BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1.
Kerangka Teori dan Literatur
2.1.1
Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Menurut prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam waluyo (2011:2) menyatakan "pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan". Menurut Prof. Dr. MJH. dalam Waluyo (2011:2) buku De Economische Betekenis Belastingen (terjemahan) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Dr. soeparman soemahamidjaja seperti yang dikutip waluyo (2011:3) menyatakan "pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Rochmat Soemitro, S.H seperti yang dikutip Waluyo (2011:3) menyatakan "pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undangundang yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".
7
8 2.1.2
Fungsi pajak Menurut Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2009:1), pajak memiliki 2 fungsi, antara lain : 1.
Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak
berfungsi
sebagai
sumber
dana
yang
diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2.
Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.
2.1.3
Pengelompokan pajak Mengacu pada Waluyo (2011:12), Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut: 1.
Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini: a.
Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
b.
Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
9 2.
Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut. a.
Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
b.
Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3.
Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut. a.
Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.
b.
Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.
2.1.4
Ciri-ciri pajak Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 1.
Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
2.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3.
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4.
Pajak diperuntukkan membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.
10 2.1.5
Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pengertian Subjek Pajak di dalam Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak terdapat penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan Subjek Pajak. Namun, pengertian mengenai Subjek Pajak tersebut termuat secara implisit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu : a) Orang pribadi Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. b) Badan Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi : 1. Perseroan Terbatas (PT); 2. Perseroan Komanditer; 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD); 4. Persekutuan (Maatschap); 5. Firma: 6. Perkumpulan Koperasi; 7. Yayasan dan Organisasi maupun perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum ataupun tidak. c) Bentuk usaha tetap Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin dan peralatan yang sifatnya permanen dan dipergunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi
11 yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Pengertian Wajib Pajak Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat tatbestand yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan. Wajib Pajak luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.
12 2.1.5.1 Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri Subjek Pajak dibedakan dalam Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun yang dinyatakan sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah : a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang berada (untuk sementara waktu) di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan) dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang selama satu Tahun Pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak; d) Badan Usaha Tetap, yang mana induk dari BUT tersebut yang berupa badan atau perusahaan berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah Subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.
2.1.6
Pengertian E filing E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). PT. Mitra Pajakku adalah Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KEP 20/PJ/2005. Dengan cara E Filing ini, maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di- encrypted sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mengetahui isi dari SPT pajak tersebut. Sebagai gambaran
13 sebuah komputer paling canggih dalam komputasi saja memerlukan waktu 2 tahun untuk dapat memecahkan encryption tersebut. 2.1.7 Latar Belakang E filing Untuk
menjawab
dan
menyikapi
meningkatnya
kebutuhan
komunitas wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004.
2.1.7.1
Tujuan E filing Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara E Filing ini adalah : a.
Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
b.
Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
c. Dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut. Maka dengan E Filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.
14 2.1.7.2 Tata Cara Penggunaan E Filing Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (eFiling) melalui Pajakku.com sebagai perusahaan Penyedian Jasa Aplikasi (ASP) diatur melalui: 1. PMK No 181/PMK.03/2007 2. PER No 47/PJ/2008 Tata cara penggunaan E Filing ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap : A. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan e FIN: 1. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN (Electronic Filing Identification Number) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan , dengan melampirkan : a. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, b. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (masterfile) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan. 4. Jika eFIN (Electronic Filing Identification Number) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: a. Menunjukkan Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli,
15 b. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli. B. Pendaftaran 1.
Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui http://www.pajakku.com/sebagai penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.
Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, Pajakku.com akan memberikan : a. User ID dan Password b. Aplikasi eSPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya. c. Sertifikat ( digital certificate ) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada Pajakku.com. Digital certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses eFiling.
C. Penyampaian e SPT Secara e Filing: 1. Dengan menggunakan aplikasi E SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak. 2. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak melalui http://www.pajakku.com/ Setelah melakukan proses eFiling, ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan : A. Bukti Transaksi eFiling
16 1.
Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan secara elektronik
dari
Direktorat
Jenderal
Pajak
yang
dibubuhkan di bagian bawah induk SPT. 2.
Bukti Penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi : a. NPWP b. Tanggal c. Jam d. Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) e. Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) f.Kode ASP Pajakku.com (ASP 001)
B. Masa Pemberlakuan e Filing 1.
Penyampaian SPT secara eFiling dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
2. SPT yang disampaikan secara eFiling pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu. C. Penyempurnaan e Filing 1. Sesuai dengan PER 47/PJ/2008, Wajib Pajak pengguna e-Filing tidak perlu lagi menyampaikan Hardcopy SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan. 2. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama : a. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;
17 b. 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara eFiling jika
SPT
disampaikan
setelah
batas
akhir
penyampaian. 3. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik , sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya. 4. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat . 5. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. 2.1.8 Surat Pemberitahuan Menurut Mardiasmo
(2009:29), surat pemberitahuan (SPT) adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Fungsi surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilkasanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek dan/atau bukan objek pajak.
18 3. Harta dan kewajiban. 4. pembayaran
dari
pemotongan atau
pemotongan
atau
pemungut
tentang
pemungutan pajak orang pribadi atau
badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2 : 1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang diperoleh
Wajib
Pajak
digunakan
untuk
melaporkan
perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari : a.
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
b.
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22;
c.
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
d.
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25;
e.
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
f.
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15;
g.
Surat Pemberitahuan Masa PPN;
h.
Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut;
i.
Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran bagi yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak;
j.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Terdiri dari : a.
Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
b.
Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
c.
Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Pribadi;
19 d.
Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21.
2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak sebenarnya sudah dikenal sebelum adanya reformasi perpajakan (tax reform). Dahulu nomor pokok tersebut hanya diberikan kepada orang yang dikenakan pajak dan orang yang menerima SKP saja. Tetapi sekarang, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa : “Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Dari kutipan tersebut, jelas bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak walaupun dilain pihak terdapat pengecualiannya yaitu bagi seseorang yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak begitu pula dengan wanita kawin dengan tidak pisah harta tidak diwajibkan mempunyai NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan antara lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2009, yaitu : “Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.
20 2.2.
Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis
2.2.1 Pengertian Hipotesis Menurut Ir. syofian siregar, M.M. (2013) Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata "hupo"(sementara)dan "thesis"(pernyataan). karena hipotesis meupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu di uji kebenarannya. kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. atas dasar definisi di atas diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. 2.2.1.1 Kegunaan hipotesis a. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. b. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian c. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian d. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. 2.2.1.2
Fungsi hipotesis Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian, yaitu: 1. Untuk menguji kebenaran teori, 2. Mendorong munculnya teori, 3. Menerangkan fenomena sosial 4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, 5. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. 6. Memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori 7. Memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari 8. Memberikan arah pada penelitian
21 2.2.2
Pemahaman Pemahaman merupakan suatu proses konstruktivitis sosial dalam memahami berbagai teks, tidak hanya semata-mata memahami makna katakata dan kalimat dalam suatu teks saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibacanya. Pemahaman yang efisien mempersyaratkan kemampuan pembaca menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Salah satu jasa pajak berbasis internet adalah e-filing yang merupakan bentuk elektronik dari SPT (e-SPT) yang dikirimkan lewat internet secara ontime dan real time. Pembayar harus mengajukan permohonan formal kepada KPP dimana pembayar pajak yang telah terdaftar akan dapat E-filing Identification Number (eFIN). Pemahaman masyarakat atas teknologi internet menjadi dasar diadopsinya sistem pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi (via internet) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pendaftaran Wajib Pajak meliputi 3 yaitu aplikasi eregistration , sistem aplikasi e-payment dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-filing.
2.2.3
Kepuasan Kun Chang Lee, Kirlidog Melih, Sangjae, Gyoo Gun Lim (2008) juga melakukan penelitian mengenai e filing dengan judul "Evaluasi pengguna situs pengajuan pajak: Sebuah studi perbandingan Korea Selatan dan Turki". dalam penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna e filing di kedua negara tersebut ada 9, yaitu: a.
Kemudahan kerja ( Saya merasa mudah untuk mendapatkan situs web ini untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan ) .
b.
Kecukupan jumlah informasi (Jumlah informasi yang ditampilkan pada layar memadai ) .
22 c.
Kejelasan urutan pekerjaan (Urutan memperoleh informasi dan melakukan transaksi jelas ") .
d.
Layout halaman ( Tata letak halaman membuat tugas lebih mudah ) .
e.
Kecepatan tampilan ( Tingkat di mana informasi itu ditampilkan cukup cepat ) .
f.
Kenyamanan hidup ( Sistem ini membuat hidup saya lebih mudah ).
g.
Produktivitas
kerja
(produktivitas
saya
meningkat
setelah
menggunakan sistem ) . h.
Bantuan Layanan (Deskripsi / penjelasan dalam situs web untuk menyelesaikan tugas saya adalah cukup ) .
i.
Persepsi kepuasan ( Secara keseluruhan , saya puas dengan situs web ) . Berdasarkan kesimpulan tersebut, diketahui bahwa baik perkembangan
teknologi, sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak, dan pemahaman dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dari pengguna e filing. Perkembangan teknologi tercermin dari faktor kemudahan kerja dan kecepatan tampilan. Sedangkan tingkat sosialisasi dapat terlihat dari faktor kejelasan urutan pekerjaan, dan kecukupan deskripsi. Kemudian yang terakhir, pemahaman terlihat dari faktor kecukupan jumlah informasi. 2.2.4 Penelitian Terdahulu Penelitian ini Dilakukan oleh Gita Gowinda Kirana (2010) tentang analisis perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaan e-filing menunjukkan
bahwa
Information quality mempunyai pengaruh positif
terhadap user satisfaction. Kualitas informasi yang dihasilkan sistem
e-
filing dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Jika kualitas informasi yang dihasilkan sistem e-filing lengkap, relevan, akurat, tepat waktu dan informasi disajikan secara jelas maka pengguna sistem e-filing akan merasa puas. Information Quality berpengaruh positif terhadap user. Informasi yang baik akan membuat pengguna merasa nyaman dalam menggunakan sistem e- filing sehingga pengguna akan mengulangi penggunaan sistem efiling di masa yang akan datang. information quality memiliki dampak yang signifikan terhadap user. Sistem quality berpengaruh positif terhadap user.
23 Kualitas sistem e-filing yang baik akan mempengaruhi penggunaan sistem. Jika kualitas sistem e-filing handal maka pengguna akan mengulangi penggunaan sistem e-filing. Close-Up Media, Inc.(2013) juga melakukan penelitian mengenai "California Pengadilan untuk Solusi Pengajuan True Filing Elektronik". Dalam penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa California akan mengurangi proses manual yang lambat dan kemacetan yang melekat dengan pengarsipan kertas dan penghematan waktu serta penghematan biaya untuk kertas yang harus di bagi. Ruang lingkup pekerjaan untuk ImageSoft akan mencakup pelaksanaan, menyebarkan, hosting, pelatihan, pemeliharaan dan dukungan dari solusi True Filing. Implementasi sistem saat ini berlangsung dengan Pengadilan Banding untuk Banding Distrik Pertama , di San Francisco . Mahkamah Agung dan sisanya lima Kecamatan Banding diharapkan untuk mulai menerapkan TrueFiling sekali implementasi di Banding Distrik Pertama selesai pada Januari 2014 .
Dalam jurnal berjudul “Comparison od Electronic Taxpayer Services in OECD Countries and Recommendations for China” yang ditulis oleh Wu, Deyong; An, Ran; dan Zhou, Zhibo, terdapat 4 rekomendasi untuk pelayanan Wajib Pajak elektronik di Negara-negara OECD, yaitu sebagai berikut : 1. Membuat rencana pengembangan yang jelas untuk layanan Wajib Pajak elektronik yang didasarkan pada 2 kunci utama. Pertama, mengurangi biaya administrative dengan menyederhanakan dan memudahkan proses pengoperasian layanan. Kedua, dengan meningkatkan efisiensi pelayanan secara keseluruhan. 2. Memperluas fungsi layanan Wajib Pajak dengan menyediakan layanan yang lebih beragam, misalnya dengan memanfaatkan saluran e-mail, telepon, dan perangkat cerdas mobile. 3. Mempromosikan layanan Wajib pajak elektronik secara progresif dalam kerangka hukum, selain itu Negara juga harus membuat Undang-undang , Peraturan dan meningkatkan status Hukum Wajib Pajak layanan
24 elektronik dan membuat ketentuan yang pasti tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan serta
meningkatkan pelayanan wajib
pajak elektronik. 4. Dalam proses perluasan layanan wajib pajak elektronik, diperlukan keseimbangan yang wajar dan efektif antara keamanan dan kenyamanan, sehingga Wajib Pajak bisa merasakan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi elektronik Pajak. Harus dicatat bahwa kategori dan tahapan pembayaran pajak yang berbeda membutuhkan tingkat keamanan yang berbeda , yang dibatasi oleh faktor-faktor , termasuk sistem hukum , sistem budaya , dan preferensi pembayar pajak .
2.2.5
Kerangka pemikiran
Variabel Independen
Masalah Pemahaman ( X1 )
Variabel Dependen
Minat Penggunaan E Filing (Y)
Masalah Kepuasan (X2)
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
