BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1.
Kesimpulan Distribusi fasilitas pendidikan Sekolah dasar (SD/MI) berdasarkan pola
persebaran permukiman dikembangkan berdasarkan permasalahan serta kondisi eksisiting wilayah penelitian. Minimalisasi jarak menuju fasilitas pendidikan dengan tujuan memaksimalkan aksesibilitas pendidikan di masing-masing wilayah menjadi suatu bagian penting dari distribusi layanan fasilitas pendidikan sekolah
dasar
dan
karakteristik
pola
persebaran
permukiman
yang
menggambarkan jarak antar desa dengan desa terdekatnya mampu menjelaskan kondisi
jarak
jangkau
suatu
fasilitas
pendidikan
tersebut.
Kondisi
ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan di suatu wilayah menyebabkan tidak efisien dan efektifnya distribusi fasilitas pendidikan sehingga mendorong dibutuhkannya suatu konsep sistem distribusi fasilitas pendidikan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhanan wilayah dengan ketersediaan fasilitas pendidikan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di masing-masing wilayah.
Dengan tujuan memaksimalkan aksesibilitas dengan meminimalkan jarak menuju fasilitas pendidikan serta memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pendidikan, maka konsep distribusi layanan sekolah dasar didasarkan pada karakteristik pola persebaran permukiman wilayah dengan tetap memperhatikan kesimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di masing-masing wilayah. Penjabaran konsep tersebut pada dasarnya terdiri atas 3 bagian penting yaitu: 1) pola persebaran permukiman sebagai dasar pendistribusian layanan fasilitas pendidikan; 2) Penyesuaian ketersediaan fasilitas pendidikan berdasarkan kebutuhannya serta 3) Optimalisasi kapasitas fasilitas pendidikan berdasarkan kondisi fasilitas dan kebutuhan wilayah sekitarnya. Diharapkan dengan sistem distribusi berdasarkan pola persebaran permukiman dengan tetap memperhatikan keseimbangan tersebut, pemerataan dan 141
perluasan akses pendidikan secara spasial dan non spasial dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan wilayah
terhadap fasilitas pendidikan di wilayah
penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, secara lebih spesifik dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 1. Berdasarkan analisis tetangga terdekat, pengklasifikasian wilayah berdasarkan pola persebaran permukiman didapatkan bahwa terdapat 2 (dua) klasifikasi pola persebaran permukiman yaitu pola persebaran mengelompok (clusterred) dan pola persebaran acak (random). a. Karakteristik wilayah dengan pola persebaran permukiman terkelompok atau clusterred antara lain: Luas wilayah relatif kecil dengan jarak suatu desa atau permukiman dengan desa terdekatnya relatif dekat (0.3 km). b. Karakteristik wilayah dengan pola persebaran permukiman acak atau random antara lain: Luas wilayah relatif besar dengan jarak suatu desa atau permukiman dengan desa terdekatnya relatif jauh (lebih dari 1km) Wilayah dengan pola persebaran permukiman mengelompok adalah: Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti, Duduksampeyan, Kebomas, Gresik, Manyar, dan Bungah. Sedangkan wilayah dengan pola persebaran permukiman acak adalah: Kecamatan Wringinanom, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Sidayu, Dukun, Panceng, dan Ujungpangkah. 2. Berdasarkan Uji statitik (uji asumsi klasik, uji R-square, uji t-stat, dan uji fstat) faktor yang secara statistik signifikan mempengaruhi distribusi layanan sekolah dasar di Kabupaten Gresik melalui proses analisis regresi linier berganda adalaha faktor jumlah desa dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Sedangkan besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi layanan sekolah dasar di Kabupaten Gresik ditentukan oleh besarnya konstanta variabel dari persamaan regresi yang didapatkan, dimana menempatkan faktor jumlah desa lebih berpengaruh terhadap distribusi layanan fasilitas pendidikan sekolah dasar di kabupaten Gresik dibandingkan faktor jumlah penduduk 142
3. Ketersediaan
fasilitas
pendidikan
berdasarkan
analisis
kebutuhan
menunjukkan suatu kondisi tidak seimbang, Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan bahwa distribusi sekolah yang ada pada saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan wilayahnya. Sebagian wilayah mengalami kondisi berlebih yang berarti ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah dasar lebih besar daripada kebutuhan wilayah akan suatu layanan fasilitas pendidikan sekolah dasar. 4. Kondisi ketersediaan variabel-variabel pendukung efektifitas distribusi layanan fasilitas pendidikan adalah sebagai berikut: sistem jaringan dengan komposisi lebih besar masih berupa jalan diperkeras serta beberapa wilayah dengan ketersediaan fasilitas pendidikan minim tidak didukung dengan jaringan jalan yang memadai. Kondisi kebutuhan tenaga pendidik sebagai suatu elemen penting proses pendidikan di keseluruhan wilayah penelitian dapat dicukupi. 5.2.
Rekomendasi Berdasarkan hasil analisa distribusi fasilitas pendidikan sekolah dasar
(SD/MI) yang menghasilkan konsep distribusi layanan sekolah dasar didasarkan pada
karakteristik
pola
persebaran
permukiman
wilayah
dengan
tetap
memperhatikan kesimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di masing-masing wilayah, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain: 1. Perlunya
disusun
penelitian
tersendiri
yang
lebih
detail
mengenai
pelaksanakan kebijakan regrouping sekolah dasar pada wilayah dengan kondisi ketersediaan fasilitas pendidikan lebih besar daripada kebutuhannya dengan tetap memperhatikan bahwa sekolah dasar merupakan fasilitas sosial yang menjadi suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu wilayah. 2. Wilayah dengan corak budaya (agama) yang beragam membutuhkan penyesuaian distribusi layanan pendidikan yaitu dengan memperhatikan jenis sekolah dasar di suatu wilayah yang diharapkan mampu menjawab keragaman tersebut. 143
Daftar Pustaka
Buku dan Jurnal: Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pembangunan Wilayah: Konsep dan Teori. Graha Ilmu. Yogyakarta. Akamine, Alexandra dan Antonio Nelson R. da Silva. 2004. An Evaluation of Neural Spatial Interaction Models Based on a Practical Application. School of Engineering University of Sao Paulo. Brazil. Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009 Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025. Depdiknas, Jakarta. Doxiadis, A. 1968. Urban Planning Theory. Van Nostrand Reinhold Company. New York. Filmer, Deon (2000), “The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth”, Policy Research Working Paper, 2268, Washington DC: World Bank Frenk, Julio. 1992. The Concept and Measurement of Accesibilty Pan America Sanitary Beureau. Regional Office The World Health Organization. Golany, Gideon. 1976. Social Planning, New Town Planning: Principle and Practice, John Willey and Son. New York. Handa, Sudhanshu. (2002). “Raising Primary School Enrolment in Developing Countries: The Relative Importance of Supply and Demand”. Journal of Development Economics 69(1), 103-128 Ilham, E. 2004. Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Aksesibilitas Masyarakat dalam Memperoleh Kesempatan Pemerataan Pendidikan Tinggi. Tesis. Universitas Brawijaya: Malang Mangkusubroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2002. Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. UMP YKPN: Jogjakarta. Rabindra, Ida Bagus. 1991. Pola Komunitas Tabanan Bali. Thesis. Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung Ramdhani, Mohammad. 2007. Arahan Penyediaan Fasilitas Lingkungan berdasarkan Preferensi Penghuni Perumahan Bumi adipura Kota Bandung. Program studi Perencanaan Wilayah Kota, ITB, Bandung. 145
Rivai, A. 1991. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan serta Penghasilan Penduduk Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Planologi ITB, Bandung. Rohe, William and Speiregen. 1985. Planning with Neighborhood. The University of North Carolina Press. Rushton, G. 1979. Optimal Location of Facilities. Compress Inc. Wentworth. Sa’ud, Syaefudin. 2006. Perencanaan Pendidikan. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Simanjuntak, Payaman J., 1998, Pengantar Ekonnomi Sumber Daya Manusia, LPFE: UI, Jakarta. Sevilla, C. G., dkk. (1993), Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia, Jakarta. Subroto, Yoyok Wahyu, Bakti Setiawan, Setiadi. 1997. Proses Transformasi Spasial dan Sosio-Kultural Desa-Desa di Daerah Pinggiran Kota (Urban Fringe) di Indonesia (Studi Kasus Yogyakarta). Laporan Penelitian Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar Tahun Anggaran 1996/1997. Yogyakarta : PPLH UGM. Suryadarma, Daniel, et all. 2006b. Causes of Low Secondary School Enrollment in Indonesia. SMERU Working Paper, August 2006. SMERU Research Institute: Jakarta. Suryanto. 1989. Model Neighborhood Unit Sebagai Pendukung Proses Pengembangan Komunitas. Thesis. Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung. Sutrisno, D. 2003. The Assessment Of Rapid Landuse Change and Its Impact on Sustainable Fisheries. Proceeding of The Open Meeting of Global Environmental Change Research Community. Montreal, Canada, 16 – 18 October 2003 Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta. Treasure Coast Regional Planning Council (TCRPC), 2004, Suistainable Neighborhood Planning for the Region: Neighborhood Scale Standar dan Peraturan Perundangan: Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Jakarta. 146
Departemen Pekerjaan Umum, 1987, Petunjuk Perencanaan Perumahan Kota, Yayasan Badan Penerbit PU, Jakarta.
Kawasan
Departemen Pekerjaan Umum. 1998. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Departemen Pekerjaan Umum: Jakarta Data: Badan Pusat Statistik dan BAPPEDA Kabupaten Gresik. 2006. Gresik Dalam Angka 2006. Gresik. Badan Pusat Statistik, 2007, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007. Biro Pusat Statistik Kabupaten Gresik. Gresik. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, 2008, Data Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2007/2008. Diknas Kabupaten Gresik, Gresik
147
