BAB 3 OBJEK DAN METODE PENELITIAN

BAB 3 OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian 3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) didirikan pada tahun 15 September 1971, merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu PN.Pertjetakan Kebajoran dan PN. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Sebagai satu-satunya Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Percetakan Uang di Indonesia, tugas utama PERUM PERURI adalah menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia (baik uang kertas maupun uang logam) untuk Bank Indonesia serta mencetak produk kertas berharga non uang sesuai pesanan perusahaan pemesan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu-satunya yang dipercaya oleh Negara untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk cetakan kertas berharga non-uang dan logam non uang. Penyajian informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan di era keterbukaan informasi. Menyadari hal tersebut, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) melalui media komunikasi dan informasi berbasis internet, berupaya menyajikan informasi yang tidak saja cepat, tepat dan akurat, tetapi juga up to date sesuai dengan perkembangan perusahaan.

31

32 Pembentukan anak Perusahaan, Perum Peruri Group: 1. PT Kertas Padalarang (PTKP), Perusahaan yang berlokasi di Padalarang, Jawa Barat, ini bergerak di bidang produksi kertas dokumen sekuriti. Sejak tahun 2012 menjadi salah satu anak perusahaan Perum Peruri. 2. PT Sicpa Peruri Securink (SPS), merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan tinta sekuriti SICPA SA di Switzerland dan Peruri, Indonesia, yang bergerak di bidang produksi tinta sekuriti untuk pencetakan uang. Dibentuk pada 27 April 2009, berlokasi di Karawang. 3. PT Peruri Wira Timur (PT PWT), anak perusahaan Peruri berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Didirikan pada 19 Januari 2011, merupakan peningkatan status dari Kerja Sama Operasi (KSO) antara Peruri dan perusahaan daerah Jawa Timur. 4. PT Peruri Digital Security (PDS), bergerak di bidang pengembangan teknologi sekuriti digital, merupakan anak perusahaan Peruri yang didirikan pada 15 September 2011, berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 5. PT Peruri Properti (PEPRO), Peruri memiliki aset baik berupa lahan tanah maupun bangunan yang sangat strategis. Maka dibentuklah anak perusahaan Peruri pada 15 September 2012, yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

3.1.2 Visi Dan Misi Visi PERUSAHAAN BERKELAS DUNIA DI BIDANG “INTEGRATED SECURITY PRINTING AND SYSTEM” Misi MENGHASILKAN PRODUK BERKUALITAS DAN BERNILAI SEKURITI TINGGI KEBANGGAAN BANGSA

33 3.1.3 Struktur Organisasi Gambar 3.1 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia DIREKTORAT UTAMA

Corporate Affair

Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha

Perencanaan Perusahaan dan Manajemen

Direktorat Teknik dan Produksi

Divisi Keuangan dan Akuntansi

Departemen Keuangan

Seksi Akuntansi Umum

Direktorat SDM dan Umum

Direktorat Keuangan

Divisi Pengelolaan Aset dan Pembinaan Anak Perusahaan

Departemen Akuntansi

Seksi Akuntansi Biaya

Satuan Pengawas Internal

Departemen Pengelolaan Aset

Departemen Administrasi Anak Perusahaan

Seksi Pajak dan Analisa keuangan

Sumber: Keputusan Nomor KEP-1/II/2013 tentang struktur organisasi Perum Peruri

34

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi: 1. Direktorat Utama Memiliki fungsi mengkordinasi aktivitas yang dijalankan perusahaan, serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap segala aktivitas perusahaan. 2. Corporate Affair a. Sekretaris 1. Mempersiapkan dokumen dan mengatur akomodasi untuk dinas. 2. Mengelola administrasi dokumen dan korespondensi perusahaan. 3. Mengkoordinir

fungsi

administrasi

dan

kesekretariatan

perusahaan. 4. Mengkoordinir kegiatan seremonial perusahaan. 5. Mengatur kegiatan dan jadwal Direksi. b. Biro Komunikasi Perusahaan 1. Mempersiapkan materi komunikasi dan publikasi perusahaan. 2. Mengkoordinir program kepedulian sosial. 3. Mengkoordinir program untuk membangun citra perusahaan. 4. Memelihara hubungan dengan media massa. 5. Melaksanakan rekomendasi terkait dengan kriteria dan kebijakan Good Corporate Governance. c. Biro Hukum Perusahaan 1. Memantau kesesuaian aspek hukum terhadap kegiatan perusahaan 2. Memberikan pandangan hukum. 3. Menyediakan panduan untuk hukum perusahaan.

3. Perencanaan Perusahaan dan Manajemen Resiko a. Perencanaan Strategis dan Kebijakan Perusahaan 1. Penyusunan rencana strategis dan kebijakan perusahaan. 2. Identifikasi kebutuhan sistem manajemen perusahaan. 3. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan perusahaan. b. Biro Tinjauan Risiko 1. Identifikasi risiko perusahaan.

35 2. Menetapkan ukuran kinerja risiko dan tinjauan pengelolaan risiko. 3. Melakukan analisis risiko. 4. Pengelolaan data/dokumen risiko. c. Biro Pelaporan Risiko 1. Melakukan risk proses dan mengevaluasi penerapannya. 2. Melakukan kordinasi, konsultasi dan monitoring penerapan risiko.

4. Satuan Pengawas Internal Perusahaan a. Pengawasan Keuangan 1. Memantau dan memastikan terpenuhinya prosedur yang berlaku. 2. Mengkoordinir kegiatan audit rutin dan insidentil. 3. Melakukan rekomendasi atas penyimpangan prosedur keuangan. 4. Memberikan rekomendasi peningkatan fungsi kontrol. b. Pengawasan Operasional 1. Memastikan terpenuhinya aturan dan prosedur perusahaan. 2. Mengkoordinir kegiatan audit rutin dan insidentil. 3. Melakukan

investigasi

atas

penyimpangan

operasional

manajemen. c. Kebijakan dan Perencanaan Audit 1. Menangani audit planning dan audit charter. 2. Memberikan rekomendasi terkait kriteria dan kebijakan audit. 3. Memberi saran dalam menciptakan standar dan kualifikasi audit. 4. Mengkompilasi hasil dan temuan audit.

5. Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha a. Seksi Penunjang Penjualan 1. Mempersiapkan dukungan administrasi untuk kegiatan penjualan. 2. Mengkoordinir proses pengiriman produk jadi ke konsumen. 3. Mengelola database pelanggan dan pemesanan. b. Departemen Penjualan 1. Melaksanakan persiapan, negosiasi sampai dengan pengesahan dokumen dengan Bank Indonesia.

36 2. Melaksanakan persiapan, negosiasi sampai dengan pengesahan dokumen dalam rangka melaksanakan pencetakan keimigrasian, pita cukai, meterai, dan dokumen pertanahan. 3. Melakukan pendekatan bisnis negosiasi dan pelengkapan proses dokumen dalam rangka pelaksanaan pencetakan dokumen securiti, uang dan dokumen negara lain. 4. Menyediakan jasa yang bernilai securiti tinggi, dan usaha lain sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. c. Pemasaran dan Pengembangan Usaha 1. Menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam desain produk, spesifikasi material dan proses produksi. 2. Menghitung estimasi biaya produksi suatu pesanan pelanggan. 3. Memelihara komunikasi dengan pelanggan.

6. Direktorat Teknik dan Produksi a. Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi 1. Merencanakan jadwal dan kebutuhan material produksi. 2. Mengkoordinir pemenuhan sumber daya untuk produksi. 3. Memantau pelaksanaan produksi dan penanganan masalah. 4. Memantau kinerja unit produksi. 5. Memberikan informasi kemajuan pengerjaan pesanan. 6. Menyiapkan laporan yang berkaitan dengan produksi. b. Departemen Pemeliharaan Teknik 1. Melakukan pemeliharaan preventive dan corrective untuk mesin dan peralatan produksi. 2. Memberikan layanan bengkel/workshop. 3. Membantu kajian untuk investasi mesin. 4. Melakukan kalibrasi mesin dan peralatan serta sertifikasinya.

7. Direktorat SDM dan Umum a. Departemen Pengadaan dan Pergudangan 1. Melakukan vendor manajemen dan menyusun kebijakan. 2. Merencanakan pengadaan barang dan jasa serta mengendalikan tingkat sediaan material.

37 3. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik investasi maupun non-investasi serta lokal maupun impor.

b. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Membuat perencanaan SDM serta mengkoordinir dan memantau proses pemenuhannya. 2. Mengembangkan

kebijakan

dan

sistem

manajemen

SDM

mengelola proses rekrutmen karyawan dan pelatihan karyawan. 3. Memonitor perkembangan karir, kinerja, dan kompetensi.

8. Direktorat Keuangan a. Departemen Keuangan 1. Menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran perusahaan. 2. Mengelola pendanaan, kas perusahaan, hutang dan piutang perusahaan, penagihan. b. Departemen Akuntansi 1. Mengelola akuntansi umum, akuntansi biaya dan perpajakan. 2. Membuat analisa dan laporan keuangan. c. Departemen Pengelolaan Aset 1. Memelihara data aset. 2. Mengkoordinir kegiatan penilaian aset. 3. Melaksanakan pengelolaan asuransi. d. Departemen Administrasi Anak Perusahaan 1. Mengelola kerjasama dan joint venture dalam pemanfaatan dan pengembangan aset. 2. Menjembatani pelaporan organisasi non struktural.

38

3.1.4 Bidang Usaha Perum Peruri menyediakan berbagai macam produk dan layanan antara lain: 1. Uang Kertas Dalam pencetakan uang kertas, Perum Peruri menerapkan teknologi cetak dengan fitur sekuriti yang tinggi, dimulai dari desain, kertas, tinta maupun proses cetaknya. Fitur sekuriti yang dikenal oleh masyarakat umum dan dapat dilihat dengan mata adalah penggunaan watermark, hasil cetak intaglio, benang pengaman dan tinta sekuriti. Selain fitur-fitur sekuriti yang mudah dikenali oleh masyarakat umum tersebut juga diterapkan unsur pengaman tertentu yang hanya dapat diketahui oleh petugas laboratorium atau forensik.

2. Uang Logam dan Logam non Uang Ukuran pengamanan atau sekuriti pada cetakan uang logam berbeda dengan uang kertas yang memiliki banyak fitur. Aspek sekuriti pencetakan uang logam pada prinsipnya lebih banyak ditentukan oleh kualitas bahan, kerumitan desain, dan ketajaman pencetakan.

3. Kertas Berharga Non Uang a. Paspor Paspor Republik Indonesia sebagai salah satu dokumen sekuriti negara yang penting atau vital, selama ini digunakan sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia bagi pemiliknya dan berfungsi sebagai dokumen pendukung perjalanan khususnya keluar negeri atau antar negara.

Direktorat

mempercayakan

Jenderal

pencetakan

dan

Imigrasi

Republik

pembuatan

Indonesia

Paspor Republik

Indonesia kepada Perum Peruri, karena hasil produknya yang selalu mengutamakan unsur sekuriti. Kini Perum Peruri tidak hanya mencetak pesanan Paspor RI dari Direktorat Jenderal Imigrasi

39 Republik Indonesia saja, tetapi juga pesanan Paspor dari Luar Negeri, diantaranya dari Sri Lanka. b. Pita Cukai Pita Cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette. Produk yang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipercayakan pencetakannya ke Perum Peruri tersebut, memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan. Salah satunya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak. c. Sertifikat Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah adalah salah satu dokumen negara yang vital. Atas dasar itulah Badan Pertanahan Nasional mempercayakan pencetakan dokumen Sertifikat Tanah kepada Perum Peruri. Sertifikat Tanah yang dicetak oleh Perum Peruri mempunyai ciri khusus yang lebih mengutamakan unsur pengamanan (security feature), sehingga dapat memperkecil resiko pemalsuan. d. Meterai Meterai Republik Indonesia sebagai salah satu dokumen sekuriti negara yang dipergunakan sebagai tanda keabsahan dan legalitas dokumen surat perjanjian dan penjualan, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dan pencetakannya dipercayakan kepada Perum Percetakan Uang RI. Kepercayaan yang diberikan kepada Perum Percetakan Uang RI, mengingat produk dokumen sekuriti yang dicetak oleh Perum Peruri selama ini mengandung unsur-unsur security feature, diantaranya penggunaan hologram sekuriti dan teknik cetak Intaglio, sebagaimana yang terdapat pada uang kertas Republik Indonesia. Meterai yang dicetak oleh Perum Peruri atas pesanan dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia saat ini bernilai Rp 3.000,- dan Rp 6.000,-

40

41

e. Sertifikasi Lainnya Dokumen sekuriti kertas berharga non uang lainnya yang dicetak oleh Perum Percetakan Uang RI antara lain: Perangko, tiket penerbangan nasional maupun manca negara, dan buku paspor negara-negara sahabat, soal-soal ujian dan ijazah pendidikan atau tanda kelulusan berbagai institusi pendidikan dalam negeri, dokumen perbankan nasional maupun manca negara seperti cek, bilyet giro, cek perjalanan, dsb.

3.1.5 Kebijakan Akuntansi Perum Peruri Meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Penyajian Laporan Keuangan : Mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. 2. Prinsip-prinsip konsolidasian: Mengatur prinsip konsolidasian yang mencakup laporan keuangan perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh perusahaan. 3. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi: Mengatur definisi pihak-pihak berelasi yaitu orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor (perusahaan), dan kriteria-kriteria pihak berelasi. 4. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing: Mengatur pengukuran dan penyajian transaksi dalam mata uang asing, penggunaan kurs yang berlaku dan pengakuan laba rugi yang timbul dari transaksi tersebut. 5. Kas dan setara kas: Mengatur kriteria kas dan setara kas serta penyajian kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai jaminan.

42 6. Piutang usaha dan piutang lain-lain: Mengatur penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain, penyisihan penurunan nilai piutang serta penghapusan piutang usaha berdasarkan analisa atas kolektibilitas saldo piutang pada tanggal neraca. 7. Persediaan: Mengatur pengukuran persediaan sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih, metode persediaan yang digunakan serta penyisihan persediaan using dan penurunan nilai persediaan berdasarkan analisa umur. 8. Sewa: Mengatur definisi, pengukuran, penyajian sewa dan jenis-jenis sewa yang meliputi sewa operasi dan sewa pembiayaan serta pengakuan penghasilan sewa dalam laporan laba rugi. 9. Investasi: Mengatur dalam bentuk saham dengan persentase kepemilikan tertentu dan pengukuran serta penyajian penurunan nilai investasi yang bersifat permanen. 10. Aset tetap: Mengatur kriteria unsur-unsur biaya perolehan aset tetap, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, biaya yang dikapitalisir serta metode penyusutan yang berlaku. 11. Ventura bersama: Mengatur kriteria dan jenis perjanjian kontraktual antar dua atau lebih ventura yang menciptakan pengendalian bersama. 12. Asset Tak berwujud: Mengatur kriteria aset non moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik dan timbul dari kontrak atau hak legal. 13. Properti investasi: Mengatur kriteria property investasi, model pengukuran yang digunakan serta pencatatan untuk properti yang masih dalam proses pembangunan dan pengembangan.

43 14. Biaya pinjaman: Mengatur kriteria biaya pinjaman, jenis transaksi yang termasuk biaya pinjaman dan kriteria aset yang dapat dicatat sebagai aset kualifikasian. 15. Penurunan nilai asset: Mengatur kriteria jenis aset yang harus ditelaah penurunan nilainya, identifikasi penurunan nilai, pengakuan kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan dan prosedur untuk mengukur penurunan nilai yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount). 16. Pembayaran dimuka: Mengatur kriteria transaksi yang termasuk biaya dibayar dimuka dan uang muka serta pengakuan dan penilaian serta penyajiannya. 17. Beban tangguhan: Mengatur kriteria pengeluaran tertentu yang ditangguhkan dan metode amortisasinya. 18. Aset lain-lain: Mengatur kriteria aset yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancer / tetap. 19. Utang Usaha: Mengatur kriteria transaksi yang timbul dari kegiatan utama perusahaan serta jenis-jenisnya berdasarkan jatuh tempo. 20. Pajak Penghasilan: Mengatur perhitungan beban pajak kini, aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara aset dan kewajiban menurut fiscal dan laporan keuangan. 21. Biaya yang masih harus dibayar: Mengatur kriteria dan rincian biaya yang masih harus dibayar serta penyajiannya. 22. Pendapatan diterima dimuka: Mengatur kriteria penerimaan uang muka dari relasi dalam hal kegiatan utama perusahaan serta penyajiaannya.

44

23. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo: Mengatur kriteria utang jangka panjang yang akan jatuh tempo yaitu utang yang telah jatuh tempo serta pelunasan yang kurang dari satu tahun. 24. Utang lain-lain: Mengatur kriteria utang yang tidak dapat dikelompokan sebagai usaha. 25. Liabilitas jangka panjang: Mengatur liabilitas pada pihak ketiga yang pelunasannya lebih satu tahun buku. 26. Liabilitas imbalan kerja pegawai: Mengatur imbalan jasa masa kerja sesuai Undang-undang, estimasi kewajiban yang diakui di neraca, metode projected unit credit, serta keuntungan dan kerugian actuarial. 27. Penggunaan saldo laba berdasarkan persetujuan dari pemilik modal: Mengatur penentuan saldo laba dan penggunaanya yang meliputi pembagian dividend dan penyisihan cadangan sesuai UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 28. Instrumen keuangan: Mengatur definisi instrumen keuangan yang meliputi aset keuangan dan kewajiban keuangan, prosedur pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal, klasifikasi instrumen keuangan, serta teknik pengukuran nilai wajar. 29. Pengakuan pendapatan dan beban: Mengatur kriteria untuk menentukan saat pendapatan dan beban diakui sesuai PSAK terkait dan prinsip yang mengacu pengkaitan antara pendapatan dan beban. 30. Penggunaan estimasi: Mengatur penggunaan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam penyusunan laporan keuangan, contoh: denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan dan garansi atau jaminan produk.

45

3.2 Metode Penelitian Jenis data yang digunakan untuk penelitian dalam penulisan ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu penelitian yang cenderung kepada analisis terhadap objek penelitian berupa keterangan secara tertulis maupun lisan dari pemikiran dan aktifitas lembaga. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data yang diperoleh dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Metode Penelitian Kepustakaan Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder untuk memperkuat landasan teori yang digunakan. Dilakukan dengan membaca dan mempelajari sejumlah literatur berupa

buku, peraturan undang-

undang serta bahan lain yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan. 2. Metode penelitian lapangan Penelitian lapangan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan di Kantor Perum Peruri untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut: a. Observasi Dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap penerapan perhitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22 atas impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. b. Wawancara Dilakukan dengan sistem tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian. c. Dokumentasi Merupakan kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, berupa dokumen dengan menelusuri dokumen SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 serta bukti pemungutan. Menelusuri

46 SPT

masa

Pajak

pemotongannya.

Penghasilan

(PPh)

Pasal

23

serta

bukti