BAB V KONKLUSI DAN REKOMENDASI
Bab V berisi mengenai konklusi, rekomendasi, dan keterbatasan riset yang terkait dengan hasil evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa. Konklusi menjelaskan tentang simpulan yang dihasilkan dari evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa. Rekomendasi menjelaskan tentang usulan untuk ditindaklanjuti sebagai hasil dari evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa.
Dalam
rekomendasi
juga
mengusulkan
tentang
instrumen
yang
dikembangkan untuk mengevaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa yang berbasis hasil. 5.1 Konklusi Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa pada Bab IV, maka dapat diambil konklusi
sebagai berikut. 1. Hasil evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes berdasarkan struktur dan proses; model empat kuadran pengukuran kinerja; dan teori isomorfisma, terdiri atas: a. Alur dan mekanisme perencanaan penggunaan dana desa yang dimulai
dari
pemacu
perubahan,
karakteristik
lingkungan,
paradigma, hingga struktur dan prosesnya dikondisikan oleh kemampuan sumber daya manusia di desa. Diperlukan sumber
- 88 -
daya manusia yang memiliki keterampilan (skillsets) dalam mendesain sistem perencanaan penggunaan dana desa. Namun pada kenyataannya sumber daya manusia di desa tidak memiliki keterampilan (skillsets). b. Persentase kesesuaian perencanaan program dan kegiatan dana desa di Desa Kuniran dan Desa Watualang yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes tahun 2015 dan 2016 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 dan 21 Tahun 2015 yang mencapai 92,3% dan persentase kesesuaian jumlah biaya (anggaran) program dan kegiatan dana desa di Desa Kuniran dan Desa Watualang yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes tahun 2015 dan 2016 yang mencapai 97,5% belum bisa mencerminkan tingkat kualitas dari perencanaan penggunaan dana desa. Dalam RPJMDes Kuniran dan Watualang program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa harusnya masuk dalam prioritas penggunaan alokasi dana desa bukan prioritas penggunaan dana desa, demikan juga dengan kegiatan diklat kepala desa, perangkat desa, dan BPD dalam RKPDes Kuniran tahun 2016.
Dalam RKPDes tahun 2015, Desa Kuniran tidak
merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 100% anggaran dana desa direncanakan untuk kegiatan fisik pelaksanaan pembangunan. Sedangkan dalam RKPDes Watualang tahun 2015,
- 89 -
Desa Watualang merencanakan kegiatan pembangunan gapura yang tidak masuk dalam prioritas penggunaan dana desa. Kelima aktivitas perencanaan penggunaan dana desa tersebut menunjukkan bahwa Desa Kuniran dan Desa Watualang kurang patuh terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 dan 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016. c. Dari
pengukuran
indikator kinerja program
dan kegiatan
perencanaan penggunaan dana desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dari Desa Kuniran dan Desa Watualang dengan menggunakan model empat kuadran pengukuran kinerja diperoleh hasil sebagai berikut. Enam puluh empat indikator kinerja program dan kegiatan yang terdiri atas empat belas indikator kinerja program dan lima puluh indikator kinerja kegiatan, berada di kuadran dua. Dua indikator kinerja program berada di kuadran tiga. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam merencanakan program dan kegiatan yang anggarannya berasal dari dana desa, Desa Kuniran dan Desa Watualang belum memperhatikan tingkat kepuasaan masyarakat dalam pelayanannya. Kuadran dua hanya berorientasi pada kualitas upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pemberi layanan. Pemerintah desa hanya berupaya dana desa bisa terserap habis tanpa memperhatikan hasil yang diperoleh. Meskipun ada dua indikator kinerja yang masuk di
- 90 -
kuadran tiga (kuantitas hasil), namun perencanaan tersebut belum mencerminkan
tingkat
pelayanan
yang
berkualitas
kepada
masyarakat. Hasil yang berorientasi kepada masyarakat hanya sebatas kuantitas. d. Proses dalam sistem perencanaan penggunaan dana desa terjadi karena tekanan atau paksaan dari struktur (pemerintah pusat dan kabupaten) dengan alasan kepatuhan terhadap regulasi (koersif isomorfisma). 2. Kriteria
instrumen
dalam
mengevaluasi
sistem
perencanaan
penggunaan dana desa yang berbasis hasil, terdiri atas: a. Klasifikasi tingkat kesesuaian program dan kegiatan perencanaan penggunaan dana desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 dan 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016. b. Pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan perencanaan penggunaan dana desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes berdasarkan model empat kuadran pengukuran kinerja. c. Identifikasi alur dan mekanisme perencanaan penggunaan dana desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes berdasarkan potensi, masalah, karakteristik lingkungan, paradigma, dan pemacu perubahan.
- 91 -
d. Analisis motivasi dan tekanan organisasi (struktur) di balik penyusunan (proses) sistem perencanaan penggunaan dana desa berdasarkan teori isomorfisma. 5.2 Rekomendasi Rekomendasi yang diusulkan untuk ditindaklanjuti sebagai hasil dari evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa ialah sebagai berikut. 1. Rekomendasi
berdasarkan
hasil
evaluasi
sistem
perencanaan
penggunaan dana desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dengan menggunakan alat evaluasi struktur dan proses; model empat kuadran pengukuran kinerja; dan teori isomorfisma, terdiri atas: a. Kebijakan dari pemerintah pusat dan kabupaten terkait dengan penggunaan dana desa yang dipacu karena adanya perubahan paradigma, teknologi dan regulasi harus menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan karakteristik lingkungan desa. b. Peran dari pemerintah pusat dalam hal pendampingan dan pemerintah kabupaten (bappemas pemdes) dalam mengontrol dan mengawasi
perencanaan
dimaksimalkan,
demi
penggunaan mengoptimalkan
dana tingkat
desa
perlu
kepatuhan
perencanaan penggunaan dana desa terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 dan 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016.
- 92 -
c. Pemerintah desa dalam menyusun indikator kinerja program dan kegiatan perencanaan penggunaan dana desa perlu mendapatkan bimbingan dan arahan dari pemerintah kabupaten (bappemas pemdes), agar indikator kinerja yang disusun tidak hanya berorientasi pada pemerintah desa sebagai pemberi layanan, namun lebih mengarah kepada masyarakat sebagai penerima layanan. d. Monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat dan kabupaten untuk pemerintah desa perlu diintensifkan, sehingga proses dalam sistem perencanaan penggunaan dana desa terjadi bukan karena tekanan atau paksaan dari struktur (pemerintah pusat dan kabupaten) dengan alasan kepatuhan terhadap regulasi (koersif isomorfisma), melainkan lebih karena kebutuhan desa yang sebenarnya dengan didampingi akademisi ahli sebagai konsultan (normatif isomorfisma). 2. Menggunakan instrumen evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa berbasis hasil seperti yang terdapat dalam lampiran lima, sebagai panduan dalam mengevaluasi sistem perencanaan dana desa yang berbasis hasil. 5.3 Keterbatasan Riset Riset tentang evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut. 1. Riset ini hanya dilaksanakan untuk mengevaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa pada dua desa yang memiliki tipologi tanah
- 93 -
datar dan dataran tinggi yang berada pada satu kabupaten. Riset ini belum mengevaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa pada desa yang memiliki tipologi dataran rendah atau pesisir. 2. Riset ini hanya sebatas pada evaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa, belum menyentuh tahap implementasi/penggunaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.
- 94 -
