KATA PENGANTAR
Organisasi KORPRI mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan jiwa korps (korsa) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Dengan demikian tugas dan fungsi KORPRI juga melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, namun posisi dan aktivitasnya berada dalam kedinasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, maka jabatan struktural yang mempunyai kewajiban, hak dan fungsi yang sama dengan pejabat di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi oleh KORPRI kedepan semakin berat,
karena
harus
membangun
kesadaran
PNS/Anggota
KORPRI
agar
mempunyai rasa solidaritas yang kuat, komitmen terhadap kesatuan dan persatuan, membangun kolektivitas yang tinggi sehingga harus mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transpran dan akuntabel. Dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu, maka diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi KORPRI itu sendiri, dalam hal ini kamipun sangat menyadari tidaklah mudah untuk melaksanakan tugas tersebut, namun kami yakin apabila semua pihak memberikan dukungan terutama sekali semua SKPD dan instansi vertikal Kabupaten Tanah Bumbu insyaAllah program kerja
atau kegiatan yang kami tuangkan pada RENSTRA pada Tahun
2016-2021 ini dapat berjalan lancar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Batulicin,
2016
Plt. Sekretaris DP. KORPRI
Hj. Rima Anita Susanti, SE Penata Muda Tk. I NIP. 19800203 201101 2 005
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). KORPRI
merupakan organisasi yang mewadahi para PNS di seluruh
Indonesia. Dalam rangka untuk menanamkan jiwa korps dan kode etik PNS, Pemerintah RI telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Pembinaan Jiwa Korps ini bertujuan untuk membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian
kepada
masyarakat
serta
meningkatkan
kemampuan
dan
keteladanan PNS selanjutnya mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, dan abdi masyarakat serta pembinaan jiwa korps PNS yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI . Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
1.2.
Landasan Hukum
Landasan Hukum yang melatar belakangi penyusunan RENSTRA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu 1.3.
Maksud Dan Tujuan RENSTRA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan resmi SKPD sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan guna mengarahkan pelayanan terhadap seluruh PNS/anggota KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. RENSTRA disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi masalah atau tantangan terhadap tugas dan fungsi KORPRI dalam melaksanakan program atau kegiatan. 2. Merumuskan visi, misi dan strategi yang tanggap atas dinamika pada perubahan lingkungan strategis pembangunan. 3. Menyusun prioritas program/kegiatan yang sesuai dengan tujuan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya unit kerja. 5. Sebagai bahan acuan atau dasar dalam pengambilan kebijakan Program Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tanah Bumbu. 6. Untuk bahan pengukuran kinerja serta untuk membantu memantau dan mengevaluasi sehingga dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. 1.4.
Kegunaan RENSTRA adalah :
1. Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan 2. Sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program atau kegiatan dan mobilitas sumber daya 3. Sebagai media untuk menyampaikan visi, misi, tujuan, program dan kebutuhan sumberdaya dengan mitra kerja. Penyusunan
dokumen
RENSTRA
Pelaksana
Sekretariat
Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu sangat terkait dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, oleh karenanya penyusunan RENSTRA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ini diharapkan sebagai pengisi dan pengawal visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu selama lima tahun kedepan. 1.5.
Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu 2016–2021 adalah : Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan tujuan 1.3 Kegunaan RENSTRA 1.4 Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tanah Bumbu 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DP KORPRI 2.2 Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 2.3 Kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu Bab III Isu-isu strategis 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih 3.3 Penentuan isu-isu strategis Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kebijakan 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan sasaran 4.3 Strategi dan kebijakan Bab V Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TANAH BUMBU
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu), maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 18),
maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu
mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan internal terhadap seluruh unsur dalam lingkup tugasnya. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 18). 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DP KORPRI Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 18). Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan lembaga teknis operasional yang bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten dan secara
teknis administratif KORPRI bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah (Sekda). Pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 04 tahun 2010 tentang Tugas Pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu pada pasal 2 disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Ketua Dewan
Pengurus
KORPRI
Kabupaten.
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
wewenangnya, serta pembinaan internal terhadap seluruh unsur dalam lingkup tugasnya.
Secara rinci tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
adalah
sebagai berikut : 1.
Merumuskan kebijakan pembinaan jiwa Korps PNS di lingkungan pemerintah kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
2.
Menetapkan
kebijakan
teknis,
program
dan
rencana
penyelenggaraan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait . 3.
Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan spiritual .
4.
Menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana kegiatan
usaha,
meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum, dan 5.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.
Pengelolaan Urusan Umum dan Kerjasama
2.
Pembinaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
3.
Pembinaan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
A. Sub Bagian Umum dan Kerjasama
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga, sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut : 1. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat dan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; 2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; 3. Menyusun program, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi
kegiatan penyusunan program dan kegiatan KORPRI; 4. Menyusun program, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi
kegiatan penyususnan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ; 5. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ; 6. Menyusun program, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dewan pengurus KORPRI kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. B. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Sub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
kegiatan
olahraga,
seni
dan
budaya
serta
melaksanakan pembinaan mental dan rohani, dengan uraian tugas sebagai berikut : 1.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan olah raga;
2.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
3.
Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan mental dan spritual;
4.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dewan pengurus KORPRI kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya sub bagian olahraga, seni dan budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, seni dan budaya.
C. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Sub bagian usaha, bantuan hukum dan sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum, dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun Program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan; 2. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota; 3. Menyusun program, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainny; 4. Menyusun program, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasa; 5. Menyusun program, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan; 6. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian advokasi hukum; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan struktur organisasi, yang terdiri dari :
2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Proses penyelenggaraan pelayanan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016 sebanyak 13 orang yang disebar pada 3 bidang pelaksana tugas dan fungsi sebagai berikut :
No
Struktur
Sekretaris
1
Esselon III
1
Kasubag Olahraga, Seni, Kasubag Budaya Umum Mental & dan Rohani Kerjasama Kasubag Umum & Kerjasama -
Staf Kasubag Usaha Bantuan Hukum dan Sosial -
Esselon 2
Ket
-
1
-
1
1
2
IV b 3
Gol III.a
-
-
-
-
1
1
4
Gol II.c
-
-
-
-
1
1
5
Gol II.b
-
-
-
-
1
1
6
PTT
-
-
-
-
7
7
1
-
1
1
10
13
Jumlah
Struktur pendidikan sumber daya manusia Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat sebagai berikut : No
Jenjang Pendidikan
Jumlah (orang)
1
Sekolah Dasar
-
2
SLTP
-
3
SLTA
6
4
Diploma 1
-
5
Diploma 2
-
6
Diploma 3
-
7
Diploma 4
-
8
Sarjana
7
9
Master/Pasca Sarjana
-
10
Doktor/S3
-
Jumlah
13
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sarana prasarana sebagai berikut : DAFTAR KEADAAAN BARANG INVENTARIS SEKRETARIAT DP.KORPRI KABUPATEN TANAH BUMBU
NO
URAIAN
JUMLAH
KONDISI
KET
1.
Komputer
8 Buah
baru
Ada
2.
Laptop
4 Buah
baru
Ada
3.
Printer
8 Buah
baru
Ada
4.
Meja Partisi
5 Set
baru
Ada
5.
Kursi staf
16 Buah
baru
Ada
6.
Kursi direktur
4 Buah
baru
Ada
7.
Meja kerja
5 Buah
baru
Ada
8.
Lemari kayu
1 Buah
baru
Ada
9.
Lemari arsip besi
2 Buah
baru
Ada
10.
Brankas
1 Buah
baru
Ada
11.
Meja direktur
2 Buah
baru
Ada
12.
Kipas angin
2 Buah
baru
Ada
13.
Papan Nama KORPRI
1 Buah
baru
Ada
14.
Jam dinding
1 Buah
baru
Ada
15.
Filling cabinet
5 Buah
baru
Ada
16.
Kalkulator
2 Buah
baru
Ada
17.
Kulkas
1 Buah
baru
Ada
18.
Kamera
1 Buah
baru
Ada
19.
Kursi Tamu
1 Buah
baru
Ada
20.
Penghancur Kertas
2 Buah
baru
Ada
21.
Unit Power Supply
3 Buah
baru
Ada
22.
TV
2 Buah
baru
Ada
24.
Rak TV
1 Buah
baru
Ada
25.
Loudspeker
2 Buah
baru
Ada
26.
Sound System
1 Buah
baru
Ada
27.
Sepeda Motor
5 Buah
baru
Ada
28.
Antena SHF Stationary
1 Buah
baru
Ada
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Berdasarkan sasaran atau target RENSTRA sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat dilihat dari Indikator Kinerja yaitu : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah j.
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
k. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi : a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a. Koordinasi Permasalahan Peraturan Perundang-undangan b. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tabel 2.1
3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI pada level program, selanjutnya, kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan di analisis pengelolaan pendanaan melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam Tabel 2.2.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DP KORPRI Lingkungan Internal a. Kekuatan. 1. Struktur Organisasi Adanya Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat
Dewan
Pengurus
KORPRI
Kabupaten
Tanah
Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 18)
2. Pembiayaan/anggaran Adanya pembiayaan anggaran pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat digunakan sesuai fungsi dan tugasnya. 3. Prasarana Kantor. Adanya prasarana kantor dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Peralatan Kantor. Adanya sarana peralatan kantor yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu salah satu kekuatan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan lainnya. 5. Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu belum cukup memadai jumlahnya, sehingga kedepan diharapkan penambahan jumlah pegawai agar mampu memberikan hasil kerja yang maksimal.
6. Kelemahan. a. Belum maksimalnya sistem informasi organisasi KORPRI baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah lainnya untuk memperlancar komunikasi antar pengurus anggota. b. Belum maksimalnya pembinaan Sumber Daya Manusia. Lingkungan Eksternal. a. Peluang 1. Adanya Keputusan Mendagri Nomor.17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota. 2. Peran KORPRI semakin dituntut kiprahnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Ancaman 1. Adanya persepsi bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai tempat parkir. 2. Citra negatif terhadap para pegawai negeri (pelayanan yang masih kurang memuaskan, disiplin dan etos kerja yang rendah, serta tidak profesional
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dalam menjalankan pemerintahannya Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sekitar empat ribu pegawai yang seluruhnya diwadahi oleh organisasi KORPRI yang merupakan ujung tombak dan tulang punggung birokrasi yang dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan etos kerja. KORPRI harus mampu memberdayakan anggota guna mewujudkan birokrat yang profesional, bersih dan netral terhadap pengaruh politik manapun dan berorentasi pada pelayanan masyarakat, melindungi jenjang karir anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian dari segi pengembangan olahraga, KORPRI
Kabupaten
Tanah Bumbu masih belum terlihat prestasi atletnya, hal ini karena belum terbentuknya Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dan terbatasnya fasilitas pengembangan atlet. Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya berdasarkan norma–norma yang ditetapkan dan diharapkan masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat melalui berbagai penyimpangan yang terjadi (pegawai negeri kurang produktif, tidak disiplin, kurang mempunyai etos kerja, korupsi, tidak profesional dan lain sebagainya), sehingga semakin lama semakin parah dan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara banyak harapan digantungkan pada KORPRI, disisi lain PNS dililit dilema penghasilan yang tidak mencukupi seperti masih rendahnya tingkat kesejahteraan seperti gaji, tunjangan hari tua, jaminan kesehatan dan perumahaan yang belum layak, hal ini karena keterbatasan kemampuan keuangan negara. Sedangkan tantangan yang dihadapi terutama di era globalisasi semakin meningkat, untuk itu dibutuhkan perhatian yang serius oleh semua pihak khususnya tentang peranan KORPRI di masa depan.
Kemudian belum optimalnya pengayoman dan perlindungan hukum, selama ini anggota KORPRI yang terkait masalah hukum sampai saat ini belum mendapat perlindungan hukum secara formal Sesuai tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh sekretariat dewan pengurus KORPRI kabupaten Tanah Bumbu telah dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah tersebut telah menjadikan tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik. Beberapa masalah yang muncul berdasarkan tugas pokok dan fungsi sekretariat dewan pengurus KORPRI kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Permasalahan berdasarkan Tupoksi pada Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu
Tugas pokok dan fungsi Tugas Pokok
Fungsi
Permasalahan
Sekretariat DP KORPRI Tanah Bumbu mempuyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada DP KORPRI kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan internal terhadap seluruh unsur dalam lingkup tugasnya a.Pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; b.Penyelenggaraan fasilitas kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya; c.Pembinaan spritual;
mental
dan
d.Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantual sosial; e.Koordinasi kegiatan Sekretariat KORPRI instansi vertikal kabupaten, sekretariat sub-sub unit
1. Terbatasnya SDM aparatur 2. Belum terbentuknya badan pembina olahraga KORPRI kabupaten Tanah Bumbu 3. Terbatasnya Fasilitas latihan atlet berupa tersedianya sarana dan prasarana pelatih atlet 4. KORPRI belum memiliki tenaga profesional yang bisa diandalkan dalam bidang kewirausahaan yang benefitnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI seperti berdirinya usaha yang menghasilkan profit seperti BANK KORPRI dan usaha lainya
dewan pengurus KORPRI kabupaten dan sekretariat kecamatan f.Pemberian bantuan hukum; dan g.Pembinaan internal terhadap seluruh unsur organisasi dalam lingkup tugasnya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi: “TERWUJUDNYA
KABUPATEN
TANAH
BUMBU
SEBAGAI
POROS
MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Misi: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point
guna
mendorong
pemanfaatan
keunggulan
maritim
serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi
yang
berkelanjutan,
berwawasan
Lingkungan
memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
serta
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan mendukung pelaksanaan misi kelima (Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi (MARDANI). Permasalah
Misi dan Program No
an KDH dan Wakil KDH
Pelayanan
terpilih (1)
(2)
(3) 2
Menyelenggarakan penataan
dan
pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna
mendorong
pemanfaatan keunggulan
maritim
serta menyelenggarakan pengelolaan
wilayah
pesisir
mampu
yang
mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat
Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
SKPD
1. Misi
2
Faktor
dan
pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan
Industri
dan
Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan
Melalui
Perluasan
Kesempatan
dan
Perlindungan
Bagi
Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat
Lokal
di
Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
Sumber
Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi
yang
berkelanjutan, berwawasan Lingkungan
serta
memperhatikan Kearifan
Lokal
Untuk
Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program
Penguatan
Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus masyarakat
persaingan ekonomi
ASEAN (MEA) dengan berbasis
pada
masyarakat
yang
berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata
Kelola
Pemerintahan Birokrasi
yang
dan Baik,
Efektif dan Bersih.
Program Sesuai visi Bupati Terpilih : 1.pembangunan Pelabuhan Internasional 2.Pengembangan dan peningkatan sarpras angkutan laut serta sarpras industry perikanan dan maritime 3.Revitalisasi dan penggalian potensi objek-objek wisata bahari 4.pengembangan pusat informasi maritim berbasis IT
1.Revitalisasi pasar- pasar tradisional 2.pelatihan, pembinaan dan pengembangan UKM dan Koperasi
3.Peningkatan promosi dan kerjasama investasi UKM dan industry menengah 4.investasi produksi rahah lingkungan 5. pembangunan sentra industry strategis daerah
1. Rehab hutan dan lahan kritis 2.manajemen system pengeloaan limbah dan sampah berbasis industry 3.pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 4.pengembangan kawasan budidaya laut/payau dan air tawar 5.peningkatan kesejateraan petani dan nelayan melalui penyadian akses modal dan fasilitasi lainnya 6.peningkatan hasil produksi dan pemasaran hasil produksi pertanian, perikanan dan perkebunan
1.Kaspin bagi masyarakat kurang mampu 2.bantuan I desa/tahun
milyar
I
3.peningkatan kapasitas RSUD dan puskesmas 4.peningkatan
mutu
pendidik kependidikan
dan
5.perlindungan dan pengembangan tenaga kerja local guna menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan fropesional 6.pengembangan perguruan tinggi vokalis untuk menunjang keberadaanSDA,SDE dan industri 1. 1.pelayanan perizinan terpadu satu pintu 2.anggaran daerah elektronik(ebudgeting) dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-gov) 3.pengembangan pusat layanan pengaduan masyarakat 4.pengembangan aparatur dan lembaga pemerintahan 5.peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan 6.pengembangan pemberdayaan masyarakat
Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang lebih terfokus pada peningkatan aparatur pemerintahan, maka ditemukan korelasi dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yaitu : 1. Memberdayakan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia secara maksimal guna menghadapi persaingan global; 2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang baik, efektif dan bersih.
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Beberapa isu–isu strategis yang menjadi dasar pemikiran dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI antara lain : 1. Membangun aparatur yang inovatif pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tanah Bumbu 2. KORPRI sebagai mitra strategi pemerintahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi 3. KORPRI memasuki paradigma baru
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Visi
Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang berjiwa korsa dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota dan keluarganya. Misi 1. Meningkatkan solidaritas dan soliditas pegawai Aparatur Sipil Negara 2. Meningkatkan kesejahteraan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk Aparatur Sipil Negara dan keluarganya 4.2.Tujuan dan Sasaran Tujuan : 1.
Meningkatkan jiwa korsa dan pelayanan bantuan hukum
Sasaran : 1.
Meningkatnya jiwa korsa antar ASN
2.
Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
3.
Meningkatnya pelayanan bantuan hukum
4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi : a.
Melaksanakan
penyelenggaraan
kompetisi
olahraga
dalam
rangka
peningkatan kualitas jiwa korsa ASN sebagai perekat dan pemersatu antar SKPD b.
Melaksanakan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-undangan
melaksanakan pelayanan konsultasi bantuan hukum.
dan
c.
Menanamkan nilai-nilai spritual kepada anggota KORPRI yang ada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Kebijakan a.
Pengembangan jiwa korsa ASN
b.
Memelihara dan membangun Jiwa Korsa dan nilai–nilai dasar PNS
c.
Peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi anggota dengan sasaran untuk ikut serta membantu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi serta memberikan bantuan hukum terhadap anggota KORPRI.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program Kegiatan Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu 5 tahun kedepan, maka disusun program kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Baju KORPRI Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-
undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
B. Indikator Kinerja NO PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2
Program
INDIKATOR PROGRAM Meningkatnya Administrasi Perkantoran
Disiplin Jumlah Pakaian
Peningkatan
Aparatur
3
Program
Pembinaan
Pemasyarakatan Olahraga
4
Program
Penataan
Perundang-undangan
olahraga dan Kompetisi dilaksanakan
yang
Peraturan Bantuan hukum yang ditangani dan undang-undang yang disosialisasikan
C. Kelompok Sasaran. Kelompok sasaran terkait dengan bagian program, bagian keuangan dan bagian umum dan kepegawaian secara rinci kelompok sasaran adalah sebagai berikut: NO
Program
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
1. Anggota KORPRI
Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Bagian Umum dan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
-
Subyek sasaran :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
-
-
Kelompok Sasaran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan 3. Bagian Keuangan
-
Penyediaan Makanan dan Minuman
-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2
-
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
-
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan Baju KORPRI
-
Pengadaan
Pakaian
Khusus
1. Anggota KORPRI hari-hari
tertentu
3
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 1. Atlet KORPRI Olahraga -
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
2. Pelaku Seni Budaya dan KORPRI 3. Anggota KORPRI
4.
Program Penataan Peraturan Perundang-
1. Anggota KORPRI
undangan
2. Anggota KORPRI
-
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
-
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
dan wredatama 3. Anggota KORPRI dan keluarga 4. Anggota KORPRI dan ahli waris
D. Pendanaan Indikatif Dana yang ada dalam pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk masing– masing SKPD.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DEWAN PENGURUS KORPRI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar
bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode 2016-2021,
mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021. Renstra Kecamatan Kusan Hilir ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI . Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang merupakan rencana tahunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 5 (lima) tahun, 2016- 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diterbitkan melalui surat keputusan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan didalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi. Sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati,
serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada
seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Batulicin, Sekretaris
Mei 2016
SADRIANSYAH S.Sos Pembina NIP.19600714 198103 1 018
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Visi Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional dalam membangun pemerintahan yang baik.
Misi
Tujuan
Meningkatkan Pelayanan kemampuan dan Administrasi kapasitas anggota Perkantoran KORPRI dalam membangun pemerintah yang baik
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Sasaran
Penyediaan jasa Anggota KORPRI pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, Penyediaan Jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetak dan penggandaan, Penyediaan komponen listrik, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, tersedianya jasa tenaga non PNS, Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan Penyediaan jasa sewa
Mewujudkan organisasi KORPRI alat pemersatu antar SKPD
Pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya,mental & spiritual
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota
Peningkatan Kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI
Program Penataan Peraturan PerUndangundangan
gedung dan rumah jabatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga
Anggota KORPRI
Koordinasi Kerjasama Anggota KORPRI Permasalahan Peraturan Perundangundangan Dan Fasilitasi Sosialisasi perundang-undangan
