BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Definisi dan Pengertian Perpajakan Para pakar telah mengeluarkan banyak pendapat tentang definisi pajak. Masing-masing pakar merumuskan definisi pajak yang berbedabeda sesuai dengan pendapat-pendapat mereka dari sudut pandang yang berbeda pula. Smeets dalam buku karangan Ilyas dan Burton (2008:6) memaparkan definisi pajak sebagai “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Sedangkan menurut Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi lainnya dikemukakan oleh Seligman (2011:432), seorang ekonom, guru besar, pendiri dan presiden pertama dari American Economic
Association,
menyatakan
bahwa
“Tax
is
compulsory
contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”. Dari definisi tersebut, dijelaskan bahwa terdapat kontribusi 11
seseorang kepada negara tanpa adanya fasilitas yang ditujukan secara langsung kepada seseorang. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperlukan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Beragam pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, kemudian dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Pajak adalah iuran wajib; 2. Pajak bersifat memaksa; 3. Pajak diatur berdasarkan Undang-Undang; 4. Pembayar pajak tidak mendapat imbalan yang dapat dirasakan langsung; dan 5. Pajak digunakan untuk kepentingan umum. 2.1.2 Fungsi Pajak Mardiasmo (2011:1) menjabarkan dua fungsi pajak, yaitu: 1. Fungsi budgeter Merupakan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, contohnya adalah pajak digunakan untuk pembiayaan rutin negara, seperti pemeliharaan dan pembangunan fasilitas umum.
12
2. Fungsi regulerend Merupakan pajak sebagai pengatur dan alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, contohnya adalah diberlakukannya tarif PPN atas ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 2.1.3 Jenis Pajak
Gambar 2.1 Jenis Pajak Menurut Waluyo (2011:12), jenis pajak dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu: A. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung: 1. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 13
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM). B. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut: 1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai (BM). 2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah terdiri atas: a. Pajak Propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. C. Jenis pajak berdasarkan sifatnya: 1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasarkan subjek atau yang memperhatikan kondisi keadaan Wajib Pajak. Adanya alasanalasan
objektif
yang
berhubungan
erat
dengan
potensial/kemampuan membayar Wajib Pajak akan berpengaruh pada penentuan besarnya jumlah pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objek atau tanpa memperhatikan kondisi keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak
14
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 2.1.4 Pajak Penghasilan 2.1.4.1 Dasar hukum dan Pengertian Dasar Pajak Penghasilan Dasar hukum pengenaan PPh adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Waluyo (2011:12) menyatakan bahwa pajak penghasilan termasuk sebagai kategori pajak pusat dan juga termasuk sebagai kategori pajak subjektif jika ditinjau dari sifatnya. Dalam arti bahwa pajak penghasilan berdasarkan pada subjek pajaknya. 2.1.4.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan a) Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan
peraturan
perundang-undangan
harus
membayar,
memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Dalam Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, subjek pajak penghasilan terdiri atas: Orang Pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; Badan; dan Bentuk Usaha Tetap.
15
b) Objek Pajak Penghasilan Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Dalam UndangUndang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang menambah kekayaan wajib pajak atau yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. 2.1.4.3 Tarif PPh Badan Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk usaha Tetap adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Tarif PPh Badan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan 100.000.000,00 Diatas Rp. 100.000.000,00
Rp.
Tarif Pajak 10% 15% 30%
Sumber: Undang-Undang PPh No. 17 Tahun 2000
16
Kemudian, setelah reformasi perpajakan pada UndangUndang PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1b) diatur bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. Tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1b) berubah menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 (Pasal 17 Ayat (2a)). 2.1.5 Perbedaan Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Perpajakan Laporan keuangan menurut akuntansi disebut juga sebagai laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan merupakan suatu informasi yang bersifat tidak memihak, baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan menurut perpajakan disebut juga sebagai laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan konsep laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada: 1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan Penghasilan (income) menurut IAI (2007:13) adalah sebagai “kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban 17
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”. Penghasilan dalam perpajakan menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 tidak jauh berbeda dengan sisi akuntansi, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang menambah kekayaan wajib pajak atau yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: a)
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan (UndangUndang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1);
b)
Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (UndangUndang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2); dan
c)
Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3). Perbedaan konsep penghasilan antara komersial dengan fiskal
merupakan dampak dari adanya pengelompokan penghasilan dalam Undang-Undang PPh tersebut. Sebagai contoh: penghasilan yang bukan objek pajak merupakan penghasilan yang tidak dikenakan pajak sehingga tidak menambah laba fiskal. 2. Perbedaan mengenai konsep beban atau biaya Beban (expense) menurut IAI (2007:13), diartikan sebagai “penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban
18
yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”. Beban dalam perpajakan menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Perbedaan konsep beban atau biaya antara komersial dengan fiskal terjadi dalam hal menentukan beban atau biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan atau tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Sebagai contoh: wajib pajak memberikan sumbangan kepada karyawan yang rumahnya
kebakaran
Kemudian
wajib
dengan
pajak
disertai
menganggap
bukti-bukti biaya
pendukung.
sumbangan
yang
dikeluarkan tersebut dapat dibiayakan karena dikeluarkan dari kas perusahaan, sedangkan pihak fiskus menganggap biaya tersebut termasuk hibah, bantuan dan sumbangan yang tidak boleh dikurangkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak. 3. Perbedaan mengenai konsep penyusutan dan nilai persediaan a) Konsep Penyusutan Akuntansi menentukan masa manfaat aktiva berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya walaupun penentuan masa manfaat tersebut lebih cenderung berdasarkan pada tafsiran atau kebijakan masing-masing perusahaan. Menurut IAI dalam PSAK 16 revisi
19
2011 tentang Aset Tetap pada Paragraf ke-63, akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu: 1) Metode garis lurus (straight line method), yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah. 2) Metode saldo menurun (diminishing balance method), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. 3) Metode jumlah unit (sum of the unit method), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Sedangkan ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk non bangunan dan metode
garis
lurus
untuk
bangunan.
Harta
berwujud
dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:
20
Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Berwujud
Kelompok Harta Berwujud I. Bukan Bangunan Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV II. Bangunan Permanen Tidak Permanen
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2)
4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun
25% 12,5% 6,25% 5%
20 Tahun 10 Tahun
5% 10%
50% 25% 12,5% 10%
Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Dalam Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11A, peraturan mengenai amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan menggunakan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Harta tidak berwujud dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut: Tabel 2.3 Tarif Amortisasi Harta Tidak Berwujud Kelompok Harta Tidak Berwujud Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV
Masa Manfaat 4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun
Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode Garis Lurus Saldo Menurun 25% 50% 12,5% 25% 6,25% 12,5% 5% 10%
Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008
21
Penggunaan metode penyusutan dan amotisasi dalam perpajakan harus dilaksanakan wajib pajak secara konsisten dari tahun ke tahun disertai dengan penentuan masa manfaat, jenis harta, serta tarif yang bertujuan untuk membentuk keseragaman dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi. b) Konsep Nilai Persediaan Metode untuk menilai persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan dalam akuntansi sesuai dengan PSAK No. 14 Tahun 2007 terdiri dari 3 metode, yaitu First In First Out (FIFO) – biaya masuk pertama keluar pertama, Last In First Out (LIFO) – biaya masuk terakhir keluar pertama dan Weighted Average Cost Method – biaya rata-rata tertimbang. Sedangkan metode penilaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan yang digunakan dalam Undang-Undang perpajakan adalah dinilai berdasarkan harga perolehan (cost) dengan metode First In First Out (FIFO) yang mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau dengan metode biaya rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost Method). Penggunaan metode tersebut harus dilaksanakan wajib pajak secara konsisten dari tahun ke tahun.
2.1.5.1 Koreksi Fiskal Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus dibuat penyesuaiannya terlebih
dahulu
berdasarkan
sebelum
pada
menghitung
peraturan
besarnya
perundang-undangan
PKP
dengan
perpajakan.
Penyesuaian tersebut dikenal dengan koreksi fiskal.
22
Laporan Keuangan Komersial
Koreksi Fiskal
Laporan Keuangan Komersial
Gambar 2.2 Koreksi Fiskal Sumber: Erly Suandy (2011:87) Koreksi fiskal adalah koreksi/penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (yang menggunakan pembukuan). Koreksi fiskal terdiri dari 2 jenis, yaitu: 1. Koreksi fiskal positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang bertambah. 2. Koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang berkurang. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi dengan perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. 2.1.5.2 Beda Tetap Beda tetap atau permanent differences adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara prinsip akuntansi dengan 23
peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga menyebabkan laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak berbeda. Contoh beda tetap adalah beban entertainment yang tidak ada daftar nominatif, kerugian usaha luar negeri, sumbangan yang bersifat sebagai natura, dan lain sebagainya. Erly Suandy (2011:87) menyatakan bahwa “Perbedaan tetap/permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari”. 2.1.5.3 Beda Waktu Beda waktu atau timing differences adalah perbedaan waktu dalam mengakui pendapatan dan biaya antara prinsip akuntansi dengan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan
sehingga
menyebabkan laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak berbeda. Beda waktu menyebabkan terjadinya perpindahan pengakuan pendapatan dan biaya dari suatu periode ke periode lainnya. Contoh beda waktu adalah penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, dan lain sebagainya. Erly Suandy (2011:87) menyatakan bahwa “Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK”. 2.1.6 Tarif Pajak Efektif dan Tarif Pajak Wajib Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate) adalah tarif pajak yang dihitung yang berasal dari informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan 24
yang diperoleh dari perhitungan rasio antara beban pajak penghasilan kini (current tax expense) dengan laba sebelum pajak penghasilan (earning before income tax/EBIT) pada laporan keuangan komersial.
Sedangkan tarif pajak wajib (Statutory Tax rate) adalah tarif PPh yang tertera di dalam Undang-Undang PPh atau tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dengan rasio antara beban pajak penghasilan kini (current tax expense) terhadap PKP (taxable income) pada laporan keuangan fiskal.
2.1.7 Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan (size) merupakan suatu skala untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan dinilai dengan total aset masing-masing perusahaan di akhir tahun. Total aset akan dikonversikan ke dalam natural logaritma (Ln) agar besarnya nilai tidak terlalu berbeda dan digit tidak terlalu panjang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Delgado, Rodriguez dan Arias (2012) yang menggunakan total aset sebagai penentu ukuran perusahaan. Sehingga dapat dihitung secara manual dengan rumus sebagai berikut:
Pada umumnya, perusahaan besar mempunyai total aset yang besar pula jumlahnya. Perusahaan dengan total aset yang besar menandakan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil bila dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang jumlahnya kecil. 25
Perusahaan cenderung memiliki arus kas perusahaan yang positif dan dianggap memiliki kinerja serta prospek yang bagus dalam jangka waktu yang lama bila total aset perusahaan tersebut besar jumlahnya. Selain itu, perusahaan yang beroperasi dengan total aset yang besar juga lebih mampu menghasilkan profit dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Oleh karena itu, total aset merupakan dasar tolak ukur skala suatu perusahaan. 2.1.8 Intensitas Sediaan dan Intensitas Modal Intensitas sediaan (inventory intensity) adalah rasio antara persediaan (inventory) terhadap total aset. Intensitas sediaan memberi gambaran akan jumlah persediaan perusahaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Sedangkan intensitas modal (capital intensity) adalah rasio antara fixed asset seperti peralatan, mesin dan berbagai property terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi.
2.1.9 Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Modal Perusahaan dapat menggunakan modal sendiri atau modal yang berasal dari pemilik perusahaan dalam upaya memenuhi kebutuhan dananya. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan dana yang
26
berasal dari pinjaman atau hutang. Jika perusahaan menggunakan dana dari pinjaman atau hutang, maka perusahaan secara rutin mencatat beban tetap atas pembayaran bunga yang timbul akibat pinjaman atau hutang tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa perusahaan yang menggunakan sumber dana dari pihak luar mempunyai financial leverage. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal (leverage) menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak luar/pihak ketiga yang digambarkan dengan hutang dibandingkan dengan kemampuan perusahaan sendiri yang digambarkan dengan modal/aset.
2.2 Pengembangan Hipotesis 2.2.1 Penelitian Terdahulu Acuan atau dasar yang berupa temuan-temuan atau teori-teori melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai data pendukung. Penulis berpendapat bahwa data pendukung yang perlu dijadikan bagian tersendiri adalah data pendukung atas penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah tarif pajak efektif.
27
Penulis telah melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet dan perpustakaan. Lalu, sebuah skematis hasil penelitian terdahulu telah dibuat oleh penulis dalam sebuah tabel yang disusun mulai dari tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini. Adapun tabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu No. 1
Tahun 1982
Peneliti Stickney dan McGee
Keterangan Menguji pengaruh atas size, capital intensity, leverage dan faktor lainnya terhadap ETR
-
-
-
-
2
1983
Zimmerman
Menguji hubungan antara ETR dengan firm size di USA
-
-
-
Hasil Penelitian Tidak ada pengaruh antara size dengan ETR. Leverage dan capital intensity berbanding terbalik dengan ETR. Pengaruh lain seperti foreign operation berbanding terbalik terhadap ETR. Terdapat pengaruh/dampak atas industri terhadap ETR, dimana industri tertentu di AS (natural resources) diperlakukan lebih menguntungkan dalam kebijakan perpajakan. Size berbanding lurus terhadap ETR. Inventory intensity berbanding lurus terhadap ETR. Industri dagang membayar ETR yang lebih rendah dibandingkan dengan industri manufaktur. 28
3
1997
Gupta dan Newberry
Menguji determinan variabelvariabel terhadap ETR
4
1998
Kim dan Limpaphayom
Menguji hubungan antara ETR dengan ukuran perusahaan yang terletak di non USA
- Perusahaan berskala besar memiliki ETR yang tinggi guna memberi kesan patuh terhadap peraturan perpajakan. - Size, leverage, capital intensity dan R&D expenditure berbanding terbalik dengan ETR. - Inventory intensity berbanding lurus terhadap ETR. - ETR dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, struktur permodalan, bauran aset dan tingkat keuntungan perusahaan. - Terdapat pengaruh antara reformasi perpajakan di USA tahun 1986 (the Tax Reform Act of 1986) terhadap ETR dengan mengacu pada Penghasilan Kena Pajak perusahaan. - Perusahaan berskala besar di Taiwan, Korea, Malaysia dan Thailand membayar ETR lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil di negara tersebut. - Perusahaan berskala besar di Hongkong membayar ETR yang lebih besar 29
5
6
7
8
9
2003
2007
2008
2011
2012
Pelsko
Grant Richardson dan Roman Lanis
Annisa Gama Widjaya dan Drs. H. Moh. Didik Ardiyanto, M. Si, Akt
Gatot Soepriyanto
Francisco J.
Menguji pengukuran alternatif atas corporate tax rates Menguji determinan variabel atas ETR perusahaan dan reformasi perpajakan di Australia
Evaluasi kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008 di kota Semarang, Indonesia
Menguji faktorfaktor yang mempengar uhi variasi tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di BEI Menguji
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Size dan leverage berbanding terbalik terhadap ETR. Capital intensity berbanding lurus terhadap ETR. Size, leverage dan capital intensity berbanding terbalik terhadap ETR. R&D intensity (inventory intensity) berbanding lurus terhadap ETR. ETR dipengaruhi oleh size, capital structure (leverage), dan bauran aset setelah reformasi perpajakan. Jumlah Wajib Pajak terdaftar sesudah reformasi perpajakan lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya reformasi perpajakan. Penyampaian SPT pada KPP Pratama kota Semarang meningkat secara signifikan setelah adanya reformasi perpajakan. Capital intensity berbanding terbalik terhadap ETR. Inventory intensity berbanding lurus terhadap ETR. Tidak ada pengaruh antara size dan leverage terhadap ETR.
- Hubungan
non30
Delgado, Elena FernandezRodriguez dan Antonio Martinez-Arias
10
2012
size dan determinan pada ETR perusahaan go public di USA
Duanjie Chen Menganalis dan Jack Mintz a kompetitif PPh Badan
linear antara size dengan ETR dengan semakin kecil perusahaan, beban pajak yang dibayar semakin besar. - Hubungan nonlinear antara debt (leverage) dan capital intensity terhadap ETR dimana perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka pada tingkat debt (leverage) dan capital intensity tertentu. - Setelah reformasi perpajakan tahun 2000 di Canada dengan menurunkan tarif PPh Badan dari menjadi 15%, penerimaan negara atas PPh Badan tetap konstan. - Dengan melakukan reformasi perpajakan di USA, diharapkan agar dapat menumbuhkan ekonomi negara dengan berdasarkan pada penerimaan negara yang stabil dalam jangka panjang dan begitu pula dengan penerimaan negara atas PPh Badan.
2.2.2 Kerangka Pemikiran Hipotesis
31
Berdasarkan pada telaah pustaka dan penelitian terdahulu, maka variabel dependen (variabel yang dipengaruhi oleh varibel independen) dalam penelitian ini adalah ETR, sedangkan size, leverage, inventory intensity, capital intensity dan Statutory Tax Rate digunakan sebagai variabel independen (variabel bebas). Adapun kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Hipotesis Seluruh perusahaan yang diteliti kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan karakteristik perusahaan tersebut, yaitu: -
Tipe 1: perusahaan dengan ETR yang semakin mendekati STR atau bahkan telah melampaui STR dalam arti yang positif. Dalam arti positif berarti bahwa ETR tersebut menguntungkan pihak pemerintah dan merugikan pihak perusahaan. Untuk lebih jelasnya, tipe 1 ditunjukan pada gambar di bawah ini pada Gambar 2.4 ETR vs STR Harapan Pemerintah Tipe 1.
-
Tipe 2: perusahaan dengan ETR yang semakin menjauhi STR maupun semakin mendekati STR dalam arti yang negatif. Dalam arti negatif berarti bahwa menguntungkan pihak perusahaan dan merugikan pihak
32
pemerintah. Untuk lebih jelasnya, tipe 2 ditunjukan pada gambar di bawah ini pada Gambar 2.5 ETR vs STR - Harapan Perusahaan Tipe 2.
33
Keterangan: • STR0 : Progressive Tax Rate – paling tinggi 30% • ETR0 : Tarif Pajak Efektif saat STR0 • STR1 : Fixed Tax Rate – 28% • ETR1 : Tarif Pajak Efektif saat STR1 • STR2 : Fixed Tax Rate – 25% • ETR2 : Tarif Pajak Efektif saat STR2 Gambar 2.4 ETR vs STR - Harapan Pemerintah Tipe 1
34
Keterangan: • TR0 : Progressive Tax Rate – paling tinggi 30% • TR0 : Tarif Pajak Efektif saat STR0 • TR1 : Fixed Tax Rate – 28% • TR1 : Tarif Pajak Efektif saat STR1 • TR2 : Fixed Tax Rate – 25% • TR2 : Tarif Pajak Efektif saat STR2
S E S E S E
Gambar 2.5 ETR vs STR - Harapan Perusahaan Tipe 2 35
2.2.3 Perumusan Hipotesis 2.2.3.1 Pengaruh Size terhadap ETR Perusahaan Zimmerman (1983) dan Kim dan Limpaphayom (1998, pada perusahaan di Hongkong) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara ETR dengan firm size, yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula ETR. Sebaliknya, hubungan yang negatif antara kedua variabel tersebut dikemukakan oleh Gupta and Newberry (1997), Kim dan Limpaphayom (1998, pada perusahaan di Taiwan, Korea, Malaysia dan Thailand), Pelsko (2003), Richardson dan Lanis (2007) dan Delgado, Rodriguez dan Arias (2012). Lain halnya dengan Stickney dan McGee (1982) dan Soepriyanto (2011) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara size dengan ETR. Kecenderungan
untuk
melakukan
penghematan
pajak
(parent/subsidiaries) dalam suatu perusahaan lebih mungkin terjadi pada perusahaan berskala besar dimana mereka memiliki lebih banyak anak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berskala besar memiliki ETR yang rendah. Perusahaan yang ter-listed di BEI dikategorikan sebagai perusahaan yang berpotensial dan berskala besar, sehingga hipotesis dapat disusun untuk masing-masing karakteristik perusahaan sebagai berikut (dinyatakan dalam hipotesis alternatif): H1: Size memberikan pengaruh terhadap ETR perusahaan. Dimana:
36
- Hipotesis untuk tipe 1 H1A: Size berbanding terbalik terhadap ETR perusahaan. - Hipotesis untuk tipe 2 H1B: Size berbanding terbalik terhadap ETR perusahaan. 2.2.3.2 Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap ETR Perusahaan Pada penelitian terdahulu, Pelsko (2003) menemukan bahwa terdapat hubungan yang berbanding lurus antara proporsi aset tetap terhadap total aset dengan ETR. Namun, Stickney dan McGee (1982), Gupta dan Newberry (1997), Grant Richardson dan Roman Lanis (2007) dan Soepriyanto (2011) menyatakan bahwa capital intensity berbanding terbalik terhadap ETR. Hal ini dikarenakan preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap, terutama pada ketentuan depresiasi yang dipercepat. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan. Namun, pada preferensi perpajakan menetapkan aset tetap dengan masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi perusahaan. Lain halnya dengan persediaan, Zimmerman (1983), Gupta dan Newberry (1997), Pelsko (2003) dan Soepriyanto (2011) menemukan bahwa proporsi sediaan terhadap total aset berbanding lurus terhadap ETR karena inventory akan habis dalam jangka waktu yang singkat (satu tahun). Hal ini terjadi pada kebanyakan perusahaan, sehingga hipotesis dapat disusun untuk masing-masing
37
karakteristik perusahaan sebagai berikut (dinyatakan dalam hipotesis alternatif): H2: Inventory intensity memberikan pengaruh terhadap ETR perusahaan. H3 :
Capital
Intensity
memberikan
pengaruh
terhadap
ETR
lurus
terhadap
ETR
terbalik
terhadap
ETR
lurus
terhadap
ETR
terbalik
terhadap
ETR
perusahaan. Dimana: - Hipotesis untuk Tipe 1: H2A:
Inventory
intensity
berbanding
perusahaan. H3A:
Capital
intensity
berbanding
perusahaan. - Hipotesis untuk tipe 2: H2B:
Inventory
intensity
berbanding
perusahaan. H3B:
Capital
intensity
berbanding
perusahaan.
2.2.3.3 Pengaruh Leverage terhadap ETR Perusahaan
38
Selanjutnya, peneliti pada umumnya menemukan terdapat hubungan yang negatif antara ETR dengan rasio hutang jangka panjang terhadap modal (Stickney dan McGee, 1982; Gupta and Newberry, 1997; Pelsko, 2003; dan Richardson dan Lanis, 2007). Hal ini menandakan bahwa perusahaan dengan leverage yang lebih besar memiliki hutang yang lebih banyak dan juga memiliki ETR yang lebih rendah karena pengeluaran bunga pinjaman yang merupakan deductible expense yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih rendah sehingga hipotesis yang disusun untuk masingmasing karakteristik perusahaan sebagai berikut (dinyatakan dalam hipotesis alternatif): H4: Leverage memberikan pengaruh terhadap ETR perusahaan. Dimana: - Hipotesis untuk tipe 1 H4A: Leverage berbanding terbalik terhadap ETR perusahaan. - Hipotesis untuk tipe 2 H4B: Leverage berbanding terbalik terhadap ETR perusahaan.
39
