99
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1
Temuan Studi Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat
beberapa hal sebagai temuan studi yaitu sebagai berikut : 1. Karakteristik Sosial Ekonomi Local Resident di Kota Bandung •
Mayoritas local resident berada pada kelompok usia produktif, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini menandakan bahwa local resident di Kota Bandung berpotensi cukup tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan dan mendorong pertumbuhan kota.
•
Sebagian besar local resident memiliki pekerjaan utama sebagai wiraswasta mengindikasikan bahwa local resident di Kota Bandung memiliki jiwa kewirausahaan yang cukup tinggi. Hal ini perlu untuk terus didorong
oleh
pemerintah
agar
kesejahteraan
masyarakat
dapat
ditingkatkan dan tingkat pengangguran di Kota Bandung dapat dikurangi. •
Mayoritas local resident di Kota Bandung bermukim dan menjalankan aktivitasnya di Wilayah Pengembangan (WP) Cibeunying karena pusat aktivitas dan fasilitas yang lengkap berada di WP tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidakmerataan pembangunan di Kota Bandung yang menjadi salah satu penyebab local resident merasa tidak puas terhadap pembangunan di Kota Bandung.
2. Karakteristik Local Business di Kota Bandung •
Sebagian besar local business di Kota Bandung telah menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, cukup banyak terdapat local business yang baru menjalankan usahanya kurang dari 5 tahun. Sebagian besar local business tersebut telah dari awal memulai usaha bisnis di Kota Bandung. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa
100
tingginya jiwa kewirusahaan local resident mendorong berkembangnya jumlah local business di Kota Bandung. •
Mayoritas local business di Kota Bandung menjalankan usaha bisnis dengan modal yang besar dan keuntungan yang diperoleh tergolong cukup besar. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat kemungkinan prospek keuntungan yang besar bila membuka usaha bisnis di Kota Bandung.
3. Kecenderungan Mobilitas Local Resident dan Local Business di Kota Bandung •
Baik local resident maupun local business di Kota Bandung memiliki kecenderungan mobilitas yang rendah. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan local resident dan local business untuk tidak pindah ke kota lain.
•
Kecenderungan mobilitas local resident maupun local business yang rendah tersebut berkaitan dengan alasan untuk memilih bermukim atau menjalankan usaha bisnis di Kota Bandung dan kecenderungan kota-kota non metropolitan di Indonesia yang tidak berkompetisi untuk menarik resident dan business.
•
Sebagian besar local resident memilih tinggal di Kota Bandung dengan alasan ingin tinggal bersama keluarga yang telah lama menetap di Kota Bandung. Faktor ketersediaan fasilitas atau lapangan kerja bukan merupakan alasan utama local resident memilih tinggal menetap di Kota Bandung.
•
Sebagian besar local business memilih berlokasi usaha di Kota Bandung dengan alasan prospek keuntungan yang besar, meneruskan usaha bisnis keluarga dan alasan bermukim atau bertempat tinggal di Kota Bandung. Alasan prospek keuntungan yang besar tersebut pada dasarnya terkait dengan dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Bandung dan mayoritas penduduk di Kota Bandung berpenghasilan menengah ke atas sehingga potensial sebagai konsumen. Faktor ketersediaan fasilitas atau iklim usaha yang diciptakan pemerintah bukan merupakan alasan utama local business memilih berlokasi usaha di Kota Bandung.
101
4. Kondisi Pembangunan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Menurut Local Resident dan Local Business di Kota Bandung •
Mayoritas masyarakat lokal Kota Bandng baik local resident maupun local business berpendapat bahwa secara garis besar kondisi pembangunan di Kota Bandung sesudah otonomi daerah tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.
•
Penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Bandung tampaknya belum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas perkotaan dan belum berhasil mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah kota.
•
Perubahan yang terlihat agak signifikan yaitu dalam hal tingkat persaingan antara pihak-pihak penyedia fasilitas perkotaan, biaya dalam mendapatkan fasilitas perkotaan maupun dalam pengadaan fasilitas perkotaan, jumlah dan variasi pelaku swasta serta variasi pendekatan dalam menyediakan fasilitas perkotaan.
5. Tingkat Kepuasan Local Resident dan Local Business terhadap Pembangunan di Kota Bandung •
Secara umum, local resident maupun local business di Kota Bandung merasa kurang puas dengan pembangunan di Kota Bandung, termasuk dalam hal penetapan pajak dan tanggapan pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan.
•
Selain itu, sebagian besar local resident dan local business masih kurang puas dengan penyediaan fasilitas perkotaan, terutama jalan, drainase, air bersih, sampah, taman dan fasilitas pendidikan.
6. Karakteristik Local Resident dan Local Business di Kota Bandung dalam menyatakan preferensi terhadap pembangunan kota •
Dengan partisipasi, masyarakat lokal dapat menyatakan apa yang menjadi preferensinya terhadap pembangunan. Partisipasi local resident maupun local business di Kota Bandung umumnya masih pada implementasi program pembangunan dalam lingkup wilayah yang kecil yakni lingkungan RT/RW (belum dalam konteks wilayah Kota Bandung secara
102
luas). Secara umum, bentuk partisipasinya belum sampai pada perencanaan atau pengambilan kebijakan pembangunan kota. •
Menurut mayoritas local resident dan local business di Kota Bandung, preferensi mereka sangat penting untuk diperhatikan.
•
Kecenderungan mobilitas local resident dan local business di Kota Bandung yang rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hanya sebagian kecil dari local resident maupun local business yang memilih untuk pindah ke kota lain apabila pembangunan ternyata tidak sesuai dengan preferensinya.
•
Sebagian besar dari local resident maupun local business menerima saja pembangunan yang dilakukan atau menyuarakan preferensinya apabila pembangunan tidak sesuai dengan preferensinya. Hanya sedikit yang memanfaatkan Jaring Asmara atau Musrenbang sebagai media untuk menyuarakan preferensinya.
7. Prioritas Pembangunan Menurut Preferensi Local Resident dan Local Business •
Preferensi local resident terhadap pembangunan sumber daya manusia sama dengan preferensi local business, yaitu (dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting dalam pengalokasian dana) :
•
1.
pendidikan
2.
kesehatan
3.
mental dan spiritual
4.
laju pertumbuhan penduduk
5.
pemerataan penduduk
6.
pengembangan seni, budaya dan olahraga
Preferensi local resident terhadap pembangunan ekonomi juga sama dengan preferensi local business, yaitu (dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting dalam pengalokasian dana) : 1.
penambahan penyediaan lapangan kerja
2.
pengembangan UKM
3.
peningkatan daya beli masyarakat
4.
peningkatan daya tarik investasi
103
•
Preferensi local resident terhadap pembangunan perumahan dan permukiman yaitu (dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting dalam pengalokasian dana): 1.
penyediaan perumahan yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat
2.
penyediaan utilitas yang memadai
3.
pengendalian dan peremajaan permukiman kumuh
Sedangkan menurut preferensi local business, ketiga variabel yang termasuk dalam aspek pembangunan perumahan dan permukiman menempati urutan yang sama. •
Preferensi local resident dan local business terhadap penyediaan utilitas hampir identik, bedanya local business menempatkan penyediaan utilitas air kotor/limbah lebih utama dibandingkan dengan utilitas drainase/jalan lingkungan. Berikut ini menunjukkan preferensi local resident terhadap penyediaan utilitas (dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting dalam pengalokasian dana):
•
1.
persampahan
2.
air bersih
3.
drainase/jalan lingkungan
4.
air kotor/limbah
5.
listrik/telekomunikasi/energi
Preferensi local resident terhadap pembangunan perumahan dan permukiman yaitu (dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting dalam pengalokasian dana): 1.
penyediaan
angkutan
yang
harganya
dapat
dijangkau
oleh
masyarakat 2.
peningkatan kualitas/kuantitas angkutan umum
3.
peningkatan kualitas/kuantitas terminal
Sedangkan
menurut
preferensi
local
business,
peningkatan
kualitas/kuantitas angkutan umum menempati urutan yang paling utama
104
dalam pengalokasian dana, kemudian diikuti dengan penyediaan angkutan yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. •
Menurut preferensi local resident dan local business, urutan pengalokasian dana untuk pembangunan sistem jaringan jalan yaitu (dari yang paling penting sampai dengan yang paling tidak penting dalam pengalokasian dana):
•
1.
fasilitas pejalan kaki
2.
jalan
3.
perlengkapan jalan
Preferensi local resident terhadap pembangunan perumahan dan permukiman yaitu (dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting dalam pengalokasian dana): 1.
fasilitas pendidikan
2.
fasilitas kesehatan
3.
fasilitas ibadah
4.
fasilitas seni, budaya dan olahraga
5.
fasilitas taman
6.
fasilitas pariwisata dan rekreasi
7.
fasilitas pemadam kebakaran
8.
fasilitas perbelanjaan
Preferensi local business terhadap pembangunan perumahan dan permukiman untuk tiga urutan yang paling utama dan urutan terakhir sama dengan preferensi local resident. Untuk urutan keempat sampai dengan ketujuh yaitu fasilitas pariwisata dan rekreasi, fasilitas seni, budaya dan olahraga, fasilitas pemadam kebakaran dan fasilitas taman. •
Preferensi local resident dan local business terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup hampir identik, bedanya local business menempatkan pengendalian banjir lebih utama dibandingkan dengan pencemaran air/tanah/udara/suara. Berikut ini menunjukkan preferensi local resident terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
105
hidup (dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting dalam pengalokasian dana):
•
1.
pemeliharaan kawasan lindung
2.
pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara
3.
pengendalian banjir
4.
pengendalian ruang terbuka hijau
5.
pengendalian pemanfaatan ruang
Preferensi local business terhadap urutan prioritas pembangunan untuk dua urutan yang paling utama sama dengan preferensi local resident, selanjutnya diikuti dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, transportasi, perumahan dan permukiman, sistem jaringan jalan, dan fasilitas umum/sosial. Sedangkan preferensi local resident terhadap urutan prioritas pembangunan yaitu (dari yang paling penting sampai dengan yang paling tidak penting dalam pengalokasian dana) :
•
1.
sumber daya manusia
2.
ekonomi
3.
perumahan dan permukiman
4.
transportasi
5.
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6.
fasilitas umum/sosial
7.
sistem jaringan jalan
Preferensi local resident terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung pada dasarnya tidak identik untuk masing-masing WP. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmerataan pembangunan di Kota Bandung, yaitu dalam bidang transportasi, perumahan dan permukiman, fasilitas umum/sosial, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pembangunan di Kota Bandung sebaiknya juga memperhatikan preferensi local resident pada tiap WP.
•
Upaya yang dapat dilakukan untuk merefleksikan preferensi local resident dan local business tersebut dalam penyusunan prioritas pembangunan Kota Bandung yaitu melalui survey local preference dan analisis
106
rasionalnya serta melalui pelibatan masyarakat secara langsung, forum forum musyawarah, dan jajak pendapat.
5.2
Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mayoritas local resident maupun local business di Kota Bandung tidak merasakan perubahan kondisi pembangunan yang lebih baik setelah otonomi daerah. Belum terlihat peningkatan akuntabilitas pemerintah kota dan fasilitas perkotaan yang tersedia masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh local resident dan local business. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar local resident dan local business tersebut merasa kurang puas dengan pembangunan di Kota Bandung. 2. Jika dilihat dari tingkat kepuasan local resident maupun local business terhadap pajak, bisa dikatakan bahwa penetapan pajak di Kota Bandung belum memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kelayakan. Sebagian besar local resident maupun local business menilai besarnya pajak yang dibebankan kepada mereka terlalu tinggi dan kurang memperhatikan besarnya penghasilan atau keuntungan usaha. Selain itu, menurut mereka, penyediaan pelayanan di Kota Bandung dirasa masih belum optimal karena ada indikasi tindakan penyelewengan dana pajak oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meninjau kembali terhadap penetapan pajak yang telah dilakukan. 3. Karakteristik sebagian besar local resident maupun local business dalam memberikan respon terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan preferensinya adalah karakteristik voice dan loyalty. Hanya sebagian kecil yang memiliki karakteristik exit dikarenakan kecenderungan mobilitas yang rendah. Selain itu juga disebabkan oleh kecenderungan kota-kota di Indonesia yang tidak cukup kompetitif dalam penyediaan fasilitas dan lapangan kerja yang dapat menarik resident maupun business untuk menetap di suatu kota. Local resident dan local business juga tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai perkembangan kota-kota di Indonesia.
107
4. Karakteristik masyarakat lokal (baik local resident maupun local business) yang dominan voice dan loyalty suatu saat dapat berubah menjadi dominan karakteristik exit apabila pembangunan tetap dibiarkan tidak sesuai dengan preferensinya dan tidak dapat memberikan kepuasan yang maksimal baginya. Selain itu, masyarakat lokal bisa menjadi apatis, tidak mendukung imlementasi kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah atau tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan. Maka dari itu, pemerintah kota perlu segera
melakukan
upaya
peningkatan
kualitas
pelayanan
dengan
memperhatikan preferensi masyarakat lokal. 5. Menurut preferensi local resident maupun local business, prioritas pembangunan Kota Bandung yang paling utama yaitu pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi. Penyediaan utilitas yang paling penting menurut preferensi local resident maupun local business yaitu persampahan dan air bersih. 6. Mengingat pentingnya preferensi lokal untuk diperhatikan dalam penyusunan prioritas pembangunan Kota Bandung terutama untuk mencapai alokasi sumber daya publik yang efisien, maka perlu dilakukan upaya untuk merefleksikan preferensi lokal tersebut. Perwujudan upaya tersebut tentu saja memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, pengalokasian dana pembangunan juga seharusnya disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan menurut preferensi masyarakat lokal di Kota Bandung. 7. Prioritas pembangunan Kota Bandung saat ini sesuai dengan preferensi local resident dan local business yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi sebagai urutan pertama dan kedua dalam prioritas pembangunan. Akan tetapi, masyarakat lokal masih belum puas dengan pembangunan di Kota Bandung dan menilai bahwa pembangunan belum efektif dan efisien. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat terhadap aspek pembangunan selain sumber daya manusia dan ekonomi belum diperhatikan dan belum terefleksikan sepenuhnya dalam penyusunan prioritas pembangunan kota.
108
5.3
Rekomendasi Berdasarkan temuan studi dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian
ini, rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan upaya alokasi sumber daya publik yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sektor publik, efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas perkotaan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga perlu berupaya mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam menyatakan preferensi lokal terhadap prioritas pembangunan atau dalam proses pembangunan di Kota Bandung (termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan). 2. Media partisipasi sebagai media yang dapat digunakan pemerintah untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi preferensi lokal terhadap prioritas pembangunan kota harus ditingkatkan efektivitasnya. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal mengenai keberadaan media partisipasi tersebut dan bagaimana jalur pemanfaatannya atau mekanismenya. Di samping itu, pemerintah kota seharusnya dapat bersikap lebih responsif (tanggap) terhadap aspirasi masyarakat lokal dan berkomitmen menjalankan pembangunan sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan kepuasan yang maksimal bagi masyarakat lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 3. Rencana pembangunan untuk tiap WP di Kota Bandung sebaiknya disusun dengan memperhatikan adanya perbedaan preferensi local resident pada tiap WP terhadap prioritas pembangunan kota. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 5.1. 4. Prioritas penganggaran pembangunan di Kota Bandung sebaiknya dilakukan berdasarkan preferensi masyarakat lokal baik local resident maupun local business terhadap prioritas pembangunan, yakni seperti yang dapat dilihat pada Tabel IV.1.
109
110
Tabel V.1 Usulan Pengalokasian Dana Berdasarkan Preferensi Local Resident dan Local Business Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Urutan Bidang No Prioritas Pembangunan 1 Sumber daya manusia
Urutan Pengalokasian Dana -
2
Ekonomi
-
Pendidikan Kesehatan Mental dan spiritual Pengendaian laju pertumbuhan penduduk Upaya pemerataan penduduk Pengembangan seni, budaya dan olahraga Penambahan penyediaan lapangan kerja Pengembangan UKM Peningkatan daya beli masyarakat Peningkatan daya tarik investasi
Sumber : Hasil Analisis, 2007
Selanjutnya, pemerintah dapat menyesuaikan alokasi dana pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan kepentingan local resident dan kepentingan local business. Berikut ini dapat dilihat urutan prioritas pembangunan menurut preferensi local resident dan local business setelah pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi.
Tabel V.2 Prioritas Pembangunan Menurut Preferensi Local Resident dan Local Business
No 1
Prioritas Pembangunan Menurut Preferensi Local Resident Perumahan dan Permukiman 1. upaya penyediaan perumahan yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat 2. upaya penyediaan utilitas yang memadai 3. upaya pengendalian/ peremajaan kawasan
Prioritas Pembangunan Menurut Preferensi Local Business Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. pemeliharaan kawasan lindung 2. pengendalian banjir 3. pengendalian pencemaran air, tanah, udara dan suara 4. pengendalian ruang terbuka
111
No
2
3
4
5
Prioritas Pembangunan Menurut Preferensi Local Resident permukiman kumuh
Transportasi 1. penyediaan angkutan yang dapat dijangkau masyarakat 2. angkutan umum 3. terminal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. pemeliharaan kawasan lindung 2. pengendalian pencemaran air, tanah, udara dan suara 3. pengendalian banjir 4. pengendalian ruang terbuka hijau 5. pengendalian pemanfaatan ruang Fasilitas umum/sosial 1. sarana pendidikan 2. sarana kesehatan 3. sarana peribadatan 4. sarana seni, budaya dan olahraga 5. fasilitas taman 6. sarana pariwisata dan rekreasi 7. fasilitas pemadam kebakaran 8. fasilitas perbelanjaan Sistem Jaringan Jalan 1. fasilitas pejalan kaki 2. jalan 3. perlengkapan jalan
Sumber : Hasil Analisis, 2007
Prioritas Pembangunan Menurut Preferensi Local Business hijau 5. pengendalian pemanfaatan ruang Transportasi 1. angkutan umum 2. penyediaan angkutan yang dapat dijangkau masyarakat 3. terminal Perumahan dan Permukiman Upaya penyediaan perumahan yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat, upaya penyediaan utilitas yang memadai dan upaya pengendalian/peremajaan kawasan permukiman kumuh
Sistem jaringan jalan 1. fasilitas pejalan kaki 2. jalan 3. perlengkapan jalan
Fasilitas Umum/Sosial 1. sarana pendidikan 2. sarana kesehatan 3. sarana peribadatan 4. sarana pariwisata dan rekreasi 5. sarana seni, budaya dan olahraga 6. fasilitas pemadam kebakaran 7. fasilitas taman 8. fasilitas perbelanjaan
112
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan preferensi terhadap prioritas pembangunan Kota Bandung antara local resident dan local business. Preferensi keduanya sangat penting untuk dipahami dan direfleksikan dalam penyusunan prioritas pembangunan serta dipertimbangkan dalam pengalokasian dana pembangunan Kota Bandung. 5.4
Kelemahan dan Keterbatasan Studi Studi ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan yang diharapkan
dapat disempurnakan pada studi selanjutnya. Kelemahan dan keterbatasan dalam studi ini yaitu : 1. Penentuan jumlah sampel resident maupun business tidak disesuaikan dengan proporsi jumlah populasi yang sebenarnya, hanya ditentukan berdasarkan rumus Slovin dan pengambilan sampel kecil. Daftar populasi resident dan business yang digunakan juga tidak begitu valid sehingga bisa terdapat kesalahan dalam penentuan jumlah sampel secara acak proposional untuk masing-masing WP. Selain itu, karena banyak kendala dan kesulitan yang ditemui ketika mecoba menyebarkan kuesioner kepada responden secara acak, sehingga proses perolehan sampel juga tidak dapat dilakukan murni secara acak. 2. Penentuan variabel untuk masing-masing aspek prioritas pembangunan dan juga variabel yang menjadi prioritas pembangunan merupakan hasil perumusan penulis sendiri dari desk study yang telah dilakukan (studi literatur atau dokumen perencanaan pembangunan). Dengan demikian, terdapat kemungkinan ada variabel pembangunan yang tidak dimasukkan ke dalam prioritas
pembangunan
meskipun
dalam
operasionalisasinya
terdapat
pertanyaan terbuka kepada responden mengenai prioritas pembangunan tersebut. 3. Metode rank sum dan statistik uji Keselarasan Kendall dalam analisis data preferensi tidak dapat digunakan untuk mengetahui struktur data seperti nilai variansi preferensi atau distribusi data. Metode tersebut hanya bisa digunakan untuk melihat urutan preferensi. Dengan demikian, asumsi yang digunakan
113
adalah data terdistribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%, pilihan dilakukan secara konsisten oleh responden, data bersifat transitive dan acyclic. Transitive maksudnya ranking dari pilihan responden tidak akan berubah seandainya urutan pilihan diubah. Acyclic maksudnya urutan pilihan tidak akan berubah seandainya satu atau lebih pilihan alternatif dihilangkan. 4. Upaya merefleksikan preferensi local resident dan local business dalam penyusunan prioritas pembangunan yang ditawarkan sebenarnya sulit untuk diterapkan karena memerlukan pendataan yang akurat, serta dituntut kesediaan dari pemerintah untuk melaksanakannya dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyatakan preferensinya.
5.5
Usulan Studi Lanjutan Mengingat kelemahan dan keterbatasan yang terdapat dalam studi ini,
maka perlu dilakukan studi lanjutan yang dapat menyempurnakan dan memperdalam studi tentang prioritas pembangunan menurut preferensi local resident dan local business. Usulan studi lanjutan tersebut adalah : 1. Studi tentang seberapa besar tingkat keefektifan Musrenbang, Jaring Asmara atau forum musyawarah/aspirasi lainnya dalam mengidentifikasi preferensi masyarakat lokal terhadap pembangunan kota. 2. Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan preferensi masyarakat lokal terhadap pembangunan kota. 3. Studi tentang seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas yang dapat dicapai
dengan
pembangunan kota.
diperhatikannya
preferensi
lokal
terhadap
prioritas
