Daftar Pegawai Pemkab Raja Ampat yang Diwawancarai No
Unit Kerja
Nama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Orideko I. Burdam
8
1
Pangkat/ Gol
Jabatan
Penata Tingkat II (IV/a) Penata Tingkat II (IV/a) Penata (III/c)
Kepala Badan
Rahayu
Penata Muda (III/a)
Abu Bakar Saka
Penata Muda (III/a)
Esau Paradjal
Penata Muda (III/a)
Polce Muradji
Pengatur Muda (II/b)
Sekretariat Daerah
Syamsudin Samuel Imanohos
9
Dinas Pendapatan Daerah
Jumyati Kapitan Laut
10
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Inspektorat
Rachmat M. Nurjayamika
Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a)
12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Abdul Latif Soltif
13
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Pekerjaan Umum
Fransiska Berselina Msen
Penata Muda (III/a)
Sri Yanti
Penata Muda (III/a)
2
3
4
5
6
7
11
14
Fiktor Mayor
Zahara
Amril Laude
Pengatur Muda Tingkat I (II/d) Penata Muda (III/a)
Pendidikan Terakhir S2 Ekonomi Pembangunan
Sekretaris
S2 Hukum
Kepala Bidang Akuntansi
S2 Manajemen
Kasub Bid. Pelaporan Keuangan Kasub Bid. Verifikasi
S1 Ekonomi Akuntansi
Kasub Bid. Penyusunan APBD Staff Bidang Penyusunan APBD/ Admin Operator SIMDA Kasub Bag. Verifikasi dan Akuntansi Kasub Bag. Keuangan dan Perlengkapan Kasub Bag. Keuangan dan Perlengkapan
S2 Akuntansi
Plt. Kasub Bag. Keuangan
S1 Ekonomi Manajemen
Kasub Bag. Keuangan dan Perlengkapan Kasub Bag. Keuangan dan Perlengkapan Kasub Bag. Keuangan dan Perlengkapan
D3 Perhotelan
S1 Ekonomi Akuntansi
S1 Ekonomi Manajemen S1 Ekonomi Pembangunan S1 Ekonomi Manajemen
D3 Perikanan
S1 Administrasi Niaga
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT BUPATI
DPRD
WAKIL BUPATI
SEKRETARI
STAF AHLI
1. 2. 3. 4.
5.
Bidang Hukum & Politik Bidang Pemerintahan Bidang Pembangunan Bidang Kemasyarakatan & SDM Bidang Ekonomi dan Keuangan
INSTANSI VERTIKA L BUMN
& BUMD
DINAS DAERAH
AT
DAERAH ASISTEN BIDANG
EKONOMI DAN
PEMERINTA
PEMBANGUNA N
ASISTEN BIDANG ADMINISTR ASI UMUM
HAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DISTRIK
1. Distrik Waisai Kota 2. Distrik Ayau Dinas Pendidikan 3. Distrik Batanta Utara Dinas Pemuda & 4. Distrik Batanta Olah Raga Selatan 3. Dinas Kesehatan 5. Distrik Kepulauan 4. Dinas Sosial Sembilan 5. Dinas Tenaga Kerja 6. Distrik Kofiau & Transmigrasi 7. Distrik Misol Timur 6. Dinas Perhubungan, 8. Distrik Misol Selatan Komunikasi & 9. Distrik Misol Utara Informatika 10. Distrik Misol Barat 7. Dinas 11. Distrik Meos Mansar Kependudukan & 12. Distrik Salawati Utara Pencatatan Sipil 13. Distrik Salawati 8. Dinas Kebudayaan Tengah & Pariwiasata 14. Distrik Salawati Barat 9. Dinas Pekerjaan 15. Distrik Supnin Umum 16. Distrik Tiplol 10. Dinas Mayalibit Perindustrian, 17. Distrik Teluk Perdagangan, Mayalibit Koperasi & UKM 18. Distrik Waigeo Utara 11. Dinas Perkebunan 19. Distrik Waigeo Timur 12. Dinas Pertanian & 20. Distrik Waigeo Peternakan Selatan 13. Dinas Kehutanan KELURAHAN 21. Distrik Waigeo Barat 14. Dinas Kelautan & 1. Kepulauan Kelurahan Waisai Perikanan 2. Distrik Kelurahan 22. Waigeo Barat 15. Dinas (Sumber Pertambangan Data diambil dari Sekretariat Daerah Raja Ampat) Sapordanco 23. Distrik Wawarbomi & 3. Distrik Kelurahan Kepulauan 24. Energi Bonkawir Ayau 16. Dinas Pendapatan 4. Kelurahan Daerah Warmasen 1. 2.
ASISTEN BIDANG
1. 2.
Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemberdayaan Kampung 5. Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Kantor Lingkungan Hidup 8. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah & Dokumentasi 9. Kantor Satuan POLPP & Perlindungan Masyarakat 10. Rumah Sakit Umum Daerah 11. Badan Pengelola Perbatasan daerah 12. Badan Ketahanan Pangan
SEKR .DPR
D
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT KEPALA BPKAD
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
KASUBAG
KASUBAG
KASUBAG
FUNGSIONAL
PENYUSUN
UMUM &
KEUANGA
AN
KEPEGAWAI
N
PROGRAM
AN
KABID
KABID
KABID
KABID
ANGGAR
AKUNTA
PERBENDAHARA
ASET
AN
NSI
AN
DAERA H
KASUBBI
KASUBBI
KASUBBID
D
PENYUSUN
AKUNTAN
PERBEN
AN APBD
SI
D KASUBB
D DAN
KEUANGA KASUBBID PENATAUSAHA AN KASUBBI
ID
N KASUBBID
BELANJ
PELAPORA
A
N KEUANGA N
KASUBB ID BINA BLU & BUD KASUBBID PEMANFAAT AN DAN
PEGAWA KASUBBID I PENGURUS
PEMELIHARA
AN DAN
KEKAYAAN
D ANALIS
KASUBBI
ANGGAR
D
PEMBEBAN
AN
VERIFIK
AN KASDA
ASI
AN
KASUBBID INVENTARIS ASI
UPTD UPTD= Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Sumber Data dari Bidang Sekretariat BPKAD Raja Ampat)
TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 05 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Nama
: Orideko I. Burdam
3. Pangkat/Gol : IVa 4. Jabatan
:
Kepala BPKAD
5. Pendidikan Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S2 Magister Ekonomi Pembangunan
(Percakapan) Pertanyaan (T): Menurut Bapak sendiri terkait Sistem Pemerintah Berbasis Akrual, bagaimana tanggapan Bapak? Jawaban (J): Menurut saya sistem akutansi yang berbasis (akrual,)saya kira itu ya program pemerintah yang harus kita terapkan, apapun resiko kita harus banyak belajar dan mengikuti pelatihan untuk bisa dapat menerapkan itu.” (T): Pegawai BPKAD ini apa semua pendidikan akuntansi semua? (J): Untuk pegawai BPKAD kita latar belakang tidak akuntansi. Jumlah SDM yang dibidang akuntansi, latar belakang kan beda-beda khusus yang bagian akuntansi paling cuman dua orang (yang berpendidikan akuntansi) . (T): Pemkab sudah ada pelatihan teknis SAP pak ya,..kalo yang baru? (J): Untuk yang akan dilaksanakan ini (PP 71/2010) belum..
(T): Apakah pegawai Bidang BPKAD ini bisa menyusun LKPD?
(J): Kalo menurut saya, untuk staf saya itu bisa menyusun laporan keuangan (berdasarkan) SAP..yang tadinya kan kita pakai pendamping (BPKP) selama ditahun ini (2014) kita fokuskan mereka (para staf) untuk menyusun (laporan keuangan) sendiri.” (T): Berapa kali sosialisasi sudah pak, terkait sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual? (J): Baru satu kali, baru mulai kemaren sosialisasi yang dilakukan oleh BPKP, pada waktu ikut sosialisasi yang kemaren dua orang. Belum ada (sosialisasi PP terbaru di Pemkab Raja Ampat), mungkin kita mulai selenggarakan yang baru ini (PP 71/2010) sosialisasinya di tahun dua ribu empatbelas ini, karena tahun ini baru kita antisipasi kedepan, belum tau (kapan) karena kita masih bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti BPKP atau Depdagri atau Departemen Keuangan atau pihak lain yang sah. (T): Target apa yang ingin dicapai terkait PP 71 (Tahun 2010) yang baru pak ya? (J): Ya, untuk target menurut PP yang baru (PP No.71/2010) kami belum tentukan target, karena kami belum memahami itu, lagian staf juga belum.. baru awam ya, kalo peraturan baru apabila perubahannya tidak banyak nah mungkin kita bisa ikut, tapi kalo perubahannya banyak kan kita perlu bimbingan teknis lagi ini untuk aturan-aturan yang baru. . (T): Untuk Pemkab Raja Ampat, untuk penyusunan laporan (keuangan) pak ada dasar acuannya? (kepatuhan pada standar yaitu SAP PP 24/2005) (J): Untuk penyusunan laporan (keuangan) ya iya, kita punya dasar acuan seperti permendagri tiga belas dengan perubahannya, terus peraturan pemerintah nomor lima puluh empat itu, terus undang-undang nomor satu tahun dua ribu empat ya? empat atau lima, terus ada beberapa hal yang menyangkut.. itu kami pakai. (T): Kalo untuk Perda? Perdanya, perda berapa ini pak? (J): Perda nomor tiga pengelola keuangan tahun dua ribu sepuluh, diikuti dengan peraturan bupati juga, kita juga punya sisdur pengelola keuangan, sisdur mengenai masing-masing bidang, itu juga.
(T) Ada sistem SiKPD ya berbasis IT, kira-kira membantu tidak dalam menyusun laporan keuangan? (J): Nah sistem (SiKPD) itu sangat sangat membantu pak, cuman (tenaga) untuk IT kita belum ada, tapi kita sangat mengharapkan juga karena hal itu sangat-sangat membantu, sangat mendukung itu, cuman untuk tenaga kita sementara ini kita belum ada, kita lagi mencari-cari ini, sapa tau ada ya kita mau mungkin diikat kontrak seperti itu kita berikan honor. (T) Sarana dan prasarana (pendukung) sudah memenuhi atau masih kurang? (J): Sarana dan prasarana memenuhi, sudah luar biasa dari komputer sampai laptop bahkan kita yang disini sudah menjurus ke teknologi yang ini sudah ada juga. (T): Buat yang melaksanakan (pengelolaan keuangan dengan baik) BPKAD atau SKPD kira-kira dikasih Reward? (J): Waktu itu perlu, saya kasih contoh saja untuk tahun 2013 laporan keuangan itu siapa yang nyusun (laporan keuangan) sesuai dengan mekanisme, tepat waktu, kita sediakan kita kasih reward, bahkan siapa tadi yang saya sampaikan administrasi yang baik, dia ikut mekanisme tahapantahapan itu sampai ini kita kasih reward yaitu untuk (TA) 2013 ini saya kasih perangsang kepada SKPD satu unit mobil, biar merangsang mereka untuk mereka bisa menyusun laporan (keuangan) mereka bisa menata pengelola keuangannya dengan baik, jadi administrasinya kita liat semua terbaik disitu, ya itu sebagai pancingan kedepannya semua SKPD berlomba-lomba dan bisa menertibkan pengelolaan keuangannya. (T): Kira-kira ada punishmentnya juga tidak (sanksi)? (J): Jadi sanksinya itu mungkin pengurangan dia punya operasional penatausahaan 15%, yang tidak masuk kriteria-kriteria syaratnya akan dikenakan sanksi.
TRANSKRIP WAWANCARA SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 09 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Nama
: Fiktor Mayor
3. Pangkat/Gol : IVa 4. Jabatan
: Sekretaris
5. Pendidikan Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S2 (Hukum)
(Percakapan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Bapak terkait sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual? Jawaban (J): Kebetulan sistem akuntansi berbasis akrual ini kan kita belum ada ya, mungkin baru keluar apa namanya tuh sekarang undang-undangnya PPnya? (PP 71 tahun 2010) ya dua ribu sepuluh, sampai sekarang kita belum terapkan itu undang-undang apa namanya akuntansi berbasis akrual itu kan belum, kita masih berbasis kas, tapi tahun 2014 ini kita kan sudah masuk ke jalur itu akuntansi berbasis akrual, cuman pelaksanaan sampai sekarang belum.. masih pakai itu (basis kas) belum ada sosialisasi yang kita didalam sini juga belum ada, paling sosialisasi yang dilaksanakan oleh depdagri waktu itu, tapi itu dilaksanakan di Jakarta semua, tapi di Raja Ampat sendiri belum ada sosialisasi akuntansi berbasis akrual itu, kemarin saya sendiri yang ikut itu sama seorang staf di pembukuan, eh bukan pembukuan tapi akuntansi. (T): Menurut pendapat Bapak sendiri apakah pegawai BPKAD yang sudah didukung oleh latar belakang yang sesuai dengan kompetensi mereka?
(J): Nah untuk yang di (bidang) akuntansi ya, harusnya dasarnya mereka itu ada yang tamatan SMEA jurusan Akuntansi, rata-rata seperti itu hanya cuman D3 Akuntansi seperti Kepala Bidang itu sudah memang dasarnya dari situ, jadi tidak terlalu kesulitan mereka bisa adaptasi dan mampu melaksanakan tugas-tugas seperti biasa. (T): Berarti menurut Bapak juga perlu menambah pegawai yang berkualifikasi pendidikan akuntansi? (J): Nah itu kita masih perlu tenaga-tenaga seperti itu, karena tenaga skill yang memang punya (keahlian) di bidang akuntansi, rata-rata yang dibangku situ ada yang honor, ada yang dari pegawai distrik yang kita persiapkan untuk pemekaran kabupaten nanti, jadi meskipun disitu banyak tapi mereka itu dari bendahara-bendahara distrik, tapi yang kita perlu seperti tenagatenaga akuntansi yang memang dia punya basis itu, dasar pendidikan akuntansi masih diperlukan kalo kita tenaganya kurang. (T): Menurut Bapak apakah pegawai di BPKAD ini sudah bisa menyusun LKPD? (J): Sudah bisa, sekarang usahakan untuk menyusun itu sendiri laporan keuangan tidak pernah didampingi lagi, biasanya didampingi oleh BPKP tapi sekarang penyusunan LKPD itu kita sendiri Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. \ (T): Kira-kira (PP) ini sudah dilakukan sosialisasi ke SKPD-SKPD terkait PP 71/2010 ini? (J): Untuk seluruh SKPD belum, hanya dilaksanakan di depdagri di Jakarta itu saja, memang ada undangan untuk pergi, di Raja Ampat sendiri tidak,..belom ada, tapi kita dari BPKAD satu waktu karena waktu kesibukan dan banyak tamu dan kegiatan-kegiatan besar (MTQ se-Papua Barat, HUT Pemkab, persiapan kegiatan Sail Raja Ampat 2014), padahal kita merencanakan bahwa Depdagri akan datang sosialisasi itu PP 71 tentang akuntansi berbasis akrual. (T): Ada atau tidak dasar acuan Pemkab Raja Ampat dalam menyusun LKPD? (J): Ada dasar kan peraturan pemerintah tentang laporan keuangan pemerintahan, kemudian ada peraturan mengenai sistim akuntansi pemerintah daerah, ya kita berpatokan pada acuan seperti itu..peraturan itu.
(T): Menurut Bapak apakah laporan keuangan pemerintah daerah Pemkab Raja Ampat ini sering tidak mengalami keterlambatan ke DPRD? (J): Kalo keterlambatan sih tidak, kita sudah sesuai dengan prosedur, jadwal dan ketentuan yang berlaku. Misalnya untuk ke Dewan (DPRD), tapi masalahnya bukan dari BPKAD itu hambatan yang kita hadapi itu dari SKPD, karena laporannya ini kan kita tergantung dari laporan yang ada di SKPD. Jadi apabila terlambat sedikit nah itu memang terlambat, tapi sampai saat ini kita tidak pernah terlambat karena kita pro aktif terus supaya SKPD tetap memberikan laporan-laporan itu. (T): Bapak sendiri apakah setuju tidak, apakah perlu ada penghargaan, perlu ada sanksi jika tidak melaksanakan dengan baik? (J): Sampai sekarang kita masih melakukan informasi seperti itu, cuman kita disini kan belum semua ya, mereka belum tau sistem akuntansi berbasis akrual itu seperti apa, jadi nanti sosialisasi itu baru mereka kita staf didalam baru mereka bisa mengerti sistem itu, kemudian nanti ada perubahan SIMDA ya dari BPKP itu, nah itu baru jelas, sampai sekarang ini kan kita masih dengar-dengar saja, nanti paling tidak kan BPKAD duluan apa itu mengetahui tentang sistem akuntansi berbasis akrual itu, jadi setelah BPKAD dulu baru nanti dilaksanakan ke semua SKPD. Karena, jaringan SIMDA yang nanti di pusat apa namanya itu di keuangan ini akan dia online dengan semua SKPD jadi jaringan itu lagi kita pasang ke semua SKPD, jadi online semua.
TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA I TANGGAL 03 APRIL)
1. Unit Kerja
: BPKAD
2. Nama
: Zahara
3. Pangkat/Gol : Gol IIIc 4. Jabatan
:
Kepala Bidang Akuntansi \
5. Pendidikan Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S1 (Akuntansi)
-
Lulusan S2 (Manajemen)
(Percakapan) Pertanyaan (T): Bagaimana pemahaman Ibu terkait akuntansi berbasis akrual itu seperti apa Ibu? Jawaban (J): Ya kitakan (Pemkab) belum..belum melaksanakan disini, rencana tahun ini (2014) kita baru mau melaksanakan, karena kamaren tuntutan dari BPK tahun ini kita sudah baru mulai. Saya belum terlalu familiar (PP 71/2010), kemaren terakhir waktu yg sosialisasi di Jakarta, kebetulan bukan saya yang ikut, yang ikut Kepala Seksi Bagian Urusan Laporan Pak Yance sama Pak Sekretaris, kebetulan kan itu dilaksanakan bulan Desember (2013). (T): Kalo menurut Ibu Sarah sendiri, apakah latar belakang pendidikan akuntansi semua? (J): Apakah pegawai bidang akuntansi sudah didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi mereka?
(J): Kalau beberapa sudah akuntansi, seperti kepala seksinya itu semuanya S1 akuntansi cuman satunya kemaren dari D3 akuntansi (T): Nanti bisa kasih datanya berapa jumlah (pegawai).. (J): Data bisa suruh ibu Ayu (Kasubbid Pelaporan Keuangan) toh.. (T): Kira-kira sudah mencukupi atau masih kurang (Pegawai berpendidikan akuntansi)? (J): Untuk kepala seksinya pas, Cuma staf-stafnya dibawah seksi-seksi ini yang masih kurang.
(T): Untuk pelatihan secara teknis (PP SAP berbasis akrual), bimteknya seperti apa? (J): Belum, rencana bulan Juni ini (2014), kita (BPKAD) kan disini sebenarnya hanya menghimpun sebenarnya lebih teknis kan itu di SKPDSKPDnya (T): Menurut pendapat Ibu Zahara sendiri, apakah pegawai di BPKAD bisa tidak menyusun LKPD? (J): Ada yang sebagian sudah paham ada yang belum, disinikan (bagian Akuntansi BPKAD) kita tiga bidang eh, tiga seksi: seksi verifikasi, seksi penyusunan laporan (keuangan), sama seksi akuntansi jadi tidak semua itu memahami penyusunan laporan itu, cuma tahap-tahap itu kan masing-masing sesuai dengan seksi-seksinya seperti verifikasi, akuntansi, penyusunan laporan (keuangan). (T): Tadi sosialisasi belum ada, berarti di SKPD belum ada juga bu ya? (J): Belum ada, untuk PP yang baru ya, kalo yang lama sudah sering (T): Ada dasar acuan tidak, Pemkab Raja Ampat menyusun LKPD bu? (J): Ada, acuannya ya sisdur (sistem dan prosedur) itu, mengacunya Perda, sistem pengelolaan keuangan daerah terus sisdur akuntansinya semua ada.
(T): Kira-kira kedepannya nanti mampu apa tidak melaksanakan PP 71 ini Bu? (J): Mampu atau tidak ya itu merupakan kewajiban artinya dilaksanakan, kemarin juga waktu terakhir pemeriksaan pendahuluan kita sudah diwajibkan untuk terapkan PP 71 itu, tahun ini kita sudah harus pakai itu (PP 71/2010). Tahun ini harus sudah dipakai (implementasi PP 71/2010) sebenarnya, cuman kami di akuntansi kebetulan masih sibuk dengan yang penyusunan laporan keuangan tahun dua ribu tiga belas, harusnya tahun ini sudah di pakai, sudah diwajibkan pakai. (T): Perlu apa tidak Pemda ini memberi penghargaan atau reward SKPDSKPD? (J): Kalo selama ini yang kita terapkan memang selalu ada reward untuk SKPD-SKPD agar mereka itu terpacu, terpacu untuk membuat laporan itu yang baik sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan semua. (T): Seperti apa bentuknya Bu? (J): Kalo yang berjalan selama ini kita kasih seperti insentif artinya yang terbaik dan tepat waktu kepada SKPD yang tepat waktu dan ada syaratsyarat untuk mendapatkan reward itu, jadi yang laporannya bagus dan tepat waktu itu semua yang dapat. (T): Kalo untuk sanksi sendiri kira-kira bagaimana Bu? (J): Sanksinya itu pak, kalau laporannya tidak masuk, terlambat maka reward itu tidak akan didapat, kalo teguran iya, cuman kalo sanksi-sanksi yang berat itu belum ada sampai segala macam pemotongan itu belum ada
TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA II TANGGAL 23 APRIL)
1. Unit Kerja
: BPKAD
2. Nama
: Zahara
3. Pangkat/Gol : Gol IIIc 4. Jabatan
:
Kepala Bidang Akuntansi
5. Pendidikan Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S1 (Akuntansi)
-
Lulusan S2 (Manajemen)
(Percakapan) P: Pendapat ibu tentang penyusunan laporan keuangan Pemda Raja Ampat ini bagaimana?dari proses awal sampai dengan proses penyusunan sampai akhir menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, tapi yang masih belum diaudit. Bagaimana tanggapan ibu? J: Jadi yang pertama kita himpun laporan-laporan dari semua SKPD, jadi masing-masing SKPD membawa laporannya ke keuangan (BPKAD) ke bidang..Ceki (CQ) bidang akuntansi, di akuntansi periksa setelah semua diperiksa kita ada teman-teman juga yang rekon..rekonsilisasi antara Simda dengan Bank, nah jadi kalo semuanya sudah cocok berarti semua pengeluaran-pengeluaran yang di..kita cocokkan lagi dengan SKPD. Kalau… biasanya kan untuk pengeluaran semuanya sudah terlihat di rekening koran Pemda, cuman seperti penerimaan-penerimaan atau pengembalianpengembalian itu biasa kita banyak kesalahan pencatatan karena, SKPD itu hanya untuk pengembalian-pengembalian GU TU, itu hanya biasa rekon itu, ya seperti itu... ada yang mereka sudah input, tapi ternyata belum disetor ya yang kita kasih keluar dari..kita panggil kembali lagi SKPD, kita cocokan kembali dengan mereka nah setelah itu sudah cocok semua baru kita himpun menjadi laporan keuangan.
P: Siapa yang membuat laporan keuangannya bu? J: Kalo untuk laporan keuangan, semua staf-staf di (bidang) Akuntansi untuk..tapi kalo untuk aset ya memang bagian aset.kita dapat laporan dari bagian aset kita himpun baru kita jadikan laporan keuangan untuk aset ya, untuk aset.. P: Ibu, itukan ada laporan realisasi anggaran, neraca terus laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, nah dari empat itu untuk menjadi proses laporan keuangan pemerintah daerah itu pasti disusun dan dirancang oleh fungsi akuntansi disini bu ya, jadi tidak membentuk tim dari berbagai bidang begitu? J: Kalo, yang berjalan sementara yang berjalan ya seperti itu jadi kita timnya ya akuntansi mungkin aset, cuman aset itu kan kasih data ke kami tinggal kami masukan angka-angka yang mereka kasih seperti itu..kalo untuk aset tetapnya. P: Yang saya mau tanyakan juga bu, ada proses reviu dari inspektorat, apakah ini sudah jadi LKPD yang belum diaudit reviunya itu masuk pada bulan ke berapa ibu? J: Kalo reviu itu biasa laporannya laporan sudah jadi..sudah jadi laporan, laporannya itu unaudited..unaudited jadi eh bukan unaudited tapi, ya memang unaudited terus dia masih seperti apa istilahnya itu, Draft. Setelah itu tim inspektorat reviu.. P: Itu bulan ke berapa biasanya bu? J: Biasanya kalo laporan sudah selesai P: o laporan sudah selesai J: unaudited P: Biasanya laporan sudah selesai bulan keberapa? J: Nah kemaren kan kita targetnya harusnya bulan pertengahan bulan maret kemaren.. P: Bulan maret sampai selesai? J: Kemaren harusnya pertengahan bulan maret selesai, cuman kita ada sedikit keterlambatan
P: Kalo sedikit keterlambatan berarti proses masuk inspektoratnya ketika udah laporan jadi dilaporkan ke inspektorat dulu kah bu? J: Iya, kita kasih ke inspektorat, baru surat ke inspektorat untuk mereka reviu biasanya reviunya mungkin kurang lebih sepuluh hari, nanti setelah reviu baru laporannya kita bisa antar ke untuk di Audit. P: Reviunya ini bisa penilaian seperti apa, misalnya ada masih ada kesalahan begitu apakah mereka laporkan dulu ke BPKAD? J: Jadi biasa mereka kalo habis reviu mereka kasih kertas hasil reviunya ke kami kalaupun ada kesalahan-kesalahan kan kita langsung perbaiki. P: oo jadi dari sini (BPKAD) perbaiki, ooh iya kalo memang (kesalahan) di SKPD berarti langsung balik ke SKPD ya? J: Iya P: Berarti kalo sudah jadi reviu berarti udah..dibalik kesini lagi (BPKAD) hasilnya tinggal dibuat lagi berdasarkan reviunya itu ya bu? J: Heeh diperbaiki dari hasil reviu itu. P: Dulu pernah ada peran dari BPKP, disini BPKP mulai dari mana mereka pembimbingannya itu seperti apa? J: Kalo BPKP tidak reviu, mereka hanya melihat proses Simda. Mereka hanya melihat dari proses Simda kebetulan Simda itu kan produk mereka jadi kurang lebih mereka yang lebih tau detailnya nah, jadi mereka cuman liat proses sampai proses sampai Simda saja. Laporan keuangan itu kan haruskan memang harus ada reviu dari inspektorat jadi hasil reviu itu kita jadikan masukan satu di laporan keuangan itu. P: Nanti baru kasih ke BPK gitu ya bu? J: Heeh, nih contohnya (memberi buku..) Kalo jadi Perda itu namanya (LKPD) sudah di audit, kalo sudah diaudit baru diperbup kan, (rincian LKPD) baru diperdakan (laporan keuangan). Kita kasih laporannya ke BPK unaudited, setelah BPK periksa yang sudah ada hasil auditnya dikasih ke tiga ada dikasih satu ke inspektorat, satu ke bupati, satu ke dewan (DPR) semua hasil pemeriksaan itu biasa hasil pemeriksaan itu ada dua yang dinilai jadi keseluruhannya itu dinilai artinya ada yang bisa dikoreksi ada yang tidak bisa di koreksi..yang tidak bisa di koreksi ini kenapa dikasih ke inspektorat yang tidak di koreksi ini sudah dijasikan temuan itu. Temuan-temuan ini, 30 hari setelah pemeriksaan temuan-temuan itu sudah harus diselesaikan seperti
itu, makanya kenapa dikasih ke inspektorat karena kalo untuk temuantemuan itu kan sudah wilayahnya inspektorat seperti itu P: Otomatis inspektorat harus menggali lagi kesini begitu ibu ya? padahal reviu sebelumnya mungkin tidak ada temuan begitu? J: Temuannya itu hanya kalau umpama cuman kesalahan-kesalahan pencatatan itu kan bisa dikoreksi ada pos-posnya, yang tidak bisa dikoreksi seperti ada kekurangan volume pekerjaan seperti-seperti itu itu yang tidak bisa itu sudah namanya temuan BPK. Temuan-temuan itu pengaruhnya ke penilaian wajar dan tidak wajar dan tidak memberikan pendapat itu
TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN (BPKAD) PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 07 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
: BPKAD Bidang Akuntansi
2. Nama
: Rahayu
3. Pangkat/Gol : IIIa 4. Jabatan
:
Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
5. Pendidikan -
Lulusan S1 Akuntansi
(Percakapan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Ibu terkait sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual? Jawaban (J): Kalo yang secara akrual, kita pernah ikut pelatihan untuk akuntansi yang secara akrual, jadi saya hanya gambarannya hanya sedikitsedikit saja yang saya tau kas basic dan akrual itu, saya sampel kan misalnya seperti penerimaan, pada saat penerimaan itu diakui sepuluh persen, pada saat tidak tertagih misalnya sepu..eh..lima persen yang tertagih maka lima persen yang tidak tertagih secara otomatis diakui secara keseluruhan. Kalo misalnya kas basic, yang diterima secara kas saja yang diakui itu saja gambaran yang saya tau antara akrual dan kas basic bedanya. (T): Pemkab sudah mendapatkan pelatihan secara teknis untuk PP 71 (2010) ini? (J): Kalo untuk pemkab sendiri belum, untuk secara keseluruhan per SKPD belum, kalo saya sendiri saya sudah pernah, dan itu tahun kemaren. Kursus keuangan daerah waktu itu di Unhas tahun dua ribu tiga belas sekitar bulan enam, itu menyangkut akrual, tapi kayaknya harus lebih banyak pelatihan lagi untuk lebih mengembangkan ini, lebih mengerti kearah akrual ini.
(T): Menurut Ibu bisa tidak menyusun LKPD berdasarkan SAP yang lama (PP 24/2005)? (J): Kalo semangatnya kita ada pak, kita kalo dikasih ikut pelatihan dikasih ikut ini kita punya semangat itu untuk penyusunan LKPD itu ada, dan kita sudah tergambar. Kita pernah studi banding ke daerah lain, mereka mengakui bahwa kita punya semangat untuk tahu itu ada betul-betul. Jadi, pada saat kita tahu apa yang kita tahu, kita langsung terapkan kalo itu menyangkut perbaikan administrasi kita, maka dengan itu tidak ada permasalahan buat kita. (T): Intinya semua pegawai (BPKAD) ini bisa menyusun LKPD ya? (J): Kan penyusunan LKPD nda mungkin menyusun sendiri-sendiri, otomatis harus menggunakan Tim. Jadi pada saat penyusunan LKPD itu biasanya kita menunjuk orang-orang yang sudah mengerti betul tentang kebijakan akuntansi yang berlaku, penggunaannya bagaimana, jadi kalo misalnya masalah kemauan dengan ini semua ada, kita kemauan itu besar sekali, kita tau posisi kita disini. Terus terang kita disini rajin sekali pak, rajin, perintah ini kita ikut cuman kalo untuk sampai yang ini (PP 71/2010) seperti yang misalnya, ini mungkin kita masih butuh pelatihan, kita punya kondisi SDM tuh keadaan dan kondisi, SDMnya kita memang betul-betul..artinya kita akui bahwa jangankan ini saya pun sendiri harusnya kita selalu diikutkan pelatihan apalagi yang menyangkut akuntansi.
(T): Menurut ibu apa apa dasar acuan Pemkab Raja Ampat dalam menyusun LKPD? (J): Permendagri tiga belas, SAP PP dua empat dua ribu lima (T) Manurut ibu ada tidak Perda atau Perbup yang mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Raja Ampat? (J) Peraturan daerah menyangkut pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat nomor enam tahun dua ribu sepuluh tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan. Trus peraturan Bupati Raja Ampat nomor sepuluh tahun dua ribu sepuluh tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
(T): Menurut ibu ayu apa sebenarnya kendalanya bu menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual? (J): Miscommunication bisa jadi, antara satu dengan yang lain mungkin, trus kurangnya informasi ke kita karena kondisi daerah mungkin seperti itu. Itu saja kayaknya yang kendala, kayak miscommunication. Trus human error mungkin manusia kan tidak mungkin bekerja yang menginput kan namanya manusia artinya punya salah punya apa, kadang kalo ini kalo misalnya terjadi apa-apa juga kitakan disini sering o ini salah maka dikasih masuk kesini oo iya. (T): Menurut pendapat ibu apakah ada dan diperlukan penghargaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual? (J): Harus ada, tambahan dana untuk memajukan semangat kita, kalo berbasis kas basic kan biasanya ada dana perimbangan, dikasih naik kita punya prosentase bonus atau bunga, kalo misalnya kita punya opini yang bagus ada bonus atau bunganya. (T): Kira-kira ada tidak sanksi jika ada kesalahan atau penggaran yang dilakukan bu? (J): Kalo masalah sanksi sih saya kurang tau, tapi kalo bisa ada sih, seharusnya ada.
TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI (BPKAD) PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 07 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
: BPKAD Bidang Akuntansi
2. Nama
: Abubakar Saka
3. Pangkat/Gol : IIIa 4. Jabatan
:
Kepala Sub Bidang Verifikasi
5. Pendidikan Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S1 Akuntansi
(Percakapan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Bapak terkait sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dan bagaimana tanggapan Bapak? Jawaban (J): Ya kalo pemahaman saya kan apa namanya, yang lama kan (SAP PP 24/2005) hanya seputar hanya mengatur tentang contohnya. apanya macam belanja gitukan, jadikan yang lama kan dia mengakui kita, kalo kita sudah belanja berarti dia mengakui sebagai belanja tapi kalo yang baru (SAP PP 71/2010) itu kan ketika belum dipertanggungjawabkan, berarti dia belum mengakui sebagai belanja gitukan, tapi kalo sudah di ini dipertanggungjawabkan baru diakui sebagai belanja gitu. Trus yang kedua kupikir mungkin baru..yang lama itu kan masih bersifat pemerintahan, kalo yang baru harus masuk ke yang seperti di sistem perusahaan gitu kan dia sudah mulai mengarah kesana gitu seperti itu mungkinkan yang baru lebih jelas lagi begitu. (T): Apa dasar acuan Pemkab Raja Ampat dalam menyusun LKPD (J): Ya dasar acuannya kita menyusun LKPD itu kembali kepada peraturan permen (Permendagri) tiga belas itu tentang keuangan, trus tentang sisdur dengan tata pelaporan keuangan yang ada di kabupaten gitu kan ada sistus dengan peraturan bupati terus dengan perda ada dasar-daar yang kita ambil semua masukan disitu gitu.
(T): Apakah Pemkab Raja ampat sudah mempunyai sistem informasi keuangan pemerintah daerah berbasis IT yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan pak? (J): Ya itu yang hanya yang kita pakainya SIMDAsekarang gitu kan, yang kita pakai hanya SIMDA ini, jadi SIMDA ini kan membantu kita dalam proses pengeluaran keuangan setiap hari yang prosesnya dari dinas (SKPD) ke kita berupa SPP dan SPM terus menyusun anggaran APBD itukan dia pakai SIMDA juga, terus sampai APBD sudah jadi terus membantu kita dalam proses ke pengeluaran keuangan yang setiap hari proses penyusunan laporan keuangan gitu, itu kan yang membantu kita ya SIMDAnya itu gitu. (T): Menurut Bapak, dengan adanya perubahan SAP yang terbaru, apakah pegawai BPKAD ini dapat mengikuti apa tidak perubahan ketentuan tersebut atau masih ada kendala? (J): Ya, jadi kemungkinan dengan adanya perubahan aturan yang baru, otomatis harus kita di apa namanya pegawai di BPKAD harus berusaha gitu kan, harus berusaha untuk menyesuaikan dengan peraturan itu walaupun dia, kita jalan masih tersendat tapi harus, kita harus berusaha gitu kan kita di BPKAD sebagai contoh untuk ke dinas (SKPD) yang lain jangan sampai karena kita sebagai akuntansi BPKAD, aturan tentang ini kan kita yang tau dulu setelah itu kita implementasikan kepada dinas gitu kan dan kita disinikan sebagai tempat bertanya gitu kan dari teman-teman dinas (SKPD). (T): Kira-kira Menurut Bapak sendiri apakah perlu tidak dikasi penghargaan kepada yang akan melaksanakan implementasi SAP ini? (J): Ya, menurut saya itu kan itu salah satu semacam dorongan dan motivasi gitukan untuk keberhasilan seseorang atau satu badan atau satu dinas supaya memacu mereka untuk bagaimana bagaimana untuk lebih bagus lagi kedepan seperti gitu. (T): Kalau untuk sanksi sendiri kira-kira perlu apa tidak (diberikan) dalam rangka pelaksanaan implementasi ini? (J): Ya saya pikir itu kan kembali kepada pimpinan daerah gitu kan, kalo memang melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada ya itulah kembali ke pimpinan daerah gitu.
TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD (BPKAD) PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 24 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
: Bidang Anggaran
2. Nama
: Esau Paradjal
3. Pangkat/Gol : Penata Muda IIIa 4. Jabatan
:
Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD
5. Pendidikan Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S2 Akuntansi
(Percakapan) Pertanyaan (T): Terkait dengan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu PP 71/2010, kira-kira bapak mempunyai pemahaman sedikit tentang sistem akuntansi berbasis akrual begitu pak? (J): Ya kalo untuk sistim akuntansi berbasis akrual itu saya sendiri belum terlalu kuasai kedalam, cuman beberapa waktu lalu saya ada kegiatan dengan teman-teman BPKP mereka, mereka sudah memberikan sedikit gambaran tentang sistem akrual jadi untuk SAP yang baru itu dari SAP yang lama berdasarkan PP dua empat ya itu ada peningkatan cuman peningkatan dibagian mana itu kita saya belum terlalu tau kedalam. (T): Menurut Bapak, di bagian Anggaran (BPKAD) ini, apa sudah bisa menguasai SIMDA begitu pak ya? (J): Ada beberapa yang belum artinya bisa ini cuman tidak langsung aktif untuk menggunakan SIMDA, ya seperti kepala sub bidang penatausahaan dan analisis itu mereka tidak terlalu fokus ke ini (SIMDA), mereka lebih fokus ke data riil yang sudah kami tau untuk APBD iya. (T): Jadi tergantung pelaksanaan tupoksinya ya?
(J): Pelaksana tupoksi, yang lebih aktif pake ini sub di bidang penyusunan (Anggaran) sama staf operatornya dengan mereka di bidang penerbitan SPD, secara keseluruhan itu semua bidang kayaknya mereka aktif sekali menggunakan itu (SIMDA) kalo kami di anggaran itu kan ada tiga subbidang, saya di penyusunan APBD, kemudia ada ibu di sub bidang penatausahaan APBD, kemudian ada bapa di belakang yang analisa APBD, jadi penyusunan penata usahaan dengan analisa ini mereka lebih banyak ke kerja manualnya, data manualnya mereka pake ya.
(T): Kira-kira untu sarana prasarana (pendukung implementasi) sudah dilengkapi semua tidak fasilitasnya? (J): Memang fasilitas penunjang seperti komputer, laptop kami bisa lengkapi kalau tenaga SDMnya juga ada, ketika tenaga SDMnya ada kami imbangi dengan itu, jadi untuk sementara ya untuk saat ini, itu (perangkat pendukung) sudah menunjang. (T): Kira-kira kalo dari perubahan Standar Akuntansi Pemerintah itu bagaimana nanti pak? (J) Ya artinya kita di papua ini kan hidup dibawah aturan otonomi sepanjang itu kami mampu untuk terapkan tetapi kehadiran teman-teman kehadiran SIMDA lewat BPKP ini sangat membantu katakan aturannya kami harus terapkan itu prinsipnya tetap kami terapkan karena dia berlaku untuk seluruh indonesia termasuk kami di Raja Ampat. (T): Menurut pendapat Bapak sendiri ada tidak semacam reward begitu pak untuk pelaksanaan SAP implementasinya? (J): Yang lama tidak ada cuman kan dalam bentuk kegiatan-kegiatan aja itupun saya belum bisa pastikan mungkin nanti didalam itu ada teman-teman BPKP yang mampu untuk wah ini aturannya untuk kita bisa beri sesuatu yang jadi untuk motivasi reward itu.
TRANSKRIP WAWANCARA STAF OPERATOR SIMDA BPKAD PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 23 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Nama
:
Polce Muradji
3. Pangkat/Gol
:
IId
4. Jabatan
:
Staf Bidang Anggaran Bagian Penyusunan APBD / Staf Operator SIMDA di BPKAD
(Percakapan) Penanya (T): Kalau untuk admin, admin Simda ini pekerjaan mas sehari-hari seperti apa ya mas? untuk Simda? Penjawab (J): Untuk Simda sendiri itu ini saya mengawasin trusnya memastikan bahwa Simda itu tidak ada masalah dalam artian untuk pengaplikasiannya, untuk jaringannya, sampai dia punya perbaikannya, perbaikan Simda dalam artian dalam pengaplikasinnya mereka begitu. (T): Trus gini mas kalo yang saya dengar kan di SKPD-SKPD itu kan sering kalo misal terjadi rusak jaringan mereka harus kesini (BPKAD), nah menurut pendapat mas itu kendala seperti apa kok bisa seperti itu? J: “Oh iya gini, untuk masalah kendala jaringan yang tidak konek saya pikir itu lumrah, lumrah terjadi pada jaringan nirkabel, yang artinya menggunakan wifi itu lumrah semuanya di Indonesia pun akan terjadi, diluar (luar negeri) pun terjadi gitu lo, karena gini kelemahannya wireless itu kan satu gangguan cuaca ya kan?gangguan tegangan, listrik, tegangan sama cuaca. Yang dimaksud dengan cuaca gini nih, bukan bahwa hujan baru dia (sinyalnya) lemah gitu kan, kalo wireless-wireless sekarang tidak berpengaruh terhadap cuaca seperti hujan terus dia signalnya lemah enggak. Angin, ini cuaca, angin itu kalo disini terlalu kencang itu dia bisa membelokan apa namanya antena yang kita sudah pasang walaupun kita sudah patenkan dia gitu lo itu, gitu. Yang lainkan contoh liat aja di kepegawaian, dia antena driftnya menghadap kehutan bukan kesini, nah itu karena angin kan. Trusnya listrik listrik disinikan tidak (beres).ada dinas yang tegangannya itu dia keluar cuma dua ratus sepuluh (watt),ada yang sampai dua ratus tiga puluh (watt) nah itu. Itu mengganggu, mengganggu tegangan kan sewaktu dia mengganggu tegangan, dia otomatis akan mengganggu POE (Power Over Ethernet), yang ada, POE akan mengganggu signal gitu, itu yang biasa terjadi. Atau terbakar, POE sampai terbakar, sewaktu tegangan dia lagi naik-naiknya gitu pas di span trus gak bisa, mau pakai apa ya UPS sama stavolt, jebol. P: Dari mas sendiri, kira-kira sebagai admin Simda itu bagaimana mas?
J: Ya, ada sih banyak gini kalo hambatan saya itu agak susahnya itu bukan masalah untuk dia punya aplikasi atau dia punya jaringannya. Jaringan itu bagi saya sudah ini ya kita sudah pasang bagus sehingga sewaktu pengaplikasiannya dia enak, hanya saja terkadang aplikasinya ada aplikasinya ya memang, ada aplikasi yang kita harus..kita..kita pengen buat kayak gitu maksudnya kita pengen mengaplikasikan tetapi tidak bisa terbuka terkadang itu kita harus kontek lagi pusat begitu P: J: Heeh nah terus keduanya lagi masalah hambatannya itu bila si Bendahara, bendahara melakukan kesalahan didalam pembelanjaan pengambilan pos salah mereka itu tidak memberitahu tetapi uangnya memang keluar sama hanya kurang pengawasan. P: Salah pempostingan J: Heeh, salah pengambilan itu agak susah..kita harus mau memperbaiki juga jadi kayak buah simalakama jadinya begitu. P: Itu di proses pembalikan ga kalo misalnya salah pempostingan? J: Memang ada Jurnal Koreksi, ya kita bisa membuat jurnal koreksi tetapi kan begini, fisik yang sudah terjadi ya kan fisik yang sudah terjadi itu kan tidak bisa kita rubah atau SP2D yang sudah terbit sudah tidak bisa dirubah yang notabenenya akan mengurangi dana yang pada satu kegiatan yang salah ambil itu lho itu bermasalah bahkan cuma disitu aja sama sih distrik sih Cuma itu aja. P: Menurut mas Polce perlu tidak untuk admin-admin IT diperlengkapi di setiap SKPD begitu mas? J: Tidak, kalo disinikan kebetulan masih saya sendiri kalo saya sih ga perlu untuk sampai kita buat satu admin disetiap dinas. P: Alasannya? J: Alasannya tu gini,..ee satu orang jadi admin ya kan harusnya dia menguasai dibilang tenaga IT dia punya pengetahuan tentang IT yang memenuhi syarat nah biasanya orangorang kayak gini ini susah dicari mas..sewaktu mereka dipekerjakan juga itu mereka akan berlaku tawar harga kan, sedangkan kita pemerintah.begitu dan biasanya orang kayak gini juga itu mereka itu tingkat kesibukannya itu lebih lebih gitu, karena satu adminnya di dinas bisa mungkin mengerjakan beberapa bidang yang punya kebanyakan yang terjadi disinikan begitu P: Merangkap? J: Merangkap,..ya karena lebih efektif yang lebih efektif itu itu jadi gini di keuangan sendiri itu punya kelompok IT disebut dengan admin..admin-admin kecil ini diketuai oleh satu admin anggaplah mereka supervisor-supervisor, satu ini adminnya nah sewaktu ini sudah terbentuk bila nanti..kita bentuk empat sampai lima orang kan ga selalu didinas itu ada masalah ya kan nah nanti kita bagi tugas saja bila ada masalah di dinas-dinas ini pokoknya sudah terbagilah tugas-tugasnya satu keperluan saja menangani beberap dinas gitu. P: Jadi ga perlu sampai ke SKPD begitu J: Kitakan bisa memangkas biaya
TRANSKRIP WAWANCARA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 07 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
: Sekretariat Daerah
2. Nama
: Syamsudin Samuel Imanohos
3. Pangkat/Gol : IIIb 4. Jabatan
:
Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi Setda
5. Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S1 (Manajemen)
(Percakapan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Bapak terkait sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual? Jawaban (J): Sehingga kalo berbasis akrual khususnya kalo untuk masalah belanja saya pikir tidak ada pengaruhnya, cuman untuk pendapatan itu akrual sangat-sangat berpengaruh karena kita mengakui pendapatan masih berupa ketika belum menerima uang, tapi itu sudah kita akui karena ada perjanjian, itu khusus pendapatan yang akrual itu sangat berpengaruh tapi kalo masalah belanja saya pikir itu tidak terlalu berpengaruh. (T): Apakah pegawai bidang akuntansi sudah didukung latar belakangnya pendidikan akuntansi pak? (J): Saya jujur kalo inikan kita SKPD ya pak, untuk sekretariat daerah ya hampir cukup lah, tapi untuk SKPD lain sangat minim. Ya itu kalo saya bisa survey itu ada latar belakang sarjana pendidikan lain dulu jadi kasubag keuangan nah itu yang sebenarnya jadi bikin masalah disini. (T): Berarti pelatihan teknisnya juga belum ada ya, untuk PP 71 yang baru ini?
(J): Belum, belum, Sampai sekarang baru kemaren baru ada (undangan) sosialisasi. (T): Menurut pendapat Bapak sendiri apakah sejauh ini, pegawai di Sekda ini di bagian keuangan sudah bisa menyusun laporan keuangan? (J): Bisa, cuman begini masalahnya, kita ni kerja dengan aplikasi ya, di pemerintah Raja Ampat kami pakai aplikasi yang kadang-kadang dia diluar nalar akuntansi sebenarnya, menurut saya ya. Begini pak, ada didalam akuntansi tuh kita tidak pernah mengenal adanya SPM, SP2D nihil tapi aplikasi mengharuskan kita itu, makanya ketika manual baru cocokan dengan data di aplikasi dia ada selisih cuman gara-gara aplikasi, ya tapi untuk pemahaman dasar-dasar akuntansi saya pikir kita semua sudah bisa (T): Menurut Bapak sendiri, sosialisasi ke SKPDnya belum ya dari BPKAD? (J): Sosialisasi pak, iya sosialisasi, itu belum, itu kemaren dari manokwari baru dapat sosialisasi, jadi kami masih memakai yang lama (PP 24/2005). Yang kemaren itu mereka baru pada, sosialisasinya baru sampai pada tahap penyusunan anggaran akuntansinya belum sampai tahap penyusunan laporan, penyusunan anggaran berbasis akrual belum sampai penyusunan laporannya…Rata-rata di Papua terlambat dari sebenarnya terlambat informasi. (T): Pak, untuk menyusun LK SKPD ini dasar acuannya SKPD apa ya? (J): Ya sebenarnya, Permendagri 59. (T): Menurut Pak Syamsudin apakah apakah Pemkab Raja Ampat ini sudah mempunyai sistem informasi keuangan pemerintah daerah berbasis IT? (J): Ada, sudah ada, cuman sumber daya manusia kita yang kurang, bukan sumber daya manusia mengenai akuntanisnya pak, tapi mengenai aplikasinya (SDM di IT) itu saja, jadi kadang-kadang sistem error ya kita duduk diam aja, karena mau bikin apa, waktu itu saya sarankan supaya setiap SKPD ini harus ada orang IT artinya bahasa aplikasinya admin itu, harus setiap SKPD satu, tapi tidak ditanggapi. Akhirnya kita semua bergantung ke badan (BPKAD) ada cuman ada satu ya (tenaga admin), kalo tidak ya habis kita, ini sistem kalo lagi pada hujan sering error karena kita wireless ini. (T): Kalo untuk sarana sendiri seperti komputer dan sebagainya sudah memadai pak?
(J): Sangat sudah (memadai), bendahara pembantu saja semua saya kasihkan komputer semua lengkap ini sudah teraplikasi semua, cuman beberapa belum ada yang memahami tapi sudah belajar gitu. (T): Menurut Bapak sendiri LK SKPD (Sekda) ini sering terlambat ga pak? (J): Sebenarnya masalah pokok LK ini pak di SPJ, hampir semua masalah pemerintahan di Papua ini masalah SPJ, jadi kalo SPJ beres berarti LK juga cepat. Jadi SPJ aja, kalo LK itu kan kita tinggal rangkum SPJ kita sudah susun LK, kadang-kadang kan aturan bilang tanggal 10 Januari SPJ itu sampai 31 Januari SPJ belum masuk itu yang menghambat kita membuat LK disitu. Trus Badan Pengelola Keuangan itu selaku koordinator harus bekerja keras. (T): Menurut Pak Syamsudin, apa peran PPK SKPD dalam membantu BPKAD dalam membuat LKPD? (J): Masalah sampai sekarang koordinasi yang kurang. Saya pikir dengan Permendagri 13 dengan pemnyempurnaan no 59 sebenarnya desentralisasi pengelolaan keuangan sudah dikasih ke SKPD cuman kadang-kadang PPK SKPD tidak diberdayakan dalam arti kewenangannya dikasih anggarannya juga harus dikasih biar mereka bisa sinkronkan bisa kerja, sebenarnya disana (BPKAD) kan tinggal rekap itu kalo mau jujur tergantung di SKPD ini, kalo SKPD ini bagus otomatis mereka cepat, nah rata-rata kelemahan kita tu disitu, rata-rata di SKPD di Raja Ampat ini ada yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan makanya bingung gitu apalagi mau menyusun LK pak, liat SPJ saja belum mengerti. (T): Kalo menurut pendapat Pak Syamsudin, perlu tidak diberikan penghargaan rangka pelaksanaan implementasi ini (SAP berbasis akrual)? (J): Ya kita memang perlu reward, tetapi cuman satu yang saya harap penghargaan bagi kami pengakuan itu saja, itu saja sudah cukup bagi kami, karena kalo akhir tahun anggaran saja kita kerja itu sampai pagi (siangmalam). Sangat perlu itu reward berupa materi dan non materi sangat perlu. (T): Kira-kira ada sanksi kalo yang tidak melaksanakan benar-benar? (J): Ada sanksi biasanya berupa pengurangan dana di SKPD itu ada
TRANSKRIP WAWANCARA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAPPEDA PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 08 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
:
Bappeda
2. Nama
:
Rachmat M. Nurjayamika
3. Pangkat/Gol
:
IIIa
4. Jabatan
:
Kepala Sub Bagian Keuangan
5.
Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S1 ( Ekonomi Manajemen)
(Percakapan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Bapak terkait SAP yang berbasis akrual? Jawaban (J): Pemahaman saya bahwa sekarang karena keluar SAP yang berbasis akrual itu berarti, kalo di SKPD itu berarti kan kita seharusnya SKPD sebagai unit akuntansi. Sehingga pelaporan keuangan ya harusnya mengacu kepada kita yang buat, bukan selama ini yang terjadi itu kan selalu dari badan keuangan yang buat (BPKAD), jadi seolah-olah data yang di SKPD itu tidak terlalu dipercayai dibandingkan data yang mereka harus buat, seharusnya itu kan menurut pemahaman saya mengenai ini bahwa SKPDnya yang sekarang dijadikan basis akuntansi, jadi seharusnya akuntansinya sistem pencatatannya harus ada di SKPD dibandingkan (SAP) yang lama toh. (T): Kira-kira dibidang akuntansinya ini (Bag. Keuangan Bappeda) sudah sesuai dengan kompetensi mereka pak? Jawab: Ini masalahnya repot ini pak. Karena setahu saya, disini (bappeda), kita punya tenaga akuntansi itu..sarjana akuntansi cuman satu itupun honorer dan dia tidak berada di bagian keuangan dan yang lainnya itu..e rata-rata manajemen semua, cuman begini pak saya informasi bahwa kalaupun kita berbicara sarjana akuntansi, pelajaran yang mereka dapat laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan publik beda, sehingga aturannya beda jadi percuma juga seandainya dia tidak ini (tidak memahami akuntansi pemerintah), ya bagi saya karena kalau pun mereka disuruh buat ini kebanyakan mereka bingung, kalo penempatan individualnya tidak tepat pak, karena saya bilang begitu percuma jadinya. Karena toh juga mereka tidak dilibatkan disitu tidak mengerti percuma kan. (T): Apakah sudah ada pelatihan pak di Bappeda ini terkait PP 71/2010? (J): Kalo untuk SAP belum ya, khusus untuk ini ya?untuk pelatihan mengenai ini (PP 71/2010) ya kalo dikita, rata-rata kita belajarnya otodidak aja, begitu kita dengar kita harus mencari informasi diluar sesuai dengan kita punya tugas, kita lalu cari mungkin ada aturannya, lalu kita coba-coba belajar untuk itu. (T): Apakah sejauh ini pegawai Bagian keuangan, apakah sudah bisa menyusun laporan keuangan?
(J): Ya laporan keuangan itu sebenarnya tidak terlalu sulit, cuman permasalahannya data antara tahun-tahun sebelumnya itu belum tentu connect, artinya begini kalo kita terus menerus disini mudah, tapi kita misalnya menggantikan posisi orang yang dulu datanya kan ga connect agak sulit kita membuat laporan keuangan apabila data awalnya tu sulit tidak ada kan, kecuali kita membuat pada saat jamannya kita kan tidak begitu, apalagi khususnya menyangkut aset. (T): Sosialisasi yang terkait akuntansi berbasis akrual sudah? (J): Sosialisasi (terkait akuntansi berbasis akrual) juga, saya rasa belum ada. (T): Apakah ada acuannya dasar untuk menyusun laporan keuangan? (J): Pertama kita mengacu kalau dalam apa, kitakan sistimatikanya kan mulai dari apa namanya laporan keuangan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh permendagri pertama kan? dari situ kita aplikasikan pindahkan ke laporan keuangan, pertama dari bendaharawan itukan dari permendagri, permen 58 kalo saya ga salah dia punya sistematika pelaporan dari keuangan lalu kita aplikasikan itu yaitu kita mengacu juga ke permendagri 13 sama yang terakhir permendagri 64 (2013) selain itu pak menyangkut SAP PP 71/2010 itu otodidak kita asal baca dan kita juga tidak ini, kita baca tapi pelaksanaan teknisnya kita tidak begitu menguasai. (T): Apakah Pemkab Raja Ampat sudah mempunyai Sistem informasi keuangan daerah berbasis IT? (J): Ada SIMDA (T): Kira-kira untuk orang ITnya yang dipekerjakan disini pak? (J): Kalo BPKP dulu pernah ada ga tau kenapa ini, tenaga adminnya ada untuk ITnya dilatih oleh BPKP terus mereka memang pegawai disini pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. (T): Kira-kira untuk sarana sendiri pak, seperti komputer dan yang lain itu sudah sesuai tidak dengan kebutuhan pegawai disini terkait dengan SIMDAnya? (J): Kalo apa namanya untuk komputer sama ininya (software SIMDA) semua sudah oke ya saya rasa hampir semua rata-rata sudah punya laptop sudah bisa menggunakan laptop dan memang punya laptop, itu dijadikan sebagai suatu kebutuhanlah bekerja dengan itu sama saja dengan bohong, bahkan mungkin banyak laptop daripada PCnya ya. Cuma permasalahannya satu di jaringan, jaringannya kadang-kadang mengalami gangguan tidak segera ditindaklanjuti sehingga SIMDA yang harusnya bisa diakses di SKPD jadi terhambat, orang SKPD harus ke Badan Pengelolaan Keuangan (untuk memperbaiki) nah ini SIMDA makanya badan keuangan rame, disana juga tidak disediakan suatu ruangan khusus dulu ada tapi sekarang tidak ada sehingga semakin rame orang disitu diusir-usir nah itula semua faktor membuat sistem pengelolaan keuangan menjadi benar-benar tidak maksimal begitu (T): Apakah penyusunan laporan keuangan ini sering tidak mengalami keterlambatan ke BPKAD?
(J): Kalo di SKPD itu begini pak, kalo kita mau asal print karena kita sudah dilengkapi dengan SIMDA senjata kita, asal print barang jadi itu ga lama kan pak, asal print barang jadi kok SIMDA sudah ngatur sendiri, tetapi keterlambatan itu karena begini ada beberapa hal yang saya bilang begitu, bapak berkoordinasi dengan si A ini menurut bapak begini, tetapi menurut sana (BPKAD) tidak, harusnya melakukan ini tetapi disana tidak begini, kalo cuman bikin asal-asalan asal jadi ya saya rasa semua bisa karena itu barang tinggal kopi paste saja, apalagi ada SIMDA, ada miskomunikasi menurut saya, biasanya terjadi miskomunikasi antara SKPD dengan badan pengelolaan keuangan karena terus terang aja kiblatnya semua di daerah mungkin dimana-mana berkiblat di badan pengelolaan keuangan bahkan aturan pun kadang kita ikuti aja mereka bilang, jika tidak ikuti, uang tidak keluar kan?gitu. (T): Apa peran PPK-SKPD untuk membantu PPKD dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah ini? (J): Sekarang ini terus terang aja pak kita hanya dipanggil untuk rapat-rapat saja, kita dipanggil pun kita diminta kita kasih laporan kesana, tapi toh juga laporan kita tidak bisa dijadikan dasar jadi hanya asal panggil aja, maunya saya mari kita bicara, tapi kita ya bikin laporan itu kalaupun salah kalian benarkan (perbaiki), seharunya kalau salah mari kita bicarakan bersama-sama kesalahanya ada dimana kan begitu, jadi perannya PPK SKPD disini nyaris tidak ada. (T): Kira-kira untuk membuat laporan keuangan SKPD perlu tidak bantuan dari konsultan? (J): Tergantung pak, kalo kita (Pemkab Raja Ampat) begini ya, dulu seingat saya bukan dari Bappedanya tapi badan pengelolaan keuangannya (BPKAD) itu mendatangkan konsultan dan itu akhirnya kita jadikan dasar perhitungan aset awal, artinya aset-aset yang sebelumnya pernah dicatat kadang-kadang meleset dengan perhitungan mereka nah sekarang bagaimana lah barangnya ada ternyata tidak ada, terus yang barang yang tidak ada menjadi ada, sedangkan itu (aset-aset) itu dibuat dengan uang yang banyak dari ini..nah itulah kalo saya bilang artinya kalaupun kita seharusnya memerlukan tenaga dari luar bantuan memang kita perlukan karena keahlian mereka harusnya kita perlukan, tetapi harusnya tidak berjalan sendirian tapi harus berkoordinasi dengan satuan kerja sendiri jangan kita kerjasama tapi taunya cuman nongkrong di BPKAD saja. (T): Menurut Bapak sendiri perlu tidak diberikan penghargaan jika mengelola dengan baik? (J): Jawab: Bagi saya cukuplah kepada pemerintah pusat atau kepada BPK yang merekomendasikan atau apa yang memberikan penilaian apa namanya suatu bonus itu dari BPK kepada pemerintah daerah. (T): Jadi bukan dari BPKAD ini (memberikan reward)? (J): Tidak perlu (BPKAD) bagi saya, kenapa bagi saya tidak perlu lah sebenarnya masalah terbaik atau tidak itu tergantung dari bimbingan kalian (BPKAD), yang harusnya terbaik itu Badan Pengelola Keuangan itu harusnya yang terbaik..bukan di SKPDnya kalo bicara tentang siapa yang terbaik karena Badan Pengelola Keuangan selalu yang terbaik seharusnya berbicara itu (pemberian insentif dari BPKAD). bagi saya tidak terlalu efektif buat itu tidak terlalu efektif karena tingkat kesulitannya berbeda dalam menyusun laporan keuangan..
TRANSKRIP WAWANCARA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN INSPEKTORAT PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 10 APRIL 2014)
1.
Unit Kerja
:
Inspektorat
2.
Nama
:
Amril Laude
3.
Pangkat/Gol
:
Pengatur Muda Tk. I/ IId
4.
Jabatan
: Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan
5.
Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S1 (Ekonomi Manajemen Perusahaan)
(Percakapan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Bapak sendiri terkait sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual? (J): Sejauh ini sebenarnya saya kan masih baru, tapi sejauh pemahaman saya menyangkut itu berupa akuntansi berbasis akrual diterapkan kalo tidak salah, wajib oleh seluruh Pemda, dua ribu lima belas ya diterapkan toh? ya jadi sejauh pemahaman saya kalo misalnya sistem akuntansi berbasis akrual pencatatannya diakui setelah terjadi apa namanya seratus persen. Misalnya pekerjaan fisik proyek bangunannya seratus persen walaupun pencairan SP2Dnya belum keluar tapi sudah diakui sebagai pengeluaran atau belanja modal. (T): Kira-kira pak perlu tidak menambah pegawai yang berkualifikasi pendidikan (akuntansi), jadi dalam pembuatan laporan keuangan begitu? (J): Jadi kalo menurut saya penambahan aparat pengawas khususnya inspektorat ya, jadi kita dalam rangka pengawasan masih kurang aparatur, jumlah pegawainya kita saja baru duapuluh empat. Jadi dibidang-bidang atau disini disebut dengan inspektorat pembantu wilayah itu semuanya kepala, kepala seksi dan kepala bidang staf-stafnya itu belum ada karena kita memang kekurangan aparat. (T): Apakah Pemkab ini sudah mendapatkan pelatihan secara teknis pak untuk PP 71(2010)? (J) : Kayaknya, kayaknya belum
(T): Menurut (pendapat) Bapak sendiri apakah sejauh ini, staf atau pegawai yang di Inspektorat ini sudah bisa menyusun laporan keuangan? (J): Kalo saya pribadi, mungkin SDMnya inspektorat ini kebanyakan basicnya bukan akuntansi jadi banyak yang dari sosial, jadi pemahaman menyusun laporan keuangan cuman yah kira-kira sekitar lima puluh persen lah. (T): Apakah sudah pernah sosialisasi (PP 71/2010 SAP berbasis akrual)? (J): Sejauh yang saya tahu, sosialisasi PP 71 tentang SAP ini kayaknya belum. Ya saya rasa itu perlu ada sosialisasi terlebih dahulu kemudian penyiapan aparat yang berkepentingan di bidangnya ya supaya pelaksanaan PP itu berjalan dengan baik. (T): Menurut Bapak sendiri ada tidak dasar acuan SKPDdalam menyusun LK? (J): Ya, untuk sementara ini acuannya masih pake PP dua empat tahun dua ribu lima itu tentang SAP.
(T): Apakah Pemkab Raja Ampat sudah mempunyai sistem informasi keuangan pemerintah daerah berbasis IT dalam menyusun laporan keuangan? (J): Sementara ini yang dipake di Pemda Raja Ampat yang ditawarkan dari BPKP yaitu SIMDA, jadi semua data postingan dimasukan ke dalam SIMDA. Sebenarnya yang mengoperasikan SIMDA di inspektorat ini bagian keuangan yaitu bendahara sama PPK, bendahara mengentri data-data pengelolaan keuangannya pertanggungjawabanya pengeluaran belanja, trus kemudian PPK memverifikasi lewat SIMDA juga. (T): Menurut Bapak sendiri, apakah fasilitas sudah dipenuhi seperti komputer dll? (J): Ya kita sudah didukung dengan fasilitas sama kantor. (T): Menurut Bapak sendiri, apakah LK SKPD sering tidak mengalami keterlambatan? (J): Sejauh yang saya tahu ya sering. (T): Kendalanya? (J): Ya itu di SKPD itu banyak yang masih belum paham ya, jadi ya wajarlah ada keterlambatan karena minimnya sosialisasi terus pelatihan Bimtek tentang penyusun laporan keuangan itu mengakibatkan sering terlambat. (T): Apakah peran dari PPK-SKPD ini membantu tidak, para pejabat pengelola keuangan dalam membuat LKPD? (J): Iya Pejabat penatausahaan mempunyai fungsi yang sangat vital dia yang penyaring pertama atau memverifikasi setiap pengeluaran yang terjadi di SKPD sebelum disampaikan ke PPKD selaku BUD ya. Menurut saya PPK sangat penting dalam memverifikasi pertanggungjawabanya bendahara pengeluaran di setiap SKPD. (T): Apa perlu meng-hire konsultan dalam pemebuatan laporan keuangan? (J): Sebenarnya perlu (memanggil konsultan) karena seperti yang saya bilang apa..basic pendidikan aparat pengawas ini bukan berlatar belakang dari akuntansi, ya saya rasa (konsultan) BPKP sudah cukup. (T): Apakah perlu tidak diberikan penghargaan kepada SKPD yang bisa melaksanakan implementasi SAP berbasis akrual? (J): Untuk pemda raja ampat sendiri itu sudah pemberian reward sudah berjalan sejak tahun dua ribu dua belas kemaren, jadi setiap SKPD dinilai tiga SKPD terbaik dalam laporan keuangan yang nanti diberikan berupa insentif begitu kepada mereka, supaya ada motivasi dari SKPD lain. (T): Terkait sanksi apakah juga diberikan? (J): Sanksi mengenai pelanggaran pengelolaan laporan keuangan sementara masih untuk sejauh pelimpahannya ke kejaksaan biasanya belum, tapi hanya sebatas menindaklanjuti temuan BPK RI, jadi kalo misalnya ada temuan dari BPK RI kemudian keluar ketinggalannya dari BPKAD dan SKPD wajib menindaklanjuti itu setiap tahunnya. Jadi kalo misalnya ada temuan sepuluh juta dalam tahun itu belum bisa diselesaikan semuanya, ya bisa dicicil lima juta. Sampai intinya, tindaklanjut dari BPK itu harus selesai. (T): Keterlambatan dalam mengumpulkan laporan keuangan diberi sanksi apa tidak? (J): Itu (keterlambatan) sejauh yang saya tau di BPKAD itu kalo misalnya terlambat penyampaian laporan keuangan dari SKPD itu terlambat ditahan insentifnya, setiap pejabat pengelola keuangan itu kan ada insentif jadi misalnya penyampaian laporannya belum beres berarti insentifnya ditahan dia (BPKAD).
TRANSKRIP WAWANCARA PPK DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 08 APRIL 2014)
1. Unit Kerja
:
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat
2. Nama
:
Jumyati Kapitan Laut
3. Pangkat/Gol
:
IIIb
4. Jabatan
:
Kepala Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan
5.
Pendidikan formal terakhir: -
Lulusan S1 ( Ekonomi Pembangunan)
(Percakapan dengan Kasubag dibantu Bendahara Pengeluaran) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Ibu terkait dengan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual? Jawaban (J): Oo itu belum (T): Menurut ibu sendiri, SDM aparatur yang berkualifikasi pendidikan akuntansi disini (Dinas Pendapatan Daerah) sudah memenuhi apa tidak Bu? (J): Sudah memenuhi, sebenarnya sih kalo mau ditambah justru lebih bagus untuk peningkatan SDM. (T): Belum ada pelatihan teknis (PP 71/ 2010) Bu ya? (J): Ya (T): Menurut sejauh ini bidang keuangan Dinas Pendapatan ini sudah bisa menyusun laporan keuangan Bu? (J): Sudah bisa, kita kan setiap tahun itu masing-masing SKPD dikasih standar penyelesaian laporan keuangan toh per SKPD itu kalo sudah selesai mereka kasih insentif mulai dari kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, sekertaris sebagai kuasa pengguna anggaran, saya sendiri sebagai pejabat pengelola keuangan terus sama bendahara, disini ada tiga bendahara, jadi setiap tahun itu kalo kita berhasil membuat laporan itu dan menyatakan disetujui di badan keuangan (BPKAD) terus kita diberikan insentif itu sebagai patokan. (T): Apalah sudah ada sosialisasi Bu, terkait SAP yang terbaru ini? (J): Sampai saat ini kemaren baru sosialisasi satu kali, iya dari BPKP. (T): Siapa-siapa yang dikirim (mengikuti sosialisasi) Bu?
(J): Mereka minta itu Kasubag per-orang dengan Bendahara pengeluaran, cuman Kasubbag keuangannya ada diklat PIM empat di Jogja, Pertemuan itu kan tentang pembahasan penyusunan laporan keuangan SKPD, cuman saat itu kita tidak sempat ikut karena masingmasing ada urusan dinas. Trus kegiatan hanya sehari (sosialisasi) seperti ini jangan cuman satu hari maksudnya kan kita baru perkenalan, minimal tiga harilah supaya kita lebih kenal begitu. (T): Kira-kira ada apa tidak dasar acuannya untuk membuat laporan keuangan ini? (J): Itu ada, dasar acuannya itu ada, dari SAP yang lama (PP 24/2005), kemudian dari panduan-panduan, kemudian acuannya dari permintaan BPK tentang laporan keuangan itu yang kita pakai. Karena setiap tahun itu saya kira tidak berubah untuk penyusunan laporan keuangannya sendiri. (T): Apakah Pemkab Raja Ampat ini mempunyai ini mempunyai sistem informasi keuangan pemerintah daerah berbasis IT: (J): Ada, kalo pengelolaan sistem keuangan, ya SIMDA itu Sistem Manajemen Keuangan Daerah, itu kegiatannya dari BPKAD dari keuangan ya, setiap tahun ada sosialisasi itu (SIMDA) sistem manajemen keuangan daerah, maksudnya sistem itu disampaikan ke kita kasubag dan bendahara bisa memahami dan mengerti tentang SIMDA. (T) Kalau menurut ibu sendiri dalam penyusunan laporan keuangan itu sering terlambat apa tidak? (J): Ya kita sering terlambat. (T): Apa kendalanya? (J): Biasanya kendalanya itu di kegiatan. Kayak soal kelola ya, biasa itu kita kan daerah kepulauan toh kan tidak mungkin mau sesuaikan kegiatan itu dengan jadwal keuangan, jadi kita harus tunggu sampai semua kegiatan direkap jadi satu, itu kadang terbengkalai dengan waktu. Memang kalo pemasukan laporan seperti batas waktu yang harus ditentukan kita harus masukan laporan keuangan kadang-kadang memang terlambat tidak tepat waktu seperti itu. Terus kadang-kadang juga seperti faktor alam cuaca listrik ini satu hari kalo mesinnya lagi bagus, mungkin dua kali padam, bukan satu hari tapi jam kerja jam delapan sampai setengah empat kalo mesinnya lagi bagus dua kali aja padam. Yang ketiga kadangkadang setelah laporan penyusunan keuangan jadi ketika sampai di BPKAD inikan langsung ke bagian verifikasi dulu seperti ibu Kasubbag bilang, kalo disana orangnya ada, kan disana sudah dibagi-bagi misalnya kalo pegawainya itu tidak ada maka kita harus tunggu lagi, apalagi kalo keluar daerah, keluar daerah kan minimal lima hari perjalanan harus tunggu lagi. Belum lagi kalo kita punya berkas lengkap mereka periksa mungkin ada yang tercecer mereka (BPKAD) salahkan kita lagi, kita lagi yang cari akhirnya banyak waktu yang terbuang. (T): Ada reward tidak untuk pelaksanaan implementasi nanti? (J): Kalo kita kan kami di SKPD dibatasi hanya untuk kerja saja, itu urusan BPKAD cuman kita mungkin, ada insentif untuk penyemangat kerja begitu. (T) Ada sanksi juga tidak? (J): kalo terlambat kita tidak terima insentif, kalo kita tepat waktu menyelesaikan laporan keuangan sesuai yang diminta dari tim verifikasi dari BPKAD kita diberikan insentif itu.
TRANSKRIP WAWANCARA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DISBUDPAR PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 14 APRIL 2014)
1. 2. 3. 4. 5.
Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nama : Abdul Latif Soltif Pangkat/Gol : Penata Muda (IIIa) Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Pendidikan formal terakhir: - Lulusan D III (Perhotelan)
(Pembicaraan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Bapak terkait dengan sistem pemerintah berbasis akrual ini? Jawaban (J): Ya dia perbedaannya mungkin hanya dari apa namanya, dari bagan-bagan (akuntansi) ini aja, dari format apa namanya ini (SAP), apa dia rumus-rumus perhitungannya ini ya beda, dia ada beda sedikit dengan yang lama. (T): Kalo disini (Disbudpar) pak, untuk stafnya ada yang berpendidikan akuntansi? (J): Yang berpendidikan akuntansi ada satu, bendahara pengeluaran.
(T): Pemkab sendiri sudah ada pelatihan teknis (SAP berbasis akrual) ke SKPD? (J): Pemkab belum, oo Pemkab sudah pernah adakan, tapi adakan diluar seperti dasar-dasar akuntansi penyusunan laporan tahunan SKPD, ya berbasis akrual, desember eh oktober tahun dua ribu tiga belas kemaren, (T): Berapa orang yang dikirim pak? (J): Berdua dengan Kasubag Umum. (T): Pegawai disini apakah sudah bisa menyusun LKPD? (J): Kalo saya disinikan khusus untuk apa namanya laporan keseluruhan laporan keuangan keseluruhan satu SKPD semua kegiatan. (T): Sudah bisa pak ya? (J): sudah bisa.
(T): Kalo sosialisasinya (PP 71/2010) sudah? (J): Yang baru ini (PP 71/2010), masih belum disosialisasikan. (T): Untuk SPKD sendiri, dasar penyusunan laporan keuangannya apa ya? (J): Dasar acuan dari permen tiga belas itu dari keuangan itu keseluruhan, sama semua
(T): Berarti PP 24 tahun 2005 ya? (J): Ya (PP dua empat) dua ribu lima karena belum berubah sampai sekarang (T): Kira-kira menurut Bapak sendiri apakah SIMDA ini bisa mendukung tidak untuk perubahan sistemnya? (J): Sebenarnya mendukung pak, cuman kalo kendala di SIMDA ini cuman kadang ya itu mungkin karena entah ada yang tidak input atau sudah di input tapi kok bisa ga muncul jadi kadang saya bikin manual itu ga konek, jadi saya dengan bendahara konek sama SIMDA ga konek, makanya kita print lagi dengan SIMDA kok bisa beda dengan bendahara sedang kami bahas untuk semua tapi memang sebenarnya SIMDA sudah bagus sih cuman karena ya mungkin dari sananya (BPKAD) karena yang input bagian tangani dinas pariwisata kan masing-masing tangani disana sama SIMDA. nah mereka yang input sendiri. Cuman kadang malah saya bilang saya ga ikut SIMDA, masa saya beda sama bendahara sedang satu SKPD semua saya yang susun saya bilang begitu. (T): Berarti yang salah itu di programnya atau? (J): kesalahan penginputan (T): Kira-kira karena sebagai laporan keuangan (SKPD) terbaik begitu ya, apa reward yang diberikan pak? (J): Kemaren-kemarenkan bonus, yang juara satu ya mungkin dikasih bonus apa honor begitu apa tunjangankah. Yang juara saja, per SKPD. Yang bagian keuangan aja sih satu ruangan. Kan semua pada terlibat ada bendahara gaji, bendahara penerimaan, pengeluaran sama barang.Ya itu mungkin kalo yang saya bilang tadi itu kan di semua SKPD ada tapi kalo untuk juara-juara ini pas pemeriksaan dari inspektorat, nah itu yang juara dikasih bonus dari sana. (T): Sanksi yang seperti apa pernah ada diberlakukan keterlambatan mereka (SKPD dalam mengumpulkan laporan keuangan)? (J): Kalo keterlambatan laporan begitu?itu biasa pas pada waktu UP (uang persediaan) yang ga bisa dikasih keluar, ini uang persediaan. Karena laporan akhir tahun itu kan masuk itu kan dia per januari kan?nah itu kadang kalo UP sudah keluar kan ga bisa dari dinas lain laporannya sudah masuk dulu baru (UP) bisa dikeluarin atau insentifnya dibayarkan setelah laporannya sudah masuk (ke BPKAD). Insentif tidak bisa diberikan dan UP tidak bisa dicairkan
TRANSKRIP WAWANCARA PPK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 16 APRIL 2014) 1. 2. 3. 4. 5.
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Nama : Fransiska Berselina Msen, A.Md Pi Pangkat/Gol : IIIa Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Pendidikan formal terakhir: D3 Perikanan
(Percakapan dengan Kasubbag dibantu Bendahara Pengeluaran) Pertanyaan (T): Menurut Ibu sendiri, Ibu pernah mendengar sistem akuntansi berbasis akrual? Jawaban (J): Iya, cuman kita belum tau pasti itu, penggunaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. (T): Menurut ibu sendiri, pegawai disini apakah perlu menambah latar belakangnya akutansi? (J): Perlu juga, ya kalo kita masih perlu untuk itu bendahara penerima, bendahara aset itu, kita yang ada juga bendahara pengeluaran dengan ini maksudnya jabatannya sudah diisi orangnya ada cuma untuk meningkatkan pemahaman itu yang masih kurang. perlu belajar lagi ya itu sangat perlu (berpendidikan akuntansi) kita saja bidang perikanan bisa terjun ke akuntansi keuangan. (T): Pernah ada pelatihan PP 71/2010? (J): Belum, kita mungkin terakhir (PP 24) tahun dua ribu lima, dua tahun lalu kita, tahun dua ribu dua belas. Jadi Pelaksanaannya di BPKAD (T): Apakah sudah apakah sudah ada pelatihan teknis Bu untuk SIMDA? (J): Simda, iya sudah, iya kita sering ada pelatihan. (T): Menurut Ibu sejauh ini apakah selaku PPK SKPD dan selaku Bendahara apakah bisa menyusun laporan keuangan Bu? (J): Sudah (T): Bisa (Ibu) jelaskan proses terbentuk laporan keuangan (SKPD)? (J): Dari awalnya, dari bendahara dulu nih, kita setelah terima DPA kita punya UP (uang persediaan) di awal tahun kita langsung proses permintaannya ke BPKAD, setelah itu keluar sudah dijadikan uang minta maaf SPD, terus kita buat SPP setelah SPP, ibu Kasubag yang terbitkan SPMnya setelah SPMnya bawa antar ke BPKAD mereka yang proses SP2Dnya setelah SP2Dnya jadi uang kita ambil gunakan sesuai kebutuhan kantor kita buat pertanggungjawaban sesuai dengan yang kita gunakan. (T): Jadi pertanggungjawaban laporan keuangan itu? (J): Belum (laporan pertanggungjawaban), masih SPJ penggunaan anggaran perbulan itu. Ya kita buat, kita bawa koordinasi lagi dengan BPKAD mana yang perlu kita ubah setelah itu, kita input nilai penggunaan uangnya setelah bendahara buat input itu untuk pengesahan SPJ oleh kasubag
keuangan. Setelah pengesahan SPJ kita kembalikan lagi SPJ ke BPKAD bidang akuntansi ada paraf koordinasi ada disposisi disitu untuk proses selanjutnya proses pencairan uang berikutnya lagi. Nanti itu berlangsung dari UP, GU sampai dengan akhir tahun itu yang direkap untuk dijadikan laporan keuangan oleh Kasubag keuangan. Laporan perbulan yang direkap jadi satu laporan keuangan. (T): Laporan keuangannya ini apa aja Ibu? (J): Laporan keuangan (disampaikan SKPD) yaitu CALK (catatan atas laporan keuangan), Jurnal Penerimaan, Jurnal Pengeluaran, Rekapitulasi SPJ, terus Neraca (persediaan masuk di Neraca), LRA, aset terakhir. Biasanya dibuat per semester dari Januari sampai Juni semester pertama nanti semester kedua lagi berikutnya Juli sampai Desember. (T): Sosialisasi ke SKPD untuk PP yang terbaru ini belum bu ya? (J): Iya belum (T): Ada tidak dasar acuannya untuk membuat laporan laporan realisasi anggaran dan neraca? (J): Ada dari RKA trus dari DIPA, realisasi toh?neraca juga ada dan kita minta petunjuk BPKAD iya cara menyusunnya bagaimana sampai realisasinya. Jadi datanya harus dicocokan sama dengan BPKAD, dengan sistem (SIMDA). (T): Kalau untuk laporan keuangannya sendiri memakai SIMDA apa tidak? (J): Tidak, manual (Laporan keuangan), sementara kita belajarnya bertahap, mungkin di BPKAD sudah dengan SIMDA tapi kita di SKPD masih manual. (T): Manual karena bentuk fisik (laporan keuangan) dikirim ke sana (BPKAD) begitu ya? (J): Iya (bentuk fisik laporan keuangan) nanti kita buat manual, di BPKAD menyesuaikan dengan SIMDA, angka-angkanya diperiksa lagi lewat SIMDA sesuai itu. (T): Membantu tidak dalam menyusun laporan keuangan Bu?kan itu tadi manual? (J): Ya, kita dilatih untuk bisa menginput data secara manual ya setelah itu nanti kita BPKAD bidang akuntansi disana disesuaikan cocok tidak dengan yang diinput melalui SIMDA jadi ada sedikit selisih nilai kita tau ini dimana kekurangannya. (T): Kemaren itu kan dikasih penghargaan terkait laporan keuangan, kira-kira dalam sistem yang baru ini (akuntansi akrual) perlu juga tidak diberikan penghargaan? (J): Mungkin sebagai motivasi tapi kita sebaiknya mungkin kita dikasih pendidikan semacam kursus atau diklat lebih lagi untuk menunjang pekerjaan kita itu yang lebih berharga sebenarnya, menambah ilmu kedepan kalo kita dapat barangkan tidak dapat manfaatnya sebenarnya karena cepat habis. Kita juga tidak sangka-sangka, kita ya bekerja kita usahakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan terus apa kriterianya apa-apa kita siapkan semua itu tidak dipikir kita bisa juara kita siapkan saja yang menjadi tanggung jawab kita. (T): Dikasih bentuk insentifnya sama mereka apa itu Bu? (J): Dikasih uang, atas nama SKPD diterima oleh kepala badan. (T): Ada tidak sanksi kalo misalnya tidak melaksanakan dengan tepat waktu? (J): Ada (tapi) kalo kita disini (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) tidak. (T): Seperti apa itu sanksinya? (J): UP (Uang Persediaan) nya ditahan, terus insentifnya tidak dibayar, sampai menyelesaikan (laporan)
TRANSKRIP WAWANCARA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PEMKAB RAJA AMPAT (WAWANCARA TANGGAL 16 APRIL 2014) 1. Unit Kerja
: Dinas Pekerjaan Umum
2. Nama
: Sri Yanti
3. Pangkat/Gol : IIIa 4. Jabatan
:
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5. Pendidikan formal terakhir: -
S1 Administrasi Niaga
(Percakapan) Pertanyaan (T): Apa pemahaman Ibu terkait sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru bu? Jawaban (J): Saya ini nda tau itu soalnya saya belum baca. (T): Disini (Dinas PU) didukung tidak bu dengan latar belakang yang sesuai maksudnya akuntansi ya akuntansi juga? (J): Tidak, kita latar belakangnya semua bukan akuntansi tidak. Dipaksa untuk bisa mengertilah bukan dipaksa sih belajar. Kalo dengan diadakan pelatihan saya rasa bisa, semua pasti bisa karena yang lama (PP 24/2005) kan sudah bisa dipahami, palingkan perubahan tidak terlalu signifikan kan mungkin mudah-mudahan. (T): Apakah di SKPD ini sejauh yang ibu pahami sudah ada pelatihan teknis tuntuk yang baru (PP 71/2010)? (J): Untuk yang baru belum, kalo yang lama sudah sih. (T): Khusus ibu sendiri PPK dan Bendahara sudah bisa menyusun laporan keuangan? (J): Kalo untuk dinas PU sendiri sih bisa lah, walaupun belum pandai-pandai. (T): Sosialisasi ke SKPD sepertinya ini belum bu ya untuk PP yang baru? (J): Belum, saya belum tuh ini (PP 71/2010) juga saya baru tahu.
(T): Kira-kira untuk menyusun laporan keuangan itu apa dasar acuannya bu?
(J): Biasanyanya kan, berdasarkan SP2D trus dilihat dengan DPA SKPD ya itu. (T): Kira-kira cukup membantu tidak SIMDA itu bu? (J): Cukup sih bantu, membantu sekali, (T): Apa kendalanya untuk SIMDA bu? (J): (Cuma) jaringan sering rusak, lelet, lama. (T): Itu mempengaruhi tidak keterlambatan tadi? (J): Mempengaruhi kadang-kadang kan kita keatas lagi kan, tapi tidak terlalu signifikanlah mempengaruhinya bisalah kita sesuaikan toh. Cuma..paling data-data yang itu toh SP2D SPP SPMnya. (T): Kalau untuk LK(laporan keuangan) nya sendiri itu manual bu ya? LK untuk sampai sekarang ini masih manual, nanti kita buat disini rekapnya dari keuangan kan, (tidak memakai SIMDA) laporan keuangannya. Tapi kalo untuk LRA itu SIMDA bisa terbaca, register SP2D ya itu terbaca di SIMDA, kadangkadang kan kalo kita ikut SIMDA mereka kan belum terinput semua, kita pakai manual biasa berdasarkan SP2D yang masuk biasanya (Laporan Keuangan untuk PU) Laporan Realisasi Anggaran, BKU..BKU secara global kan sampai desember itu aja sih sama aset sama neracanya cuman kadang-kadang neracanya itu kan tidak sempurna karena saya biasakan namanya juga kita nda tau neraca kan belum tepat, jadi nanti disempurnakan oleh keuangan (BPKAD). (J): Kalo dalam implementasi SAP yan baru ini, apakah perlu tidak diberikan penghargaan insentif seperti itu bu? (T): Saya mau bilang perlu juga tidak, mungkin perlu juga memotivasi bendahara atau PPK kan untuk berbuat yang lebih baik lagi kan, iya tetapi bukan sesuatu yang harus dilakukan sih. (T): Ibu Yanti selaku PPK pernah mendapat reward tidak, terkait dengan pencapaian misalnya mengumpulkan laporan keuangan? (J): Sampai sekarang sih belum Cuma kalo pada saat ulang tahun marinda (Ulang tahun Raja ampat) kita dua kali berturut-turut dapat juara, pertama waktu 2011 juara tiga kemarin eh 2012 juara tiga, laporan 2013 untuk 2012 kemaren juara satu. (T): Apakah dalam bentuk insentif rewardnya? (J): Insentif tapi bukan dari keuangan, bukan dari keuangan tapi dari Bupati langsung. Jadi inspektorat yang periksa, mereka yang menentukan dikasih tembusannya ke bupati, kalo untuk dari keuangan ditahun ini kayaknya itu tapi belum, itu berdasarkan penilaian langsung dari BPK.
DATA JUMLAH PEGAWAI PEMKAB RAJA AMPAT Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Berlatar Belakang Sarjana No
TINGKAT PENDIDIKAN
Jumlah
1
S1 Ekonomi
8
2
S1 lainnya
6
3
D3
6
4
Tidak bergelar
2 22
Jumlah PNS yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi No
PNS Berpendidikan Akuntansi
Jumlah
1
JENIS KELAMIN
48
Laki-laki
21
Perempuan
27
2
USIA < 30
6
30 - 40
37
40 - 50
3
> 50
2
Tingkat Pendidikan DIII
21
D-IV/ S1
27
Jumlah PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tahun Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik Raja Ampat) -
Pada Tahun 2013: Laki-laki = Perempuan = Total pegawai di tahun 2013 = (Sumber data: Badan Pusat Statistik Raja Ampat)
1491 orang 896 orang 2837 orang
FOTO WAWANCARA BEBERAPA NARASUMBER
