B A B PENDAHULUAN. penataan kelembagaan ; - Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan pedoman dan petunjuk

1 BAB

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bagian Organisasi merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Asisten Administrasi Sekretariat Daerah. Didalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur, peranan Bagian Organisasi sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja dalam suatu sistem Pemerintahan. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk membentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi memiliki fungsi antara lain : - Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan ; - Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ; - Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan ; - Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan organisasi dan analisa fungsi ; - Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara. Dengan demikian kedudukan lembaga ini memang sangat penting dalam Lingkungan Lembaga Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan.

__________________________________________________________________________________ ORGANISASI TAHUN 2011 - 2015

RENSTRA BAGIAN

1

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Sistematika Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011 – 2015

ini adalah

sebagai berikut : 1. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 – 2015 3. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kabupaten Malang. 1.3. Landasan Hukum 1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 6. Peraturan Daerah

Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistimatika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi __________________________________________________________________________________ ORGANISASI TAHUN 2011 - 2015

RENSTRA BAGIAN

2

2.2. Struktur Organisasi 2.3. Kepegawaian 2.4. Sarana dan Peralatan Kerja Utama 2.5. Anggaran Tahun 2006-2010 BAB III ANALISIS STRATEJIK 3.1. Kekuatan 3.2. Kelemahan 3.3. Peluang 3.4. Tantangan 3.5. Isu Stategis BAB IV RENCANA STRATEJIK 4.1. Tujuan Strategis 4.2. Strategi 4.3. Kebijakan

BAB V. PROGRAM (MATRIK) 5.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 5.2. Program, Kegiatan Lintas SKPD, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 5.3. Program, Kegiatan Wilayah, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 5.4. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD BAB VI. PENUTUP


RENSTRA BAGIAN

3

2 BAB

GAMBARAN PELAYANAN 2.1.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 sampai dengan pasal 60 sebagai berkut :

1. Bagian Organisasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Pembinaan Organisasi,

Ketatalaksanaan

serta

Pembinaan

Pengembangan

Sumberdaya Aparatur serta Analisis dan Formasi Jabatan ; b. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Asisten

Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a.

Pengumpulan

dan

pengolahan

data

serta

penyiapan

bahan

pembinaan penataan kelembagaan ; b.

Pengumpulan

dan pengolahan data penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; c.

Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan;

d.

Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa organisasi dan analisa fungsi ;

e.

Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara.

3. Bagian Organisasi membawahi :

a. Sub Bagian Kelembagaan ; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ; c. Sub Bagian Sumberdaya Aparatur . __________________________________________________________________________________ ORGANISASI TAHUN 2011 - 2015

RENSTRA BAGIAN

4

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi. 3.1 Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas : a.

Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Kelembagaan untuk acuan pelaksanaan tugas ;

b.

Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;

c.

Melaksanakan, memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja

Sub Bagian Kelembagaan sesuai dengan pedoman

program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ; d.

Meneliti bahan penyusunan pedoman penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah ;

e.

Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring kelembagaan dalam penyusunan konsep kegiatan penataan, pemantapan

dan

penyempurnaan

kelembagaan

organisasi

Perangkat Daerah, sesuai dengan prosedur dan perundangundangan yang berlaku; f.

Melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah hasil monitoring kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan organisasi Perangkat Daerah ;

g.

Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumberdaya Aparatur dan Sub

Bagian

Ketatalaksanaan

pada

Bagian

Organisasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pemantapan dan penyempurnaan kelembagaan organisasi perangkat daerah; h.

Melaporkan penataan,

hasil kegiatan pemantapan

dan

perencanaan dan

pelaksanaan

penyempurnaan

kelembagaan

organisasi perangkat daerah serta usulan alternatif penyelesaian masalah yang ditemui dalam kegiatan Sub Bagian Kelembagaan; i.

Melaporkan

hasil

kegiatan

penataan,

pemantapan

dan

penyempurnaan kelembagaan organisasi perangkat daerah kepada atasan ; j.

Menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;


RENSTRA BAGIAN

5

k.

Melaksanakan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep

rencana

penyempurnaan,

pengembangan

serta

pemantapan kelembagan di lingkungan Pemerintah Daerah; l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas : a. Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Ketataksanaan untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Memberikan bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokoknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ; c. Menyusun petunjuk/pedoman kerja dan pembinaan tata naskah serta kearsipan bagi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ; d. Memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ; e. Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan

dalam sesuai

menyusun dengan

konsep

prosedur

dan

kegiatan perundang-

undangan yang berlaku ; f.

Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas dan ketatalaksanaan

satuan

organisasi

perangkat

daerah

di

lingkungan Pemerintah Daerah ; g. Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi tentang penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta tata cara

dan

prosedur

laporan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah ; h. Menyusun konsep pedoman mekanisme/prosedur kerja satuan organisasi perangkat daerah untuk keseragaman pelaksanaan tugas dan efisien dan efektif kerja ; i.

Melaksanakan penyusunan petunjuk pembinaan pendayagunaan aparatur pemerintah agar dapat menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab ;


RENSTRA BAGIAN

6

j.

Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk bahan melakukan pembinaan budaya kerja di masing-masing unit kerja ;

k. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumberdaya Aparatur dan Sub Bagian Kelembagaan serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan ; l.

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan ;

m. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi pedoman prosedur kerja, metode kerja dan sistem

pelayanan

minimal organisasi perangkat daerah ; n. Melaporkan hasil kegiatan mulai perencanaan dan pelaksanaan hasil

penyusunan

pertanggungjawaban

pedoman

ketatalaksanaan

pelaksanaan

tugas

Sub

sebagai Bagian

Ketatalaksanaan; o. Meneliti mengenai sistem proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja ; p. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun petunjuk pembinaan pendayagunaan aparatur negara ; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya. 3.3. Sub Bagian Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas : a. Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Sumberdaya Aparatur untuk acuan pelaksanaan tugas ; b. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan ; c. Melaksanakan, memantau, mengendalikan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Sumberdaya Aparatur sesuai dengan pedoman program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan ; d. Meneliti bahan penyusunan pedoman analisa dan formasi jabatan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah ; e. Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring analisa jabatan dalam menyusun konsep

analisa jabatan dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ; __________________________________________________________________________________ ORGANISASI TAHUN 2011 - 2015

RENSTRA BAGIAN

7

f.

Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi serta Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisa Jabatan ;

g. Melaksanakan penyusunan konsep analisa

jabatan

organisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing unit kerja ; h. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep

penyusunan analisa

jabatan organisasi perangakat daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; i.

Meneliti dan mengoreksi konsep surat maupun hasil penyusunan analisa jabatan yang akan disediakan kepada atasan ;

j.

Melaporkan hasil kegiatan penyusunan

analisa

perencanaan dan

jabatan

sebagai

pelaksanaan

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumberdaya Aparatur yang meliputi tahap pertama bimbingan teknis analisis jabatan untuk mendapatkan tenaga analis jabatan, tahap kedua pelaksaanaan analisis jabatan untuk mendapatkan uraian jabatan, rincian jabatan dan informasi jabatan lainnya serta tahap ketiga tindak lanjut analisis jabatan suatu upaya memaksimalkan pemanfaatan informasi jabatan ; k. Melaksanakan evaluasi hasil analisis dan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ; l.

Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan formasi jabatan;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.

Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI


RENSTRA BAGIAN

8

KEPALA BAG. ORGANISASI Drs. Lumaksono Pembina Tk. I NIP. 19560215 197903 1 008

KA.SUBAG KELEMBAGAAN

KASUBAG SDA

KASUBAG KETATALAKSANAAN

Goly Karyanto, SE, MM Penata Tingkat I NIP. 19710816 1997031 006

Iwan Heri Kristanto, S.Sos Penata Muda Tingkat I NIP. 19761206 199602 1 003

Safuan, S.Sos Penata NIP. 19690511 199202 1 002

Staf

Staf

Staf

Budiharso Penata Muda Tk.I NIP. 19621129 198508 1 003

Wahyuning Diah S., ST Penata Muda Tk. I NIP. 19750524 199603 2 003

Choiron Penata Muda Tk. I NIP. 19551212 198603 1 014

Staf

Staf

Staf

Musiyam Penata Muda Tk.I NIP. 19670417 198903 2 007

Misri Sukarsih Penata Muda TK I NIP. 19630521 198503 2 005

Nora Diliya M, SE Penata Muda NIP. 19821123 201001 2 012

Staf

Staf

Staf

Rina Suyanti Pengatur Muda NIP. 19750211 200701 2 011

Siti Fatimah, A.Md Pengatur NIP. 19740106 200604 2 018

Noor Aeny Penata Muda NIP. 19631114 199202 2 001

Staf

Staf

MOCHADI Pengatur Muda NIP. 19760313 200801 1 011

Aldilla Febrientie, S.Si

2.3.

Kepegawaian

Sumber Daya Manusia __________________________________________________________________________________ ORGANISASI TAHUN 2011 - 2015

RENSTRA BAGIAN

9

PENDIDIKAN GOL.

S2

S1

SM/D3

SLTA

SLTP

JUMLAH

IV/b

-

1

-

-

-

1

IV/a

-

-

-

-

-

-

III/d

1

-

-

-

-

1

III/c

1

-

-

-

1

III/b

1

1

-

4

-

6

III/a

-

1

-

1

-

2

II/d

-

-

-

-

-

-

II/c

-

-

1

-

-

1

II/b

-

-

-

-

-

-

II/a

-

-

-

2

-

2

Kontrak

-

1

-

-

-

1

Jumlah

3

3

1

7

0

15

Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Bagian Organisasi dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan

namun

demikian

kemampuan

operasional

akan

tetap

dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Bagian Organisasi. Meskipun Eselonisasi Bagian Organisasi terkesan sederhana tetapi pada dasarnya memiliki fungsi yang amat luas dan sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan mekanisme kerja dan optimalisasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

2.4.

Pejabat Struktural dan Fungsional


RENSTRA BAGIAN

10

ESELONISASI NO.

JABATAN

1

GOL.

ESELON

STAF

JUMLAH

IV/b

III-A

-

1

III/d

IV-A

-

1

-

-

3

3

III/b

IV-A

-

1

-

-

4

4

III/c

IV-A

-

1

-

-

4

4

11

15

Kepala Bagian Organisasi Kepala Sub Bagian

2

Kelembagaan Staf Sub Bagian

3

Kelembagaan Kepala Sub Bagian

4

Sumber Daya Aparatur Staf Sub Bagian

5

Sumber Daya Aparatur Kepala Sub Bagian

6

Ketatalaksanaan Staf Sub Bagian

7

Ketatalaksanaan JUMLAH

Dari tabel Eselonisasi diatas, maka pada Bagian Organisasi terdapat 2 (dua) eselon yaitu Eselon III/a dan Eselon IV/a hal ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Demikian juga halnya kedudukan Bagian Organisasi itu sendiri yang tidak berdiri sendiri melainkan lembaga ini dibawah lingkup lembaga yang lebih luas yaitu Sekretariat Daerah sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dalam hal ini adalah Bupati. Pengertian Unsur Pembantu atau Unsur Staffing adalah bahwa semua konsep kebijakan yang akan diambil Pimpinan/ Bupati akan melewati atau melalui proses staffing, hal

ini

disebabkan

karena

semua

unsur

mekanisme

pengambilan

kebijaksanaan pimpinan merupakan produk unsur staffing yaitu Sekretariat Daerah meskipun pada kebijaksanaan yang lebih luas pada akhirnya meminta persetujuan DPRD. 2.5.

Sarana dan Peralatan Kerja Utama 2.5.1. Gedung/Ruangan


RENSTRA BAGIAN

11

Saat ini Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang menempati Ruangan di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Jalan Merdeka Timur No 3 Malang dengan rincian ruangan sebagai berikut : Ruang Kerja Kepala Bagian

: 1 Unit

a. Ruang Kerja Kasubag

: 1 Unit

b. Ruang kerja Staf

: 1 Unit

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang menempati gedung di komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, kondisi ini sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya rehabilitasi dan perluasan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Bagian Organisasi. 2.5.2. Sarana dan Prasarana Penunjang a. Dari jumlah komputer yang ada di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang sebanyak 11 (sebelas) buah, 4 (empat) Note Book, 5 (lima) buah printer, sehingga kondisi secara umum sarana penunjang kerja sudah sangat memadai. b. Kendaraan roda-4 dan kendaraan roda 2 masih cukup baik kondisinya sehingga cukup menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. c. Meja, kursi yang ada sekarang ini masih cukup baik kondisinya, sedangkan ruangan namun masih belum representatif, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi guna mendukung kinerja aparat Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang untuk dapat bekerja lebih optimal.

2.6.

Anggaran Tahun 2006 – 2010 No.

Tahun Anggaran

Jumlah Anggaran


Keterangan RENSTRA BAGIAN

12

1.

Tahun 2007

Rp.

1.303.180.000,-

2.

Tahun 2008

Rp.

583.358.000,-

3.

Tahun 2009

Rp.

500.000.000,-

4.

Tahun 2010

Rp.

1.063.000.000,-

2.7. Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan pada Bagian Organisasi untuk tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk penyediaan data beban kerja dalam rangka penyusunan peta jabatan 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai laporan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Standart Pelayanan Masayarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 5. Penyusunan

Indikator

Kinerja

Utama

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten Malang 6. Pelaksanaan bintek mindsetting bagi pimpinan SKPD

dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang 7. Pelaksanaan Bintek SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 8. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bagi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 9. Penyempurnaan Penataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang


RENSTRA BAGIAN

13

3 BAB

ANALISIS STRATEJIK 3.1. Kekuatan (Strenght) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik kelembagaan

organisasional

maupun

program/kegiatan

perencanaan

pembangunan dalam pelayanan publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang, antara lain : a. Adanya ketentuan dan peraturan tentang Pelaksanaan Organisasi di Daerah; b. Tersedianya sumber daya aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang yang secara kuantitas yang memadai; c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung; d. Adanya komitment Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan penguatan kapasitas terhadap kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang e. Adanya jaringan komunikasi dan jaringan kerja terhadap lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Perguruan Tinggi dan Lembaga Lainnya f.

Adanya pelatihan-pelatihan Teknis / Fungsional bidang budaya kerja, kelembagaan dan sumberdaya aparatur

3.2.

Kelemahan (Weakness) 1. Sumber Daya Manusia khususnya tenaga analis yang belum memadai 2. Belum adanya data yang akurat 3. Kurangnya Komitmen kepala SKPD dalam penerapan SMM ISO 9001 : 2008, Anjab dan ABK serta pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 4. Kurang lancarnya Koordinasi dengan Instansi terkait


RENSTRA BAGIAN

14

5. Adanya sistem penempatan pegawai yang kurang memperhatikan komptensi (Kemampuan dan Ketrampilan serta Kecakapan) dalam bidang organisasi. 3.3. Peluang (Opportunity) 1. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta bintek 2. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan 3. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program. 4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 5. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif. 6. Adanya keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta (privat sektor) , dan lembaga-lembaga lainnya. 3.4. Ancaman (Threaths) 1. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang di lakukan oleh sebagian masyarakat. 2. Masih kurang tegas dan kurang jelasnya komitmen pimpinan SKPD dalam melaksanakan program kegiatan serta tata cara kerjasama yang berlaku. 3. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di lingkup Pemkab Malang. 4. Masih kurangnya pemahaman terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi 5. Beragamnya

tingkat

pendidikan

masyarakat,

yang

tentunya

mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri. 6. Masih adanya tekanan-tekanan politik

pengambilan keputusan dalam

bidang kelembagaan, sehingga menganggu proses penyelesaian struktur organisasi. Untuk menganalisis lingkungan strategis, perlu dilaksanakan dan dilakukan pemetaan interaksi faktor antara lingkungan internal dan eksternal Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang, sebagai berikut :


RENSTRA BAGIAN

15

Dari hasil analisa SWOT yang telah dilaksanakan dapat ditemukan faktor-faktor kunci yang merupakan asumsi bagi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi sebagai berikut : 1. Adanya dasar hukum bagi satuan kerja yang mengatur pelaksanaan tata kerja di Bagian Organisasi mempunyai dampak positif pada koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan bidang tugas Bagian Organisasi ; 2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional melalui pemberian kesempatan kepada staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi ; 3. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas bidang organisasi sehingga akan mempermudah konsultasi dan koordinasi untuk peningkatan dan penguatan kelembagaan ; 4. Tersedianya sarana prasana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 5. Terjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan intansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan. 3.5. Isu-isu strategis 3.5.1. Pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundangundangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas organisasi untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Malang. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang

lebih

luas

untuk

melakukan/memprakarsai

penataan

kelembagaan, peningkatan sumber daya aparatur, penyediaan data kebutuhan pegawai serta peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait. 3.5.2. Peningkatan pastisipasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. Bagian

Organisasi

Setda

Kabupaten

Malang

harus

terus

meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di kabupaten Malang baik itu dengan masyarakat, __________________________________________________________________________________ ORGANISASI TAHUN 2011 - 2015

RENSTRA BAGIAN

16

anggota DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Peningkatan

partisipasi

dan

kerjasama

ini

diharapkan

bisa

meningkatkan kualitas dan efektifitas bidang tugas organisasi yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. 3.5.3. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan

prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan

(satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.

3.5.4. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. Keberadaan aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan.


RENSTRA BAGIAN

17

4 BAB

RENCANA STRATEJIK 4.1 Visi Pernyataan visi Bagian Organisasi periode tahun 2011 – 2015 adalah : “Terwujudnya Lembaga, Tata Kerja, Metode Kerja dan Prosedur Kerja serta Kinerja Aparatur secara efisien, efektif

untuk

menciptakan

apartur yang profesional “ 4.2 Misi Misi Bagian Organisasi periode tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan serta Standar Kompetensi Jabatan, terciptanya pelayanan publik serta tertatanya kelembagaan yang mantap ; 2. Mewujudkan

Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta

Pengembangan Sumber Daya Aparatur 4.3 Tujuan Dan Sasaran 4.3.1. Tujuan Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Malang yang solit dan profesional ; 2. Meningkatkan

pelaksanaan

Ketatalaksanaan

yang

tertib

administrasi dan proporsional ; 3. Meningkatkan Kinerja Sistem Organisasi Pemerintah Daerah yang Akuntable.


RENSTRA BAGIAN

18

4.3.2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Lembaga Perangkat Daerah yang efektif dan efisien; 2. Terpenuhinya kebutuhan Analisa dan Formasi Jabatan ; 3. Terwujudnya mekanisme Ke tatalaksanaan secara profesional, kesederhanaan, kecepatan & kemudahan dalam pelayanan masyarakat; 4. Terpenuhinya data yang solid dan akurat, sehingga terwujudnya Good Governance.

4.4 Strategi 1.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2.

Melaksanakan pengelolaan keuangan yang efisien

3.

Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan prima

4.5 Kebijakan Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh

dan terpadu tentang upaya-upaya

organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Bagian Organisasi tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Malang 2006-2010, maka kebijakan yang dilaksankan oleh Bagian Organisasi adalah Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.


RENSTRA BAGIAN

19

5 BAB

PROGRAM MATRIKS 5.1.

Program,

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok

Sasaran

dan

Pendanaan Indikatif 5.2.

Program, Kegiatan Lintas SKPD, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

5.3.

Program, Kegiatan Wilayah, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

5.4.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD


RENSTRA BAGIAN

20

6 BAB

PENUTUP Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis

Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015.

Malang, September 2010 KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Drs. L U M A K S O N O Pembina Tk. I NIP. 19560815 197903 1 008


RENSTRA BAGIAN

21

B A B PENDAHULUAN. penataan kelembagaan ; - Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan pedoman dan petunjuk

Recommend Documents