BAB 3 OBJEK PENELITIAN 3.1. Objek Penelitian KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu beralamat di jalan Gedung Patra Jasa Lt. Dasar dan Lt. 14 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 32-34 , Jakarta Selatan 12950. Yang terletak di Jakarta Selatan yang memiliki kode KPP 012. Merupakan KPP
Type
A,
berdiri
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
55/PMK.01/2007 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2007 . Sebelumnya merupakan bagian dari KPP Jakarta Kebayoran Satu yang telah direorganisasi menjadi dua KPP, yaitu KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Perjalanan menuju sebuah
KPP modern yang mengemban visi dan misi
Direktorat Jenderal Pajak telah dimulai dari tekad untuk menata diri untuk mampu memberikan pelayanan sekaligus pengawasan yang terbaik kepada wajib pajak. Serta menjalankan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan dan juga kode etik organisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai KPP Pratama Kebayoran Baru Satu. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu memiliki kode etik kewajiban dan kode etik larangan. 3.1.1. Sejarah Umum KPP Pada tahun 1966 diresmikan berdirinya suatu instansi pajak di lokasi Jakarta Selatan tepatnya di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 14 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang bernama Kantor Inpeksi Pajak Pendapatan Kebayoran. Kemudian pada tahun 1974 diubah menjadi Kantor Inpeksi Pajak Jakarta Selatan Dua. Lalu sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan maka pada tahun 1994 diubah lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru (KPP JKB). Dan terakhir pada tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu. Awal beroperasinya KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu dilakukan secara bersama dengan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua di Gedung Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 14 A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tetapi karena melihat kondisi dan kapasitas gedung yang tidak memungkinkan untuk dihuni 2 unit kantor dan sejalan
dengan langkah reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, maka pada awal tahun 2002 dilakukan pemindahan lokasi untuk KPP Jakarta Kebayoran Dua menempati gedung baru di Graha Kanaan , Jl TB simatupang Kav.18 Jakarta Selatan. Sementara itu KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu tetap menempati gedung lama. Dalam rangka modernisasi Kantor Pelayanan Pajak maka pada bulan Juni 2007 Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Untuk sementara kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menempati Jalan KH. Achmad Dahlan No.14 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akhir tahun 2007, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menempati kantor sendiri di Jalan Sudirman Kav.56. Berhubung dilakukan renovasi gedung, mulai awal tahun 2010 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru menyewa gedung perkantoran di Patra Jasa, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34. Apabila pembangunan kantor telah selesai, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu akan kembali menempati kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56. Wilayah adiminstrasi KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu meliputi satu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kebayoran Baru dengan batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara
: Berbatasan dengan Jakarta Pusat yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto
b. Sebelah Timur
: Kelurahan Melawai dan Kelurahan Petogogan
c. Sebelah Barat
: Kelurahan Kuningan
d. Sebelah Barat
: Kelurahan Gunung
Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu meliputi 3 (tiga) Kelurahan , yaitu : a. Kelurahan Senayan b. Kelurahan Selong c. Kelurahan Rawa Barat
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu ini melakukan tugas pokoknya antara lain pelayanan, pengawasan adiminstratif, pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.1.2 Pelayanan Perpajakan A. Tempat Pelayanan Terpadu Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) merupakan pintu depan pelayanan KPP yaitu untuk melayani Wajib Pajak dalam hal pengurusan kewajiban perpajakan yang meliputi penerimaan SPT, surat permohonan dan surat lainnya. Pelayanan lain yang diberikan dalam TPT adalah Information Desk yang didukung Knowledge Base, penyediaan brosur-brosur, Papan Pengumuman, Petunjuk dan Prosedur Pelayanan, Ruang Tunggu dan Sarana Lain (TV, Dispencer, AC). B. Pengawasan dan Pembinaan 1. Pemeriksaan Dengan diterapkannya sistem pengawasan penerbitan SP3 secara On Line dengan Kantor Pusat DJP, sehingga setiap penerbitan SP3 secara langsung dapat dimonitor oleh Direktur P4 melalui intranet. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak di KPP. Penugasan pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga pemeriksa lebih terspesialisasi dalam meningkatkan produktivitas dalam kualitas pemeriksaan. 2. Penyidikan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP PratamaJakarta Kebayoran Baru Satu dapat disidik dalam hal terdapat indikasi tindak pidana perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan oleh tenaga fungsional penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan atau Penyidik Direktorat P4 KP.DJP
3. Penagihan Pemantauan dan penangguhan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dilaksanakan lebih baik karena sudah diadministrasikan melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP). Informasi yang terkait dengan tunggakan pajak serta pembayarannya untuk masing-masing Wajib Pajak dapat diakses langsung oleh para juru sita, ataupun pihak-pihak yang berwenang, dan setiap tindakan penagihan dapat dimonitor melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP.) C. Keunggulan Organisasi Sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu mempunyai beberapa keunggulan : 1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. 2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak menjadi lebih efektif karena dilakukan oleh tenaga handal dibidangnya. 3. Efisiensi dan minimalisasi birokrasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan, maupun pemeriksaan sehingga cost of compliance relatif lebih rendah. 4. Manajemen pemeriksaan menjadi lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit, dan SDM juga telah dispesialisasikan pada sektor-sektor tertentu. 5. Dalam bidang teknologi informasi, mempunyai keunggulan yaitu dengan diterapkannya aplikasi Sisrtem Pendaftaran Wajib Pajak Secara On Line (eRegistration) dan aplikasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing), sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam mengakses kewajiban perpajakannya. 6. Bergabungnya PBB, dalam hal pelayanan dapat diatasi dengan sempurna
3.1.3 Wilayah Kerja Dan Potensi Pajak Wilayah kerja adalah 3 Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan meliputi :
Tabel 3.1 Wilayah Kerja di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
No.
KELURAHAN
LUAS
JUMLAH
(ha)
PENDUDUK
KK
1
Senayan
153
17.440
3.601
2
Rawa Barat
64
7.865
1.624
3
Selong
140
15.958
3.295
Jumlah
357
41.263
8.520
Jumlah Tahun Sebelumnya
362
41.263
8.520
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kkebayoran Baru Satu
Batas Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu : Tabel 3.2 Batas Wilayah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
UTARA
Berbatasan dengan wilayah Jakarta Pusat yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto
SELATAN Berbatasan dengan kelurahan Melawai dan Kelurahan Petogogan yaitu di Jalan Wolter Monginsidi dan Trunojoyo
TIMUR
Berbatasan dengan Kelurahan Kuningan
BARAT
Berbatasan dengan Kelurahan Gunung (Jalan Sisingamangaraja)
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kkebayoran Baru Satu
3.1.4. Kode Etik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu wajib mematuhi kode etik pegawai DJP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PM/2007 yang ditetapkan pada tanggal 23
juli 2007 di Jakarta tentang kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik pegawai DJP adalah standar perilaku yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari. Untuk dapat memahami makna yang tercantum dalam butir-butir kode etik pegawai DJP secara lebih baik, pegawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-33/PJ./2007 Tentang Panduan Pelaksanaan atau penegasan atas butir-butir kewajiban dan larangan yang tercantum dalam kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Kode Etik Kewajiban 1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain 2.
Bekerja secara professional, transparan, dan akuntabel;
3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki direktorat jenderal pajak 4. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai,atau pihak lain dalam pelaksanaantugas dengan sebaik-baiknya. 5. Mentaati perintah kedinasan 6. Bertanggung jawab dalam penguunaan barang inventaris milik direktorat jenderal pajak 7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor 8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan 9. Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata sopan.
Kode Etik Larangan 1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas; 2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik 3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung; 4. Menyalahgunakan fasilitas kantor 5. Menerima segal pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewaijiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaanya 6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan
7.
Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada system informasi milik direktorat jenderal pajak;
8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat direktorat jenderal pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu memiliki nilai-nilai Kementrian Menteri Keuangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan, seperti nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Integritas Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman
5. Kesempurnaan Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
3.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dapat dilihat pada Gambar 3.1 :
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu KPDJP Kanwil DJP Jakarta Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Sub Pegawai Fungsional
Sub Bagian Umum
Seksi Pengolahan Data & Informasi
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
Seksi Pengawas an & konsultasi I
Seksi Pelayanan
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kkebayoran Baru Satu
Seksi Pengawas an & konsultasi II
Seksi Pengawas an & konsultasi IV
Seksi Pengawasan & konsultasi III
3.3.Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 3.3.1. Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.
3.3.2. Misi Direktorat Jenderal Pajak Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.
3.4.Desain Penelitian 3.4.1.Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Data sekunder diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara secara langung (face to face) dengan narasumber di lapangan lebih tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data pendukung sebagai acuan terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti menggunakan data sekunder sebagai studi kepustakaan yang berasal dari buku, Undang-undang Perpajakan dan sumber sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
3.4.2.Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :
1. Penelitian Kepustakaan (library Research) Penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku perpajakan, peraturan perundang-undang perpajakan, bahan-bahan kuliah serta buku-buku yang berhubungan erat dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Studi keputakaan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan
dalam penyusunan landasan teori sebagai latar belakang atau landas ilmiah penulisan penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Rsearch) Studi Lapangan ini diperlukan sebagai bahan acuan atau praktek kerja lapangan guna mengembangkan ilmu yang pernah penulis pelajari selama kuliah atau belajar di Universitas Bina Nusantara. Penulis mengadakan penelitian lapangan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dalam pembahasan masalah. Adapun peneliian lapangan ini penulis melakukan dengan cara : a. Data Primer Yaitu data yang dikumpulkan penulis dengan cara wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait serta menganalisa salinan dokumen yang berhubungan dengan topik yang dibahas. b. Data Sekunder Yaitu merupakan dokumen-dokumen dari perusahaan, dimana didalam penelitian ini penulis memperoleh data serupa dokumen-dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berupa data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, data pemasukan pajak dari wajib pajak, dan lain-lain, yang bertujuan sebagai informasi yang diperlukan dalam penulisan skrispi ini.
3.4.3.Metode Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa data-data yang diperoleh penulis berasal dari metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu data dan membandingkan data-data tersebut secara teoritis dengan fakta yang diperoleh dimana penulis menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian dengan menggunakan data-data atau dokumendokumen terkait yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terhadap wajib pajak.
3.4.4.Metode Penyajian Data Penulis menggunakan metode penyajian data yang disajikan agar pembaca dapat dengan mudah untuk memahami data-data yang ada dalam penelitian ini berupa
data dokumentasi maupun tabel-tabel yang dapat membantu menjelaskan penelitian maupun hasil penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
