BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1
Kesimpulan Dari hasil analisa tindak lanjut rekomendasi BPK, dapat disimpulkan
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kurang optimal dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat penyelesaian rekomendasi dan kurang memadai serta tidak tepat waktu sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah serta penyimpangan administrasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pemerintah Kabupaten Mimika belum dan/atau tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2010 sampai dengan 2014 tersebut, antara lain: 1.
Prinsip-prinsip organisasi belum optimal dalam melaksanakan fungsinya seperti
kurangnya koordinasi antar stakeholder, baik antar pemerintah
dengan legislatif, pemerintah dengan SKPD, pemerintah dengan pihak ketiga, serta pemerintah dengan aparat penegak hukum tidak berjalan secara efektif dan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Seperti temuan yang indikasi tindak pidana yang seharusnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum, tapi hal ini tidak dilakukan oleh pejabat maupun BPK. Ini merupakan suatu kelemahan birokrasi yang harus dihilangkan. 2.
Lemahnya penegakan hukum dan sanksi hukum hanya berupa teguran yang tidak menimbulkan efek jera. Sejumlah pelanggaran yang terindikasi tindak
84
85
pidana, sering kali tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang melalui penyelidikan. Misalnya pembayaran yang berindikasi kerugian daerah hanya cukup diselesaikan dengan menyetor kembali ke kas daerah. Begitu pula dengan
pelanggaran
yang
dilakukan
oleh
pegawai/rekanan
yang
mengakibatkan adanya kerugian daerah, namun tidak diberikan sanksi admiistratif berupa penundaan kepangkatan ataupun black list bagi rekanan. Kasus tersebut diproses melalui Tim TP-TGR tapi belum maksimal karena terkendala pada birokrasi. 3.
Faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM) kurang. Yang termasuk dalam tema ini adalah sebagai berikut: a.
Pengetahuan yang terdiri dari: a. Tingkat pendidikan yang berlatar belakang bukan dari akuntansi, hubungan interpersonal yakni adanya pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa
anggota
organisasi
yang
tidak
bisa
tidak
akan
memengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut, dan nilai moral
yakni
perbuatan/tingkah
laku/pihak-pihak
yanag
bertanggungjawab terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Bagi stakeholder
yang berkompeten dalam penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi ada yang bersifat masa bodoh/pembiaran dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi.
86
b. Keahlihan (skill) jumlah auditor internal yang telah mengikuti impasing dan berpengalaman dalam pengawasan masih sangat kurang, kurangnya kemampuan teknis PPK, PPTK dan pejabat lain dalam pengelolaan keuangan daerah. c. Sikap (profesionalisme attitude) yakni adanya unsur kelalaian dan kesengajaan dari obyek pemeriksaan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 4.
Lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah yakni belum adanya tim tindak lanjut yang dibentuk untuk menyelesaikan rekomendasi BPK, belum adanya SOP (Standard Opertional Procedures) tentang mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK, dan pertanggungjawaban LKPJ ke DPRD tidak tepat waktu.
5.
Komitmen kepala daerah/bupati dengan DPRD, SKPD, rekanan, dan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan BPK masih sangat kurang.
6.
Perubahan struktur organisasi. Dengan seringnya pergantian pejabat sehingga pejabat yang baru harus mempelajari dari awal tentang rekomendasi BPK tersebut. Terlebih lagi pejabat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan seperti PPTK, bendahara, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang berhubungan dengan hal teknis operasionalnya sehingga perlu bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan. Disamping itu, restrukturisasi kelembagaan yang mengakibatkan tumpang tindih tugas
87
dan tanggungjawab pejabat terhadap penyelesaian rekomendasi atas setiap entitas. 7.
Keberterapan rekomendasi auditor Rekomendasi itu efektif jika dapat ditindaklanjuti oleh entitas dengan benar dan pada waktu yang tepat. Tujuan rekomendasi adalah menghilangkan penyebab terjadinya temuan dengan harapan tidak akan terulang lagi pada masa yang akan datang. Dengan demikian seorang auditor dalam proses kontruksi temuan harus mempertimbangkan Efektifitas suatu rekomendasi yang aplikatif sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas. Terkadang setiap auditor dalam memberikan rekomendasi kurang aplikatif, hal ini karena masing- masing auditor mempunyai cara dan teknik yeng berbeda dalam melakukan pemeriksaan sehingga kemungkinaakan terjadi temuan berulang.
5.2
Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengajukan rekomendasi bagi
organisasi objek penelitian (Pemda Mimika): optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK antara lain: a.
Pihak-pihak terkait atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan
memahami dan melaksanakan perannya dalam upaya percepatan tindak lanjut. b.
Rekomendasi BPK yang efektif dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.
c.
Penguatan peran APIP dalam hal ini inspektorat daerah Kabupaten Mimika.
88
d.
Bupati bersama stakeholder harus membuat komitmen dan serius untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e.
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika segera membentuk tim tindak lanjut beserta penetapan peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan fungsinya.
f.
Pemerintah daerah harus tegas dalam penerapan sanksi hukum kepada setiap pejabat yang lalai/sengaja tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi juga harus mempertimbangkan pemberian reward bagi pejabat yang efektif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.
g.
Penempatan
pegawai/pejabat
harus
didasari
kualifikasi,
persyaratan
pendidikan, pengujian atas pengetahuan, dan ketrampilan yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. h. 5.3
Optimalisasi peran TPKD dalam penyelesaian kerugian daerah (TP/TGR). Keterbatasan dan Saran Penelitian 1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: a. Bukti-bukti hasil investigasi lapangan tidak diperkuat dengan dokumen-dokumen kertas kerja pemeriksaan yang terkait dengan proses penyelesaian tindak lanjut. Penulis kesulitan untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut karena sifatnya rahasia (confidential), memberikannya.
sehingga
pihak
partisipan
menolak
untuk
89
b. Penelitian ini hanya terbatas pada 1 (satu) pemda atas pemeriksaan LKPDD yang memperoleh opini WDP, belum meneliti pemda lain yang mendapat opini selain WDP. 2. Saran untuk penelitian selanjutnya: a. Melakukan penelitian terkait tindak lanjut rekomendasi
BPK
dengan memperkaya bukti-bukti penelitian dengan kertas kerja perumusan opini dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung perumusan opini tersebut. b. Melakukan penelitian uji beda hasil tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan
LKPD yang
memperoleh opini WDP dengan LKPD yang memperoleh opini selain WDP.
