BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN
4.1
Evaluasi Pengendalian Internal atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi pengendalian internal atas pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan pendekatan COSO. Dalam metode COSO terdapat 5 komponen pengendalian internal yang harus diperhatikan agar tercipta sistem pengendalian yang efektif karena kelima komponen ini saling berkaitan, yaitu lingkungan
pengendalian
(control
environment),
penilaian
risiko
(risk
assessment), informasi dan komunikasi (information and communication), aktivitas pengendalian (control activities), dan pemantauan (monitoring). 4.1.1
Lingkungan Pengendalian 1.
Integritas dan nilai etika Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, atasan selalu menekankan adanya kejujuran dan nilai etika yang tinggi. Atasan juga memberikan contoh yang baik dengan berperilaku yang etis kepada setiap karyawan dengan bersikap ramah, jujur, disiplin dalam bekerja, dan saling menghormati. Integritas dan nilai etika dalam sebuah perusahaan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi lingkungan pengendalian.
Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, yaitu bahwa semua personel dalam organisasi dari bawahan sampai manajemen puncak harus mempraktikan standar yang tinggi dari perilaku etis.
2. Komitmen terhadap kompetensi Dalam memposisikan pekerjaan untuk karyawan, manajemen selalu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Perusahaan juga selalu melakukan training dan seminar bagi setiap karyawan, sehingga karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan dilakukan training maka karyawan akan mendapatkan gambaran seperti perbankan syariah, sehingga ketika pekerjaan dimulai karyawan sudah memperoleh sedikit ilmu dan dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Karena kebanyakan orang lebih mengetahui perbankan konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, komitmen terhadap kompetensi yaitu mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut.
3. Dewan direksi dan komite audit Bank sudah memiliki Dewan Direksi dan Komite audit yang independen. Setiap dewan memiliki tugas dan tanggung jawab secara tertulis. Bank menyadari bahwa setiap organisasi harus memiliki Dewan Direksi dan Komite Audit yang independen yang bertanggung jawab untuk melakukan
pengamatan terhadap aktivitas manajemen. Dengan adanya Dewan Direksi dan Komite audit ini akan membantu kelancaran pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan serta kinerja bisnis dapat diraih secara optimal. Bank juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi berjalannya kegiatan operasionak bank dan memastikan jika semua kegiatan dijalankan berdasarkan syariah Islam. Dengan adanya Dewan Direksi maka jengjang dari bawah sampai atas dapat ergambar dengan jelas, setiap karyawan juga akan bekerja dengan baik dan jujur karna ada Dewan Direksi yang selalu memantau setiap aktifitas karyawan dan ada juga komite audit yang mengawasi kegiatan operasional agar sesuai dengan standar ddan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu dewan direksi dan komite audit yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kekeliruan pelaporan keuangan, berinteraksi dengan auditor internal dan eksternal, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan keuangan.
4. Filosofi dan gaya operasi manajemen Dalam akad pembiayaan musyarakah, bank tidak memberikan pembiayaan secara penuh, bank hanya memberikan sebagian pembiayaan (porsi bank) dari kebutuhan dana nasabah yang diperlukan sisanya dipenuhi oleh dana dari nasabah itu sendiri (self financing/porsi nasabah). Besar porsi tersebut sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Jangka waktu proses pembiayaan dimulai dari nasabah mengajukan dokumen sampai kepada pencairan plafond sekitar 2 sampai 4 minggu jika dokumen lengkap.
Selama pembiayaan musyarakah masih berjalan, bank selalu melakukan pemantauan dari pihak internal bank. Dalam pembiayaan musyarakah tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah, plafond yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dana nasabah dan ketentuan mengenai minimal dan maksimal plafond disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank. Untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : kelengkapan dokumen, kegiatan usaha telah berjalan minimal 2 tahun dengan track record bisnis yang baik, dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, calon nasabah harus memiliki porsi dana sendiri (self financing) dan sisa kebutuhan dananya dipenuhi oleh porsi bank Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, filosofi dan gaya operasi manajemen yaitu upaya manajemen untuk mencapai anggaran, lama serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.
5.
Struktur Organisasi Bank sudah memiliki struktur organisasi secara tertulis yang menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Karena struktur organisasi dibentuk dengan tujuan agar setiap karyawan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hak dan kewajibannya Setiap bidang dipimpin oleh 1 orang. Bank tidak memiliki bidang yang secara khusus menangani pembiayaan musyarakah, semua pembiayaan yang ada pada bank ditangani oleh satu bidang saja. Dengan memiliki struktur organisasi maka dapat menggambarkan jengjang otorisasi yang jelas. Hal ini sesuai
dengan komponen pengendalian internal COSO, struktur organisasi melibatkan penentuan bidang kunci dari wewenang dan tanggung jawab, serta garis pelaporan yang tepat. .
6. Penetapan wewenang dan tanggung jawab Penetapan wewenang dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Semua karyawan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Beberapa personel yang terlibat dalam tanggung jawab dalam pembiayaan akad musyarakah, yaitu : Bagian Investigasi, Bagian Legal (notaris), Bagian Appraisal, Bagian Risk Management, Bagian Kepatuhan, dan Bagian Reviewer. Dalam kegiatan operasional tidak ada karyawan yang memiliki fungsi ganda, semua karyawan mengerjakan tugasnya masingmasing. Selain itu tidak ada juga jawabatan di bank yang masih kosong,. Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi yang mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab dibebankan.
7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Perusahaan sudah memiliki pedoman yang mengatur tentang kegiatan perusahaan, baik itu pedoman mengenai kode etik karyawan maupun pedoman mengenai pembiayaan musyarakah. Dalam praktik SDM bagi karyawan, perusahaan selalu mengadakan training dan seminar bagi karyawan baru dengan tujuan agar karyawan baru mendapatkan gambaran
mengenai dunia perbankan syariah. Dengan adanya pedoman kode etik, maka karyawan dapat mengetahui tindakan seperti apa yang harus dilakukan dan tindakan seperti apa yang tidak dibolehkan. Jika ada karyawan yang melanggar kode etik maka akan diberikan sanksi oleh manager. Pedoman kode etik membantu perusahaan dalam menciptakan integritas dan nilai etika yang tinggi bagi bank. Pedoman mengenai pembiayaan musyarakah juga dapat membantu karyawan dalam menjelaskan seperti apa kegiatan musyarakah. Sehingga tidak ada kesalahan dalam komunikasi antara pihak bank dan nasabah Selain itu, bank juga selalu melakukan perputaran karyawan seperti mutasi dan promosi , dengan melihat kinerja serta pencapaian target yang telah dicapai oleh karyawan tersebut. Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, kebijakan dan praktik sumber daya manusia bahwa personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika dan kompetensi yang diharapkan.
4.1.2
Penilaian Risiko Perusahaan sudah melakukan penilaian risiko yang mungkin terjadi, hal ini terlihat dari adanya risiko yang sudah diatasi oleh perusahaan, seperti: 1.
Resiko Kredit ( Resiko Pembiayaan ), meliputi : Nasabah gagal dalam mengembalikan modal bank serta memberikan bagi hasil kepada bank yang diakibatkan oleh :
a. Nasabah mengalami kerugian dalam mengelola usaha/bisnis/proyek tersebut b. Nasabah tidak menggunakan dana sesuai dengan tujuan awal pengajuan c. Nasabah tidak mampu mengelola tambahan modal yang diberikan untuk meningkatkan volume usaha d. Kondisi Ekonomi Makro
2.
Resiko Operasional Pembiayaan musyarakah menjadi bermasalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut : a. Pejabar Pengelola Account Pembiayaan melakukan kecurangan dan tidak objektif b. Analisa dari pihak internal bank yang kurang akurat
3.
Resiko Hukum/Legal a. Dokumen-dokumen terkait pembiayaan (termasuk agunan/jaminan) tidak lengkap, palsu atau kadaluarsa dan tidak diperpanjang b. Pengikatan perjanjian pembiayaan tidak dilakukan secara sempurna c. Analisa yuridis/legal yang lemah terkait pembiayaan tersebut. Selain melakukan penilaian terhadap risiko yang terjadi, bank juga
mempunyai beberapa tindakan dalam meminimalisir risiko tersebut yaitu :
1.
Memperkuat analisa terkait dengan usulan pembiayaan musyarakah tersebut dengan tujuan untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul serta mengetahui apakah usualh tersebut dapat disetujui atau tidak
2.
Menghindari pemberian pembiayaan musyarakah dengan tujuan sebagai berikut: a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah 1) Bank konvensional 2) Peternakan babi 3) Usaha minuman keras 4) Usaha perjudian 5) Jenis usaha yang dikategorikan subhat, antara lain perusahaan rokok dan turunannya, perhotelan yang tidak dinyatakan sebagai hotel syariah. b. Pembiayaan dengan tujuan spekulatif c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai, jelas (transparan) dan tidak akurat d. Pembiayaan pada sektor usaha yang tidak dikuasai bank e. Pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah atau macet pada bank lain f. Pembiayaan kepada industri yang sudah memasuki tahap jenuh, yaitu masa siklus produknya dalam tahap usaha yang menurun, sehingga permintaan pasarnya menurun. g. Menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan score yang tidak direkomendasikan atau nasabah dengan non-investment grade
3.
Bank menggandeng pihak lain untuk berbagi risiko, seperti : a. Pihak asuransi 1) Asuransi jiwa untuk mengcover kematian 2) Asuransi kebakaran untuk mengcover kebakaran atas barang yang dijaminkan 3) Asuransi kehilangan untuk mengcover risiko kehilangan tas barang jaminan b. Pihak perum penjaminan Mengcover
risiko
apabila
nasabah
tidak
membayar
angsuran
(contoh:Perum sarana) c. Pihak appraisal jaminan Membantu dan menilai/transaksi atas nilai jaminan pembiayaan
Bank juga melakukan beberapa tindakan berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh nasabah jika nasabah mengalani kerugian dalam hal usahanya. Agunan atau jaminan sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1 tentang perbankan bahwa untuk mengurangi risiko, maka Bank Syariah diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah, jaminan yang dimaksud adalah kekayaan atau kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali seluruh pembiayaan. Sedangkan menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, agunan adalah jaminan tambahan bak berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.
Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank harus menilai barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila kelak nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dai bank yang bersangkutan. Berdasarkan aturan tersebut, maka apabila nasabah mengalami kerugian dan tidak dapat mengembalikan porsi modal bank, maka bank dapat membeli, menjual, menyita agunan tersebut untuk melunasi atau mengembalikan modal bank sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. Dengan adanya penilaian resiko, akan membanti bank dalam mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Sehingga kegiatan bank berjalan dengan efisien dan efektif, serta tujuan bank dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, penilaia risiko bahwa manajemen harus secara tepat mengidentifikasi risiko kemungkinan terjadinya kecurangan dan secara sukses memulai aktivitas pengendalian berkenaan dengan risiko tersebut.
4.1.3
Informasi dan Komunikasi Perusahaan sudah memiliki buku panduan yang menjelaskan proses musyarakah, perusahaan juga juga mempunyai buku panduan dalam membuat laporan yang baik dan benar. Namun masih ada kendala yang terjadi karena kemampuan setiap karyawan dalam memahani buku panduan tersebut berbeda-
beda. Dalam setiap transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas, bagian keuangan selalu mencatat transaksi berdasarkan dokumen-dokumen pendukung dan disajikan serta diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangn setiap
bulannya.
Bagian
pembiayaan
dan
pemasaran
juga
selalu
mengkomunikasikan target yang telah dicapai perusahaan setiap bulannya kepada manajemen. Hal ini menjadi bahan bagi manajemen untuk mengevaluasi pemasaran,
menetapkan
strategi
pembiayaan
dan
proyeksi
keuangan.
Komunikasi antara atasan dan bawahan harus terjalin dengan baik. Bawahan harus selalu menginformasikan semua informasi yang ada kepada manajamene. Agar semua kekurangan dapat segera teratasi. Jika komunikasi antara atasan dan bawahan tidak berjalan dengan baik, maka akan sering terjadi kesalah pahaman. Ini akan mengakibatkan kegiatan operasional bak tidak berjalan lancar dan juga mengakibatkan kesalahan manajemen dalam mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, informasi dan komunikasi yaitu kualitas informasi yang dihasilkan berdampak kepada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan dalam mengelola dan mengendaliakn aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang handal.
4.1.4
Aktivitas Pengendalian 1.
Pemisahan tugas dan wewenang Pemisahan
tugas dan wewenang yang terkait dengan pembiayaan
musyarakah sudah memadai, semua fungsi dilakukan oleh karyawan yang
berbeda. Dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang, maka akan jelas tugas setiap karyawan dan apa yang harus dikerjakan serta kepada siapa pekerjaan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, pemisahan tugas yaitu melibatkan pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang tidak seimbang, mencatat transaksi dan memelihara penjagaan aktiva yang dihasilkan dari transaksi dibebankan kepada individu atau departemen yang berbeda.
2.
Perusahaan memiliki kebijakan pembayaran Kebijakan bank mengenai proses pembayaran piutang kepada nasabah sudah cukup baik. Namun, bank belum mempunyai ketentuan tertulis mengenai pembayaran piutang yang harus dibayar. Besar pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah serta sesuai dengan kemampuan usaha dari nasabah tersebut.
3.
Perusahaan memiliki kebijakan nasabah baru Bank tidak memiliki kebijakan bagi nasabah baru, semua nasabah diperlakukan sama. Semua nasabah wajib memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan jika ingin memperoleh pembiayaan dari bank. Setiap nasabah juga berhak mendapatkan modal sesuai kebutuhan masing-masing. Hal ini sesuai
dengan
komponen
pengendalian
internal
COSO,
aktivitas
pengendalian bahwa perlu diadakan serangkaian tindakan sebelum menyetujui permintaan dari pelanggan untuk menghindari adanya pelanggan fiktif.
4.
Perusahaan melakukan analisis pembiayaan, jaminan dan risiko. Perusahaan melakukan analisis pembiayaan, jaminan dan risiko terhadap calon nasabah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank yaitu dengan menganalisa kondisi calon nasabah berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi seperti apa kondisi calon nasabah. Sedangkan analisis jaminan yang dilakukan oleh bank yaitu dengan melihat fotocopy dokumen jaminan sebagai persyaratan pembiayaan dengan tujuan untuk membuktikan jaminan yang diagunkan nasabah kepada bank benar-benar dimiliki nasabah atau milik orang lain dan juga untuk membuktikan apakah jaminan tersebut sah menurut hukum dalam kepemilikannya. Kemudian bank juga melakukan analisa risiko karena dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu ada risiko yang akan ditanggung oleh bank. salah satu contoh risiko yang timbul yaitu ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Dengan adanya analisis yang dilakukan oleh bank, akan membantu bank dalam mencegah terjadinya risiko dan kecurangan. Serta untuk meyakinkan bank jika nasabah yang bersangkutan berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank.
5.
Prosedur otorisasi yang digunakan perusahaan Perusahaan memiliki jenjang otorisasi yang cukup jelas dalam pembiayaan musyarakah, dan pengotorisasian telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penerimaan permohonan pembiayaan dari nasabah diotorisasi oleh account manager. Account manager akan
memproses
pembiayaan dengan memeriksa semua dokumen, mempelajari permohanan
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan melakukan pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu : a. Inisiasi. Bank membuat penetapan targer market. Dalam hal ini bank harus memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga tidak akan merugikan bank dalam membiayai sektor tersebut. Bisnis yang baik itu antara lain bisnis yang sedang tumbuh, tidak terkena resesi, didukung oleh regulasi pemerintah dan mempunyai pasar yang jelas. Sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain pertanian, perburuan, pertambangan, perdagangan, restoran, hotel, komunikasi, jasajasa sosial masyarakat, dan lain-lain. b. Penghimpunan Informasi. Bank mengumpulkan informasi dengan cara ta’aruf dan wawancara. Ta’aruf merupakan perkenalan antara account manager dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara ini account manager akan memperoleh informasi mengenai kondisi nasabah. Dengan wawancara akan terlihat komitmen serta konsistensi keabsahan data tertulis yang telah diberikan oleh nasabah. Sebab banyak terjadi perbedaan atau pemalsuan data antara data tertulis dengan data hasil wawancara. Dari hasil wawancara tersebut account manager bisa mengambil kesimpulan apakah permohonan pembiayaan akan disetujui atau ditolak. c. Solisitasi. Solisitasi merupakan kegiatan mengunjungi untuk memperoleh nasabah dan mendapatkan informasi data tentang calon nasabah. Dalam menjalankan solisitasi, account manager harus mempunyai ketentuan
nilai standar mengenai informasi apa yang harus diperoleh. Standar informasi yang dimaksud adalah : 1) Informasi Umum. Bank memperoleh informasi mengenai eksistensi calon
nasabah
dengan
tujuan
mendapatkan
gambaran
secara
keseluruhan mengenai bisnis nasabah termaksud sejarah perusahaan, sasaran yang ingin dicapai, prospek masa depan perusahaan, sistem penggajian, dan jaminan sosial lain. 2) Informasi kebutuhan nasabah. Informasi ini mengenai bidang usaha calon nasabah, rekan bisnis perusahaan nasabah, dan prospek masa depan bidang usaha nasabah. 3) Informasi kemampuan pembayaran kembali. Bank mencari informasi mengenai kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya dengan melihat bagaimana kondisi dan hasil dari produk yang nasabah miliki, kekuatan dan kelemahan calon nasabah dibandingkan dengan perusahaan pesaing, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, serta melihat keuangan calon nasabah yang telah diaudit oleh kantor akuntan dan adanya alternatif lain sebagai sumber pengembalian yang lain. 4) Informasi jaminan. Dalam memperoleh informasi mengenai apa yang akan dijadikan jaminan oleh calon nasabah, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh Unit Support Pembiayaan (USP) yaitu : jaminan yang akan diajukan, siapa pemilik jaminan, nilai pasar jaminan, kemudahan dalam memonitor jaminan, serta status hukum dari jaminan tersebut.
5) Informasi hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Account manager mencari informasi mengenai hubungan calon nasabah dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan sebelumnya dan tujuan dari pembiayaan tersebut serta term dan kondisi fasilitas. Dari informasi tersebut dapat diketahui berapa lama jangka waktu kredit dan agunan kredit calon nasabah dengan lembaga keuangan yang lama. Account manager juga akan mengetahui mengapa calon nasabah ingin berhubungan dengan Bank Muamalat.
Setelah itu account manager akan menyerahkan semua data-data ke bagian support untuk diverifikasi kembali dan dilakukan analisis kelayakan. Kemudian bagian support akan memberikan analisa kelayakan pembiayaan kepada account manager. Account manager akan membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) berdasarkan analisa kelayak pembiayaan dan akan diserahkan ke bagian support untuk di review. Setelah itu MUP akan diserahkan ke business manager, business manager akan memberikan keputusan pemberian fasilitas di cabang. Business manager juga akan menyerahkan MUP ke komite pembiayaan untuk pemberian keputusan. Jika komite pembiayaan setuju, maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) ke bagian account manager. Account manager akan menyerahkan kembali SPP tersebut ke bagian support untuk di review. Setelah itu bagian support akan menyerahkan lagi SPP ke business manager untuk ditanda tangani. Setelah SPP ditanda tangani, business manager akan mengembalikan kembali SPP ke account manager untuk disampaikan ke
nasabah. Bagian legal (notaris) dan pimpinan cabang yang bersangkutan akan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Selama proses pembiayaan akan ada beberapa biaya yang timbul seperti biaya administrasi materil. Biaya ini akan disampaikan kepada nasabah dan tercantum dalam akan perjanjian serta diganti dan dibayar oleh nasabah. Lalu setelah itu dilakukan tanda tangan akad pembiayaan musyarakah dan jaminan berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan. Proses ini menandakan resminya perjanjian kerjasama pada pembiayaan musyarakah. Setelah dilakukan tanda tangan maka bank akan melakukan pencairan fasilitas yang telah disetujui. karena bank ikut berkontribusi terhadap modal, maka bank juga ikut terlibat dalam proses operasional perusahan dengan cara mengawasi dan memantau usaha nasabah, membina nasabah, memantau jaminan yang diberikan dan memantau
pembayaran
nasabah.
Apabila
nasabah
tersebut
telah
menyelesaikan kewajibannya atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima, maka bank wajib untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada pihak bank. Account manager akan membuat surat kepada komite pembiayaan yang isinya menyataan bahwa nasabah tersebut telah melunasi seluruh kewajibannya dengan melampirkan bukti pelunasan dan membuat surat permohonan untuk memberikan persetujuan pengeluaran dokumen jaminan.
6.
Penggunaan dokumen dan catatan di dalam perusahaan Semua transaksi selalu dicatat oleh bank tepat waktu dan disimpan secara rapih. Penerimaan kas juga selalu dicocokkan dengan laporan
transaksi bank sesuai dengan invoice. Pada invoice telah tercantum tanggal pembuatan invoice, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan nama calon nasabah.
7.
Pengendalian fisik terhadap asset dan catatan Pengendalian fisik terhadap asset dan catatan yang dilakukan oleh bank sudah sangat baik. Semua penerimaan kas selalu disetor ke bank pada hari yang sama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan untuk menghindari peredaran uang cash yang berlebihan. Sehingga jika ada uang yang diterima secara tunai, langsung pada hari yang sama disetorkan ke bank agar tidak terjadi peredaran uang yang berlebihan. Semua dokumen-dokumen atau catatan-catatan juga sudah disimpan dengan baik dan rapih sesuai dengan tanggal aktivitas. Jika dokumen-dokumen atau catatan tidal disimpan dengan baik maka akan terjadi kesalahan atau kehilangan berkas-berkas penting. Maka dati itu semua dokumen dan catatan penting selalu disimpan oleh bank dengan baik dan rapih sesuai dengan tanggal aktivitasnya. Akses fisik terhadap komputer juga dibatasi dengan penggunaan password sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Jika akses fisik terhadap computer tidak dibatasi dengan password maka akan mengundang kecurangan yang timbul oleh karyawan, sebab semua karyawan dapat mengakses komputer tersebut, maka dari itu setiap komputer dibatasai dengan penggunaan password sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya.
4.1.5
Pemantauan Pemantauan yang dilakukan oleh bank muamalat sudah cukup baik. Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin kegiatan operasional bank. Hasil dari pemantauan dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk menentukan langkah perbaikan. Pemantauan senantiasa dilakukan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan memperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP), kebijakan internal, peraturan BI, kelengkapan dokumentasi. Ada 3 cara yang dilakukan bank jika ada nasabah yang telat membayar angsuran, yaitu dengan melakukan collection terhadap nasabah yang belum membayar angsuran dengan cara call/telepon, visit, dan surat peringatan. Bank juga memiliki fungsi audit internal untuk meyakinkan jika laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Manajemen juga selalu melakukan tindakan korektif berdasarkan informasi keluhan atau kelemahan yang diterima dari nasabah atau auditor eksternal.
