ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG SURAKARTA TUGAS AKHIR

ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG SURAKARTA

TUGAS AKHIR Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : YULI WULANDARI NIM. F3607102

PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO : v

Bacalah

Basmallah

sebelum

melakukan

sesuatu

dan

ucaplah

Alhamdulillah bila mendapatkan sesuatu. v

Sesunggunhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka bila telah selesai suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap (Q. S. Al Insyirah : 6-8)

v

Setelah berusaha dan berdoa, berserah diri adalah jauh lebih baik dari pada berkeluh kesah atas takdir-Nya.

v

Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (Hadits Nabi)

PERSEMBAHAN : Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada : Ø

Bapak dan Ibu serta Kakakku yang tercinta

Ø

Teman-temanku Keuangan dan Perbankan

Ø

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meyelesaikan Program Studi Diploma III Keuangan Dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.Kj (K), selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, Mcom.,Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.

Ibu Nurul Istiqomah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Keuangan Dan Perbankan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4.

Bapak Nugroho Saputro, SE, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

5.

Para dosen jurusan Keuangan dan Perbankan yang telah memberikan ilmunya.

6.

Bapak Chairil Noor, selaku Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang kerja mahasiswa.

7.

Ibu Dian Safrina Hikmi, SE selaku pembimbing instansi yang telah membimbing dan memberikan petunjuk penting dalam praktek magang kerja ini.

8.

Segenap staf dan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta yang telah memberikan bantuan dan pengarahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

9.

Bapak, ibu, dan kakakku tercinta yang selalu mendampingiku dengan doa, dan telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

10.

Sahabatku Ita dan Yanti yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

11.

Teman-teman DIII Keuangan dan Perbankan 2007

12.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhirnya penulis menyadari bahwa Penulisan Tugas Akhir ini masih jauh

dari sempurna.. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Surakarta,

Juni 2010

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut manajer keuangan bank untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan. Beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah mulai bermunculan. Lembaga keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab Saudi, Kuwait, Turki, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Perkembangan selanjutnya merebak ke wilayah negara Eropa, seperti Swiss dan London, serta wilayah Asia, seperti Malaysia dan Indonesia. Dunia perbankan ternyata bukan berasal hanya dari dunia Barat sebagaimana selama ini kita kenal dan pelajari, akan tetapi dunia perbankan juga berasal dari dunia Timur. Suatu perkembangan yang boleh dikatakan sangat mengembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba. Satu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen bank muamalat dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada

pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank Syariah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam prosentase pasti. Sementara pada bank muamalat dengan sistem syariah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang berlebihan dana, dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi (Hermansyah, 2005:7). Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank jika dilihat dari prinsip dan cara operasionalnya terbagi menjadi dua macam, yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memberikan kesempatan yang luas dalam pengembangan jaringan perbankan untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan sistem perbankan konvensional dan syariah secara pararel ( UU No. 10 tahun 1998).

Indonesia, sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntunan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga. Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syari’ah, memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam ”Rahmatan lil ’alamin”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2005:15). Sama seperti dengan bank konvensinal, bank syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan berbagai produk perbankan, salah satu produknya yaitu pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17). Dalam pelaksanaannya ada prosedur yang ditentukan dari pihak bank kepada nasabah. Permasalahannya, apakah pihak nasabah dapat memenuhi prosedur yang ditentukan oleh bank jika akan mengajukan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hal tersbut penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul : ”ANALISIS PROSEDUR

PELAKSANAAN

PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH PADA

MUAMALAT INDONESIA,Tbk CABANG SURAKARTA”.

B.

Rumasan Masalah

P.T.

BANK

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta? 2. Bagaimanakah

mekanisme

penanaman

dana

pada

akad

pembiayaan

musyarakah? 3. Apakah syarat-syarat yang diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta?

C.

Tujuan Penelitian Bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 1.

Bertujuan

untuk

mengetahui

prosedur

pelaksanaan

pembiayaan

Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta. 2.

Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanaman dana pada akad pembiayaan musyarakah.

3.

Bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta.

D.

Manfaat Penulisan Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Penulis

Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada P.T. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta.

2. Bagi Lembaga Perbankan a. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah kepada masyarakat. b. Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan bank kepada masyarakat. 3. Bagi Universitas Sebelas Maret a. Dapat dijadikan referensi penelitian di Fakultas Ekonomi khususnya bagi program Keuangan dan Perbankan di Universitas Sebelas Maret. b. Dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa ekonomi selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan pembiayaan musyarakah dengan kasus yang berbeda.

E.

Metode Penelitian 1. Desain Penelitian Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta 2. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individual atau perorangan, dalam hal ini diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta

b. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan tulisan ini 3. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah : a. Metode Interview Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik wawancara ini digunakan untuk melengkapi data tentang unsur-unsur yang terkait dalam prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta b. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi yaitu suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang sistem

yang

diterapkan

dalam

dalam

prosedur

pelaksanaan

pembiayaan

musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta c. Metode Observasi Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pengertian prosedur

Menurut Kamaruddin (1992: 836-837) “Prosedur adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedurprosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”. Pengertian prosedur menurut Ismail (1994 : 74) mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang”. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

B.

Pengertian Bank Menurut UU No. 10 tahun 1998 Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kashmir (1999) secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana bagi masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Muhammad (2000) Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya baik penghimpunan dan maupun penyaluran dananya dengan menggunakan prinsip syariah (sholahudin dan Lukman hakim,2008:75). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah dalam kegiatan operasionalnya selalu berpegang teguh pada prinsip syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, karena dalam Islam bunga dalam bank adalah riba dan hukumnya haram. Menurut UU No. 10 tahun 1996 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparasi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (IAI : 2002).

C.

Fungsi dan Peran Bank Syariah Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI ( Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut : 1.

Manager investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

2.

Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3.

Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

4.

Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas mengeluarkan

dan

mengelola

(menghimpun,

mengadministasikan,

mendistribusikan), zakat serta dana-dana sosial lainnya. D.

Tujuan Bank Syariah Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut : 1.

Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang

mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 2.

Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan, yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3.

Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6.

Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank nonsyariah.

E.

Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1998 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengambalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.(Muhammad, 2005: 17).

F.

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional Bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, tentulah berbeda dengan bank konvensional adapun perbedaannya seperti pada tabel 2.1 ini : Bank Syariah 1. Melakukan investasi yang halal. 2. berdasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. 3. Profit dan falah oriented. 4. penghimpunan dan penyaluran dana harus disesuaikan dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sumber: Sabirin (2003, 411- 412)

Bank konvensional. 1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga. 3. profit oriented. 4. Tidak terdapat dewan sejenis.

Adapun perbedaan sistem bagi hasil pada bank syariah dengan sistem bunga pada bank konvensional terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini: Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga Sistem bagi hasil 1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila perusahaan merugi, kerugian akan ditanggung kedua belah pihak 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil Sumber : Syafii , 2001

G.

Sistem bunga 1. Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi 2. Besarnya persentase tergantung pada jumlah uang 3. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonom sedang booming 5. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua Agama

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip Islam dengan karakteristik sebagai berikut : a.

Pelarangan riba dalam bentuk apapun

b.

Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)

c.

Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas

d.

Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.

e.

Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.

f.

Tidak diperkenankan dua transaksi satu akad.

H.

Karakter dan ciri utama bank syariah : a.

Berdimensi keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama risiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan. Terjadi proses penyebaran modal yang juga berarti penyebaran kesempatan berusaha dan ini pada akhirnya membuat pemerataan dapat terlaksana. Berbeda dengan bank konvensional, yang ada hanyalah penumpukan modal pada pemilik modal, akan selalu tercipta jurang antara si kaya dan si miskin.

b.

Jaminan Bank syariah menjadikan proyek yang sedang dikerjakan sebagai jaminan, sementara bank konvensional (dengan bunga) menjadikan kekayaan si peminjam sebagai jaminannya, sehingga hanya orang-orang kaya dan mampu sajalah yang dapat meminjam pada bank, sementara si fakir dan lemah tidak dapat meminjam pada konglomerat selalu ditawari kredit, sementara pengusaha lemah tidak pernah mendapat bagian.

c.

Menciptakan rasa kebersamaan Bank syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dengan peminjam. Keduanya berusaha untuk menghadapi risiko secara adil. Dan rasa kebersamaan ini mampu membuat seorang peminjam merasa tenang sehingga dapat mengerjakan proyeknya dengan baik.

d.

Bersifat mandiri Bank syariah bersifat mandiri dan tidak berpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional, karena kegiatan operasi bank ini tidak menggunakan perangkat bunga, karena itu bank sistem ini tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.

e.

Persaingan sehat Persaingan di antara bank syariah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingan antara bank syariah adalah berlomba lomba lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah. Sehingga mereka yang mampu membina peminjaman dengan baik akan berhasil dan kesempatan ini terbuka untuk semua bank syariah berbeda dengan bank konvensional, persaingan antara bank-bank mereka saling mematikan bank-bank besar dengan mudah memberikan bunga besar kepada nasabahnya, sementara yang kecil hanya melihat dengan kesedihan. Dan kesemuanya dipertegas dengan komitmen bank syariah untuk mengangkat kaum dhu’afa.

I.

Operasional Perbankan Syariah Bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 (lima) operasional yang terdiri dari : a.

Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh iri Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dan untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al Wadiah. Fasilitas Al Wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. b.

Bagi hasil Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. Menurut Gozali (2003), sistem bagi hasil adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, ketrampilan, sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan, baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan. Prinsip utama sistem bagi hasil adalah pada tata cara (ketentuan) pemberian imbalan yaitu realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda setiap bulannya tergantung dari

pendapatan hasil investasi yang dilakukan pada bank atau mudharib yang bersangkutan. c.

Prinsip jual beli dan margin keuntungan Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (margin / mark up)

d.

Prinsip Sewa Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis : 1.

Ijarah sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease), dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

2.

Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan pengabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa ( financial lease)

e.

Prinsip fee ( jasa) Prinsip pendapatan di peroleh dari pemberian jasa dilakukan oleh bank kepada nasabah meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep Al ajr wal umulah.

J.

Pembiayaan Musyarakah 1. Pengertian Musyarakah Antonio(2004) mendefinisikan al-musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak berhak ikut serta dalam menejemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang dengan presentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, apabila terjadi kerugian masingmasing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing. (Budisantoso dan sigit, 2006 : 172) Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran. Menurut fiqih, musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Muhammad, 2008 :114) Dewan Syariah Nasinal MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian

berdasarkan porsi kontribusi dana. Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau kemitraan. Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.

Gambar 2.1 Pembiayaan Musyarakah

Gambar 2.2 Pembiayaan Musyarakah

2. Karakteristik Musyarakah

sebenarnya

hampir

sama

dengan

mudharabah.

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam Musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

3. Sumber Hukum Akad Musyarakah a.

Al-Quran ”Maka mereka berserikat pada sepertiga” (QS An Nisaa : 12) ”Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (QS Shaad : 24)

b.

As-Sunah Hadits Qudsi dari Abu Hurairah : ” Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap

lainnya maka Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Al – Hakim dari Abu Hurairah). Dalam Hadits lain, Rasullulah bersabda : ”Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat” (HR. Muslim).

4. Syarat-syarat umum syirkah/musyarakah a.

Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu mitra mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan lancar.

b.

Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing mitra harus mengetahui keuntungannya misalnya 10% atau 20 %.

c.

Keuntungan harus dibagi rata kepada semua mitra.

5. Bentuk-bentuk Musyarakah a.

Musyarakah tetap Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

b.

Musyarakah menurun Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari musyarakah adalah musyarakah menurun. Pada kerjasama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu asset dalam bentuk property, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian asset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian asset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian asset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan asset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan asset masing-masing pihak saat itu.

c.

Musyarakah mutanaqishah Salah satu bentuk musyarakah yang berkembang belakangan ini adalah musyarakah mutanaqishah, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut modal ventura, dan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah.

6. Jenis Akad Musyarakah Prinsip al-musyarakah (al-musyarakah aqad) menurut Siamat (2004) dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut: a. Syirkah al’inan

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masingmasing pihak menyerahkan suatu bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai kesepakatan, dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang terjadi jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian. b. Syirkah Mufawadhah Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masingmasing pihak menyerahkan bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. c. Syirkah A’mal (Syirkah Abdan atau Sanaa’i) Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan dibagi bersama. d. Syirkah Wujuh Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha.

7. Rukun Musyarakah a. Pelaku terdiri atas mitra

b. Objek Musyarakah berupa Modal / maal dan kerja c. Ijab Qabul / Serah Terima d. Nisbah Keuntungan

8. Berakhirnya akad musyarakah

Akad musyarakah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut : a. Salah satu mitra menghentikan akad. b. Salah satu mitra meninggal dunia atau hilang akal. c. Modal musyarakah hilang atau habis.

9. Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu : a.

Pembagian keuntungan proposional sesuai modal Dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan.

b. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

10. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah :

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek Musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek Musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti : a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. b. Menjalankan proyek Musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. c. Memberi pinjaman kepada pihak lain. d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. e. Setiap pemilik modal dapat dianggap mengakhiri kerjasama apabila; Menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia aau menjadi tidak cakap hukum. f.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian 1.

Sejarah P.T. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Pendirian Bank Muamalat Indonesia, merupakan prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang muncul dalam Lokakarya Bunga Bank pada tanggal 19 – 22 Agustus 1990 di Cisarua, Ide ini dipertegas kembali dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22 - 25 Agustus 1990. Pendirian

Bank Muamalat mendapat dukungan pengusaha maupun cendikiawan muslim yang namanya tergabung dalam 227 Pemegang Saham Pendiri, juga diperoleh dukungan dari ICMI, untuk selanjutnya dibentuk Tim Pendanaan, Tim Hukum dan Anggota Dasar. Bank Muamalat merupakan Bank Syariah Pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Bank Muamalat didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 atau 24 Rabiul Awal 1412 H, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919 A. Menurut Zainul Arifin (2000), Bank Muamalat juga telah mendirikan asuransi syariah (Takaful) pada tahun 1994, yang dilandasi konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (taawanu alal birri wa taqwa) dengan memberikan perlindungan (at-ta’min) dan menjadikan semua peserta Takaful saling menanggung resiko satu sama lain Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

No.

430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 Bank Muamalat telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/kmk.017/1995 tanggal 30 maret 1995, Bank Muamalat dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi

hasil. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-106/Mk.03/1995 bertanggal 7 Maret 1995, Bank Muamalat memperoleh status Bank Persepsi untuk menerima Setoran-setoran Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama pada tanggal 24 Nopember 1999, Bank Muamalat sebagai Bank Swasta Pertama yang memperoleh izin sebagai Bank Persepsi untuk dapat menerima setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau Ongkos Naik Haji (ONH).

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang menghancurkan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPL) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 milyar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, bank muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggap secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB (Islamic Development Bank) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam kurun waktu tersebut, P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba, berkat upaya dan dedikasi kru Muamalat, ditunjang oleh

kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syari’ah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dengan pengangkatan kepengurusan baru seluruh anggota direksi yang diangkat dari dalam tubuh P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, kemudian menggelar rencana kerja 5 tahun dengan penekanan pada : a.

Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham

b.

Tidak melakukan PHK satu pun terhadap SDI yang ada, dan dalam hal pemakaian biaya tidak memotong hak kru sedikitpun.

c.

Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru.

d.

Peletakan landasan baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama tahun kedua. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya

2.

Sejarah Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo Perkembangan Bank Muamalat hingga saat ini sangat menggembirakan. Hal ini menunjukkan Bank Syariah dengan konsep bagi hasil mampu bersaing

dengan bank Konvensional. Salah satu moment penting yang tidak dapat dilupakan adalah krisis moneter yang melanda Indonesia khususnya sektor ekonomi, akan tetapi dengan keyakinan menjalankan roda Perbankan Syariah dengan Hukum Allah, Bank Muamalat tetap eksis dalam menghadapi krisis tersebut. Dengan keyakinan penuh untuk membangun perekonomian Ummat, Bank Muamalat Indonesia terus melakukan dakwah. Pembukaan kantor cabang baru menjadi prioritas utama di tahun 2003. pada tahun 2003 sebagai tahun Layanan dan jaringan telah membuka 23 kantor cabang baru di seluruh Indonesia, suatu angka fantastik yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam kurun waktu 11 tahun. Salah satu yang menjadi skala prioritas Bank Muamalat adalah Kota Surakarta yang juga dikenal dengan sebutan Kota Solo. Pilihan terhadap Kota Solo dilakukan dengan pertimbangan : a.

Letak

b.

Potensi Funding dan Lending

c.

Komitmen Masyarakat terhadap Syariah Islam Awal pendirian Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dimulai dengan

mendirikan Muamalat Business Centre (MBC) pada awal tahun 2002 sebagai sarana untuk memperkenalkan Bank Muamalat kepada masyarakat Kota Solo dan sekitarnya. MBC ini berkantor di PT Telkom, Jl. Mayor Kusmanto No. 01 Solo, kegiatan MBC diantaranya silaturrahmi dengan masyarakat Solo dan sekitarnya untuk memperkenalkan konsep syariah dan produk-produk Bank Muamalat baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Alhamdulilah kegiatan sosialisasi ini

mendapat tanggapan positif dari masyarakat Solo dan sekitarnya. Kegiatan dan program MBC ini akhirnya membuahkan hasil, yaitu dengan menetapkan bahwa di Eks Karisidenan Solo segera dibuka Cabang Bank Muamalat Indonesia. Pada tanggal 8 September 2003 Bank Muamalat Kantor Cabang Solo memulai kegiatan operasional ditandai dengan peresmian Kantor Cabang Solo yang berkantor di Jl. Kapten Mulyadi No. 87 F Ruko lojiwetan Pasar Kliwon, Solo oleh Walikota Solo Bapak Slamet Suryanto. Untuk mengakomodir kebutuhan nasabah atas layanan yang prima dan kantor yang lebih besar, maka pada tanggal 13 November 2006 kantor cabang utama direlokasi ke Jl. Slamet Riyadi No. 314 (Depan Stadion Sriwedari Solo) dan kantor lama yang berlokasi di Jl. Kapten Mulyadi No. 87 F Lojiwetan Solo berubah statusnya menjadi kantor kas. Pada tanggal 31 Agustus 2007, P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuka kantor layanan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ronggowarsito No. 130 Surakata. Dan pada bulan Juni 2008 PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk membuka Unit Pelayanan Syariah klaten yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 295 klaten. Pada 17 Desember 2009. Pada Tanggal 5 Maret 2010 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta membuka Kantor Layanan yang berlokasi di daerah Palur yang berlokasi di Jalan Raya Palur No. 7 dan secara resmi beroperasi pada tanggal 19 Maret 2010. Alasan pemilihan Palur sebagai lokasi kantor layanan baru adalah sebagai jantung bisnis di daerah Karanganyar, Palur juga merupakan pintu gerbang Kota Solo dari arah Timur (http://harianjoglosemar.com/berita/bankmuamalat-buka-layanan-di-palur-11912.html. Bank Muamalat Indonesia cabang Solo juga membuka 3 kantor cabang pembantu, yaitu di Kartasura, Boyolali dan Wonogiri. Dimana Bank Muamalat Indonesia KCP Kartasura berlokasi di Jl. Raya

Kartasuro Blok A No. 10 Sukoharjo. Sedangkan untuk Bank Muamalat Indonesia KCP Boyolali terletak di Jl Kates Ruko VII Boyolali. Dan untuk Bank Muamalat Indonesia KCP Wonogiri berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 21 Wonogiri.

3.

VISI DAN MISI Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

Misi Menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.

4. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia a. Produk Penghimpunan Dana 1) Tabungan muamalat

a) Tabungan Ummat Tabungan Ummat adalah simpanan dalam mata uang rupiah diman penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

sangat mudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang membedakan dengan bank-bank konvensional adalah adanya bagi hasil yang menarik, bersaing dan otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.. b) Tabungan Haji Arafah Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi Anda yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. c) Kartu Shar-E Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp 125.000,00 dan dapat diperoleh di kantor layanan Bank Muamalat dan kantor Pos Online (SOPP) di seluruh Indonesia.

Mengapa Shar-E ? a)

Easy : mudah memilikinya, mudah penyetorannya, mudah pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana Shar-E Anda akan langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat.

b) Everywhere : cukup membeli paket Shar-E di kantor layanan Bank Muamalat dan kantor Pos Online (SOPP) di seluruh Indonesia. Selanjutnya Anda dapat melakukan penyetoran tabungan investasi Anda melalui kantor layanan Bank Muamalat dan kantor Pos Online (SOPP) di seluruh Indonesia.

c)

Extraordinary : setiap bulan Anda memperoleh bagi hasil murni syariah yang akan ditambahkan ke rekening Anda setiap bulannya.

d) TabunganKu TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia

guna

menumbuhkan

budaya

menabung

serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitur Produk TabunganKu Fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Fitur Standard (Mandatory) adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu. 2. Fitur Customized (Optional) adalah fitur produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu. 2) Giro Wadiah Giro Wadi’ah merupakan titipan dan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro, dan sarana pemindahbukuan.

Keunggulan yang membedakan Giro Wadi’ah dengan giro di bank konvensional adalah adanya fasilitas pembayaran ZIS (zakat, infak, dan sedekah) secara otomatis. 3) Deposito a) Deposito Mudharabah Deposito mudharabah adalah pilihan investasi dalam bentuk Rupiah atau USD dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal. Dana yang membedakandeposito ini dengan deposito yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional adalah nasabah memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulan dan dana nasabah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai usaha produktif dan terjamin kehalalannya. b) Deposito Fulinves Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa 4) Asuransi a) Shar-E fulPROTEK Perlindungan sepenuhnya melalui investasi murni syariah Merupakan kartu multiguna bertabungan dan memiliki manfaat asuransi syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai (bebas biaya) di semua

ATM di Indonesia ( ATM Muamalat, ATM Bersama, ATM BCA/PRIMA ) dan ATM yang tergabung dalam jaringan Malaysian Electronic Payment System (MEPS), antara lain Maybank, Hong Leong Bank, Southern Bank dan Affin Bank. Selain itu dapat digunakan sebagai kartu debit di semua merchant Debit BCA/PRIMA dan sekaligus sangat memungkinkan sebagai kartu anggota dalam sebuah organisasi. Kenapa fulPROTEK ? 1. Kartu Multiguna dengan berbagai macam manfaat. 2. Mudah untuk dimiliki (diseluruh pelayanan Takaful dan Bank Muamalat). 3. Harga terjangkau bagi lapisan masyarakat manapun, dengan berbagai pilihan manfaat asuransi 4.

Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.

5.

Tarik tunai bebas biaya melalui ATM diseluruh Indonesia.

6. Fasilitas debit di merchant debit BCA/PRIMA. 7. Transfer antar bank melalui ATM Bersama dan ATM BCA/PRIMA. b) SHAR-E SYARIAH MEGA COVER Merupakan kartu multiguna bertabungan dan memiliki manfaat asuransi syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai (bebas biaya) di semua ATM di Indonesia

( ATM Muamalat, ATM Bersama,

ATM BCA/PRIMA ) dan ATM yang tergabung dalam jaringan

Malaysian Electronic Payment System (MEPS), antara lain Maybank, Hong Leong Bank, Southern Bank dan Affin Bank. Selain itu dapat digunakan sebagai kartu debit di semua merchant Debit BCA/PRIMA dan sekaligus sangat memungkinkan sebagai kartu anggota dalam sebuah organisasi c) SHAR-E TA’AWUN CARD Kartu multi fungsi, berfungsi sebagai kartu ATM, kartu Debit, kartu tabungan serta dapat digunakan untuk semua transaksi perbankan, kartu Asuransi serta beberapa fungsi lain (di kemudian hari) d) SHAR-E FITRAH CARD Fitrah Card adalah sebuah inovasi baru dari Bank Muamalat Indonesia, bekerjasama dengan Asuransi Jiwa Sinarmas. Sebuah Kartu dengan berbagai macam fungsi, yaitu Kartu ATM, Kartu Debit dan transaksi perbankan lainnya, selain itu memiliki fungsi sebagai kartu diskon, juga berfungsi sebagai kartu Asuransi yang memberikan manfaat Asuransi Jiwa Berjangka, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Penyakit Kritis, Santunan Harian Rawat Inap serta produk investasi & proteksi (Unit Link).

b. Produk Penanaman Dana 1) Penanaman Dana Dengan Konsep Jual Beli a) Murabahah

Murabahah (P.T Bank Muamalat Indonesia, Tbk) adalah Jual beli barang dan jasa pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian ( Q.S An Nisa’ (4) :29). Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang Nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada Nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan Nasabah. Menurut Zainul Arifin

(2000),

Murabahah

(Cost-Plus

Financing)

merupakan

pembiayaan berdasarkan perjanjian jual-beli atas barang halal tertentu, dimana pemilik barang (bank) akan menyerahkan barang seketika kepada pembeli (nasabah) dengan kelebihan/untuk yang disepakati bersama. b) Salam

Salam (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen,dkk, (2008), Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada maka barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. c) Isthisna’

Isthisna' (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) adalah jual beli dimana seorang produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. Menurut Zainul Arifin (2000), Istishna (Purchase with Specification) adalah pembiayaan kepada nasabah (produsen) atas adanya pesanan dari pihak lain (pembeli), dimana pesanan tersebut ada kriteria khusus dan harga tertentu. Pembayaran dilakukan secara progresif sesuai dengan kemajuan pekerjaannya (proyek). Istishna' sama dengan Salam, yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada system pembayarannya, yaitu Istishna' pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung ( penyediaan barang yang baru memiliki kriteria-kriteria).

2) Penanaman Dana Dengan Konsep Bagi Hasil a) Mudharabah Mudharabah (P.T Bank Muamalat Indonesia,Tbk) adalah Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh Bank untuk Nasabah kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan

pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Menurut Zainul Arifin (2000), Mudharabah (Trust Financing) adalah pembiayaan kerjasama antara bank dengan pihak lain (nasabah) dalam suatu usaha yang produktif dan halal serta dikelola oleh ahlinya. Pembiayaan diberikan 100% sesuai nilai proyek dan penentuan diawal yang sesuai nisbah (porsi) yang disepakati bersama. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri / manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri / manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. b) Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah(PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Menurut M.Nadratuzzaman Hosen dkk (2008), Musyarakah (syirkah/syarikah/serikat/kongsi) adalah suatu transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk

meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersamasama. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

3) Penanaman Dana Dengan Konsep Sewa a) Ijarah Ijarah (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) Adalah perjanjian antara Bank (Mu'ajjir) dengan Nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang milik Bank, dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Ijarah dan IMBT digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk, Ijarah adalah suatu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat dimana objek transaksinya adalah jasa. b) Ijarah Muntahia Bittamlik Ijarah Muntahia Bittamlik (PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk) adalah perjanjian antara Bank (Mu'ajjir) dengan Nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa. Musta'jir/penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut. Menurut Zainul Arifin (2000), Ijarah wa iqtina

(Lease and Hire Purchase) adalah akad sewa-menyewa barang antara dua pihak. c) KPRS Baiti Jannati Baiti Jannati (PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk) adalah fasilitas penanaman dana dalam bentuk kerja sama pemilikan rumah sesuai syariah dengan berbagai keuntungan sebagai berikut 1. :Pemenuhan aspek syariah / halal dan bebas riba 2. Porsi awal nasabah minimal 10% dari harga rumah 3. Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun 4. Untuk rumah, ruko, rukan dan apartemen 5. Plafond sampai dengan Rp 10 Milyar 6. Cicilan fleksibel

c. Produk Layanan Jasa

a)

Wakalah Wakalah (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk) merupakan penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk (2008), Wakalah adalah aplikasi perbankan terjadi apabila

nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, Inkaso dan transfer uang.

b) Kafalah Kafalah (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk (2008), Kafalah (Garansi Bank) adalah suatu garansi yang dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. c) Hawalah Hawalah

(PT.Bank

Muamalat

Indonesia,Tbk)

merupakan

pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, hawalah merupakan pemindahan hutang dari orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Menurut M. Nadratuzzaman Hosen dkk (2008), Hiwalah (Alih Utang-Piutang) adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk

membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

d) Rahn (Gadai Syariah) Rahn (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) merupakan penahanan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang / gadai. perjanjian penyerahan

barang

atau

harta

nasabah

sebagai

jaminan

berdasarkan hukum gadai baik berupa emas atau perhiasan atau kendaraan atau barang lainnya yang mempunyai nilai ekonomi sesuai dengan ketentuan dalam gadai. Untuk mendapatkan produk ini nasabah cukup mengisi dan menandatangani surat bukti rahn, kemudian dana dapat diterima nasabah dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan. Kegunaan rahn adalah untuk usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya yang sesuai dengan syariah e) Qard Qard (PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk) merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari

bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

d. Layanan 1)

Transfer a.

Transfer ke rekening Shar-E

b.

Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA / PRIMA.

2)

Kas Kilat Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan Shar-E, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad. muamalat kas kilat-i (mk2) - pengiriman uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia. Pertama, yang harus dilakukan keluarga di tanah air adalah membeli Shar-E di Indonesia. Kedua, beritahu sanak saudara yang bekerja di Malaysia untuk menggunakan layanan pengiriman uang muamalat kas kilat-i (mk2) di cabang-cabang Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dan outlet

layanan lain yang disediakan Bank Muamalat Malaysia Berhad ( www.muamalat.com.my ). 3)

Letter of Credit Letter of Credit secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh

Bank)

atas

dasar

permintaan

pihak

yang

dijamin

(Applicant/Pembeli/Nasabah Bank) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (Beneficiary / Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Sebagaimana BG, LC juga merupakan fasilitas non dana, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari Pembeli - menggunakan akad Wakalah bil Ujrah - untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana Nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank dengan akad seperti yang telah di uraikan sebelumnya (Piutang Murabahah, Piutang Istishna, Mudharabah atau Musyarakah). 4)

Bank Garansi Bank Garansi (atau disingkat BG ) adalah Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

BG merupakan fasilitas non dana ( Non Funded Facility ) yang diberikan Bank berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/ counter part dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank. 5)

LAYANAN 24 JAM SMS BANKING Dapatkan kemudahan layanan MBANK dari Bank Muamalat dengan mengirimkan SMS ke 62265 (MBANK). Ketik Saldo<spasi>Rek1 lalu kirim ke 62265, maka Anda bisa mengecek saldo Shar-E kapan saja, di mana saja, 24 jam setiap hari. Lakukan terlebih dahulu registrasi SMS Banking melalui SalaMuamalat a) SALAMUAMALAT Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 021-2511616, 08071 MUAMALAT (0807 1 68262528) atau 0807 11 SHARE (0807 11 74273) yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta mengubah PIN b) MUAMALAT MOBILE

MuamalatMobile adalah layanan perbankan dengan menggunakan teknologi GPRS yang dilakukan dari ponsel. Nasabah dapat melakukan transakasi non-tunai seperti cek saldo, transfer maupun melihat histori transaksi secara Real time dengan biaya yang sangat murah.

5. Struktur Organisasi P.T Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Solo Struktur Organisasi BMI Cabang Solo disesuaikan dengan kebutuhan fungsional dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. BMI Cabang Solo dipimpin oleh seorang Business Manager yang membawahi satu kepala bagian, yaitu Operation Manager. Dimana Operation Manager bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi dan berjalannya fungsi dari masing-masing bagian yang dibawahi, seperti Account Manager, Hear Teller, dan General Affair. Untuk mengatasi kejenuhan dan agar setiap karyawan memiliki keahlian di tiap bidang, maka setiap kurun waktu tertentu diadakan pergantian posisi pada tingkat yang sama.

BOARD DIRECTORS

Administration Group

Branch Manager Operation Manager

Sumber : P.T. BMI, Tbk. Cab. Surakarta

Gambar 3.1 Struktur Organisasi P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cab. Solo

Adapun pembagian tanggung jawab dan pekerjaan dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Business Manager a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas seluruh kinerja karyawan dan kondisi umum Bank Muamalat Cabang Solo. b. Uraian Pekerjaan : Mengawasi, mengkoordinasi, melindungi dan bertanggung jawab atas seluruh kinerja karyawan dan kondisi umum BMI Cabang Solo. 2. Operation Manager a. Tanggung Jawab : 1)

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional harian cabang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.

2)

Bertanggung jawab terhadap standar kualitas yang tinggi dalam bidang pemrosesan transaksi, administrasi kredit, dan administrasi umum cabang.

3)

Bertanggung

jawab

terhadap

perlindungan

bank

dari

tindakan

penyelewengan dan kesalahan proses transaksi. 4)

Bertanggung jawab atas aktivitas proses transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.

b. Uraian Pekerjaan : 1)

Mengawasi, mengkoordinasi dan menerima pertanggung jawaban secara langsung bagian operation ( teller, customer service, back office dan operation pembiayaan).

2)

Melakukan service quality level terhadap nasabah prime.

3)

Melakukan perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank.

3. Head Teller

a. Tanggung Jawab : 1)

Bertanggung jawab ata pembukaan dan penutupan khasanah (vault)

2)

Bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data transaksi hasil entry tunai dan non tunai pada pelayanan nasabah.

3)

Bertanggung jawab atas kesesuaian antara fisik uang, bukti dasar, dan hasil entry transaksi.

4)

Bertanggung jawab atas semua transaksi nasabah sesuai loket.

b. Uraian Pekerjaan : 1)

Melakukan fungsi supervisi sebagai Head Teller.

2)

Melakukan fungsi otorisasi sesuai batas kewenangan.

4. Teller a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai nasabah melalui loket. b. Uraian Pekerjaan : Melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai. 5. Operation Pembiayaan a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas administrasi pembiayaan terhadap seluruh nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMI Cabang Solo. b. Uraian Pekerjaan : Bertugas atas administrasi pembiayaan seluruh nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMI Cabang Solo.

6. Back Office

a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas kegiatan kliring dan seluruh transaksi antar bank maupun perorangan dengan bank, yang prosesnya melalui BMI Cabang Solo. b. Uraian Pekerjaan : Bertugas menjalankan kegiatan kliring dan seluruh transaksi antar bank maupun perorangan dengan bank, yang prosesnya melalui BMI Cabang Solo. 7. Customer Service a. Tanggung jawab : Bertanggung jawab atas pelayanan pada nasabah. b. Uraian Pekerjaan : Bertugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening, menangani keluhan dan memberikan informasi produk. 8. Account Manager a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas marketing BMI Solo. b. Uraian Pekerjaan : Bertugas sebagai Kepala Bagian Marketing BMI Solo, baik di bidang penanaman dana maupun penyaluran dana. 9. Account Officer a. Tanggung Jawab : 1) Bertanggung jawab atas pencapaian target dana, kredit , fee based, dan peningkatan penggunaan fitur produk. 2) Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran promosi dalam rangka pencapaian target dana, kredit, serta fee based. 3) Bertanggung jawab membuat laporan pencapaian target dana, kredit, fee based, dan peningkatan penggunaan fitur produk. b. Uraian Pekerjaan : Melakukan fungsi sebagai Account Officer. 10. Service Assistant

a. Tanggung Jawab : 1) Bertanggung jawab atas hubungan keluar BMI Cabang Solo. 2) Bertanggung jawab atas administrasi dokumen-dokumen. 3) Bertanggung jawab terhadap Bussines Manager. b. Uraian Pekerjaan : 1) Berperan sebagai humas dan Sekretaris Business Manager BMI Cabang Solo. 2) Membantu Business Manager, Operation Manager dan General Affair dalam melakukan tugas-tugas administratif. 11. Unit Suppart Penanaman Dana (USPD) a. Tanggung jawab : Bertanggung jawab atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan hukum, baik intern maupun ekstrn. b. Uraian pekerjaan : Bertindak sebagai legal atau memiliki kewenangan secara hukum di BMI Cabang Solo. 12. General Affair a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas administrasi karyawan sarana logistik dan keuangan. b. Uraian Pekerjaan : Melakukan fungsi administrasi karyawan logistik dan keuangan.

13. Residence Audit

a. Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas audit dan pengawasan seluruh dokumen, transaksi, dan administratif kegiatan BMI Cabang Solo untuk menghindari segala bentuk penyimpangan. b. Uraian Pekerjaan : Bertugas sebagai auditor dan pengawas.

B. Laporan Magang kerja

Pelaksanaan kegiatan magang ini dilaksanakan penulis di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.314 Surakarta. Pelaksanaan magang ini dilakukan selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 1 Maret 2010 - 31 Maret 2010. Divisi magang waktu penulis melaksanakan kegiatan tersebut selalu berpindah, tidak hanya di satu divisi saja. Tanggal 1 – 19 Maret 2010 ditempatkan di divisi USPD dan pada tanggal 22 -31 Maret 2010 ditempatkan di divisi Operator dan SA. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi mahasiswa itu sendiri karena dapat memiliki berbagai pengalaman dan menambah wawasan dari berbagai divisi magang yang dilaksanakan. Penulis telah melakukan magang kerja di P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta, dimana ditempatkan pada divisi 1. Devisi USPD (Unit Support Penanaman Dana) Penanaman Dana (PD) merupakan kegiatan utama perbankan syariah untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung standar kualitas dan kelancaran aktivitas penanaman dana. Account manajer didukung oleh Financing

Support Group (FSG) yang berkedudukan di kantor pusat non operasional (KENO) dan unit support penanaman dana (USPD). Secara organisasi USPD disupervisi oleh pemimpin cabang / unit bisnis dan di bawah koordinasi FSG , sehingga USPD merupakan unit kerja yang independen dan mandiri dalam hal menjalankan aktivitas penanaman dana yang sehat dan prudencial.

2. Divisi operator dan SA

Tugas Operator : a. Menerima telepon dari nasabah, internal muamalat maupun dari pihak luar b. Memberikan nomor surat OL (Offering Letter), nomer UP (usulan Prmbiayaan), Memo Internal Keluar dll c. Mencatat surat yang masuk ke Bank Muamalat (Filling data) d. Mengirim faks keluar e. Menerima faks masuk f. Mefotocopy faks yang masuk dan menyerahkannya pada bagian yang dituju.

3. Aktivitas Magang Aktivitas magang yang dilakukan oleh penulis berbeda-beda tiap minggunya. Berikut ini adalah uraian dari kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis : Minggu ke-1 ( tgl 1 - 5 Maret 2010 ) di Bagian USPD :

1. Membaca buku - buku tentang Penanaman Dana. 2. Filing dokumen-dokumen Penanaman Dana sesuai dengan fasilitas Penanaman Dana. 3. Mengetik data-data tentang Perjanjian Kontrak Kerja karyawan baru. 4. Foto Copy dokumen-dokumen Penanaman Dana. 5. Membantu mengetik dan mengisi data-data taksasi (penilaian jaminan) Penanaman Dana. 6. Menerima telepon masuk. 7. Membantu memasukkan data-data atau menginput data nasabah yang mengajukan penanaman dana 8. Menyerahkan dokumen-dokumen penanaman dana yang telah di Input kepada OM (Operation Manager). Minggu ke-2 ( 8 - 12 Maret 2010 ) di bagian USPD :

1. Filing dokumen-dokumen Penanaman Dana sesuai fasilitas Penanaman Dana. 2. Foto Copy dokumen-dokumen Penanaman Dana. 3. Membantu mengetik dan mengisi data-data taksasi (penilaian jaminan) Penanaman Dana.

4. Membantu menghancurkan dokumen-dokumen penting atau rahasia dari nasabah yang mengajukan penanaman dana yang sudah lunas dan tidak digunakan ke mesin penghancur kertas 5. Menerima telepon masuk. 6. Membantu memasukkan data-data atau menginput data nasabah yang mengajukan penanaman dana 7. Menyerahkan dokumen-dokumen penanaman dana yang telah di Input kepada OM (Operation Manager) Minggu ke-3 ( 15-19 Maret 2010 ) di bagian USPD :

1. Filing dokumen-dokumen Penanaman Dana sesuai fasilitas Penanaman Dana. 2. Foto Copy dokumen-dokumen Penanaman Dana. 3. Membantu mengetik dan mengisi data-data taksasi (penilaian jaminan) Penanaman Dana. 4. Membantu menghancurkan dokumen-dokumen penting atau rahasia dari nasabah yang mengajukan penanaman dana yang sudah lunas dan tidak digunakan ke mesin penghancur kertas 5. Menerima telepon masuk. 6. Membantu memasukkan data-data atau menginput data nasabah yang mengajukan penanaman dana 7. Menyerahkan dokumen-dokumen penanaman dana yang telah di Input kepada OM (Operation Manager) Pembimbing di Divisi USPD : Mas Adi dan Mas Sakti

Minggu ke-4 ( 22-31 Maret 2010 ) di bagian Operator dan SA :

Di bagian operator dan SA penulis membantu : 1. Menerima telepon dari nasabah , Intern Muamalat dan pihak luar 2. Menerima Fax 3. Menfotocopy Fax 4. Menyerahkan Fax kepada staf

bagian yang dituju misalnya : Bagian

Umum, Bagian USPD, Bagian Kliring, Bagian Operasional Pembiayaan, dll. 5. Membantu Mengirim Fax ke Intern Muamalat dan pihak luar 6. Memberikan Nomer Usulan pembiayaan (UP) yang terdiri dari No, Fasilitas, Plafond, Nama marketing, yang di minta oleh Marketing. 7. Memberikan Nomer Overing Latter (OL) yang terdiri dari No, Fasilitas, Plafond, Nama marketing, yang di minta oleh Marketing. 8. Memberikan Nomer Surat Eksternal Keluar yang terdiri dari No, Tujuan, Nama penerima surat. yang di minta oleh staf bagian-bagian. 9. Mengisi memorandum Intern yang terdiri dari No, Perihal, Pengirim, Penerima. Pembimbing di divisi operator : Mbak Dian

C. Pembahasan Masalah 1. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah a. Ketentuan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk 1) Sanksi Setiap pelaksanaan proses pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan PUPP (Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan), akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pendekatan Analisa Pembiayaan Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Guna menilai layak tidaknya usaha pembiayaan, pada umumnya digunakan

“ filosofi tiga pilar dan “5 C’S principles. Filosofi tiga pilar Filosofi tiga pilar kelayakan usaha nasabah meliputi : 1. Kredibilitas manajemen a. Kejujuran, iktikad baik key person dari nasabah / character b. Kemampuan mengelola usaha key person / capability 2. Kemampuan membayar kembali pembiayaan (Repayment Capacity)

a. kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah b. manajemen arus kas usaha nasabah di masa lalu (historical cash flow) termasuk proyeksi arus kas (projected cash flow) di masa mendatang merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan. 3. Jaminan yang diserahkan a. Harga jual kembali agunan b. Kemudahan menjual agunan c. Kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan Prinsip Analisa 5 C’S 1. Character Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) dan untuk mngetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif termasuk didalamnya ketaatan terhadap ketentuan syariat bagi yang muslim. 2. Capital Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan nasabah tidak seluruhnya berasal dari bank tetapi dibiayai antara bank dan nasabah. Karena itu pihak nasabah wajib memiliki sejumlah dana agar dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pemasaran proyeknya. 3. Capacity

Penilaian terhadap calon nasabah dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Kemampuan nasabah ini dinilai dari kemampuannya menyediakan

dana untuk pembiayaan

proyeknya, kemampuan membangun proyek, menghasilkan produk dari proyek tersebut, kemampuan menghasilkan laba dari penjualan, dan kemampuan nasabah dalam menyediakan kas yang memadai untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada bank. 4. Condition Dalam rangka pemberian pembiayaan kepada nasabah, kondisi perekonomian harus ikut di analisis. Kondisi tersebut meliputi : a. Kondisi sektor industri dimana proyek itu akan di bangun. b. Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus di Impor. c. Nilai kurs valuta terhadap nilai rupiah. d. Peraturan Pemerintah. e. Kondisi perekonomian secara nasional. f.

Kemudahan untuk memperoleh bahan baku.

5. Collateral Penilaian asset atau barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. 6. Constraint Faktor hambatan berupa faktor sosial psikologis yang ada disuatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

3) Standar Umum Pembiayaan a. Penentuan sasaran pembiayaan Dasar-dasar penetapan sasaran pembiayaan : 1) Memperhatikan konsentrasi portfolio yang sudah dibiayai oleh Bank Muamalat 2) Bidang usaha yang memiliki resistensi yang kuat terhadap konjungtur ekonomi dan dampak paling minimal terhadap resesi 3) Memperhatikan bidang-bidang usaha yang tengah berkembang dengan tetap mempertimbangkan busness cycles 4) Bidang usaha yang memberikan kemaslahatan umat (halal dan thoyib) Sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan, penetapan segmentasi pembiayaan Bank Muamalat adalah usaha mikro, kecil, menengah, korporasi dan konsumtif.

b. Penentuan fasilitas pembiayaan Ketentuan fasilitas pembiayaan yang berada di Bank Muamalat didasarkan pada prinsip 1) Buyu’ (jual beli), yaitu Bank Muamalat bertindak sebagai penyedia barang ( penjual) dan Nasabah sebagai pembeli (pemesan).

2) Syirkah ( bagi hasil), kerjasama antara Bank Muamalat dengan nasabah dalam bentuk suatu proyek usaha yang menguntungkan. Hasil dari kegiatan proyek tersebut, baik dihitung dari pendapatan kotor (revenue sharing) atau laba bersih (profit sharing), di bagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. 3) Ijarah (Sewa), yaitu bentuk kerjasama antara Bank dengan nasabah atau pihak lain, dalam kerjasama tersebut Bank menerima imbalan jasa atas penjualan barang modal yang digunakan.

4) Penentuan Standar Pembiayaan a. Standar Kelayakan Pembiayaan Permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah baru dapat dilakukan tahapan proses selanjutnya apabila pembiayaan dimaksud memang layak untuk dipertimbangkan. Guna mengukur/ menilai kelayakan suatu proposal pembiayaan dapat dilakukan dengan metode “tiga pilar” dan 5 C’S principles. b. Standar Nasabah 1) Standar umum nasabah yang harus diperhatikan bagi setiap account manager adalah mempunyai watak / karakteristik yang baik yaitu bersikap jujur, mempunyai kemampuan mengelola dan (keuangan) dan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mempunyai kemauan untuk bekerja sama. Di samping itu pula mempunyai

kecakapan

yuridis

(tidak

cacat

hukum)

atau

mempunyai

kecakapan

dan

kemampuan

untuk

menerima

pembiayaan (competence to borrow), dan manajemen terutama untuk kelangsungan usahanya nanti. 2) Hubungan dan ketergantungan nasabah dengan pihak lain harus diungkapkan dan dijabarkan sejelas mungkin. 3) Kondisi nasabah harus didasarkan pada kondisi saat ini, kemudian bagaimana antisipasinya serta perubahannya (minimal mengacu kepada kondisi dua tahun terakhir kecuali perusahaan baru yang mencakup profitabilitas, likuiditas, dan leverage).

c. Standar Dokumentasi Pembiayaan Standar dokumentasi pembiayaan sangat diperlukan bagi setiap nasabah Bank Muamalat, karena melalui dokumentasi yang bersifat standar akan memberikan data atau bukti dalam penegakan hukum. Secara eksplisit, Al-Qur’an memerintahkan kepada setiap Muslim untuk meminta dokumentasi transaksi yang jelas dan benar (Surat Al-Baqarah ayat 282) standar dokumentasi pembiayaan yang diberlakukan di Bank Muamalat adalah yang terkait dengan data-data atau bukti-bukti dan keterangan-keterangan lainnya yang dapat memberikan nilai hukum bagi bank. d. Standar Legalitas

1) Mengingat risiko yang dihadapi bank sangat kompleks, sehingga nasabah sebagai pelaku hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam memenuhi tindakan hukum yang akan dilakukannya, oleh karena itu kejelasan legalitas nasabah merupakan hal yang harus dipenuhi

sebelum

dilanjutkan

pada

proses

pembiayaan

selanjutnya. 2) Bank Muamalat membagi tiga bagian subyek (pelaku) hukum untuk setiap pembiayaan : perorangan, kelompok, dan badan usaha. 3) Standar legalitas dari subyek hukum tersebut harus berpedoman pada analisa pembiayaan. e. Standar Risiko 1) Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengandung risiko, yaitu adanya akibat-akibat yang dapat menimbulkan kerugian / kondisi yang biasa membahayakan nasabah itu sendiri maupun Bank Muamalat. 2) Memperhatikan kelangsungan usaha Bank Muamalat dan antisipasi timbulnya risiko pembiayaan maka ditetapkan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). 3) Penetapan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) didasarkan kepada prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia.

5) Larangan pemberian fasilitas pembiayaan

Berdasarkan ketentuan / peraturan pemerintah (Bank Indonesia dan Instansi pemerintah terkait) serta kebijaksanaan intern Bank Muamalat, maka bank menetapkan larangan pemberian fasilitas pembiayaan sebagai berikut : a. Bank Muamalat melarang pemberian fasilitas pembiayaan cerukan dalam rupiah / valuta asing b. Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan untuk jual beli saham kepada perorangan / perusahaan (dalam hal ini termasuk pemberian pembiayaan untuk pembelian saham yang dimaksudkan sebagai penyertaan). c. Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha jasa yang tidak sesuai dengan aspek syariah. d. Pemberian pembiayaan dan garansi bank untuk keperluan ekspor ataupun impor barang-barang yang di larang pemerintah atau tidak diperbolehkan / di larang. e. Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan kepada pengembang yang bersifat spekulatif dan atau tanpa rencana penggunaan yang jelas baik secara langsung maupun tidak langsung. f.

Bank Muamalat melarang pemberian pembiayaan kepada nasabah perorangan / perusahaan yang nama penguna / pemilik / pemegang kuasa / penjamin / penanggung jawabanya tercantum dalam Daftar Krdit Macet / Black List.

6) Pembiayaan yang harus di tolak Apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi standar umum pembiayaan dan / termasuk dalam daftar nasabah / usaha yang di larang, maka account manajer harus segera melakukan penolakan tanpa diproses lebih lanjut. b. Tahapan Proses Pembiayaan Tahapan proses pembiayaan dapat di lihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Langkah Pengumpulan data

Varifikasi data

Kegiatan 1. Inisiasi 2. Solisitasi 1. Kunjungan setempat 2. Informasi bank (Bank Checking) 3. Trade Checking Memorandum usulan pembiayaan (MUP)

Pengajuan MUP

1. 2. 3. 4. 5.

Analisa pembiayaan Analisa jaminan Analisa risiko Evaluasi kebutuhan dana Penetapan struktur fasilitas

Keputusan pembiayaan oleh komite 1. Rapat komite 2. Sirkulasi

Keputusan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan

Realisasi Keputusan

1. 2. 3. 4.

Pemantauan usaha nasabah Pemantauan jaminan Pembinaan nasabah Pemantauan pembayaran nasabah

Pelunasan pembiayaan Pemantauan

1. 2.

Bukti pelunasan Pelepasan jaminan

Pelunasan

Keterangan : 1. Pengumpulan data a. Inisiasi Inisiasi adalah proses awal menetapkan kriteria nasabah yang akan mengajukan pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Muamalat. Kriteria nasabah

Ada dua kriteria nasabah yang diperoleh dari proses inisiasi adalah : 1) Intern Nasabah yang diperoleh dari hubungan transaksi (transactional based customer), seperti : a) Giran b) Deposan c) Nasabah / pelanggan yang mempunyai reputasi yang bagus d) Existing nasabah pembiayaan e) Interlink Customer 2) Ekstern Nasabah yang diperoleh melalui hubungan baik dengan pelanggan (relationship based customer), seperti : a) Referensi (surat / kenalan) b) Buyer dari produk existing customer c) Supplier dari produk existing customer d) Nasabah tersebut datang sendiri (walking customer) b. Solisitasi Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report).

Dalam menjalankan solisitasi, account manajer harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatife dan tidak spekulatif.

2. Varifikasi data a. Bank checking Bank checking adalah proses online data dari sistem informasi penyedia data (SIPD) yang terdapat pada database Bank Indonesia. Bank checking dilakukan untuk memperoleh kepastian, apakah nasabah pernah / masih terikat pembiayaan dengan bank lain. b. Trade checking Trade checking adalah proses pengecekan terhadap relasi yang pernah berhubungan dengan nasabah.

3. Pengajuan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) a. Analisa pembiayaan Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisa dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (feasible) dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengambilan dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta

tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan, harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek dan ketentuan syariah. b. Proses analisa pembiayaan Dalam melakukan analisa kelayakan

pembiayaan ditentukan oleh

kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan. Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi : a. Analisa aspek-aspek perusahaan b. Analisa laporan keuangan c. Evaluasi kebutuhan dana / pembiayaan d. Analisa kesesuaian aspek syariah e. Struktur fasilitas pembiayaan

4. Keputusan Pembiayaan Keputusan pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu keputusan dari komite pembiayaan untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva produktif yang berisiko. Oleh karena itu keputusan pembiayaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kelayakan pembiayaan b. Kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan c. Pemenuhan terhadap ketentuan batas limit pembiayaan d. Mempertimbangkan keamanan pembiayaan Ketentuan umum keputusan pembiayaan a. Segmentasi nasabah Segmentasi nasabah pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima ) kelompok yaitu: 1) Segmen nasabah usaha mikro 2) Segmen nasabah usaha kecil 3) Segmen nasabah usaha menengah 4) Segmen nasabah usaha besar / korporasi 5) Segmen nasabah usaha konsumtif

b. Komite pembiayaan ( KP) Pemrosesan dan pengambilan keputusan pembiayaan untuk masingmasing nasabah diatur seperti tabel 3.2 sebagai berikut: Segmen

KPP

Mikro / usaha kecil

KC

Menengah

KC

Besar

KP

Pemutus Pemegang limit Pemegang limit Pemegang limit

Apabila maksimum plafond berada diatas kewenangan memutus dari pemegang limit / masih berada dalam batas wewenang pemegang limit tetapi

terdapat

penyimpangan

persyaratan

yang

memerlukan

persetujuan exception (pengecualian) maka kewenangan memutus pembiayaan ditarik ke atas / kewenangan satu tingkat diatasnya. c. Usulan pembiayaan (UP) dan memorandum usulan pembiayaan (MUP) Media yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan (KP) adalah berupa usulan pembiayaan (UP) dan memorandum usulan pembiayaan (MUP). MUP di buat oleh account manajer dan diajukan kepada komite pembiayaan guna mendapatkan persetujuan sesuai dengan limit kewenangan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi. Isi usulan pembiayaan Usulan pembiayaan digunakan untuk pengajukan fasilitas-fasilitas pembiayaan, dan bila disetujui, fasilitas pembiayaan yang telah disetujui tersebut wajib dikaji / ditinjau ulang minimal setahun sekali secara regular. Adapun saat pengkajian ulang fasilitas pembiayaan yang telah disetujui tersebut harus diselaraskan dengan saat penyerahan laporan keuangan tahunan (dan ataupun bahan-bahan kajian lainnya) dari nasabah ke Bank Muamalat.

5. Pemantauan / Monitoring a. Kewajiban Monitoring Pembiayaan Monitoring pembiayaan wajib dilakukan oleh setiap pejabat atau pengelola pembiayaan untuk : 1) Menilai sejauh mana syarat-syarat pembiayaan maupun kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh nasabah. 2) Menilai perkembangan usaha nasabah dari waktu kewaktu yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank. 3) Account manajer wajib mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan dalam rangka pengamanan bank. 4) Agunan harus dilakukan evaluasi secara berkala dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diperoleh kepastian tentang nilai agunan dan posisi agunan yang sebenarnya. b. Rating pembiayaan nasabah 1) Setiap usulan pembiayaan harus disertai dengan rating pembiayaan nasabah (KPN), yang tercantum di dalam kebijakan manual prosedur

manajemen

risiko

(KMPMR)

pemeringkatan seperti tabel 3.3 sebagai berikut : CF Rating

Tingkat Risiko

1

Minimum risk

2

Acceptable risk

3

Average risk

dengan

resume

4

Allowable risk

5

Mnarginal risk

6

Early Warning

7

Precautionary

8

Substandard

9

Doubtful

10

Expected loss

(CF Rating : Customer Financing Rating) 2) Terhadap rating yang telah ditetapkan dalam form FPN wajib dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. 3) Sistem rating pembiayaan diperlukan dalam pengelolaan portofolio pembiayaan dari usaha memperkecil kerugian pembiayaan. 4) Rating pembiayaan menunjang usaha untuk mengetahui tingkat risiko nasabah serta merupakan sarana untuk memantau kemampuan nasabah membayar kembali pembiayaannya dimasa yang akan datang (first way out) dan memantau nilai agunan (second way out). c. Sistem dokumentasi pembiayaan 1) File dokumen terdiri dari 3 : a) File pembiayaan b) Dokumen pembiayaan c) File dokumen agunan 2) Dokumentasi pembiayaan yang terorganisir dan mudah didapatkan sangat penting dalam menunjang operasi pembiayaan yang sehat.

3) Dokumentasi pembiayaan sangat penting dalam memanfaatkan dan pengelolaan nasabah. d. Sistem administrasi pembiayaan Administrasi

pembiayaan

merupakan

proses

yang

mencakup

persetujuan dan review pembiayaan serta dokumentasi pembiayaan. 1) Proses persetujuan dan review pembiayaan proses persetujuan dan review pembiayaan adalah untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran dokumen serta memantau performance nasabah. a) Proses persetujuan pembiayaan merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan manajemen dalam suatu sistem pemberian pembiayaan. b) Review

pembiayaan

merupakan

pelaksanaan

fungsi

manajemen dalam memantau kelengkapan dan kebenaran dokumen serta performance nasabah. 2) Monitoring dokumentasi pembiayaan dilaksanakan oleh Unit Support Pembiayaan untuk menilai kelengkapannya. 3) Laporan monitoring sangat penting untuk memelihara pelaksanaan pengelolaan pembiayaan yang baik. e. Sistem monitoring pembiayaan 1) Monitoring usaha nasabah Monitoring penggunaan pembiayaan Account manajer (A/M) harus memantau aktivitas rekening pembiayaan / giro nasabah untuk mengetahui fluktuasi / mutasi

yang tidak wajar dan untuk memantau penggunaan fasilitas pembiayaan langsung dan tidak langsung. 1. Monitoring penggunaan pembiayaan langsung (on balance sheet) a. Memperoleh data rekening nasabah baik yang berasal dari Bank Muamalat Indonesia (minimal setiap bulan) dan dari bank lain, (minimal 6 bulan sekali). b. Meneliti

kemungkinan

adanya

fluktuasi

rekening

pembiayaan atau giro yang tidak wajar. c. Membandingkan fluktuasi tersebut dengan proyeksi arus kas. d. Mengidentifikasi

nasabah

potensial

sebagai

bahan

penyelesaian lebih lanjut. 2. Memonitoring penggunaan pembiayaan tidak langsung (off balance sheet) a. Meneliti buku registrasi fasilitas pembiayaan tidak langsung (non funded facility) Seperti : bank garansi / kafalah dan LC / wakalah b. Membandingkan realisasi dengan plafond yang telah ditetapkan. c. Mengidentifikasi penggunaan fasilitas yang tidak wajar. d. Meneliti setoran agunan atas fasilitas pembiayaan tidak langsung dalam rekening penampungan.

2) Monitoring riwayat pembiayaan Account manajer harus memantau pembayaran angsuran pokok dan margin / bagi hasil dengan meneliti rekening nasabah. a) Monitoring pembayaran pokok dan margin / bagi hasil langkahlangkahnya adalah : 1. Memperoleh data rekening nasabah 2. Meneliti jumlah dan lama / frekuensi tunggakan angsuran pokok dan margin / bagi hasil 3. Membandingkan tunggakan pembayaran tersebut diatas dengan kriteria rating / kolektibilitas 4. Jika terjadi permasalahan, lakukan tindakan : a. Melakukan collection (penagihan) ke nasabah b. Melakukan evaluasi ulang terhadap kemampuan nasabah untuk kemudian diajukan usulan penyelesaian secara tertulis kepada komite pembiayaan termasuk pembuatan perubahan rating b)

Monitoring Kolektibilitas 1. Meneliti

jumlah

frekuensi

dan

lamanya

tunggakan

angsuran / bagi hasil 2. Mengidentifikasikan

kebenaran

kolektibilitas,

apakah

sesuai dengan riwayat pembayaran tersebut. 3. Meneliti apakah pembiayaan masih mungkin untuk diselesaikan

4. Memeriksa nilai agunan dan kemampuan membayar kembali setiap triwulan c) Perubahan kolektibilitas Account

manajer

harus

memantau

mutasi

rekening

pembiayaan semua nasabah yang dikelolanya. Perubahan kolektibilitas harus berdasarkan pada aturan yang berlaku 3) Monitoring performance nasabah Langkah-langkah monitoring performance nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Monitoring manajemen nasabah Tindakan monitoring yang harus dilaksanakan oleh account manajer : 1. Memantau informasi mengenai keputusan menejemen nasabah dan perubahan kepengurusan manajemen secara berkala. 2. Menghubungi nasabah untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut diatas dan / atau mencari informasi lain yang diperlukan. 3. Mengunjungi tempat tinggal / tempat usaha / pabrik / kantor nasabah untuk memperoleh gambaran perilaku dan integritas manajemen.

b) Monitoring rating rasiko industri Account manajer memantau rating risiko industri untuk mengetahui perkembangan risiko sektor / sub sektor industri berdasarkan daftar rating industri terakhir yang disusun oleh compliance dan risk management unit (CRMU), berdasarkan data dari financing system (MIS), serta pihak lain yang diperlukan. Apabila terjadi perubahan rating, account manajer segera menyampaikannya kepada komite pembiayaan, disertai dengan rekomendasi seperlunya.

c)

Monitoring ratio keuangan Account manajer harus melakukan analisa keuangan nasabah untuk membandingkan performance keuangan nasabah pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

2. Mekanisme Penanaman dana pada akad pembiayaan musyarakah a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, dan meminta bukti-bukti dari

laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas kesepakatan para pihak. e. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. f.

Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. i.

Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah.

j.

Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

k. Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

3. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah pada P.T Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Solo a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 1) Modal a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barangbarang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 2) Kerja a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 3) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 4) Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya Operasional dan Persengketaan 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB IV

PENUTUP

A.

Kesimpulan :

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.

Dalam Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta ada beberapa tahapan proses pembiayaan yaitu pengumpulan data, verifikasi data, pengajuan MUP (memorandum usulan pembiayaan), keputusan pembiayaan, realisasi keputusan, pemantauan, dan pelunasan.

2.

Didalam Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah, para pihak yakni Bank Muamalat dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati, Bank dan Nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

3.

Dalam Syarat Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta perlu diperhatikan : Pernyataan ijab dan qobul harus

dinyatakan oleh para pihak untuk kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad),pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum,Obyek akad, Biaya operasional dan persengketaan. B.

Saran :

Pada akhir penulisan tugas akhir ini penulis ingin memberikan saran kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Dalam Pelaksanaam Pembiayaan Musyarakah sebaiknya Bank lebih teliti dalam memutuskan layak tidaknya pembiayaan musyarakah agar tidak terjadi kredit macet.

2.

Menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan musyarakah dalam segala kondisi baik pendapatan bagi hasil meningkat ataupun pendapatan menurun.

3.

Syarat-syarat dalam pembiayaan musyarakah sebaiknya dipermudah agar nasabah tidak kesulitan dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin Zainul. 2000. Memahami Bank Syariah - Lingkup, Tantangan, dan Prospek. Jakarta: AlvaBet.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 2003. Jakarta: PT Intermasa. Edisi Kedua.

Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi

Muhammad. 2000. Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Editor: Anas Hidayat dan Sobirin. Edisi 1. catatan 1.Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMPYKPN

Nadratuzzaman, M. Hosen,dkk. 2008. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)

Partini. 2009.Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Surakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta

Tim PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2005 Juklak Support Penanaman Dana. Jakarta.PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Tim PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2009. Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan. Jakarta. PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Sholahuddin. M dan Lukman Hakim. 2008. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer. Surakarta Muhammadiyah University Press.

Soemitra Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana

Subagyo dkk. 1997 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: STIE YKPN.

Sudarsono Hari. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta, EKONISIA

http://www.muamalatbank.com