri dalam penanganan masalah dan kebutuhannya. Selanjutnya juga potensi sumber daya sosial tersebut juga didukung oleh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pertanian, perikanan, dan peternakan, melekatlah pada diri masyarakat NTB bahwa mereka adalah sosok pekerja keras dan ulet, memiliki solidaritas dan mobilitas sosial yang tinggi untuk mempertahankan kehidupan keluarga dan komunitasnya. Kondisi dan fenomena dalam masyarakat Penyandang Masalah
yang menyebabkan
munculnya
Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masalah sosial yang
menyertainya tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan
dari
dalam
individu
atau
keluarga
fakir
miskin
berupa
ketidakmampuan dalam hal : hambatan fisik/kesehatan, intelektualitas, mental emosional, sosial psikologis, ketrampilan dan asset. Secara umum Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Nusa Tenggara Barat tetap merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain masalah pendidikan dan kesehatan. Penanganan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi di Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah:
22
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel 3.1 DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) TAHUN 2016 NO 1
Anak Balita Terlantar
3
Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH )
2 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
23
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
Anak terlantar Anak Jalanan
Anak dengan Kedisabilitasan ( ADK )
Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Lanjut Usia Terlantar
Penyandang Disabilitas
2,563 Jiwa
109.901 Jiwa
1,109 Jiwa
3,286 Jiwa
5,052 Jiwa 808 Jiwa 49 Jiwa
50.596 Jiwa 13.983 Jiwa
Tuna Susila
93 Jiwa
Gelandangan
298 Jiwa
Pengemis
117 Jiwa
Pemulung
Kelompok Minoritas
Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP ) Orang dengan HIV / AIDS ( ODHA ) Korban Penyalahgunaan NAPZA Korban Trafficking
Korban Tindak Kekerasan
Pekerja Migran Bermasalah Sosial ( PMBS ) Korban Bencana Alam
Korban Bencana Sosial
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Fakir Miskin ( FM )
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Komunitas Adat Terpencil ( KAT )
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
JUMLAH
JUMLAH
310 Jiwa 55 Jiwa
6,544 Jiwa 232 Jiwa 621 Jiwa
-
5,086 Jiwa 6.138 Jiwa 18.722 KK
6,334 KK
105,143 Jiwa
352.241 KK
793 KK
2.716 KK 692.535
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok sasaran prioritas pembanguan bidang sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sebagai berikut : a. Kemiskinan b. Keterlantaran c. Kecacatan d. Keterpencilan e. Ketunaan Sosial f.
Korban Bencana Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial
tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan belanjut begitu juga dengan fungsi dan peran SKPD lainnya sehingga
penanganan
masalah
sosial
di
daerah
berjalan
terintegrasi
dan
berkelanjutan.
3.2
Telaahan Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Barat Sejalan dengan visi dan misi Gubernur terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 adalah “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”. yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi, yaitu : 1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter 2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal 3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan 4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah 24
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang 7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah misi yang keempat yakni Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Dengan tujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender b. Mencapai kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia usaha Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. b. c. d. e. f. g. h.
Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau Terwujudnya Generasi Emas 2025 Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai Terwujudnya perempuan yang profesional Terwujudnya prestasi olahraga Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat tersebut, Dinas Sosial Provinsi NTB selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, berupaya menselaraskan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkesinambungan. 25
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Oleh karena itu, penekanan visi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2013-2018 yakni “Terwujudnya Derajat Kesejahteraan Penyandang Masalah
Sosial” . Dalam upaya menjabarkan misi Kepala Daerah terpilih, dalam misi keempat yakni Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, dari misi ini tentunya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting dalam memperkuat, mempercepat dan mempertahankan budaya dan kearifan lokal serta membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan
kualitas
kehidupan
dan
kemandirian
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar lebih bermartabat dan mandiri. Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi. Didalam mengimplementasikan visi dan misi tersebut kedalam berbagai Program dan Kegiatan SKPD ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi NTB diantaranya : a. Ketersediaan database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum valid; b. Masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sendangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat; c. Lemahnya
Sinergitas
dan
singkroniasi
program
antara
provinsi
dan
kabupaten/kota dalam rangka penanganan masalah sosial; d. Program yang ada dalam RPJMD dengan Renstra SKPD yang menyangkut program penanganan masalah kesejahteraan sosial sering terjadi inkonsistensi pada waktu mengeksekusi kedalam KUA-PPAS sampai kepada Dokumen Perencananaan (RKA/DPA); 26
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
e. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komperhensif serta masih mengandalkan ego sektoral diantara stakeholders; Program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial
dalam rangka
penyampaian visi dan misi dinas tidak terlepas dari peran, dukungan dan kerja sama semua stakeholders pembangunan kesejahteraan sosial terutama masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas dibutuhkan berbagai program dan kegiatan dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial yang bersentuhan langsung dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial. 3.3
Isu Strategis/ Permasalahan Selama kurun waktu 2007-2013, terdapat beberapa persoalan yang dihadapai oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dirasakan menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum valid, kapasitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah, dukungan anggaran APBD Provinsi khusunya penanganan PMKS masih terbatas dan sinergitas serta sinkronisasi program belum memenuhi harapan. Kondisi ini pada masa mendatang harus disikapi secara serius dan perlu pemecahan masalah dengan lebih baik, berjenjang dan terstruktur dengan melibatkan seluruh stakeholders/komponen masyarakat dan dunia usaha untuk turut bahu membahu dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam upaya menghadapi dan melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Daerah Nusa Tenggara Barat, bahwa Dinas Sosial lima tahun kedepan (20132018) memiliki beberapa tantangan permasalahan sosial atau isu-isu strategis yang perlu dicermati, sebagaimana tabel dibawah ini :
27
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel 3.2
Isu – isu Strategis / Permasalahan Pokok Tahun 2013-2018
Isu Strategis berdasarkan Kelompok Sasaran
KEMISKINAN
KETERLANTARAN
KECACATAN
KETERPENCILAN
KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU
KORBAN BENCANA
3.4
Permasalahan Pokok Ketersediaan database PMKS yang belum valid; Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesos; Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Provinsi dan Kab/Kota) rendah; Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki dayasaing; Sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya. Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif; Kerja sama antar provinsi dengan kab/kota, lintas sektoral dan antar provinsi belum efektif dan terintegrasi dengan baik; Masih sedikitnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK; Aksesibilitas bagi ODK baik dalam panti maupun luar panti Terbatasnya akses transportasi/jalan dan informasi ke lokasi KAT; Belum terintegrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah tertinggal. Meningkatnya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik diwilayah perkotaan dan kawasan pariwisata; Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi; Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking,eksploitasi dan KDRT terhadap anak dan perempuan. Ancaman bencana alam akibat rusaknya bentang alam dan kondisi letak geografis daerah kepulauan dan pegunungan seperti puting beliung, gempa bumi, banjir, longsor dan lain sebagainya; Konflik sosial/kekerasan sosial akibat terjadinya gesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, agama, suku, politik dan sosial.
Program Pembangunan Bidang Sosial Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial selama 5 tahun kedepan, telah dipersiapkan program-program prioritas dan rutin sebagai berikut : A. Program Rutin
28
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
B. Program Prioritas 1.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.
Program Pembinaan Anak Terlantar
4.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5.
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
6.
Program Pembinaan eks Penyandang penyakit Sosial (eks narapidana, PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya)
C. Program Pendukung 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.5
Hasil –hasil yang dicapai Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Renstra 2013 - 2016 Hasil – hasil yang telah dicapai Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka memberikan
pelayanan
dan
penanganan
terhadap
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), selama periode Rencana Strategis (Renstra) periode 2014 - 2016 dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini :
29
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel 3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 - 2016 DINAS SOSIAL PROV. NTB
NO.
PROGRAM
CAPAIAN TARGET KINERJA / TAHUN
KEGIATAN TARGET
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat (Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat.)
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik. (Tersedianya kebutuhan jasa telepon, listrik, air dan internet kantor/dinas.)
Penyediaan jasa administrasi keuangan (Terpenuhinya kebutuhan honorarium pengelola keuangan daerah dan pengelola barang daerah.)
Penyediaan jasa kebersihan kantor (Tersedianya tenaga kebersihan kantor/cleaning service dan peralatan kebersihan.) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Terpeliharanya sarana prasarana peralatan kerja.)
31
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Penyediaan jasa alat tulis kantor (Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi
2014 REALISASI
TARGET
2015 REALISASI
TARGET
2016 REALISASI
1.520 Lembar
1.520 Lembar
1.300 lembar
1.300 lembar
1.300 lembar
1.300 lembar
4 Unit
4 Unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
16 orang
16 orang
12 orang
12 orang
12 orang
12 orang
2 orang dan 14 jenis peralatan kebersihan
2 orang dan 14 jenis peralatan kebersihan
2 orang dan 14 jenis peralatan kebersihan
2 orang dan 14 jenis peralatan kebersihan
2 orang dan 14 jenis peralatan kebersihan
2 orang dan 14 jenis peralatan kebersihan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
perkantoran.)
Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan (Terpenuhinya kebutuhan cetak penggandaan dan penjilidan dokumen kantor/dinas.) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. (Terpenuhinya kebutuhan akan instalasi listrik/penerangang bangunan kantor/dinas.)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan. (Terpenuhinya kebutuhan media cetak/koran/majalah dan peraturan perundang-undangan.) Penyediaan makan dan minum ( Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan lembur) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah.) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran (Tersedianya jasa pegawai tidak tetap/kontrak dan honor lepas.) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 32
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
11 jenis
11 jenis
11 jenis
11 jenis
14 jenis
14 jenis
3.600 eksamplar
3.600 eksamplar
3.600 eksamplar
3.600 eksamplar
3.624 eksamplar
3.624 eksamplar
-
-
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 tahun
1 tahun
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
7 orang
7 orang
7 orang
7 orang
7 orang
7 orang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
(Terlaksananya rapat dan konsultasi dalam daerah.) Pembangunan gedung kantor. ( Terwujudnya bangunan gedung kantor yang asri dan nyaman.)
Pengadaan mobil jabatan. ( Terpenuhinya kendaraan dinas jabatan untuk menunjang kegiatan kantor/dinas.)
Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik. ( Terpenuhinya kebutuhan UPS/ komputer, printer, LCD dan elektronik lainnya pada dinas dan UPTD.) Pengadaan AC/alat pendingin. (Terpenuhinya kebutuhan AC/ alat pendingin untuk kantor/dinas.)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Meubelair (Tersedianya Meubelair kantor) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. (Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung dan bangunan kanotr/dinas). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor.) 33
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1 tahun
1 tahun
10 kab/kota
10 kab/kota
12 bulan
12 bulan
1 unit
1 unit
1 unit
1 unitt
1 unit
1 unit
2 unit
2 unit
1 unit
1 unit
22 unit
22 unit
27 unit
2 unit
2 unit
2 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
12 bulan
12 bulan
25 unit
25 unit
-
-
2 unit
2 unit
24 unit
24 unit
51 unit
51 unit
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
3
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor Terlaksananya pemeliharaan tempat parkir dan halaman kantor Peningkatan SDM aparatur ( Terlaksananya kegiatan bintek dan pelatihan bagi PNS guna meningkatkan pengetahuan.)
Peningkatan iman dan taqwa aparatur ( Terlaksananya kegiatan imtaq untuk meningkatkan pembinaan agama dan spiritual aparatur.)
4
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pembinaan mental dan fisik aparatur (Terbinanya mental dan fisik aparatur) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD ( Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan UPTD.) Penyusunan Rencana Kerja SKPD ( Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan UPTD)
34
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Penyusunan Laporan Bulanan, Triwula dan Tahunan. ( Tersusunnya dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan.)
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
45 orang
45 orang
12 bulan
12 bulan
36 kali
36 kali
24 kali
24 kali
36 kali
36 kali
-
-
24 kali
24 kali
12 bulan
12 bulan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD ( Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) 5
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial Lainnya.
35
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. (terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun) 1. Peningkatan kemampuan (capasity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. 1.1. Tersusunnya Road Map pembangunan bidang sosial pengentasan kemiskinan 1.2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis service provider bagi petugas PKH 1.3. Tersalurkannya honorarium pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam panti masyarakat 1.4. Tersalurkannya honorarium petugas pendamping KUBE Fakir miskin perdesaan 1.5. Tersalurkannya bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat 2. Pemberdayaan Fakir Miskin 2.1. Tersalurkannya bantuan pemberdayaan bagi fakir miskin 2.2. tersedianya honorarium pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan 3. Peningkatan keterampilan dan bantuan peralatan bagi PMKS 4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
2 dokumen
2 dokumen
-
2 dokumen
-
2 dokumen
-
-
2 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
-
-
1 dokumen
1 dokumen
-
-
40 orang
40 orang
525 orang
525 orang
630 orang
630 orang
70 orang
70 orang
-
-
-
-
25 orang
25 orang
-
-
-
-
124 paket
124 paket
-
-
-
-
6 paket
6 paket
89 Kelompok
89 Kelompok
4 orang
4 orang
4 orang
-
-
-
4 orang
160 Kelompok 4 orang
160 Kelompok 4 orang
-
180 orang
180 orang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
6
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
36
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
4.1. Terlaksananya study kelayakan lokasi hasil penjajagan awal 4.2. Terlaksananya kegiatan semiloka daerah hasil study kelayakan KAT 4.3. Terlaksananya kegiatan Kemah KAT 4.4. Terlaksananya bantuan tandon air bagi warga KAT 1. Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak 1.1. Terlaksananya kegiatan identifikasi dan assesment kelayan hasil razia 1.2. Terlaksananya pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran serta orang terlantar ke daerah asal 1.3. Tertanganinya perempuan dan anak korban eksploitasi dan perdagangan 2. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS
2 lokasi
2 lokasi
-
-
-
-
-
-
-
-
7 orang
7 orang
1 tahun
1 tahun
-
-
2.1. Terlaksananya kegiatan hari pahlawan 2.2. Terlaksananya kegiatan ziarah wisata terhadap generasi muda / pelajar di TMPN 2.3. Terlaksananya peringatan hari anak nasional 2.4. Tersalurkannya bantuan paket sembako kpd masyarakat kurang mampu dalam rangka bakti sosial HKSN 3. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya- upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan
1 kegiatan
-
1 kegiatan -
1 kegiatan
30 orang
-
-
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
-
1 kegiatan
1 kegiatan
-
1 lokasi
1 lokasi
-
-
-
-
30 orang
-
-
1 Kegiatan 22 Kasus
1 Kegiatan 22 kasus
1 kegiatan
1 kegiatan 429 Kasus
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
500 orang
500 orang
212 orang
212 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
200 paket
200 paket
150 paket
150 paket
-
1 kegiatan -
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
kesenjangan 3.1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pelayanan minimum bidang sosial dengan kabupaten/kota se NTB
1 kegiatan
1 kegiatan
-
-
4.1. Tersalurkannya honorarium petugas siaga bencana (TAGANA)
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
12 orang
12 orang
4.3. Terlaksananya kegiatan kaji cepat dan pelatihan operasi logistik
30 orang
30 orang
-
-
4. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
4.2. Terlaksananya sistem pendistribusian pada masa tanggap darurat dan pelatihan tentang arus informasi
4.4. Tersalurkannya droping air bersih se Pulau Lombok
7
Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma
37
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
4.5. Tersalurnya bantuan tandon kepada masyarakat di daerah rawan kekeringan 5. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana 5.1. Tertanganinya PMKS dan korban bencana di trauma center 1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.
5 Kab/kota
5 kab/kota
-
-
-
-
30 orang
30 orang
-
-
-
-
-
-
4 kab. 15.000 KK /
4 kab 16.272 KK
4 kab 16.272
4 kab 16.800
10 unit
10 unit
20 orang
20 orang
25 unit
25 unit
20 orang
100 orang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
1.1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih bagi klien RPTC yang meninggal
8
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1.2. Terlaksananya sewa gedung/kantor rumah perlindungan dan trauma center
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
-
-
12 bulan
12 bulan
1.1. Terlaksananya kegiatan NTB Expo di NTB
1 kegiatan
25 orang
25 orang
1.3. Tertanganinya para penyandang cacat dan eks trauma 1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.2. Terlaksananya kegiatan KSN Expo
38
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1.3. Terlaksananya kegiatan forum CSR dan dunia usaha meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan Kesos 2. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. 2.1. Terlaksananya sosialisasi peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 2.2. Terlaksananya kegiatan
20 orang
113 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
0
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
-
-
-
-
1 kegiatan
1 kegiatan
-
-
-
-
-
-
15 orang
15 orang
30 orang
30 orang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
bimbingan teknis bagi pengurus LKS
3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi TKSK, PSM 4. Pemberdayaan Karang Taruna 4.1. Terlaksananya kegiatan Muhibah Karya Karang Taruna se NTB
9
Penataan Administrasi Kependudukan
5. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 5.1. Terpenuhinya pengembangan model lembaga perlindungan sosial 6. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 6.1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial kepada masyarakat 6.2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis persiapan berkeluarga bagi remaja
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
100 orang
-
100 orang
55 orang
55 orang
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
70 orang
70 orang
160 orang
160 orang
500 orang
500 orang
-
-
-
-
-
-
250 orang
250 orang
-
-
40 orang
40 orang
-
-
1 tahun
1taun
-
-
100 orang
100 orang
-
-
-
-
1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
1.1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.2. Terlaksananya sosialisasi tentang kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat
39
-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
40
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
1.3. Terlaksananya bimbingan teknis administrasi data base SIAK
30 orang
30 orang
-
-
-
-
1.4. Rapat teknis penyusunan profil perkembangan kependudukan
40 orang
40 orang
-
-
-
-
1.5. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pencatatan sipil
30 orang
30 orang
-
-
-
-
1.6. Terlaksananya bimbingan teknis pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
30 orang
30 orang
-
-
-
-
1.7. Terlaksananya kegiatan penyusunan peofil perkembangan kependudukan
14 orang ( 1 Dok)
14 orang (1 dok)
-
-
-
-
-
-
15 unit
15 unit
2. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 2.1. Tersedianya perangkat dalam pengoperasian SIAK secara terpadu 3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 3.1. Terlaksananya bimbingan teknis penataan administrasi kependudukan 3.2. Terlaksananya sosialisasi tentang dukcapil kepada masyarakat 3.3. Terlaksananya penyusunan
3 unit
3 unit
-
-
90 orang
90 orang
-
-
-
-
100 orang
100 orang
-
-
-
-
1 dokumen
1 dokumen
-
-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
profil perkembangan kependudukan 3.4. Terlaksananya workshop penataan administrasi kependudukan 3.5. Terlaksananya lokakarya peningkatan pengurus akta catatan sipil 4. Sosialisasi kebijakan kependudukan 4.1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang kependudukan 5. Monitoring; evaluasi dan pelaporan.
10
Pembinaan Anak Terlantar
1.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
-
-
40 orang
40 orang
80 orang
80 orang
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1. Terpantaunya program kependudukan dan catatan sipil.
10 Kab/Kota
10 Kab/Kota
10 kab/kota
10 kab/kota
1.1. Terlaksananya pelayanan dan perlindungan bagi anak terlantar di PSAA Harapan Mataram
80 orang
80 orang
80 orang
80 orang
80 orang
80 orang
540 orang
540 orang
540 orang
540 orang
540 orang
540 orang
1.3. Terlaksananya pelayanan dan perlindungan bagi anak terlantar di PSBR Karya Putra Mataram
75 orang
75 orang
70 orang
70 orang
80 orang
80 orang
500 orang
10 kab/kota
500 orang
10 kab/kota
Pelayanan dan Perlindungan bagi anak terlantar
1.2. Terlaksananya pelayanan dan perlindungan bagi anak terlantar di RPPSA Putra Utama Selat Narmada
41
-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
11
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
1. Pembinaan dan Perlindungan bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo
1.1. Terlaksananya pembinaan dan perlindungan bagi lanjut usia di PSTW Puspa Karma Mataram
12
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Napi, PSK, Eks Psikotik dan Penyakit Sosial lainnya
42
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
75 orang
75 orang
76 orang
76 orang
80 orang
80 orang
1.2. Terlaksananya pembinaan dan perlindungan bagi lanjut usia di PSTW Meci Angi Bima
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (WTS)
1.1. Terlaksananya pemberdayaan bagi WTS di PSKW Budi Rini Mataram
40 orang
40 orang
40 orang
78 orang
80 orang
112 orang
2. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (eks psikotik)
2.1. Terlaksananya pemberdayaan bagi eks psikotik di PSBL Suka Waras Selebung Loteng
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
3. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (gelandangan dan pengemis)
3.1. Terlaksananya pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis di PSBK Aikmal Lotim
100 orang
100 orang
100 orang
150 orang
100 orang
100 orang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
43
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
3.6
Gambaran Masa Kini dan Prediksi Masa Depan
Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat harus dilihat bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan sosial dengan berbagai persoalan yang dialami dan berbagai kekuatan (sumber) yang dimiliki dan siap menghadapi tantangan dengan syarat mereka diberikan kepercayaan dan difasilitasi sebatas pada tingkat penyadaran bahwa mereka memiliki daya serta kekuatan untuk berubah ke arah kemajuan dengan memanfaatkan sumber yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan. Masalah sosial di atas tidak selamanya berangkat dari dalam diri individu tersebut, melainkan juga disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti : terbatasnya pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan formal, kurangnya perlindungan pada sektor informal, sistem mobilisasi dan pendayagunaan
dana
sosial masyarakat yang belum optimal, masih adanya kultur / budaya masyarakat yang
menganggap bahwa tanggungjawab masalah kesejahteraan sosial adalah
sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, selanjutnya juga kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil termasuk daerah yang rawan bencana sebagai mendukung terhadap munculnya permasalahan sosial di tengah masyarakat.
3.7 Analisis Isu Strategis terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Percepatan berkelanjutan.
pembangunan
NTB
yang
harus
merupakan
berorientasi Provinsi
pada
pembangunan
kepulauan
sepatutnya
memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terbaharui. Titik tumpu pengelolaan SDA harus berkiblat pada keberlanjutan masa depan lingkungan dan memihak kepentingan rakyat miskin.
37
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Dengan berlakunya otonomi daerah telah mendorong persaingan daerah didalam pengelolaan sumberdaya daerah. Empat aspek pokok yang selalu mewarnai permasalahan pembangunan di daerah yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sumber Daya Sosial (SDS). Antara satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang kewenangan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dapat dikelompokkan berdasarkan empat bidang pembangunan, yang apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan mampu memberikan daya ungkit
dalam mewujudkan peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) NTB, dan salah satu bidang pembangunan tersebut adalah
Bidang Sosial, meliputi Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kesehatan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Kebudayaan. Memperhatikan hal tersebut di atas, bidang Sosial sebagai bagian dari fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial , berorientasi bagi pemecahan masalah kesejahteraan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam kerangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) sesuai dengan kapasitas target sasaran garapannya. Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial diterapkan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program kegiatan dimaksud, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah dan sekaligus peningkatan kondisi taraf kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat umumnya dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) khususnya.
38
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Ada beberapa isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2013-2018 Isu Strategis
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
1. Masih adanya masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian secara terpadu. 2. Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial, penanganan korban bencana alam dan sosial belum dilakukan secara terpadu. 3. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migran belum mendapatkan perlindungan yang optimal. 4. Anak terlantar dan lanjut usia terlantar belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang optimal. 5. Belum optimalnya pembinaan kepada para penyandang cacat dan trauma. 6. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pilarpilar partisipan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
1.Koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam memberikan pelayanan kepada PMKS melalui mobilisasi, asistensi dan intensifikasi bantuan. 2.Koordinasi dan sosialisasi tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial dan psikososial untuk PMKS melalui advokasi, asistensi dan apresiasi. 3.Koordinasi dan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4.Koordinasi dan sosialisasi tentang standar pelayanan bagi petugas panti melalui mediasi, transformasi dan asistensi.
3 1. Meningkatnya koordinasi inter dan antar sectoral yang terkait dengan kegiatan pembangunan kesejahteraan social. 2. Mendayagunaan sarana dan prasarana yang terbatas secara efisien dan efektif guna membantu kelancaran program kegiatan. 3. Memberikan kesempatan kepada karyawan di lingkungan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB bagi yang memiliki potensi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. 4. Meningkatkan jaringan kerja dengan mitra kerja di bidang social (PSM,Orsos,LSM) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. 5. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab./Kota,agar data yang dikirim sudah berdasarkan by name by address,sehingga program perencanaan dalam rangka penanganan PMKS tepat sasaran. 6. Meningkatkan jaringan kerja dengan mitra kerja ( TKSK,Orsos,LSM,Karang Taruna) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan kesejahte
39
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Kebijakan Umum Pembangunan 4 a. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusatpusat agrobisnis dan agro industry a.Mengembangkan system dan prosedur penanggulangan bencana. b.Mendorong peran serta tokoh agama dan masyarakat serta pilar – pilar partisipan. c. Meningkatkan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas pelayanan sosial dasar panti.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Sosial. 7. Memberikan kesempatan kepada Karyawan/Karyawati lingkup Dinsospencapil Prov. NTB untuk mengikuti pendidikan profesi pekerja social dalam rangka meningkatkan SDM. 8. Memberikan kesempatan kepada PSKS peningkatan kemampuan dalam rangka penanganan PMKS.
Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 2008 dan surat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tugas dan Fungsi dimaksud adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial kependudukan dan catatan sipil yang merupakan urusan pemerintahan Provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dikemas oleh Dinas Sosial Provinsi NTB dalam RPJM Tahun 2013 – 2018 antara lain : 1. Peningkatan Pelayanan Sosial dasar bagi PMKS 2. Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam dan luar Panti 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Manajemen Usaha Kesejahteraan Sosial 4. Penanggulangan korban bencana dan kejadian luar biasa 5. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM aparatur
40
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tersebut di atas, berangkat dari isu-isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan yang serius yaitu: 1. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial 2. Tingginya angka keterlantaran anak dan lanjut usia 3. Masih rendahnya kualitas pelayanan dalam Panti Sosial 4. Banyaknya Korban tindak kekerasan terhadap anak perempuan dan pekerja migran 5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya 6. Tingginya frekwensi kejadian bencana 7. Masih adanya komunitas yang terisolir 8. Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan
oleh Dinas Sosial
Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam pencapaian target yang dilatar belakangi oleh isu-isu strategis di atas, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.5 Isu Strategis Dinas Sosial berdasarkan Bidang dan Balai Sosial NO 1.
BIDANG / SEKRETARIAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.
BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
41
MASALAH Ancaman bencana alam akibat rusaknya bentang alam dan kondisi letak geografis daerah kepulauan dan pegunungan seperti puting beliung, gempa bumi, banjir, longsor dan lain sebagainya; Konflik sosial/kekerasan sosial akibat terjadinya gesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, agama, suku, politik dan sosial. Belum terintegrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah tertinggal. Rendahnya pemahaman masayakat terhadap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial belum berjalan maksimal. Rendahnya pemahaman masayakat terhadap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
ISU STRATEGIS Masih adanya masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian secara terpadu.
Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pilar-pilar partisipan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial Sosial belum berjalan maksimal.
3.
BIDANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN
4.
BIDANG
REHABILITASI DAN PELAYANAN KESEJAHTRAAN SOSIAL
5.
SEKRETARIAT
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
42
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK “HARAPAN” MATARAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA “BUDI RINI” SELAGALAS PANTI SOSIAL BINA LARAS “SUKA WARAS” SELEBUNG PANTI SOSIAL BINA KARYA “AIKMEL” LOMBOK TIMUR RUMAH PERLINDUNGAN DAN PETIRAHAN SOSIAL ANAK “PUTRA UTAMA” NARMADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA “PUSPA KARMA” MATARAM PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA “MECI ANGI” BIMA
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Ketersediaan database Fakir Miskin yang belum valid; Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesos rendah ; Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki dayasaing;
Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial, penanganan korban bencana, keterbatasan aksesibilitas, keterpencilan belum dilakukan secara terpadu.
Meningkatnya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik diwilayah perkotaan dan kawasan pariwisata; Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi; Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking,eksploitasi dan KDRT terhadap anak dan perempuan.
1. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migran belum mendapatkan perlindungan yang optimal. 2. Penanganan masalah penyandang penyakit sosial, korban HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA belum optimal. Penyelenggaraan administrasi perkantoran,peningkatan sarana dan parasarana kantor serta pengelolaan keuangan belum optimal.
SDM pengelolaan keuangan masih rendah Orientasi terhadap pencapaian kinerja maksimum belum terpenuhi. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor melalui SIMDA Barang belum maksimal Pelayanan dan penanganan oleh petugas panti belum maksimal Rasio Peksos dengan penerima pelayanan belum seimbang. Sarana dan prasaran masih kurang. Pelayanan dan penanganan oleh petugas panti belum maksimal Rasio Peksos dengan penerima pelayanan belum seimbang. Sarana dan prasaran masih kurang. Pelayanan dan penanganan oleh petugas panti belum maksimal Rasio Peksos dengan penerima pelayanan belum seimbang. Sarana dan prasaran masih kurang. Pelayanan dan penanganan oleh petugas panti belum maksimal Rasio Peksos dengan penerima pelayanan belum seimbang. Sarana dan prasaran masih kurang. Pelayanan dan penanganan oleh petugas panti belum maksimal Rasio Peksos dengan penerima pelayanan belum seimbang. Sarana dan prasaran masih kurang. Pelayanan dan penanganan oleh petugas panti belum maksimal Rasio Peksos dengan penerima pelayanan belum seimbang. Sarana dan prasaran masih kurang. Pelayanan dan penanganan oleh petugas panti belum maksimal Rasio Peksos dengan penerima pelayanan belum seimbang.
Belum optimalnya pelayanan dan pembinaan terhadap anak yatim, paitu dan yatim piatu terlantar guna keberlanjutan pendidikannya. Masih banyaknya wanita rawan sosial dan tindak kekerasan yang belum mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi terhadap eks penyandang penyakit sosial
Banyaknya remaja putus sekolah yang belum tersentuh pelayanan dan pembinaan dalam panti.
Belum optimalnya pembinaan kepada para penyandang masalah keterbelakangan belajar dan trauma. Kurang optimalnya penanganan dan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar dalam panti
Kurang optimalnya penanganan dan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar dalam panti
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
43
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi NTB Periode 2013-2018
Sarana dan prasaran masih kurang.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi a. VISI Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara barat
” Terwujudnya Derajat Kesejahteraan Penyandang Masalah Sosial “ Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas untuk Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mempunyai harkat dan martabat sehingga mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Bertitik tolak dari hakekat tersebut serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Propinsi NTB. Pernyataan Visi Dinas Sosial tersebut mengandung berberapa kata kunci, yang memiliki makna sebagai berikut :
1.
Derajat Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dalam visi tersebut adalah suatu kondisi yang semakin membaik mengenai tata kehidupan dan penghidupan social material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, kesetiakawanan sosial dan ketentraman lahir bathin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
43
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
2. Penyandang Masalah Sosial adalah warga masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mempunyai permasalahan dalam keberfungsian sosialnya. Dalam rangka untuk mencapai tingkat kesejahteraan bagi PMKS tidak semata-mata hasil upaya dari pemerintah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggugah PMKS agar mampu merubah kondisi sosialnya secara wajar serta masyarakat mempunyai kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Sehingga dengan demikian peningkatan derajat kesejahteraan PMKS di NTB diharapkan akan terwujud secara bertahap sampai tahun 2018.
b. MISI Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mewujudkannya, dalam usaha mewujudkan Visi diatas tersebut. Dinas Sosial membuat Misi yang juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Sosial Provinsi NTB sebagaimana yang tercantum di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2016. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tanggung jawab suatu daerah/organisasi/lembaga yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh, Lima tahun kedepan sejalan dengan
tanggung jawab masing-masing OPD dalam mendukung Misi
Pemerintah Daerah Provinsi NTB sebagaiman yang tercantum dalam RPJMD tahun 2013-2018. Dalam upaya mencapai Visi Dinas Sosial tersebut, perlu disusun suatu langkah-langkah yang nyata dan jelas dalam bentuk penjabaran kedalam 44
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Misi-Misi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial selama periode 2013 – 2018, sebagai berikut : 1) Meningkatkan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar. Upaya
ini
dilakukan
dengan
melaksanakan
program-program
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan panti asuhan/jompo dan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat Penyangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berbasis kepada kekuatan dan potensi lokal dalam membangun kesejahteraan sosial secara adil, mandiri dan bermartabat. 2) Memberdayakan potensi penyandang masalah kesejahteraan sosial Upaya yang di lakukan dalam mewujudkan misi tersebut diatas adalah peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, kebersamaan, kepedulian dan partisipasi sosial dengan melaksanakan berbagai pola pemberdayaan, kemitraan dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesos dan potensi serta sumber yang tersedia dilingkungan masyarakat secara optimal dan bersinergi. 3) Menumbuh kembangkan kepercayaan diri dan harga diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi diatas adalah melakukan bimbingan dan motivasi kepada PMKS sehingga tumbuh kemauan, kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan fungsi sosialnya. 4) Meningkatkan fasilitas pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial klien dalam panti Usaha
yang
dilakukan
untuk
mewujudkan
misi
ini
adalah
meningkatkan sarana dan prasarana panti dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam panti.
45
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
5) Meningkatkan propesionalitas dan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia dalam membangun usaha-usaha kesejahteraan sosial. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi tersebut diatas adalah memberikan pemahaman dengan cara bimbingan teknis dan diklat kepada Sumber Daya Aparatur sehingga membentuk Aparatur yang tangguh dan berwawasan luas. 6) Mengoptimalkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan pembangunan dibidang sosial dan pengentasan kemiskinan. Misi ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan sosial potensi dan sumber
kesejahteraan
sosial
dengan
melaksanakan
berbagai
pelatihan,bimbingan dan pembekalan teknis terhadap tenaga-tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial secara terus menerus. Dalam upaya pencapaian misi-misi tersebut perlu pula dijabarkan kedalam indikator capaian misi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2013-2018 sebagai berikut : MISI KESATU : Yakni Meningkatkan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar, indikator pencapaiannya sebagai berikut : 1. Teratasinya
permasalahan
kesejahteraan
sosial
oleh
pemerintah
dan
masyarakat secara sinergi dan berkesinambungan; 2. Meningkatnya usaha-usaha kesejahteraan sosial yang berbasiskan masyarakat dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial; 3. Berkurangnya masalah yang dihadapi individu/keluarga/ kelompok dan komunitas tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
46
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
4. Terbina dan terlatihnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam dan luar panti sebagai upaya membentuk kemandirian dan keterampilan PMKS.
MISI KEDUA : Memberdayakan potensi penyandang masalah kesejahteraan sosial , indikator capaian terhadap misi ini, sebagai berikut : 1.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan dan pelayanan sosial bertambah dan meningkat setiap tahunnya;
2.
Berkurangnya masalah keterlantaran, ketunaan sosial, keterbelakangan dan kerentanan sosial;
3.
Bertambahnya bantuan usaha bagi individu dan keluarga tidak mampu serta meningkatnya keterampilan berusaha.
MISI KETIGA : Menumbuh kembangkan kepercayaan diri dan harga diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), indikator capaian terhadap misi ini, sebagai berikut : 1.
Terlatih dan terbinanya Sumberdaya PMKS yang tangguh, handal dan mandiri secara individu maupun kelompok;
2.
Jumlah penerima manfaat (PMKS) yang semakin baik dalam menjalankan fungsi sosialnya.
MISI KEEMPAT : Meningkatkan fasilitas pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial klien dalam panti, indikator
capaian terhadap misi ini, sebagai
berikut : 1.
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan sosial dalam panti terhadap penyandang masalah sosial semakin meningkat;
47
2.
Produktifitas penyandang masalah sosial semakin meningkat;
3.
Pelayanan sosial terhadap PMKS menjadi lebih terarah, efektif dan terpadu.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
MISI KELIMA : Meningkatkan propesionalitas dan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia dalam membangun usaha-usaha kesejahteraan sosial, indikator capaian terhadap misi ini, sebagai berikut : 1. Jumlah tenaga kesejahteraan sosial yang menangani penyandang masalah sosial semakin meningkat; 2. Kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat semakin mudah dan cepat; 3. Pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial semakin meningkat melalui pelatihan dan bimbingan teknis; 4. Dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial semakin meningkat.
MISI KEENAM : Mengoptimalkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan pembangunan dibidang sosial dan pengentasan kemiskinan, indikator capaian terhadap misi ini, sebagai berikut : 1. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang menangani penyandang masalah sosial semakin banyak dan berkembang; 2. Kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat semakin mudah dan cepat; 3. Banyaknya sumber-sumber kesejahteraan sosial lokal yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang muncul.
48
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel . 4.1 Misi Pembangunan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2013 – 2018
BIDANG/SEKRETARIAT/BALAI
MISI
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN KORBAN BENCANA
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
2. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
3. MENINGKATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
SEKRETARIAT BALAI SOSIAL BINA REMAJA “KARYA MANDIRI” BALAI SOSIAL KARYA WANITA “MIRAH ADI”
BALAI SOSIAL LANJUT USIA “MANDALIKA” BALAI SOSIAL ASUHAN ANAK “GENERASI HARAPAN”
49
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
4. MENINGKATKAN KEMAMPUAN FAKIR MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR 5. MENINGKATKAN KELANCARAN DAN KETERTIBAN PELAYANAN INTERNAL 6. MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KETERAMPILAN ANAK PUTUS SEKOLAH 7. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA, RAWAN TINDAK ASUSILA, KORBAN TRAFFICKING, RAWAN SOSIAL EKONOMI DAN WANITA KORBAN HIV AIDS 8. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR 9. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR, YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BALAI SOSIAL BINA LARAS “MUTMAINNAH” BALAI SOSIAL BINA KARYA “MADANI” BALAI SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PETIRAHAN ANAK
10. MENINGKATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG EKS PSIKOTIK 11. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ORANG MISKIN 12. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
“SASAMBO MATUPA” BALAI SOSIAL LANJUT USIA “MECI ANGI”
50
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
13. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel. 4.2 MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANN PEMBANGUNAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018 NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
6
MISI KESATU :
1
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat miskin dan korban bencana
1.1. Meningkatnya Efektivitas Jaminan Sosial
1.2. Meningkatnya kesiapan dan efektivitas Penanggulangan Bencana dan pengungsi
43
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
1.1.1. Terwujudnya Jaminan Sosial bagi masyarakat sangat miskin sesuai ketentuan
Sosialisasi fasilitasi identifikasi Inventarisasi Evaluasi
Diarahkan kepada kompelementaritas program (PIP, PIS, PSKS, RASTRA, RUTILAHU)
1.2.1. Tersedianya Peta daerah rawan bencana yang Valid
Inventarisasi identifikasi Evaluasi
Diarahkan pada peta sebaran potensi bencana alam dan sosial
1.2.3. Tersedianya tim kerja yang tanggap dan solid
Koordinasi, Fasilitasi, Mediasi
1.1.2. Tersedianya data dan informasi yang valid
1.2.2. Tersedianya tenaga lapangan yang terampil dan tanggap
1.2.4. Tersedianya SOP yang mantap
Edukasi, Mediasi
Identifikasi,
Visitasi,
Diarahkan untuk pelatihan Tagana
Diarahkan pada Tim Tagana Diarahkan pada SOP penanggulangan bencana alam dan Bencana Sosial
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
1.2.5. Tercegah semakin tingginya konflik sosial 1.2.6. Terwujudnya Kampung Siaga Bencana 1.2.7. Tersalurnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial
Koordinasi, konsultasi Sosialisasi, Mediasi Sosialisasi Simulasi fasilitasi
Inventarisasi Koordinasi Evaluasi
Diarahkan pada pembentukan kampung siaga bencana Diarahkan pada jenis bantuan yang dibutuhkan korban bencana alam dan bencana sosial
MISI KEDUA : MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL
2.1. Meningkatnya kondisi lingkungan warga KAT
2.2. Meningkatnya efektifitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2.3. Meningkatnya efektifitas kelembagaan sosial
44
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
2.1.1. Terwujudnya pemberdayaan terhadap warga KAT 2.1.2. Tersedianya jaminan hidup bagi warga KAT 2.2.1. Terlaksananya pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2.3.1. Terpeliharanya monumen Kepahlawanan 2.3.2. terlaksananya pemberdayaan terhadap
Inventarisir Koordinasi Konsultasi Monitoring Evaluasi Inventarisir Koordinasi Konsultasi
Diarahkan pada pembangunan perumahan warga KAT Diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT Diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan PSKS
Inventarisir Koordinasi Konsultasi Rehabilitasi Monitoring Evaluasi
Diarahkan pada pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Diarahkan pada pemberdayaan bagi keluarga rentan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
kelembagaan keluarga 2.3.3. Terwujudnya kemitraan antara dunia usaha dengan kelembagaan kesos
MISI KETIGA : MENINGKATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
3.1. Meningkatnya Efektifitas pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza
3.1.1.
3.1.2. 3.1.3.
3.2. Meningkatnya Efektifitas Pelayanan dan Rehabilitasi serta perlindungan terhadap Anak dan Lanjut Usia
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.
3.3. Meningkatnya pelayanan
45
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
dan rehabilitasi serta perlindungan sosial bagi Tuna sosial dan korban perdagangan orang
3.3.1. 3.3.2.
Diarahkan pada partisipasi CSR
Terlatihnya para penyandang Disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza berkesinambungan
Identifikasi Verifikasi Monitoring Evaluasi
Terwujudanya kemandirian korban penyalahgunaan Napza
Edukasi Monitoring
Tersedianya Alat bantu bagi Penyandang Cacat
Tersedianya petugas dan pendamping yang terampil dan cukup Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak dalam LKSA Terwujudnya jaminan sosial bagi lanjut usia Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial Terlindunginya orang terlantar dan WNIMKPO
Identifikasi Monitoring
Registrasi Identifikasi Koordinasi Konsultasi Monitoring Evaluasi Registrasi Identifikasi Koordinasi Konsultasi Monitoring
Diarahkan pada pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas potensial dan Korban penyalahgunaan Napza
Diarahkan pada pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas Diarahkan pada bantuan bagi korban penyalahgunaan Napza Diarahkan pada pendampingan oleh Satuan bakti Peksos Diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam LKSA
Diarahkan pada bantuan bagi lanjut usia secara berkenimbungan Diarahkan pada pelayanan terhadap tuna sosial Diarahkan pada perlindungan dan pemulangan ke daerah asal
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
3.3.3.
MISI KEEMPAT : MENINGKATKAN KEMAMPUAN FAKIR MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR
4.1. Meningkatnya kualitas data dan informasi Fakir Miskin 4.2. Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas fakir miskin
MISI KELIMA : MENINGKATKAN KELANCARAN DAN KETERTIBAN PELAYANAN INTERNAL
46
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
4.1. Meningkatnya kualitas dan Kuantitas dokumen Perencanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tersedianya petugas yang profesional
Evaluasi
4.1.1. Tersedianya data fakir miskin yang valid dan reliable 4.1.2. Tersedianya tenaga pendamping sosial yang memadai 4.2.1. Terpenuhinya kebutuhan dasar fakir miskin secara layak 4.2.2. Terwujudnya kemandirian fakir miskin 4.2.3. Tersedianya lapangan kerja bagi fakir miskin
Koordinasi Verifikasi Inventarisasi Identifikasi Evaluasi
Diarahkan pada Basis Data Terpadu (BDT)
Koordinasi Edukasi Koordinasi Konsultasi Sinkronisasi
Diarahkan pada terjaminnya perlindungan fakir miskin
4.1.1. Tersusunnya rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan sosial yang baik 4.1.2. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
Inventarisasi Koordinasi Konsultasi Evaluasi Reportasi
Diarahkan pada penyusunan Renstra dan Renja
Diarahkan pada pengembangan usaha bagi fakir miskin
Diarahkan pada penyusunan RKA/DPA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
4.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen Keuangan 4.3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen kepegawaian 4.4. Meningkatnya Efektifitas layanan administrasi perkantoran
MISI KEENAM : MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KETERAMPILAN ANAK PUTUS SEKOLAH 47
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
6.1. Meningkatnya kreatifitas anak terlantar putus sekolah.
Urusan Sosial 4.1.3. Tersusunnya laporan kemajuan pelaksanaan program kegiatan tepat waktu 4.2.1. Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu
Konsultasi Evaluasi Reportasi
4.4.1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 4.4.2. Tersedianya SDM yang terampil
Rehabilitasi Konsultasi Koordinasi Edukasi
4.3.1. Tersusunnya laporan kepegawaian tepat sasaran
Diarahkan pada penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan tahunan Diarahkan pada Calk
Konsultasi Inventarisasi Renovasi Edukasi
Diarahkan pada penyusunan laporan evaluasi kinerja pegawai
4.4.3. Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid
Inventarisasi Identifikasi Evaluasi
Diarahkan pada data dan informasi tentang aset Dinas sosial
6.1.1. Terlatihnya anak terlantar putus sekolah Secara berkesinambungan 6.1.2. Terpeliharanya sarana dan prasarana Balai Sosial secara baik.
Identivikasi Edukasi evaluasi
Diarahkan pada sarana dan prasarana perkantoran Diarahkan pada kemampuan pelayanan melalui penerapan disiplin
Diarahkan pada kesadaran dan kemandirian kelayan Balai Sosial
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
6.2.
Menigkatnya keterampilan dan bakat anak putus sekolah terlantar dalam Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”
MISI KETUJUH : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA, RAWAN TINDAK ASUSILA, KORBAN TRAFFICKING, RAWAN SOSIAL EKONOMI DAN WANITA KORBAN HIV AIDS
48
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
7.1. Meningkatnya sarana dan prasarana Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”
7.2. Meningkatnya kualitas Bimbingan Sosial dan Keterampilan terhadap Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila dan Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban
6.2.1. Terwujudnya bakat dan minat anak terlantar putus sekolah 6.2.2. Tersedianya tenaga pelatih dan pen damping yg terampil
7.1.1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 7.1.2. Tersedianya SDM yang terampil dan professional sesuai kebutuhan program
7.2.1. Terwujudnya proses pemulihkan kondisi mental yang terganggu akibat tekanan dan trauma. 7.2.2. Terwujudnya kondisi perubahan cara hidup dan cara mencari penghasilan
Identifikasi Edukasi evaluasi
Diarahkan pada keterampilan anak terlantar putus sekolah
Inventarisasi Koordinasi Konsultasi Renovasi Evaluasi Pelaporan
Diarahkan pada laporan sarana-prasarana.
Koordinasi Konsultasi Rehabilitasi
Diarahkan pada penyusunan TOR kegiatan serta laporan bulanan, triwulan dan semester.
Edukasi Koordinasi Evaluasi
Diarahkan pada peningkatan keterampilan kelayan
Diarahkan pada pembinaan dan penataan pegawai yang baik Diarahkan pada penyusunan Renstra dan Renja.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Trafficking dan Wanita Korban HIV/AIDs
MISI KEDELAPAN : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR
49
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
7.3. Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan terhadap: Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila dan Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban Trafficking dan Wanita Korban HIV/AIDs 6.1. Meningkatnya sarana dan prasarana balai lanjut usia terlantar 6.2. Meningkatnya kualitas bimbingan sosial terhadap lanjut usia terlantar 6.3. Meningkatnya kualitas
sesuai dengan nilai dan norma. 7.2.3. Terwujudnya kemampuan Kelayan secara baik dalam mengembangkan fungsi dan peran sosialnya di lingkungan keluarga dan masyarakat. 7.3.1. Terwujudnya jaminan perlindungan dan kenyamanan bagi penerima manfaat. 7.3.2. Terwujudnya akses system sumber dalam pemenuhan kebutuhan serta peralatan toolkit. 6.1.1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana bagi lanjut usia terlantar 6.2.1. Terwujudanya efektifitas bimbingan sosial bagi lanjut usia terlantar 6.3.1. Terlindunginya dan
Identifikasi Koordinasi Konsultasi Monitoring evaluasi
Diarahkan pada kemandirian kelayan dalam balai sosial
Sosialisasi Fasilitasi Identifikasi Inventarisasi Evaluasi Monitoring
Diarahkan sesuai sasaran penanganan yaitu: : Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Tindak Asusila dan Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban Trafficking dan Wanita Korban HIV/AIDs yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Prov. NTB.
Registrasi Konsultasi Renovasi
Diarahkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana balai
Registrasi
Diarahkan pada
Registrasi Sosialisasi Edukasi Mobiliasi
Diarahkan pada jadwal bimbingan bagi lanjut usia
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
penyantunan terhadap lanjut usia terlantar
terpeliharanya lanjut usia terlantar secara berkesinambungan
MISI KESEMBILAN : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR, YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU
pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia
9.1. Meningkatnya Kreatifitas Anak terlantar, Yatim ,Piatu dan Yatim Piatu.
9.1.1.
Terpeliharanya sarpras kantor secara baik 9.1.2. Terlatihnya anak yatim, piatu dan yatim piatusecara berkesinambungan 9.1.3. Tersedianya tenaga pelatih dan pen damping yg terampil 9.1.4. Terkirimnya petugas mengikuti pertemuan ditingkat pusat
Renovasi Inventarisasi Edukasi Evaluasi
Diarahkan pada peningkatan sarana dan perasarana Balai
10.1. Meningkatnya sarana dan prasarana bagi penyandang eks penyakit psikotik
10.1.1.Terpeliharanya sarana dan prasarana secara baik 10.1.2. Terwujudnya pelayanan dan rehablitasi sosial bagi kelayan 10.1.3. Tersedianya tenaga yang profesional
Renovasi Inventarisasi Koordinasi Konsultasi Edukasi Evaluasi
Diarahkan pada Rehabilitasi Gedung Balai Sosial Diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar klien
11.1. Meningkatnya Sarana
12.1.1. Tersedianya sarana
Identifikasi
Diarahkan pada
MISI KESEPULUH : MENINGKATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG PENYAKIT PSIKOTIK
Sosialisasi Penyuluhan Mobiliasi
Diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar Anak terlantar, yatim, piatu dan yatim piatu
MISI KESEBELAS : MENINGKATKAN PELAYANAN 50
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ORANG MISKIN
dan prasarana bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin
dan prasarana yang memadai
Rehabilitasi
peningkatan sarana dan prasarana balai sosial
11.2. Meningkatnya efektifitas pelayanan sosial bagi gelandangan, pengemis dan orang miskin
11.2.1. Terlatihnya Gelandangan, pengemis dan orang miskin secara berkesinambungan 11.2.2. Tersedianya instruktur yang handal
Edukasi Registrasi Koordinasi Evaluasi
Diarahkan pada peningkatan keterampilan
Edukasi identifikasi
Diarahkan pada penyediaan instruktur yang profesional
12.2. Meningkatnya Sarana dan prasarana bagi anak yang mengalami hambatan belajar dan korban perlakuan salah 12.3. Meningkatnya semangat belajar anak
12.2.1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Identifikasi Rehabilitasi
Diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana balai sosial
12.2.1. Terdidiknya anak yang mengalami hambatan belajar 12.3.1. Terwujudnya perlindungan bagi anak korban perlakuan salah
Edukasi Koordinasi Fasilitasi Registrasi Koordinasi Konsultasi Evaluasi
Diarahkan pada anak kelas 4,5 dan 6 SD
MISI KEDUABELAS : MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
12.4. Meningkatnya efektifitas perlindungan sosial bagi anak korban perlakuan salah
51
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Diarahkan pada perlindungan korban
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BAB. V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan
Pendanaan Indikatif (Pagu Indikatif) pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 tahun (periode 2013-2018), melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah
(RAPBD)
yang
selanjutnya
ditetapkan
menjadi
Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 – 2018. Secara garis besar rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun kedepan telah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, dapat dilihat dalam tabel 5.1 di bawah ini :
52
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
53
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
54
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
55
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
56
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
57
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
58
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
59
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
60
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
61
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
BAB. VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI NTB
Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB. Adapun indikator kinerja pada RENSTRA Dinas Sosial 2013-2018 yang mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yaitu Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Dinas Sosial mempunyai Program Prioritas antara lain : 1.
Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
2.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.
Program Pembinaan Anak Terlantar
4.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana,PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
6.
Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Sosial, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.
62
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel 6.1
Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Sosial Indikator
No
Satuan
Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2013)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun (2014)
Tahun (2015)
Tahun (2016)
Tahun (2017)
Tahun (2018)
Kondisi Kinerja Akhir periode RPJMD (2018)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
%
1,58
1,58
1,82
2,00
2,20
2,42
2,42
Dalam rangka menunjang pencapaian target-target indikator kinerja sebagaimana tersebut
diatas, maka dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, dengan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut : Tabel 6.2
Indikator kinerja SKPD Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. NTB Indikator
No.
1
1
2
Cakupan Fakir
Miskin, KAT dan
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
3
Kegiatan
PMKS yang
diberdayakan
63
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
4
5
6
7
8
9
10
2
3
3
3
3
3
15 Kegiatan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
2 3 4
Ratio Pelayanan dan Rehabilitasi Kessos
Ratio Anak
Terlantar dibina dalam Panti Ratio
Penyandang Cacat dan
Kegiatan
3
5
5
5
5
5
25 Kegiatan
Orang
690
690
690
690
690
690
3.450 Org
Orang
20
30
30
30
30
30
150 Org
Orang
250
250
250
250
250
250
1.250 Org
Kab/Kota
10
Trauma dalam 5
panti dibina Ratio Eks
Penyandang
Penyakit Sosial 6
dibina
Ratio Penataaan Administrasi
Kependudukan
64
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
10
10
10
10
10
10 Kab/Kota
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Tabel 6.3
Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Indikator
No.
1
2
1
Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial 2 3 4 5 6 7 8 9
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
Kegiatan
2
3
3
3
3
3
15 Keg
Kegiatan
3
5
5
5
5
5
25 Keg
Orang
690
690
690
690
690
690
3.450 Org
Orang
20
30
30
30
30
30
150 Org
Orang
250
250
250
250
250
250
1.250 Org
Kegiatan
0
4
4
4
4
4
20 Keg
Unit
9
9
9
9
9
9
9 Unit
Kab/Kota
10
10
10
10
10
10
10 Kab/Kota
Kelompok
0
10
15
20
25
30
100 Kpl
lainnya
Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar
Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial Peningkatan
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penataaan
Administrasi
Kependudukan Keluarga Fakir Miskin yang
menerima bantuan sosial. (SPM)
65
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
1 10
2
4
5
6
7
8
9
10
Orang
0
60
60
60
60
60
300 Org
Orang
0
50
50
50
50
50
250 Org
Orang
0
250
250
250
250
250
1.250 Org
Orang
0
250
250
250
250
250
1.250 Org
Anak Terlantar,
Anak Nakal, Anak Jalanan dan Anak Cacat penerima bantuan sosial.
11
3
(SPM)
Bekas Narapidana,
Wanita Tuna Susila (WTS), pengidap penyakit kronis, Waria, Korban Tindak
Kekerasan/Pekerja
Migran bermasalah sosial penerima bantuan social. (SPM) 12
Penyandang Cacat Fisik dan Mental yang menerima bantuan
sosial/jaminan sosial. (SPM) 13
Lanjut Usia yang
menerima bantuan sosial/jaminan sosial. (SPM)
66
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
Untuk mengukur kinerja dari masing-masing pejabat struktural pada Dinas Sosial dan
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat priode 2013-2018 terlihat pada tabel 6.4 di bawah.
67
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TABEL – 6.4 Indikator kinerja berdasarkan tingkat hierchi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2013 - 2018 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
I
KEPALA DINAS
TERWUJUDNYA DERAJAT KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL
INDEKS KEMISKINAN
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
II
BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN BANTUAN DAN JAMINAN KESE JAHTRAAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
TINGKAT KESEJAHTRAAN
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
68
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
III
BIDANG PEMBERDAYA AN KESEJAHTRAAN SOSIAL
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTRAAN SOSIAL ( PMKS )
TINGKAT PRODUKTIFITAS
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
IV
BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN KESEJAHTRAAN SOSIAL
MENGEMBANG KAN KEPER CAYAAN DIRI PMKS
TINGKAT KEPERCAYAAN
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
V
BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KESEJAHTRA AN SOSIAL
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
69
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
VI
HIERARCHI
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
VII SEKRETARIAT
VIII
SEKSI PENANGGULA NGAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
70
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
MENINGKATKN KELANCARAN DAN KETERTIBAN ADMINIS TRASI KEPEN DUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TINGKAT AKURASI DATA
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
MENINGKATKAN KELANCARAN DAN KETERTIBAN PELAYAN AN INTERNAL
TINGKAT KINERJA
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PE NANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
DAYA TAMPUNG KORBAN BENCANA
Orang
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
IX
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
DAYA TANGKAL KORBAN TINDAK KEKERASAN
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
X
SEKSI JAMINAN KESEJAHTRAAN SOSIAL
MENINGKATNYA KUALI TAS DAN KUANTITAS JAMINAN KE SEJAH TRAAN SOSIAL
DAYA SERAP
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
XII
SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBA GAAN KELUARGA
MENINGKATKAN KAPASI TAS KELEMBAGAAN KELUARGA
DAYA SERAP
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
71
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
XIII
SEKSI KEPAHLAWAN AN , PERINTIS DAN KEJUANG AN
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGEMBANGAN SEMANGAT KEPAHLAWANAN KEPERINTIS DAN KESETIAKAWAN AN SOSIAL ( K3 )
DAYA JUANG
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
XIV
SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
MENINGKATNYA KREATIFITAS DAN PRODUK TIFITAS FAKIR MISKIN
PRODUKTIFITAS
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
XV
SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYENDANG CACAT
MENINGKATNYA KREATI FITAS DAN PRODUKTI FITAS PENYAN DANG CACAT
.PRODUKTIFITAS
%/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
72
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
XVII
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL
MENINGKAT NYA KREATIFITAS DAN PRODUKTIFI TAS TUNA SOSIAL
CAKUPAN
org/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
XVIII
SEKSI ANAK,LANSIA, NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
MENINGKATNYA KREATIFITAS ANAK, LANSIA, DAN KORBAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
DAYA SERAP
org/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
XIX
SEKSI ORGANISASI SOSIAL
MENINGKATNYA KAPASITAS ORGANISASI SOSIAL
DAYA TAMPUNG
orng/th
15 %
15 %
20 %
25 %
25 %
73
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
XX
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
SEKSI KARANG TARUNA DAN WAHANA KESEJAHTRA AN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
MENINGKATNYA KAPASITAS KR. TARUNA DAN WAHANA KESEJAHTRAAN SOSIAL
DAYA TAMPUNG
Org/th
SEKSI TENAGA KESEJAHTRA AN SOSIAL DAN PENYULUHAN SOSIAL
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KESSOS DAN PENYULUH SOSIAL
DAYA SERAP
Org/th
SEKSI KEPENDUDUKAN
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
WAKTU PENYE LESAIAN REN CANA PROGRAM
74
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
jam/har i/ keg
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
SEKSI CATATAN SIPIL
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI CATATAN SIPIL
WAKTU PENYE LESAIAN LAPORAN ADMINISTRASI
jam/har i/ kegiata n
SEKSI INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
MENINGKATNYA KUALITAS LAYAN AN INFORMASI KEPENDUDUKAN
WAKTU PENYE LESAIAN REN CANA PROGRAM
jam/har i/ kegiata n
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
MENINGKATNYA KUALITAS PROGRAM DAN LAPORAN
REN CANA PROGRAM
Dokumen / tahun
SUB BAGIAN KEUANGAN
MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN
Dokumen / tahun
75
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN
LAPORAN PENGELOLAAN URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN MATARAM
MENINGKATNYA KREATIFITAS ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
PANTI SOSIAL KARYA WANITA BUDI RINI SELAGALAS
MENINGKATNYA KREATIFITAS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
PANTI SOSIAL BINA REMAJA KARYA PUTRA BENGKEL
MENINGKATNYA KREATIFITAS ANAK TERLAN TAR PUTUS SEKOLAH
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
76
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Dokumen / tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
PANTI SOSIAL BINA LARAS SELEBUNG
MENINGKATNYA KREATIFITAS PENYANDANG CACAT MENTAL, BEKAS PSIKOTIK
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
PANTI SOSIAL BINA KARYA AIKMEL
MENINGKAT NYA KREATIFI TAS GELANDA NGAN, PENGE MIS DAN ORANG TERLANTAR
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
RUMAH PERLINDUNG AN DAN PETIRAHAN SOSIAL ANAK PUTRA UTAMA NARMADA
MENINGKAT NYA KREATIFITAS ANAK YG MENGALAMI HAMBATAN BELAJAR
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
77
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN NO
HIERARCHI
RUMUSAN
INDIKATOR
SATUAN
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA PUSPA KARMA MATARAM
MENINGKATNYA KREATIFITAS ORANG LANJUT USIA YG TERLANTAR
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MECI ANGGI BIMA
MENINGKATNYA KREATIFITAS ORANG LANJUT USIA YG TERLANTAR
PRODUKTIFITAS MENINGKAT
%/th
78
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Ket.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Sosial
79
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Periode 2013-2018