BAB 5 KONKLUSI DAN REKOMENDASI
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Bab 5 terdiri atas konklusi, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian. 5.1
Konklusi Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam rangka membantu Pemerintah Kota Surakarta mempertahan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surakarta, maka Inspektorat Kota Surakarta berperan dalam melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Surakarta Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-SKPD adalah untuk memberikan keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD b. Melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara reguler dan tematik (khusus) Pemeriksaan yang dilaksanakan secara reguler maupun khusus diharapkan dapat mengetahui apakah suatu kegiatan telan berjalan dengan lancar atau
89
90
tidak dan mengetahui apakah penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya
telah
digunakan
sesuai
dengan
sasaran
yang telah
direncanakan. Namun, terdapat suatu hambatan dalam melakukan pemeriksaan reguler di Inspektorat Kota Surakarta yaitu keterbatasan kuantitas atau jumlah pegawai. Terbatasnya kuantitas pegawai di inspektorat mengakibatkan Inspektorat Kota Surakarta hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap 180 objek pemeriksaan dari 400 daftar objek pemeriksaan. c. Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surakarta Reviu yang dilakukan Inspektorat Kota Surakarta membantu memberikan kepastian terhadap keakuratan, keabsahan, kehandalan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Hal ini karena pelaksaanaan reviu dilakukan berdasarkan penelusuran angka-angka yang terdapat di laporan keuangan dengan didukung bukti dokumen. d. Melakukan asistensi dalam pengelolaan aset daerah Inspektorat melakukan asistensi dalam pengelolaan aset daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan atau kecurangan yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Proses asistensi pengelolaan aset dilakukan dengan menelusuri keberadaan aset serta dokumen yang berkaitan dengan keberadaan aset tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan aset daerah rawan terhadap kasus yang dapat merugikan
91
keuangan negara/daerah dan dapat lepas kepemilikannya karena kesalahan administrasi. e. Melakukan pembinaan kepada SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Pembinaan atau konsultasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta dengan membuka komunikasi seluas-luasnya bagi setiap SKPD atau unit kerja yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta juga terkait dengan pendampingan dalam hal pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Namun, dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur SPIP di Kota Surakarta masih kurang dilakukan sosialisasi oleh inspektorat kepada SKPD dan unut kerja terkait pentingnya SPIP. f. Melakukan pendampingan pemeriksaan BPK Kegiatan pendampingan yang dilakukan inspektorat dapat membantu proses pelaksanaan pemeriksaan BPK terutama pemeriksaan di lapangan serta pengumpulan data. Pendampingan yang dilakukan inspektorat dapat menciptakan keefektifan dikarenakan peran inspektorat yang dapat mengakses objek pemeriksaan. g. Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam LHP, baik pemeriksaan internal (inspektorat daerah) maupun
92
pemeriksaan
eksternal
(inspektorat
provinsi,
BPKP,
BPK,
Itjen
Kementerian Dalam Negeri maupun Itjen Kementerian teknis lainnya). 2. Faktor-faktor yang mendukung peranan Inspektorat Kota Surakarta dalam membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam mempertahankan opini WTP antara lain: a. Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan Bentuk dukungan yang kuat dari Walikota Surakarta dalam mencapai opini WTP ialah dengan dikeluarkannya dokumen action plan dalam mencapai opini WTP untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, dukungan Walikota Surakarta terhadap peran dan fungsi inspektorat dituangkan di dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Inspektorat Kota Surakarta b. Adanya pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan bagi para auditor di inspektorat Di dalam hal meningkatkan jumlah aparat pengawasan internal yang memiliki pengetahuan teknis pengawasan serta memiliki sertifikasi jabatan auditor maka berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta yang dibantu oleh BPK, BPKP, serta Badan Kepagawaian daerah (BKD) dalam melakukan pendidikan berupa diklat-diklat terkait masalah keuangan maupun yang berkaitan dengan peraturan-peraturan.
93
c. Adanya dukungan serta respon dari setiap SKPD kepada inspektorat SKPD di Pemerintahan Kota Surakarta juga selalu melibatkan inspektorat ketika melakukan suatu kegiatan dalam rangka melakukan konsultasi kepada inspektorat terkait kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang dilakukan SKPD tersebut tidak melanggar peraturan yang ada karena telah dilakukan konsultasi kepada inspektorat. d. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Insepektorat Kota Surakarta sudah cukup memadai walaupun spesialis pendidikan para pegawai belum sepenuhnya dari sarjana akuntansi. Dalam mengatasi tantangan terkait kompetensi maka pengalaman, bimbingan teknis, dan pelatihan dilakukan di Inspektorat Kota Surakarta dalam rangka menambah pengetahuan serta keterampilan para pegawai di Inspektorat. e. Prasarana dan sarana yang mendukung Pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta sudah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional dinas, komputer/laptop dinas serta peralatan lain yang mendukung peranan inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan. f. Objektivitas dan independensi Inspektorat Kota Surakarta berusaha menciptakan objektivitas dengan cara menghindari auditor yang ditugasi dalam melakukan pengawasan untuk tidak melakukan pengawasan pada suatu institusi yang ada keluarga atau
94
kerabatnya berada pada suatu instansi yang akan dilakukan pengawasan. Selanjutnya, independensi di Inspektorat Kota Surakarta tecipta karena tidak adanya keterbatasan akses dalam melakukan penugasan.
5.2
Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas maka rekomendasi di dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja yang belum optimal yang dikarenakan kurangnya pemahaman kepada SKPD serta unit kerja mengenai pentingnya SPIP. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Surakarta perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD serta unit keja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta mengenai pentingnya SPIP. Hal ini bertujuan agar setiap SKPD di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dapat melaksanakan pembangunan SPIP secara optimal.
5.3
Keterbatasan Penelitian Keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya melihat
peranan inspektorat dalam upanya mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Surakarta dengan tidak melihat peranan dari pimpinan dalam hal ini walikota serta tidak melihat peranan dari beberapa SKPD yang berkaitan langsung dalam pencapaian opini WTP ini. Penelitian selanjutnya diharapkan
95
dapat melihat juga peranan dari pimpinan serta beberapa SKPD terkait peranannya mencapai atau mempertahankan opini WTP.
