EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Sherly Tamira Happy, Muhammad Yusuf Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 (021) 53696969, 53696999/ (021) 5300244,
[email protected]
ABSTRACT The purpose of this study was to determine whether internal controls are applied has been going well and provide recommendations to the internal control weaknesses in Musyarakah financing. The study was conducted at PT. Bank Muamalat Indonesia using a qualitative test of the internal control questionnaire Musyarakah financing which refers to the COSO framework. The results showed that there are some disadvantages such as: lack of experience of the employees, not the specific field of Musyarakah financing, there are no written provisions regarding the minimum and maximum Musyarakah financing. However there are some elements of internal control has been good as risk assessment, information and communication and monitoring is good enough. based on the weaknesses of the internal control, it is suggested that banks hold more frequent training and seminars for employees, create a custom field that handles Musyarakah financing, as well as making provision written how the minimum and maximum Musyarakah financing. (STH)
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuiapakah pengendalian internal yang diterapkan sudah berjalan dengan baik dan memberikan rekomendasi terhadap kelemahan pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah. Penelitian dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan uji kualitatif terhadap kuisioner pengendalian internal pembiayaan musyarakah yang mengacu pada kerangka kerja COSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan antara lain : kurangnya pengalaman karyawan, tidak adanya bidang khusus pembiayaan musyarakah, tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah. Namun ada beberapa unsur pengendalian internal yang sudah baik seperti penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah cukup baik. berdasarkan kelemahan-kelemahan pengendalian internal tersebut, disarankan agar bank lebih sering mengadakan training dan seminar untuk karyawan, membuat bidang khusus yang menangani pembiayaan musyarakah, serta membuat ketentuan tertulis berapa batas minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah. (STH)
Kata Kunci : Musyarakah, Pengendalian Internal, Perbankan Syariah
PENDAHULUAN Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah memiliki prinsip berprasangka baik dan kejujuran kepada semua nasabahnya. Sehingga hal ini memberikan risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Diperlukan sistem pengendalian internal yang baik untuk membantu berjalannya kegiatan perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah atau mengurangi terjadinya risiko. Dalam kegiatannya, bank syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional, melainkan menggunakan konsep bagi hasil. Menurut Aries (2012), pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Menurut Andi (2006), sistem pengendalian internal berfungsi untuk memberikan suatu cara untuk memenuhi pekerjaan agar lebih efisien dan efektif, menjaga ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan mengamankan harta, serta pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan perusahaan. Perbankan syariah menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah. Semua aturan yang diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Nugraheni (2010), tidak hanya bentuk produk yang ditawarkan sesuai dengan syariah, pola hubungan yang dibangun antara bank syariah dengan pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan pun harus menegakkan nilai-nilai syariah. Menjaga hubungan dengan nasabah juga merupakan bagian dari pengendalian internal. Menurut Yusuf (2012), laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan maupun sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional, sesuai dengan modal yang disetorkan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, adapun terdapat penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai pengendalian internal yang dilakukan oleh Aries (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Atas Penerimaan Kas Dan Piutang Premi Asuransi Pada PT H diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Yusuf (2012) yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X diperoleh kesimpulan laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan maupun sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional, sesuai dengan modal yang disetorkan. Oleh karena itu, antara bank syariah dengan nasabah harus ada keterbukaan, kepercayaan, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pancoran. Bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pembiayaan musyarakah dalam bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dalam musyarakah terdapat sistem bagi hasil. Sehingga sangat besar kemungkinan terjadinya resiko. Maka dari itu diperlukan pengendalian internal yang baik dari bank. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah pengendalian internal atas pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia sudah dilaksanakan sesuai dengan COSO. Tujuannya adalah untuk Mengevaluasi prosedur pengendalian internal terhadap pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh perusahaan, mengetahui apakah pengendalian internal yang diterapkan sudah berjalan dengan baik dalam memperkecil kelemahan dan mencegah kesalahan yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi terhadap kelemahan pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 1. Studi Lapangan (Field Research)
a. Pengamatan (Observation) Melakukan pengumpulan data dengan cara meninjau langsung aktivitas yang terkait pembiayaan akad musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk b. Wawancara (Interview) Melakukan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak manajemen dan karyawan perusahaan yang terlibat dalam proses pembiayaan akad musyarakah PT Bank Muamalat Indonesia. c. Kuisioner Mengajukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pengendalian internal perhadap pembiayaan akad musyarakah 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip dari buku referensi dan literature yang berkaitan dengan pembiayaan akad musyarakah seperti Akuntansi Perbankan Syariah dan Bisnis Syariah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data sebagai landasan teori dalam penelitian.
HASIL DAN BAHASAN Dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi pengendalian internal atas pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan pendekatan COSO. Dalam metode COSO terdapat 5 komponen pengendalian internal yang harus diperhatikan agar tercipta sistem pengendalian yang efektif karena kelima komponen ini saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), informasi dan komunikasi (information and communication), aktivitas pengendalian (control activities), dan pemantauan (monitoring). 1.
Lingkungan Pengendalian a. Integritas dan nilai etika Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, atasan selalu menekankan adanya kejujuran dan nilai etika yang tinggi. Atasan juga memberikan contoh yang baik dengan berperilaku yang etis kepada setiap karyawan dengan bersikap ramah, jujur, disiplin dalam bekerja, dan saling menghormati. Integritas dan nilai etika dalam sebuah perusahaan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi lingkungan pengendalian. b.
Komitmen terhadap kompetensi Dalam memposisikan pekerjaan untuk karyawan, manajemen selalu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Perusahaan juga selalu melakukan training dan seminar bagi setiap karyawan, sehingga karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan dilakukan training maka karyawan akan mendapatkan gambaran seperti perbankan syariah, sehingga ketika pekerjaan dimulai karyawan sudah memperoleh sedikit ilmu dan dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif
c.
Dewan direksi dan komite audit Bank sudah memiliki Dewan Direksi dan Komite audit yang independen. Setiap dewan memiliki tugas dan tanggung jawab secara tertulis. Bank menyadari bahwa setiap organisasi harus memiliki Dewan Direksi dan Komite Audit yang independen yang bertanggung jawab untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas manajemen. Dengan adanya Dewan Direksi dan Komite audit ini akan membantu kelancaran pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan serta kinerja bisnis dapat diraih secara optimal. Bank juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi berjalannya kegiatan operasionak bank dan memastikan jika semua kegiatan dijalankan berdasarkan syariah Islam
d.
Filosofi dan gaya operasi manajemen Dalam akad pembiayaan musyarakah, bank tidak memberikan pembiayaan secara penuh, bank hanya memberikan sebagian pembiayaan (porsi bank) dari kebutuhan dana nasabah yang diperlukan sisanya dipenuhi oleh dana dari nasabah itu sendiri (self financing/porsi nasabah). Besar porsi tersebut sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Jangka waktu proses pembiayaan dimulai dari nasabah mengajukan dokumen sampai kepada pencairan plafond sekitar 2 sampai 4 minggu jika dokumen lengkap.
Selama pembiayaan musyarakah masih berjalan, bank selalu melakukan pemantauan dari pihak internal bank. Dalam pembiayaan musyarakah tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah, plafond yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dana nasabah dan ketentuan mengenai minimal dan maksimal plafond disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank.
2.
e.
Struktur irganisasi Bank sudah memiliki struktur organisasi secara tertulis yang menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Karena struktur organisasi dibentuk dengan tujuan agar setiap karyawan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hak dan kewajibannya Setiap bidang dipimpin oleh 1 orang. Bank tidak memiliki bidang yang secara khusus menangani pembiayaan musyarakah, semua pembiayaan yang ada pada bank ditangani oleh satu bidang saja.
f.
Penetapan wewenang dan tanggung jawab Penetapan wewenang dan tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik. Semua karyawan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Beberapa personel yang terlibat dalam tanggung jawab dalam pembiayaan akad musyarakah, yaitu : Bagian Investigasi, Bagian Legal (notaris), Bagian Appraisal, Bagian Risk Management, Bagian Kepatuhan, dan Bagian Reviewer. Dalam kegiatan operasional tidak ada karyawan yang memiliki fungsi ganda, semua karyawan mengerjakan tugasnya masing-masing. Selain itu tidak ada juga jawabatan di bank yang masih kosong,.
g.
Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Perusahaan sudah memiliki pedoman yang mengatur tentang kegiatan perusahaan, baik itu pedoman mengenai kode etik karyawan maupun pedoman mengenai pembiayaan musyarakah. Dalam praktik SDM bagi karyawan, perusahaan selalu mengadakan training dan seminar bagi karyawan baru dengan tujuan agar karyawan baru mendapatkan gambaran mengenai dunia perbankan syariah. Dengan adanya pedoman kode etik, maka karyawan dapat mengetahui tindakan seperti apa yang harus dilakukan dan tindakan seperti apa yang tidak dibolehkan. Jika ada karyawan yang melanggar kode etik maka akan diberikan sanksi oleh manager. Pedoman kode etik membantu perusahaan dalam menciptakan integritas dan nilai etika yang tinggi bagi bank. Pedoman mengenai pembiayaan musyarakah juga dapat membantu karyawan dalam menjelaskan seperti apa kegiatan musyarakah. Sehingga tidak ada kesalahan dalam komunikasi antara pihak bank dan nasabah.
Penilaian Risiko Perusahaan sudah melakukan penilaian risiko yang mungkin terjadi, hal ini terlihat dari adanya risiko yang sudah diatasi oleh perusahaan, seperti: a.
Resiko Kredit ( Resiko Pembiayaan ), meliputi : Nasabah gagal dalam mengembalikan modal bank serta memberikan bagi hasil kepada bank yang diakibatkan oleh : 1) Nasabah mengalami kerugian dalam mengelola usaha/bisnis/proyek tersebut 2) Nasabah tidak menggunakan dana sesuai dengan tujuan awal pengajuan 3) Nasabah tidak mampu mengelola tambahan modal yang diberikan untuk meningkatkan volume usaha 4) Kondisi Ekonomi Makro
b.
Resiko operasional Pembiayaan musyarakah menjadi bermasalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1) Pejabar Pengelola Account Pembiayaan melakukan kecurangan dan tidak objektif 2) Analisa dari pihak internal bank yang kurang akurat
c.
Resiko hukum/legal 1) Dokumen-dokumen terkait pembiayaan (termasuk agunan/jaminan) tidak lengkap, palsu atau kadaluarsa dan tidak diperpanjang 2) Pengikatan perjanjian pembiayaan tidak dilakukan secara sempurna
3) Analisa yuridis/legal yang lemah terkait pembiayaan tersebut. 3.
Informasi dan Komunikasi Perusahaan sudah memiliki buku panduan yang menjelaskan proses musyarakah, perusahaan juga juga mempunyai buku panduan dalam membuat laporan yang baik dan benar. Dalam setiap transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas, bagian keuangan selalu mencatat transaksi berdasarkan dokumendokumen pendukung dan disajikan serta diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangn setiap bulannya. Bagian pembiayaan dan pemasaran juga selalu mengkomunikasikan target yang telah dicapai perusahaan setiap bulannya kepada manajemen. Hal ini menjadi bahan bagi manajemen untuk mengevaluasi pemasaran, menetapkan strategi pembiayaan dan proyeksi keuangan.
4.
Aktivitas pengendalian a. Pemisahan tugas dan wewenang Pemisahan tugas dan wewenang yang terkait dengan pembiayaan musyarakah sudah memadai, semua fungsi dilakukan oleh karyawan yang berbeda. Dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang, maka akan jelas tugas setiap karyawan dan apa yang harus dikerjakan serta kepada siapa pekerjaan tersebut harus dipertanggungjawabkan. b.
Perusahaan memiliki kebijakan pembayaran Kebijakan bank mengenai proses pembayaran piutang kepada nasabah sudah cukup baik. Namun, bank belum mempunyai ketentuan tertulis mengenai pembayaran piutang yang harus dibayar. Besar pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah serta sesuai dengan kemampuan usaha dari nasabah tersebut.
c.
Perusahaan memiliki kebijakan nasabah baru Bank tidak memiliki kebijakan bagi nasabah baru, semua nasabah diperlakukan sama. Semua nasabah wajib memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan jika ingin memperoleh pembiayaan dari bank. Setiap nasabah juga berhak mendapatkan modal sesuai kebutuhan masing-masing.
d.
Perusahaan melakukan analisis pembiayaan, jaminan dan risiko Perusahaan melakukan analisis pembiayaan, jaminan dan risiko terhadap calon nasabah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank yaitu dengan menganalisa kondisi calon nasabah berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi seperti apa kondisi calon nasabah. Sedangkan analisis jaminan yang dilakukan oleh bank yaitu dengan melihat fotocopy dokumen jaminan sebagai persyaratan pembiayaan dengan tujuan untuk membuktikan jaminan yang diagunkan nasabah kepada bank benar-benar dimiliki nasabah atau milik orang lain dan juga untuk membuktikan apakah jaminan tersebut sah menurut hukum dalam kepemilikannya. Kemudian bank juga melakukan analisa risiko karena dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu ada risiko yang akan ditanggung oleh bank.
e.
Prosedur otorisasi yang digunakan perusahaan Perusahaan memiliki jenjang otorisasi yang cukup jelas dalam pembiayaan musyarakah, dan pengotorisasian telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penerimaan permohonan pembiayaan dari nasabah diotorisasi oleh account manager. Account manager akan memproses pembiayaan dengan memeriksa semua dokumen, mempelajari permohanan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan melakukan pengumpulan data. Setelah itu account manager akan menyerahkan semua data-data ke bagian support untuk diverifikasi kembali dan dilakukan analisis kelayakan. Kemudian bagian support akan memberikan analisa kelayakan pembiayaan kepada account manager. Account manager akan membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) berdasarkan analisa kelayak pembiayaan dan akan diserahkan ke bagian support untuk di review. Setelah itu MUP akan diserahkan ke business manager, business manager akan memberikan keputusan pemberian fasilitas di cabang. Business manager juga akan menyerahkan MUP ke komite pembiayaan untuk pemberian keputusan. Jika komite pembiayaan setuju, maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) ke bagian account manager. Account manager akan menyerahkan kembali SPP tersebut ke bagian support untuk di review. Setelah itu bagian support akan menyerahkan lagi SPP ke business manager untuk ditanda tangani. Setelah SPP ditanda tangani, business manager akan mengembalikan kembali SPP ke account manager untuk disampaikan ke nasabah. Bagian legal (notaris) dan pimpinan cabang yang bersangkutan akan melengkapi seluruh dokumen yang
dibutuhkan. Selama proses pembiayaan akan ada beberapa biaya yang timbul seperti biaya administrasi materil. Biaya ini akan disampaikan kepada nasabah dan tercantum dalam akan perjanjian serta diganti dan dibayar oleh nasabah. Lalu setelah itu dilakukan tanda tangan akad pembiayaan musyarakah dan jaminan berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan. Proses ini menandakan resminya perjanjian kerjasama pada pembiayaan musyarakah. Setelah dilakukan tanda tangan maka bank akan melakukan pencairan fasilitas yang telah disetujui. karena bank ikut berkontribusi terhadap modal, maka bank juga ikut terlibat dalam proses operasional perusahan dengan cara mengawasi dan memantau usaha nasabah, membina nasabah, memantau jaminan yang diberikan dan memantau pembayaran nasabah. Apabila nasabah tersebut telah menyelesaikan kewajibannya atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima, maka bank wajib untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada pihak bank. Account manager akan membuat surat kepada komite pembiayaan yang isinya menyataan bahwa nasabah tersebut telah melunasi seluruh kewajibannya dengan melampirkan bukti pelunasan dan membuat surat permohonan untuk memberikan persetujuan pengeluaran dokumen jaminan.
5.
f.
Penggunaan dokumen dan catatan di dalam perusahaan Semua transaksi selalu dicatat oleh bank tepat waktu dan disimpan secara rapih. Penerimaan kas juga selalu dicocokkan dengan laporan transaksi bank sesuai dengan invoice. Pada invoice telah tercantum tanggal pembuatan invoice, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan nama calon nasabah.
g.
Pengendalian fisik terhadap asset dan catatan Pengendalian fisik terhadap asset dan catatan yang dilakukan oleh bank sudah sangat baik. Semua penerimaan kas selalu disetor ke bank pada hari yang sama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan untuk menghindari peredaran uang cash yang berlebihan. Sehingga jika ada uang yang diterima secara tunai, langsung pada hari yang sama disetorkan ke bank agar tidak terjadi peredaran uang yang berlebihan. Semua dokumen-dokumen atau catatan-catatan juga sudah disimpan dengan baik dan rapih sesuai dengan tanggal aktivitas. Akses fisik terhadap komputer juga dibatasi dengan penggunaan password sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengaksesnya.
Pemantauan Pemantauan yang dilakukan oleh bank muamalat sudah cukup baik. Pemantauan dimasukkan dalam agenda rutin kegiatan operasional bank. Hasil dari pemantauan dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk menentukan langkah perbaikan. Pemantauan senantiasa dilakukan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan memperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP), kebijakan internal, peraturan BI, kelengkapan dokumentasi. Ada 3 cara yang dilakukan bank jika ada nasabah yang telat membayar angsuran, yaitu dengan melakukan collection terhadap nasabah yang belum membayar angsuran dengan cara call/telepon, visit, dan surat peringatan. Bank juga memiliki fungsi audit internal untuk meyakinkan jika laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Manajemen juga selalu melakukan tindakan korektif berdasarkan informasi keluhan atau kelemahan yang diterima dari nasabah atau auditor eksternal.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal atas pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia berdasarkan metode COSO, pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang mencakup penulisan skripsi ini. Simpulan dan saran diambil berdasarkan analisi penulis terhadap kekuatan dan kelemahan pengendalian internal pembiayaan musyarakah yang diterapkan diperusahaan. Simpulan : 1.
Lingkungan Pengendalian Bank memiliki nilai etika dan kejujuran yang baik. Manajemen akan memberikan sanksi tegas dalam pemberian sanksi untuk peraturan yang dilanggar. Bank telah menerapkan komitmen terhadap kompetensi dari pengendalian internal COSO yaiu mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian
yang diperlukan, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Bank selalu memperhatikan kompetensi yang dimiliki karyawan, ini dapat dilihat dengan adanya training dan seminar yang di adakan oleh bank untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan semua karyawan terutama karyawan baru. Namun, kemampuan dan pengalaman karyawan dibidang syariah masih belum cukup. Bank juga memiliki dewan direksi, dan komite audit. Bahkan bank memiliki dewan pengawas syariah agar semua aktivitas bank tetap sesuai dengan syariah Islam. Struktur organisasi bank juga sudah tergambar dengan baik. Semua karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun dalam pembiayaan musyarakah tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan maksimal pembiayaan. Bank juga tidak memiliki bidang khusus yang menangani pembiayaan musyarakah. 2.
Penilaian Risiko Bank selalu melakukan penilaian risiko seperti risiko kredit, operasional dan hukuum untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi dan mencari solusi atas penilaian risiko tersebut.
3.
Informasi dan Komunikasi Komunikasi antara karyawan dengan atasan dan karyawan lainnya sudah baik. Bagian pemasaran dan pembiayaan selalu mengkomunikasikan semua informasi kepada manajemen setiap bulan, sehingga manajemen dapat mengetahui kendala apa yang terjadi dan dapat dengan segera mengambil keputusan. Manajemen juga selalu menjalin hubungan dan memberi motivasi kepada semua karyawan. Informasi dan komunikasi yang baik mencegah terjadinya kesalahan manajemen dalam mengambil keputusan.
4.
Aktivitas Pengendalian. Pemisahan tugas sudah diterapkan dengan baik, tidak terdapat karyawan yang memiliki fungsi ganda. Bagian keuangan selalu mencatat transaksi berdasarkan dokumen-dokumen dan diunkapkan secara tepat dalam laporan keuangan. Semua penerimaan kas juga langsung disetor ke bank pada hari yang sama guna menghindari peredaran uang yang berlebihan. Akses terhadap komputer juga menggunakan password sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Bagian penagihan juga sudah terpisah dari bagian keuangan. Namun bank tidak memiliki ketentuan tertulis mengenai pembayaran angsuran dari nasabah, karena besar angsuran dibayar sesuai dengan kesepakan awal antara bank dan nasabah dan berdasarkan kemampuan usaha dari nasabah. Bank juga tidak memiliki kebijakan batas waktu bagi nasabah baru.
5.
Pemantauan Pemantauan dilakukan langsung oleh direktur namun tidak secara rutin. Bank sudah memiliki audit internal yang dapat memantau secara langsung dan memberikan saran untuk bank.
Saran : Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan oleh penulis, penulis memberikan saran untu k kelemahan pada pengendalian internal pada bank : 1.
2. 3.
Bank sebaiknya memiliki ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah. Sehingga calon nasabah dapat mengetahui berapa minimal modal yang harus mereka punya jika ingin mendapatkan pembiayaan dari bank. Bank sebaiknya memiliki bidang khusus yang menangani pembiayaan musyarakah demi memperlancar kegiatan bank, karena setiap pembiayaan memiliki akad yang berbeda-beda. Bank sebaiknya memiliki ketentuan tertulis mengenai jumlah angsuran yang harus dilunasi oleh nasabah setiap bulannya. Sehingga nasabah dapat mengukur kemampuan dari usaha yang dijalani dan meminimalisir kemungkinan piutang tak tertagih.
REFERENSI Akmal. (2007). Pedoman pokok audit internal. Jakarta : Harvindo Antonio, M. S. (2011). Bank syariah dari teori ke praktik. Jakarta : Gema Insani
Arens, A., Elder, R. J. & Beasley, M. S. Alih bahasa Wibowo, H. (2008). Auditing dan jasa assurance pendekatan terintegrasi jilid 1 (edisi 12). Jakarta: Erlangga Boyton William C, Johnson, Raymond N. Alih bahasa Rajoe, P. A., Gania, G. Budi, I. S. (2003). Modern auditing jilid 1(edisi 7). Jakarta : Erlangga Destri Budi Nugraheni (2010). Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta, 22(1), 1-200. Gondodiyoto dan Hendarti. (2006). Akuntansi dasar teori dan praktik. Jakarta : Mitra Wacana Media Hantoni, Andi Nugraha. (2006). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Meminimalkan Kredit Macet, 6(1), 24-30. Harahap, S. S., Yusuf, & Wiroso (2010). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : LPFE Usakti. Ismail (2011). Perbankan Syariah. Jakarta : Prenada Media Group Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN. Muamalat Institute. Research, Training, Consulting & Publication Muhammad (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Muhammad Yusuf. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X, 3(1), 273-285. Mulyadi. (2002). Auditing buku 1 (edisi 6). Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Nena Seoulinda, Aries Wicaksono. (2012). Evaluasi Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Atas Penerimaan Kas Dan Piutang Premi Asuransi Pada PT H, 3(2), 983-992. PT. Bank Muamalat Indonesia (2013). Bagya Agung Prabowo. (2011). Perlindungan Hukum Nasabah Sebagai Syarik Dalam Pembiayaan Al Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri, 17(1), 83-96. Rama, D. V. & Jones, F. L. Alih bahasa oleh Wibowo, M. S. (2009). Sistem informasi akuntansi jiid 1 (edisi 18). Jakarta: Salemba Empat. Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A. & Scheiner, J. H. Alih bahasa oleh Adhariani, D. (2009). Audit internal sawyer buku 1 (edisi 5). Jakarta : Salemba Empat. Warren, Reeve, & Fees. (2006). Pengantar Akuntansi 1. Jakarta : Salemba Empat. Yusuf, & Wiroso (2011). Bisnis syariah. Jakarta : Mitra Wacana Media.
RIWAYAT PENULIS Sherly Tamira Happy lahir di kota Bogor pada 7 Desember 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2013
