BAB V KONKLUSI DAN REKOMENDASI Bab V berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil riset dan rekomendasi yang diberikan terhadap masalah yang ditemukan dalam riset. Pada bagian ini juga berisi mengenai keterbatasan yang terjadi selama riset dilakukan. 5.1
Konklusi Riset ini dilakukan guna mengevaluasi bagaimana pemanfaatan informasi
kinerja oleh internal Kanwil Jateng. Informasi kinerja merupakan produk dari pengukuran kinerja. Pemanfaatan informasi kinerja penting dilakukan karena hasil pengukuran kinerja dapat membawa perubahan yang positif bagi kemajuan organisasi jika dimanfaatkan dengan optimal. Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil konklusi sebagai berikut. 1. Pengukuran kinerja di Kanwil Jateng dibutuhkan oleh organisasi karena memiliki peran dan fungsi yang strategis. Fungsi tersebut yakni sebagai alat ukur capaian kinerja, menjaga kinerja organisasi tetap dalam jalur, dan memotivasi pegawai untuk mencapai target kinerja. Namun peran tersebut belum menunjukkan bahwa pengukuran kinerja sebagai bentuk laporan dan akuntabilitas kepada publik yang telah menyerahkan mandatnya kepada organisasi. Kanwil Jateng selaku pemegang mandat di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara, dalam mengartikan peran pengukuran kinerja masih sebatas kepada kepentingan internal dari organisasi dan sebagai laporan kepada unit organisasi di atasnya.
79
2. Pemicu utama dalam pelaksanaan pengukuran kinerja ialah faktor perintah dari organisasi di tingkat lebih tinggi dari Kanwil Jateng (isomorfisma koersif). Meskipun seiring waktu, internal Kanwil Jateng menyadari peranan pengukuran kinerja baik bagi pegawai maupun organisasi. Pelaksanaan pengukuran kinerja tidak lagi sekedar formalitas. Pimpinan dan pegawai telah memiliki kepedulian terhadap target dan capaian kinerjanya, meskipun hal tersebut dipicu oleh faktor penghasilan. Pengisian target kinerja telah dilaksanakan dengan objektif dengan berdasar data dukung capaian kinerja. 3. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang tidak dalam kendali internal Kanwil Jateng. Hal tersebut terjadi pada kinerja penyerapan anggaran DIPA Kanwil Jateng, dimana sebagian besar pagu anggarannya ditetapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari Kanwil Jateng. Begitu juga dengan penetapan target kinerja yang tidak didahului dengan pembahasan antara Kanpus DJPBN dengan pihak Kanwil Jateng selaku pelaksana kinerja. Pola penyerapan yang tidak optimal ini bertolak belakang dengan konsep awal dilakukannya pengukuran kinerja yakni untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya pada organisasi sektor publik. 4. Hasil pengukuran kinerja untuk level pelaksana tidak menggambarkan nilai kinerja yang objektif. Meskipun kinerja dinilai berdasarkan data dukung yang akurat, namun pola tanggung renteng tidak menggambarkan kinerja pegawai sesungguhnya. Beberapa IKU sengaja dicantumkan meskipun pegawai yang bersangkutan tidak melaksanakan IKU tersebut.
80
5. Penerapan reward and punishment sudah dilakukan untuk keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja pegawai. Bentuknya ialah penghargaan pegawai teladan dan pengaruh yang positif terhadap penghasilan pegawai. Namun untuk capaian kinerja organisasi (NKO), atau capaian kinerja dari kepala Kanwil Jateng, tidak ada reward and punishment yang nyata bagi organisasi Kanwil Jateng. Bahkan untuk IKU penyerapan anggaran yang tidak pernah tercapai target pun, alokasi pagu anggaran selalu diberikan lebih besar dari tahun ke tahun tanpa mempertimbangkan capaian kinerja anggaran. 6. Internal Kanwil Jateng telah memanfaatkan informasi kinerja guna kepentingan internal Kanwil Jateng. Wujud dari pemanfaatan informasi kinerja tersebut antara lain untuk: 1) Sebagai dasar dalam mengambil kebijakan memutasikan pegawai, mengusulkan promosi pegawai, dan menetapkan grading pegawai yang muaranya berpengaruh kepada tingkat remunerasi yang diterima pegawai; 2) Menjaga kinerja pegawai dan organisasi, karena informasi kinerja menjadi alat kendali manajemen dalam memantau kinerja bawahannya dan sebagai alat evaluasi dan pembelajaran atas kegagalan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh organisasi. Pembelajaran diwujudkan dengan adanya action plan, sehingga untuk mengantisipasi tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.
81
3) Publikasi kontrak kinerja kepada stakeholder. Namun untuk capaian kinerja Kanwil Jateng tidak dilakukan publikasi baik kepada masyarakat, stakeholder, maupun pegawai Kanwil Jateng sendiri. Sehingga tidak terdapat respon dan umpan balik stakeholder selaku pengguna layanan kanwil. 7. Belum ada kepedulian stakeholder atas capaian kinerja Kanwil Jateng. Pandangan dan perhatian stakeholder tidak mengarah kepada perbaikan kanwil sebagai organisasi publik secara luas, tetapi hanya sebatas pelayanan yang dirasakan oleh stakeholder itu sendiri. 8. Pemanfaatan informasi kinerja dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui beberapa cara, yaitu: 1) Adanya pencapaian target kinerja yang tercantum dalam informasi kinerja sebagai indikasi bahwa kinerja organisasi meningkat. Pencantuman target kinerja yang diusahakan untuk naik atau minimal sama setiap tahun yang diiringi dengan pencapaian targetnya membuktikan bahwa kinerja organisasi tersebut meningkat. 2) Adanya informasi kinerja dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Meningkatnya kinerja pegawai ini akan mendorong peningkatan kinerja organisasi. 3) Informasi kinerja digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja, menunjukkan kinerja organisasi yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adanya perbaikan terhadap performance deficit akan bermuara kepada peningkatan kepuasan stakeholder. Kepuasan
82
stakeholder yang meningkat menjadi bukti bahwa kinerja organisasi menuju ke arah yang lebih baik. 5.2
Rekomendasi Dari beberapa konklusi yang disampaikan di atas, penulis memberikan
pertimbangan
rekomendasi
guna
peningkatan
kualitas
pengukuran
dan
pemanfaatan informasi kinerja yaitu: 1. Isu utama yang muncul dari riset mengenai pemanfaatan informasi kinerja di Kanwil Jateng, ialah belum munculnya upaya memanfaatkan informasi kinerja guna mewujudkan akuntabilitas kepada publik selaku pemberi mandat. Untuk itu perlu ditekankan kembali oleh pimpinan di tingkat pusat maupun di kanwil bahwa salah satu tujuan dari pengukuran kinerja ialah untuk akuntabilitas publik. 2. Untuk mendukung isu akuntabilitas publik tersebut, maka Kanwil Jateng perlu untuk melakukan publikasi capaian kinerjanya secara lebih massive. Adanya publikasi capaian kinerja diharapkan memancing perhatian dari stakeholder terhadap capaian kinerja kanwil. Sehingga diharapkan stakeholder dapat memberikan umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun. 3. Selain publikasi kepada stakeholder, capaian kinerja Kanwil Jateng dapat dimanfaatkan sebagai alat promosi kepada pihak eksternal secara lebih luas melalui media massa. Adanya promosi capaian kinerja ini guna membantu dalam meningkatkan citra organisasi sektor publik yang cenderung buruk di mata masyarakat.
83
4. Pihak Kanpus DJPBN dalam menetapkan pagu anggaran agar tidak hanya menggunakan norma beban kerja sebagai dasar alokasi, tetapi juga mempertimbangkan tren penyerapan anggaran tahun-tahun sebelumnya dan mendengarkan kendala penyerapan yang terjadi di kantor vertikal. Tujuannya ialah untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran oleh organisasi sektor publik. 5. Peninjauan
kembali
pelaksanaan
pengukuran
kinerja
pada
level
pelaksana/staf dengan pola tanggung renteng. Sistem pengukuran kinerja seharusnya dapat menilai kinerja pegawai secara objektif. Pegawai seharusnya dinilai berdasarkan tugas fungsi nyatanya di lapangan, sekalipun pegawai tersebut hanya melaksanakan tugas dan fungsi yang sedikit. 6. Penerapan reward and punishment atas capaian kinerja organisasi. Hal ini guna memicu organisasi dalam mencapai target kinerjanya dan menciptakan iklim kompetisi dengan organisasi lain yang serupa. Adanya kompetisi diharapkan dapat memicu organisasi berlomba-lomba dalam mewujudkan kinerja terbaiknya. 5.3 Keterbatasan Riset 1. Pemanfaatan informasi kinerja seperti kebijakan pengaruh kinerja terhadap promosi belum dapat dikonfirmasi karena kebijakan tersebut ada pada Kanpus DJPBN. Kanwil Jateng sebatas pada tahap pengusulan pegawai untuk promosi.
84
2. Beberapa partisipan mengungkapkan ketidakpeduliannya terhadap capaian kinerja kanwil. Namun pendapat partisipan tersebut belum dapat digeneralisir karena tidak dilakukan pengumpulan data terhadap partisipan secara lebih luas. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih luas pada semua segmen stakeholder kanwil mengenai respon partisipan terhadap capaian kinerja Kanwil Jateng. 3. Perbandingan capaian kinerja pada dokumen NKO masih terbatas. Hal tersebut karena seksi penilaian kinerja baru terbentuk pada tahun 2013 sehingga dokumen NKO pada tahun tersebut tidak dapat tersedia.
85
