N
V
BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 570/320v3/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepalan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha, maka perlu Dilaksanakan pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem selaku pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, maka perlu penyempurnaan pada peraturan mengenai pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem;
Mengingat
:
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
W
1974
Nomor
65,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1981
Nomor
39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210);
4.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. ^ •
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997
Nomor
10,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
I
9.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001
Nomor
136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 10.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002
Nomor
134,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
39,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 12.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
67,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007
Nomor
106,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 15.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
^
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor
11,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor v338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
19.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2009
Nomor
112,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 20.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor
143, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
W
22.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor
144, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2012
Nomor
22,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 24.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012
Nomor 227, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
kW
25.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
4,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
26.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
45,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
27.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor 244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Lembaran
28.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
308,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 29.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
1971
tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1971
Nomor
65,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 30.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
1977
tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 31.
Peraturan
Pemerintah
tentang
W
Nomor
Kesehatan
22
Tahun
Masyarakat
1983
Veteriner
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 32.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
78
Tahun
1992
tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1992
Nomor
129,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509) ; 33.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
13
Tahun
1995
tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 34.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1996
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 35.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
67
Tahun
1996
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 36.
Peraturan
tentang
Pemerintah
Kawasan
Pelestarian
Alam
Indonesia Tahun
Nomor
Suaka
Alam
(Lembaran 1998
68
Nomor
Tahun
1998
dan
Kawasan
Negara
Republik
132,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 37.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
72
Tahun
1998
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 38.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
Negara Republik sebagaimana telah Pemerintah Nomor Perubahan atas
31,
Tambahan
Lembaran
Indonesia Nomor 3815) diubah dengan Peraturan 85 Tahun 1999 tentang
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 39.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
74
Tahun
2001
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); 40.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
82
Tahun
2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2001
Nomor
153,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 41.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
28
Tahun
2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 42.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
36
Tahun
2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 43.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 44.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 45.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
42
Tahun
2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 46.
Peraturan
Pemerintah
tentang Air Tanah Indonesia
Tahun
Nomor
43
(Lembaran 2008
Nomor
Tahun
2008
Negara Republik 83,
Tambahan
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4859); 47.
Peraturan
tentang
Pemerintah
Pedoman
Pemberian
Nomor
45
Pemberian
Kemudahan
Tahun
2008
Insentif
dan
Penanaman
Modal
di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4861); 48.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
w
Nomor 5285); 49.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013
Nomor
40,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
50.
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
51.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
^
52.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
Di
Bidang
Penanaman Modal;
53.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
54.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 156);
55.
Nomor
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik 222);
Indonesia Tahun 2014 Nomor
