dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu untuk menata kembali pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Karangasem ; b.
bahwa untuk terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
hibah dan bantuan sosial yang bersumber
NOMOR 50 TAHUN 2011
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman
TENTANG
tentang
pemberian hibah dan bantuan sosial; c.
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
huruf
DAN BELANJA DAERAH
b,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM, Menimbang
:
a.
bahwa untuk
melaksanakan Peraturan
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
1
2
2.
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Republik
Indonesia Nomor 1655)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Organisasi
(Lembaran Tahun
Negara
1985
Lembaran
Nomor
Negara
44,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Indonesia
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Tambahan
Republik
4437)
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Kemasyarakatan Republik
Nomor
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Indonesia
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Indonesia
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3298);
Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
6.
tentang Perimbangan Keuangan antara
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Pemerintah
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan
(Lembaran
Negara
Republik
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Daerah
(Lembaran
Indonesia
Tahun
Tambahan
Lembaran
Pemerintahan
Negara
2004
Republik
Nomor
Negara
126,
Republik
Indonesia Nomor 4438); 7.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
3
dan
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
5.
Pusat
Tahun
Negara
2004
Lembaran
4
Republik
Nomor
Negara
150,
Republik
Indonesia Tambahan Indonesia
Nomor 4456); 8.
Lembaran
Penanggulangan
(Lembaran
Negara
Tahun
2007
Lembaran
Republik
Nomor
Negara
Bencana
66,
12.
Indonesia
Indonesia
10.
13.
Tahun
Tambahan
Lembaran
Pemerintahan
Republik Indonesia Nomor 4967);
Pemerintahan
(Lembaran
Peraturan
Tahun
Negara
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang
(Lembaran Tahun
Hibah
Negara
2005
Kepada
Republik
Nomor
139,
Daerah Indonesia
Tambahan
Antara Daerah
Negara
Republik
Urusan
Pemerintah, Provinsi
dan
Kabupaten/Kota Republik
Nomor
Negara
82,
Republik
Indonesia Tambahan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Tahun
Negara
2007
Lembaran
6
Republik
Nomor
Negara
Nomor 4741); 5
Negara
140,
Nomor 4737);
Republik
Indonesia Nomor 5234);
Nomor
Pembagian
Daerah
2007
Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran
tentang
Pemeritahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tambahan
2005
Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Pembentukan
Keuangan
Negara
Indonesia
2007
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
11.
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
tentang
Pengelolaan
Indonesia Nomor 4578);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
tentang
Daerah
Nomor 4723); 9.
Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tambahan
Republik
Republik
Nomor 4577);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Negara
89,
Republik
Indonesia Tambahan Indonesia
15.
Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang
Standar
Kabupaten
Akuntasi
Tahun
2010
Tambahan
Lembaran
Nomor
Negara
19.
Indonesia Nomor 5165); 16.
Pengadaan
Tahun
2008
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Karangasem
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 4);
123,
Republik
(Lembaran
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Daerah
Kabupaten
Barang/Jasa
Karangasem
Tahun
2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Pemerintah;
Kabupaten Karangasem Nomor 5); 17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
20.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi
Daerah
(
Berita
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
Negara
310); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok
7
Kerja
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
18.
Tata
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
dan
Pengelolaan
8
MEMUTUSKAN :
dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER
DARI
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD
adalah
rencana
keuangan
tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. BAB I
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
KETENTUAN UMUM
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan
Pasal 1
daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemeritahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
9
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang. 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai
10
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah
peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
pejabat perencana daerah,PPKD dan pejabat lainnya sesuai
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
dengan kebutuhan.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
dari pemerintah daerah kepada individu,keluarga,kelompok
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum.
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
DPA-PPKD
merupakan
dokumen
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
terjadinya resiko sosial.
pelaksanaan
anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
ditanggung
potensi oleh
terjadinya
individu,
kerentanan
sosial
keluarga,kelompok
yang
dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
bendahara umum daerah.
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang
memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
dengan penerima hibah. 15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah,
kemasyarakatan,
yang
masyarakat secara
11
spesifik
dan telah
organisasi ditetapkan
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
12
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
BAB III
untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
HIBAH
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Bagian Kesatu
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk
Umum
organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk
Pasal 4
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
BAB II
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
RUANG LINGKUP
pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan,
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan pelaksanaan
dan
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Bupati ini meliputi penganggaran, penatausahaan,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit : a. peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
Pasal 3
perundang-undangan; dan c. memenuhi persyaratan penerima hibah
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa. Pasal 5 (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat Hibah dapat diberikan kepada :
berupa uang atau barang
13
14
a. pemerintah;
kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
b. pemerintah daerah lainnya;
kesehatan,
c. perusahaan daerah;
keolahragaan non-profesional.
d. masyarakat ; dan/atau
(5) Hibah
e. organisasi kemasyarakatan.
keagamaan,
kepada
kesenian,
organisasi
adat
istiadat,
kemasyarakatan
dan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan Pasal 6
yang
dibentuk
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf
a
diberikan
kementerian/lembaga
kepada
pemerintah
satuan
non
kerja
dari
kementerian
yang
wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. (2) Hibah
kepada
pemerintah
daerah
lainnya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom
baru
hasil
pemekaran
daerah
sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.
dalam Pasal 5 Huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik dalam
rangka
penerusan
hibah
yang
diterima
pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki
15
(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan b. berkedudukan
dalam
wilayah
administrasi pemerintah
daerah yang bersangkutan. (2) Hibah
(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud
Daerah
Pasal 7
kepada
dimaksud
organisasi
dalam
Pasal
kemasyarakatan 6
ayat
(5)
sebagaimana
diberikan
dengan
persyaratan paling sedikit; a. telah
terdaftar
pada
pemerintah
daerah
sekurang-
kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. berkedudukan
dalam
daerah; dan
16
wilayah
administrasi pemerintah
rancangan KUA dan PPAS.
c. memiliki sekretariat tetap.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua
ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau
Penganggaran
jasa.
Pasal 8 Pasal 10 (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat
dan
organisasi
kemasyarakatan
dapat
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA - PPKD. (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD. (3) RKA-PPKD dan RKA – SKPD sebagaimana dimaksud pada
(3) Kepala SKPD terkait yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Pasal 11
TAPD.
(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak (4) TAPD
memberikan
pertimbangan
atas
rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas
langsung, jenis belanja hibah,obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
dan kemampuan keuangan daerah. (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan
Pasal 9 (1) Rekomendasi
kepala
SKPD
dan
pertimbangan
TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam
17
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rician obyek belanja hibah barang
18
atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
SKPD. d. hak dan kewajiban; (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.
f.
tata cara pelaporan hibah.
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
(3)
menandatangani NPHD.
Pasal 12 (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas
Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
(4)
Kepala SKPD terkait ditunjuk sebagai pejabat mewakili Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menandatangani
DPA-PPKD. (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa
NPHD.
berdasarkan atas DPA-SKPD. Pasal 14 Pasal 13 (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
a. pemberi dan penerima hibah; (3) NPHD dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) b. tujuan pemberian hibah;
19
disiapkan oleh SKPD.
20
(4) Penyaluran /penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh SKPD ke PPKD. (4) Berdasarkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) PPKD menerbitkan SP2D LS kepada penerima hibah. Pasal 16
Pasal 15 (1) SKPD menghimpun kelengkapan administrasi dari penerima
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan
hibah dalam bentuk uang.
perundang-undangan. (2) Kelengkapan administrasi pencairan hibah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut : a. proposal/surat usulan (diketahui pejabat pemerintah);
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak/pakta integritas
Pasal 17
dari penerima hibah; (1) Penerima
c. NPHD;
hibah
berupa
uang
menyampaikan
laporan
penggunaan hibah kepada kepala daerah PPKD dengan d. keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah; e. kwitansi/bukti transfer; f.
tembusan SKPD terkait. (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
nomor rekening Bank. (atas nama Organisasi/Kelompok);
laporan penggunaan hibah kepada Bupati
dan
SKPD terkait.
g. melampirkan struktur organisasi susunan pengurus/panitia
(3) SKPD terkait memfasilitasi laporan dari penerima hibah ke PPKD.
21
melalui kepala
22
Pasal 18 (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah
Pasal 20 (1)
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek
Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(2)
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : a. laporan penggunaan hibah;
program dan kegiatan pada SKPD terkait. b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
Pasal 19
dan
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
meliputi :
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
berupa uangatau salinan bukti serah terima barang/jasa b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
hibah; (3) c. NPHD;
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat
d. surat pernyataan tanggung jawab /pakta integritas dari
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (4)
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
berupa barang/jasa.
23
24
Pasal 21 (1)
Realisasi
hibah
di
cantumkan
b. pada
laporan
keuangan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2)
lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Pasal 24
hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
22 memenuhi kriteria paling sedikit : a. selektif;
BAB IV
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
Umum
keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
Pasal 22 d. sesuai tujuan penggunaan. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakat
sesuai
kemampuan
keuangan
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
daerah. Pasal 23
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud
22 meliputi :
pada ayat (1) huruf b meliputi : a.
individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 25
a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili
dalam
wilayah
daerah
26
administratif
pemerintahan
(4) Kriteria
bersifat
sementara
dan
tidak
terus
Pasal 25
menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan
(6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
setiap tahun anggaran.
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani
telah lepas dari resiko sosial.
resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
a. rehabilitasi sosial;
kelompok b. perlindungan sosial;
masyarakat
yang
mengalami
masalah
sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
c. pemberdayaan sosial;
dasarnya.
d. jaminan sosial;
(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6)
e. penanggulangan kemiskinan; dan
huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
f. penanggulangan bencana.
hidupnya yang layak. (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
27
28
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
kepada
layak bagi kemanusiaan.
masyarakat kurang mampu.
yatim
piatu/tuna
sosial,
ternak
bagi
kelompok
(6) Penangulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang Bagian Kedua
ditujukan untuk rehabilitasi.
Penganggaran (7) Bantuan sosial tidak dipergunakan untuk simpan pinjam, dan
Pasal 27
dana bergulir. (1)
kepada Bupati.
Pasal 26 (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima
(2)
(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
beasiswa
bagi
anak
miskin,
Bupati melalui TAPD.
yayasan
pengelola anak yatim piatu, nelayan, petani dan buruh miskin,
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada
(1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada seperti
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
langsung oleh penerima bantuan sosial.
penerima
Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
(4)
TAPD
memberikan
pertimbangan
atas
rekomendasi
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
dan kemampuan keuangan daerah.
(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
29
30
Pasal 28 (1)
Rekomendasi
kepala
SKPD
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang dan
pertimbangan
TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan,yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rician obyek belanja bantuan sosial barang
(2)
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
yang
akan
diserahkan
pihak
ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.
ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
dan/atau barang.
(1) Pasal 29 (1)
Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
(2)
Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD
(3)
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran
bantuan sosial. (4) Bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan paling tinggi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (5) Bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan sesuai dengan
(1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial
tujuan dan kebutuhan dalam program dan kegiatan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 30
Bagian Ketiga
(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
Pasal 31
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
(1) Pelaksanaan
anggaran
bantuan
berdasarkan atas DPA-PPKD. (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud Pasal 29 31
32
sosial
berupa
uang
(2) Pelaksanaan
anggaran
bantuan
sosial
berupa
barang
berdasarkan atas DPA-SKPD.
bantuan sosial. (2) Kelengkapan administrasi pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang adalah :
Pasal 32 (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan
a. proposal/surat usulan (diketahui pejabat pemerintah); b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak/pakta integritas dari penerima bantuan sosial;
sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
c. keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial; d. kwitansi/bukti transfer;
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
e. nomor rekening bank (untuk kelompok/organisasi atas nama kelompok/organisasi); dan
(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan
f.
copy identitas.
(3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh SKPD ke PPKD. (4) Berdasarkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) PPKD menerbitkan SP2D LS kepada penerima bantuan sosial.
kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
Pasal 33 (1) SKPD menghimpun kelengkapan administrasi dari penerima
33
34
Pasal 34
b.
sosial;
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada
keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan
c.
peraturan perundang-undangan.
pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
d.
bukti
transfer/kwitansi penyerahan uang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas
Bagian Keempat
pemberian bantuan sosial berupa barang.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 35
Pasal 37
(1) Penerimaan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
material. atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati
(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
melalui a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan
SKPD terkait.
sosial; (3) SKPD membantu memfasilitasi laporan penerima bantuan sosial berupa uang kepada PPKD
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai
Pasal 36 Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan
sosial meliputi : a.
dengan usulan; dan
usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; 35
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang
36
BAB VI
bagi penerima bantuan sosial berupa barang. (3)
KETENTUAN PENUTUP
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal 39
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (4)
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Prosedur Dan Tata Cara Pembayaran Serta Pertanggung
huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan
Jawaban Dan Pelaporan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,
sosial selaku obyek pemeriksaan.
Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35
BAB V
(1)
SKPD
terkait
Tahun
2010 tentang
Perubahan
Atas Peraturan
Bupati
MONITORING DAN EVALUASI
Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Dan Tata
Pasal 38
Cara Pembayaran Serta Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
atas
pemberian hibah dan bantuan sosial.
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 35); dan
(2)
Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima hibah dan bantuan sosial.
b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Sosial Keagamaan dan
(3)
Hasil monitoring, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 50),
kepada Bupati. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
37
38
Pasal 40
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 28 Nopember 2011 BUPATI KARANGASEM,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ttd. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
I WAYAN GEREDEG
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 28 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, Ttd
I NENGAH SUDARSA BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 50
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM,
I Ketut Suwarna
39
40
