27 BAB 3 OBJEK PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.
3.1.1. Sejarah Singkat
Sejarah terbentuknya BPJS mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan
27
28 Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari
Tua
(JHT)
dan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
(JPK)
bagi
seluruhtenagakerjadankeluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Jamsostek pun terus
meningkatkan
kompetensi
di
seluruh
lini
pelayanan
sambil
mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.
3.1.2. Bidang Usaha
BPJS merupakan badan usaha milik negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai
29 dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang
lainnya,
mengembangkan
program
jaminan
sosial
berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.
3.1.3 Visi dan Misi
Visi Perusahaan:
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam operasional dan pelayanan.
Misi Perusahaan: Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: • Tenaga kerja: memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga. • Pengusaha: menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. • Negara: berperan serta dalam pembangunan. 3.1.4 Nilai-Nilai Perusahaan • Iman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas. • Professional: Berprestasi, bermental unggul, proaktif, dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan. • Teladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan. • Integritas: Berani, komitmen, keterbukaan. • Kerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain. 3.1.5 Etika Kerja Profesional • Teamwork: Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.
30 • Open mind: Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan yang lebih baik. • Passion: Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan. • Action: Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. • Sense: Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.
3.1.6. Program – Program
BPJS sebagai perusahaan jaminan sosial, memiliki beberapa program sebagai berikut:
1. JHT (Jaminan Hari Tua) yaitu program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
2. JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) yaitu salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah
kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik
kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien.
3. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) yaitu memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah.
4. JKM (Jaminan Kematian) yaitu jaminan yang diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya
31 meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.
5. TK - LHK (Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja) yaitu jaminan yang diberikan kepada orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal.
6. Jaminan Sektor Konstruksi yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
3.1.7. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi BPJS sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/111/032013 tentang Struktur Organisasi, adalah sebagai berikut:
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan
32 3.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang antara lain untuk: • Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham. • Memberikan
pengsehan/keputusan
yang
diperlukan
untuk
menjaga
kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. • Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta pengawasan tugas Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar. • Menetapkan target dan menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. • Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. • Menetapkan auditor eksternal. • Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP. • Mengurangi pembatasan tindakan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar. • Mengambil keputusan melaui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. • Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3.2.1 Dewan Komisaris Komisaris utama
: Bambang Subianto
Komisaris
: Prijono Tjiptoherijanto
Komisaris
: Herry Purnomo
Tugas: Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk
33 pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan. Fungsi: • Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. • Dewan
Komisaris
bertanggung
jawab
dan
berwenang
melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. • Pengawasan
dan
pemberian
nasihat
dilakukan
untuk
kepentingan
perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. • Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri. • Dewan Komisaris wajib meyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. • Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). • Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa good corporate governance (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. • Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan telah memuat informasi sesuai dengan ketentuan. • Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan
saham
dan/atau
keluarganya
pada
perusahaan
dan
perusahaan lain termasuk setiap perubahannya. 3.2.2 Direktur Utama Tugas: • Merancang kebijakan umum pengelolaan perusahaan sesuai visi, misi dan tujuan perusahaan.
34 • Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaam perusahaan secara menyeluruh. • Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan perusahaan serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. • Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para direktur. • Merencanakan dan menentukan kebijakan komunikasi, pengawasan intern, kesekretariatan perusahaan, kepatuhan dan hukum, serta transformation office. • Mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan strategi kesekretariatan, pengawasan intern, komunikasi perusahaan, kepatuhan dan hukum, serta transformation office.
3.2.3 Direktur keuangan
Tugas: • Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan. • Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan bidang keuangan. • Mengarahkan dan mengendalikan anggaran perusahaan yang efektif dan efisien. • Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan. 3.2.4 Direktur Investasi
Tugas: • Merencanakan
dan
menetapkan
kebijakan
portofolio
dan
strategi
pengelolaan dana dalam bentuk investasi. • Mengarahkan
dan
mengendalikan
pelaksanaan
strategi
perusahaan
penempatan dana. • Mengendalikan diversifikasi penempatan dana sehingga memberikan hasil yang optimal dengan memperhatikan keamanan dana.
35 • Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja portofolio investasi. • Mengoordinasikan pengelolaan aset dalam pengawasan khusus. • Memantau proses analisa dan pengelolaan risiko investasi. 3.2.5 Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi
Tugas: • Merencanakan dan menetapkan
kebijakan perencanaan strategis dan
pengembangan teknologi informasi perusahaan. • Mengendalikan pengelolaan operasional teknologi informasi. • Merencanakan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perusahaan jangka panjang dan jangka pendek. • Mengendalikan evaluasi dan monitoring implementasi rencana strategis perusahaan dan melakukan penilaian kinerja korporat. • Mengarahkan pemantauan dan kajian atas proses bisnis dan sistem manajemen perusahaan. • Mengendalikan pengelolaan knowledge management dan kemitraan strategis di industri penyelenggara jaminan sosial. • Mengarahkan dan mengoordinasikan pengelolaan risiko perusahaan. • Mengendalikan tercapainya kebijakan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi perusahaan yang telah ditetapkan.
3.2.6 Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia
Tugas: • Merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dibidang sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum. • Mengarahkan dan mengoordinasikan
pelaksanaan strategi perusahaan
dibidang sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum.
36 • Mengendalikan terlaksananya kebijakan sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan kompetensi, pengadaan serta pengelolaan aset dan layanan umum yang telah ditetapkan.
3.2.7 Direktur Pelayanan
Tugas: • Merencanakan dan menetapkan kebijakan layanan. • Merencanakan dan
menetapkan kebijakan pengembangan manfaat
program. • Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi bidang pelayanan dan pengelolaan manfaat program. • Mengendalikan tercapainya kebijakan pelayanan dan pengelolaan manfaat program yang telah ditetapkan.
3.2.8 Direktur Kepesertaan
Tugas: • Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kepesertaan. • Mengarahkan
dan
mengoordinasikan
pelaksanaan
strategi
bidang
kepesertaan. • Mengendalikan tercapainya kebijakan kepesertaan yang telah ditetapkan. 3.2.9 Biro Keuangan
Biro keuangan merupakan biro yang memilki fungsi dalam bidang keuangan PT. JMS (Persero). Semua transaksi keuangan pasti melalui biro ini sebelum dicatat di biro akuntansi. Proses masuk dan keluar uang harus berdasarkan persetujuan biro keuangan. Sebagai contoh transaksi yang ditemui oleh peneliti yaitu proses pencairan dana dari biro sekretariat untuk dana sponsorship. Proses pertama yang dilakukan biro sekretariat adalah membuat memo pencairan yang ditujukan kepada biro keuangan. Setelah memo diterima, memo itu terlebih
37 dahulu diperiksa oleh bagian pajak. Bagian pajak akan memeriksa apakah ada unsur pajak atau tidak dalam transaksi ini. Setelah mendapat verifikasi dari bagian pajak, memo tersebut diberikan kepada bagian kas dan bank. Setelah mendapat verifikasi dari bagian kas dan bank, tahap terakhir yaitu verifikasi dari kepala biro keuangan.
3.3. Pelaksanaan Manajemen Audit untuk Fungsi Personalia Dalam melakukan Manajemen audit, Satuan Pengawas Intern (SPI) memiliki suatu kerangka tugas yang dapat dijadikan pedoman dalam bekerja. Suatu kerangka yang diiringi dengan suatu program audit yang terperinci dapat memberikan dasar kerja bagi SPI. Untuk melakukan Manajemen audit, SPI menjalankan 4 tahap berikut, yaitu :
1. Survei pendahuluan Dalam tahap ini, SPI berupaya mendapatkan informasi umum mengenai fungsi personalia, seperti semua aspek kegiatan, program atau sistem yang ada pada fungsi personalia. Survei pendahuluan juga dilakukan sebagai sarana bagi SPI dalam memahami tujuan, proses, resiko dan control yang terkait dengan fungsi personalia.
2. Penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen SPI memahami bagaimana kegiatan atau program yang dikendalikan, apa tujuannya
dan
bagaimana
penetapan
wewenang
dengan
cara
mengidentifikasi ada tidak nya kelemahan pada pengawasan yang disebabkan karena tidak ditaatinya prosedur pengendalian yang telah ditetapkan.
3. Pengujian terinci Pada tahap ini SPI mengumpulkan dan menganalisis informasi yang perlu untuk mempertimbangkan, mendukung dan menyajikan secara tepat temuan dalam audit, termasuk kesimpulan dan rekomendasi yang akan diberikan. SPI juga harus dapat memastikan bahwa informasi tersebut valid, dapat dipercaya, memadai dan relevan.
38 4. Pengembangan laporan Dalam tahap ini, SPI membuat laporan audit secara menyeluruh sebagai kesimpulan atas pemeriksaan yang dilakukan. Dari laporan yang dibuat ini, SPI akan menemukan kekuatan dan kelemahan Biro SDM dan jika dirasa perlu SPI kemudian akan memberikan saran perbaikan.
