untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
serta
berhak
untuk
mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan
menggunakan
informasi
segala
jenis
dengan
saluran
yang
tersedia; b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
tentang Keterbukaan Informasi Publik secara
NOMOR 29 TAHUN 2011
komprehensif
TENTANG
mengatur
kewajiban
badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
publik;
DOKUMENTASl DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM, Menimbang
Pengelolaan
Pelayanan
Dokumentasi
di
Informasi
Lingkungan
dan
Pemerintah
Kabupaten Karangasem;
: a. bahwa sesuai Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
mengamanatkan bahwa setiap orang berhak
tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali,
1
2
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
4. Undang-Undang Nomor
14
Keterbukaan
Tahun
2008
Informasi
Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
tentang
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Republik Indonesia Nomor 1655);
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun
2008
tentang
Nomor
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
14
Keterbukaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
4389);
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
5149);
(Lembaran
Lembaran Negara
Republik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
Pelayanan
dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Undang
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
Informasi
dan
Dokumentasi
di
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas
Karangasem
Dinas (Berita
Daerah Daerah
Karangasem Tahun 2008 Nomor 40);
3
4
Kabupaten Kabupaten
MEMUTUSKAN :
3.
Pemerintah
Daerah
Perangkat Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI TENTANG
PEDOMAN
adalah
Daerah
Bupati
sebagai
dan unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
4.
Bupati adalah Bupati Karangasem.
5.
Informasi
KABUPATEN KARANGASEM. BAB I
adalah
keterangan,
pernyataan,
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
KETENTUAN UMUM
maupun penjelasannya didengar,
Pasal 1
yang
dapat
dilihat,
dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
perkembangan teknologi komunikasi
1.
Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
6.
Indonesia
sebagaimana
Undang-Undang
Dasar
Indonesia Tahun 1945.
5
dimaksud Negara
Republik dalam Republik
adalah penyusunan,
pengumpulan, dan
pencatatan
bahan informasi publik.
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Kesatuan
Dokumentasi
dokumen, data, gambar, dan suara untuk
asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan
Negara
secara elektronik ataupun
pengolahan,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
prinsip
dan
nonelektronik.
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan
informasi
7.
Informasi
Publik
dihasilkan,
adalah
disimpan,
informasi dikelola,
yang dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
6
penyelenggaraan
negara
dan/atau
yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan
pendokumentasian,
Publik
pemeliharaan,
lainnya
serta
informasi
lain
yang
berkaitan dengan kepentingan publik.
penyimpanan,
penyediaan,
distribusi,
dan
pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
8.
Badan
Publik
adalah
lembaga
eksekutif,
legislartif dan badan lain, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang dananya
sebagian
bersumber
atau dari
orang, badan hukum, atau badan publik.
seluruh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok
nonpemerintah sepanjang
12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 13. Pemohon
Informasi
adalah
warga
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
mengajukan
permintaan
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
sebagaimana
diatur
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
perundang-undangan.
negeri. 9.
Publik
Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat
7
8
informasi dalam
publik
peraturan
BAB II
dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah,
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai
Pasal 2
dengan
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. BAB III
peraturan
kepatutan, dan kepentingan umum. (5) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila
suatu
masyarakat dan bahwa
AKSES INFORMASI DAN DOKUMHNTASl Pasal 3 (1) Informasi
Publik di
pertimbangan
yang
Informasi
kepada seksama
Publik
dapat
membukanya atau sebaliknya.
lingkungan Pemerintahan BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4
(2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas. lingkungan Pemerintahan
Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik
9
diberikan
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
setiap Pengguna Informasi Publik.
Publik di
informasi
menutup
Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
(3) Informasi
perundang-undangan,
(1) Pemerintahan
Daerah
berhak
menolak
memberikan informasi yang dikecualikan. (2) Informasi
yang 10
dikecualikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh
Publik yang berada
di bawah kewenangannya
Bupati sesuai kewenangannya.
kepada Pemohon Informasi
Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai peraturan (3) Pemerintahan
Daerah
berhak
menolak
perundang-undangan.
memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah (4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. informasi yang dapat membahayakan negara;
membangun
dan
informasi
dan
Informasi
Publik
dokumentasi
sistem
pengelolaan
yang dapat diakses dengan
mudah.
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha
mengembangkan
BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
tidak sehat;
DOKUMENTASI
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak Pasal 6
pribadi; d. informasi
yang
berkaitan
dengan
rahasia (1) Untuk
jabatan; dan/atau e. informasi
yang
belum
dikuasai
atau
mengelola
dokumentasi
pelayanan
informasi
dan
di lingkungan Pemerintahan Daerah
ditetapkan PPID.
didokumentasikan.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 5
melekat pada pejabat struktural yang membidangi (1) Pemerintahan memberikan
Daerah dan/atau
11
wajib
menyediakan,
menerbitkan
tugas dan fungsi pelayanan informasi.
Informasi
12
(3) Penetapan PPID sebagaimana dimaksud pada
d.
ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
Bupati. e. Pasal 7 (1) PPID
di
lingkungan
bertanggungjawab
melakukan
pemutakhiran
informasi
dan
dokumentasi; dan Pemerintah
kepada
Daerah
Bupati
f.
melalui
menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
Sekretaris Daerah. Pasal 9 (2) PPID
di
lingkungan
Pemerintah
Daerah
dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
dan/atau Pejabat Fungsional.
Dalam
rangka
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, PPID berwenang : a.
menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Pasal 8
undangan; PPID bertugas : b. a.
mengkoordinasikan
dan
mengkonsolidasikan
meminta dan memperoleh informasi kerja/komponen/
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
satuan
kerja
yang
dari
unit
menjadi
cakupan kerjanya;
dari PPID Pembantu; c. b.
mengkoordinasikan
menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
informasi
dengan
dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
Pejabat Fungsional kerjanya;
c.
melakukan verifikasi bahan informasi publik; 13
14
pemberian PPID
pelayanan
Pembantu
dan/atau
yang menjadi
cakupan
d.
menentukan atau menetapkan suatu informasi
c. Lembaga Swadaya masyarakat;
dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
d. Organisasi Masyarakat; e. Partai Politik; atau
e.
menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
f.
Badan Publik lainnya.
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta Pasal 12
memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. Pemohon Pasal 10
informasi
dan
dokumentasi
kepada
Pemerintahan Daerah, memenuhi persyaratan : a. mencantumkan identitas yang jelas;
(1) PPID
Pembantu
bertugas
membantu
PPID
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. (2) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan
b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.
sesuai kebutuhan. BAB VI PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI Pasal 11 Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi : a. Perseorangan; b. Kelompok Masyarakat;
15
16
BAB VII
Ditetapkan di Amlapura
PENDANAAN
pada tanggal 1 Juli 2011 BUPATI KARANGASEM,
Pasal 13
Ttd.
I WAYAN GEREDEG
Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran
Diundangkan di Amlapura
Pendapatan
pada tanggal 1 Juli 2011
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
SEKRETARIS DAERAH
Karangasem.
KABUPATEN KARANGASEM, Ttd BAB VIII
I NENGAH SUDARSA
KETENTUAN PENUTUP BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Pasal 14
TAHUN 2011 NOMOR 29. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
Bupati
ini
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM,
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
A. A Ngurah Ketut Nurwana
Karangasem.
17
18
