B A B I V U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l

BAB IV – Urusan Urusan Wajib Kesbangpol

4.1.19

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

4.1.19.1

KONDISI UMUM

Secara demografis kondisi wilayah Kota Semarang pada tahun 2013 memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak + 1,7 juta jiwa dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Sedangkan secara geografis wilayah Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 KM2 yang membentuk suatu kota yang memiliki ciri khas kota pegunungan dan kota pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi demografis tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan kondisi geografis menyimpan potensi bencana terutama banjir dan tanah longsor. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan

melindungi

masyarakat

dari

ancaman

keamanan,

ketentraman,

ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat,

mewujudkan

kenyamanan

lingkungan, mencegah dan menanggulangi bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara. Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehingga L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

319


pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka

tercapainya

tujuan

nasional

yang

ditandai

oleh

terjaminnya

keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Semarang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang.

4.1.19.2

KEBIJAKAN PROGRAM

Penyelenggaraaan

Pemerintahan

Daerah

pada

urusan

wajib

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013, dilaksanakan melalui program penunjang dan program pelaksanaan urusan. Adapun program penunjang tesebut adalah sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. Kebijakan program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kebijakan program ini diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

320


3. Program peningkatan disiplin aparatur. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kesadaran aparatur dalam mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau kapabilitas aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan. 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan akuntabilitas anggaran dan pelaporan hasil kerja. Sedangkan program pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut. 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kebijakan program ini diarahkan kepada terciptanya kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah. 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan. Kebijakan program ini diarahkan kepada pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah. 4. Program pendidikan politik masyarakat. Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik termasuk penyampaian pendapat dimuka umum. 5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana. Kebijakan program ini diarahkan kepada perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana.


Hal -

321


4.1.19.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.19.3.1 PENDANAAN Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 15.172.168.200,-. Dengan perincian Rp. 5.136.017.000,- untuk program penunjang dan Rp. 10.036.151.200,- untuk program pelaksanaan urusan. Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan adalah sebagai berikut : 

Anggaran penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

KEGIATAN SKPD: Badan Kesbangpol Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peratalan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

20.000.000 20.000.000

18.137.500 11.154.482

90,69 55,77

8.000.000

7.255.000

90,69

70.000.000 38.000.000 5.000.000

58.590.000 38.000.000 4.350.000

83,70 100,00 87,00

60.000.000 3.000.000 10.000.000

36.149.000 3.000.000 7.800.000

60,25 100,00 78,00

58.600.000 217.187.200

20.764.500 212.572.200

35,43 97,88

509.787.200

417.772.682

81,95

159.354.000 192.000.000

118.494.000 163.473.196

74,36 85,14

33.600.000 75.000.000 50.000.000 17.000.000

32.900.000 75.000.000 50.000.000 17.000.000

97,92 100,00 100,00 100,00

12.000.000 30.000.000 278.580.000

12.000.000 30.000.000 278.577.000

100,00 100,00 100,00

10.000.000

10.000.000

100,00

853.100.000

825.459.655

96,76

1.710.634.000 2.220.421.200

1.612.903.851

94,29

2.030.676.533

91,45


Hal -

322


2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

SKPD: Badan Kesbangpol Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Operasional Website Satpol PP Kota Semarang Pengelolaan SMS Gateway Satpol PP Kota Semarang JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

80.500.000 300.452.800

78.500.000 286.438.100

97,52 95,34

40.000.000

18.272.500

45,68

160.000.000

134.140.000

83,84

580.952.800

517.350.600

89,05

70.000.000 44.613.000

69.521.000 44.600.000

99,32 99,97

938.820.000

938.530.000

99,97

70.000.000

70.000.000

100,00

8.000.000 5.500.000

8.000.000 5.500.000

100,00 100,00

5.500.000

5.500.000

100,00

1.142.433.000 1.723.385.800

1.141.651.000 1.659.001.600

99,93 96,26

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

1.

KEGIATAN

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

300.000.000

278.134.500

92,71

300.000.000 300.000.000

278.134.500 278.134.500

92,71 92,71

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

1. 1. 2. 3.

KEGIATAN

SKPD: Badan Kesbangpol Pembinaan Sumber Daya Aparatur JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengiriman Diklat Dasar Satpol PP Bintek Peningkatan Kemampuan PPNS

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

106.150.000 106.150.000

90.067.000 90.067.000

250.000.000

245.625.000

98,25

250.000.000 30.000.000

219.775.000 30.000.000

87,91 100,00


84,85 84,85

Hal -

323


NO

4. 5.

ANGGARAN (Rp)

KEGIATAN

Bintek Penegakan Perda Kerjasama Peningkatan Ketertiban Keamanan Kota Semarang JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

dan


PERSEN TASE (%)

30.000.000 60.000.000

30.000.000 60.000.000

100,00 100,00

620.000.000 726.150.000

585.400.000 675.467.000

94,42 93,02

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KEGIATAN

SKPD: Badan Kesbangpol Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) Penyusunan Program Kerja SKPD Penyusunan Profil SKPD JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan RKA perubahan dan DPA perubahan Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

2.500.000 2.500.000

2.500.000 2.500.000

100,00 100,00

3.500.000

3.500.000

100,00

9.000.000 32.400.000

8.400.000 32.400.000

93,33 100,00

3.000.000

2.900.000

96,67

3.000.000 3.500.000

3.000.000 2.850.000

100,00 81,43

3.000.000 3.000.000 65.400.000

3.000.000 3.000.000 64.050.000

100,00 100,00 97,94

4.765.000 4.765.000

4.765.000 4.765.000

100,00 100,00

9.000.000

9.000.000

100,00

8.900.000

8.900.000

100,00

7.980.000

7.980.000

100,00

45.540.000

44.240.000

97,15

3.960.000 4.840.000

3.960.000 4.840.000

100,00 100,00

10.910.000 100.660.000 166.060.000

10.910.000 99.360.000 163.410.000

100,00 98,71 98,40


Hal -

324


4.1.19.3.1.2 Anggaran program pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

KEGIATAN

SKPD: Badan Kesbangpol Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan dan Keramaian Umum Pengamanan Tertutup Pejabat Negara, Hari Jadi dan Hari Besar. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik Pemantauan / Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-norma dan Aturan bagi WNA Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Kominda Peningkatan Kesadaran Bela Negara JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Pengerahan Linmas Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling Fasilitasi Pelatihan Linmas Yang diselenggarakan Provinsi Posko Kewaspadaan Linmas Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

60.000.000

56.950.000

94,92

115.000.000

115.000.000

100

42.000.000

38.895.600

92,61

124.000.000

124.000.000

100

94.000.000

91.734.100

97,59

120.000.000

120.000.000

100

132.000.000 687.000.000

124.960.150 671.539.850

94,67 97,75

392.440.000 100.000.000

388.634.000 96.660.000

99,03 96,66

25.000.000

23.070.000

92,28

475.180.000 143.500.000 1.136.120.000 1.823.120.000

460.770.000 140.200.000 1.109.334.000 1.780.873.850

96,97 97,70 97,64 97,68

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KEGIATAN

SKPD: Badan Kesbangpol Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS Kemah Kebangsaan Generasi Muda Pembauran Pengelolaan Ormas / LSM Kerjasama Pemda dengan Ormas/ LSM/ Lembaga Nirlaba lainnya Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Mmasyarakat Serta Alkulturasi Budaya. Pemberdayaan Korp Pegawai Kota Semarang Pembinaan Organisasi Kepemudaan / OKP

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

240.000.000

239.041.250

99,60

85.000.000 206.000.000

82.230.000 203.500.000

96,74 98,79

71.160.000 50.000.000

61.037.500 48.065.000

85,78 96,13

117.750.000

116.490.400

98,93

500.000.000 300.000.000

308.845.000 184.254.800

61,77 61,42


Hal -

325


NO

KEGIATAN

9.

Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

1.

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

61.090.000

54.945.000

89,94

1.631.000.000

1.298.408.950

79,61

150.000.000

150.000.000

100,00

150.000.000 1.781.000.000

150.000.000 1.448.408.950

100,00 81,33

Keterangan : Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan Korp Pegawai Kota Semarang dan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan / OKP penyerapan anggarannya kurang optimal. Hal ini disebabkan karena anggaran ini merupakan fasilitasi kegiatan bagi KORPRI dan KNPI yang penyerapan anggaranya tergantung kepada aktivitas kedua organisasi tersebut. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

SKPD: Badan Kesbangpol Pengelolaan Bantuan Hibah Dialog Interaktif Penguatan Ketahanan Bangsa JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas dan Terjadinya Bencana HUT Linmas Dukungan Sarana dan Prasarana Pemakaman Anggota Linmas Non PNS Penegakan Hukum dan HAM JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

1. 2.

1. 2. 3. 4.

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

49.000.000 46.000.000

44.347.700 45.725.000

90,51 99,40

95.000.000

90.072.700

94,81

622.076.000

619.201.599

99,54

60.000.000 53.000.000

56.196.000 53.000.000

93,66 100,00

1.591.152.000 2.326.228.000 2.421.228.000

1.560.732.800 2.289.130.399 2.379.203.099

98,09 98,41 98,26

4. Program pendidikan politik masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

1. 2. 3.

KEGIATAN

SKPD: Badan Kesbangpol Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Parpol Pengelolaan Bantuan Parpol Pendidikan Politik bagi Masyarakat

ANGGARAN (Rp)

75.000.000 75.000.000 236.700.000


66.788.600 49.542.500 217.059.630


PERSEN TASE (%)

89,05 66,06 91,70

Hal -

326


NO

KEGIATAN

4. 5.

Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Penguatan Budaya dan Etika Politik Bagi Aparatur dan Element Masyarakat Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/ LSM/ Toga dan Toma Fasilitasi Sukses Pilkada Gubernur Jateng Penertiban Atribut Parpol Peserta Pilkada Gubernur Fasilitasi Atribut Parpol/Baliho Cagub Cawagub JUMLAH SKPD SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja PAM TAKSUNG (Perlindungan Masyarakat) JUMLAH SKPD SKPD: Sekretariat Daerah Fasilitasi dan sosialisasi hubungan antar lembaga dan refleksi hari otonomi daerah JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

6. 7. 8. 9.

1. 1.

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

171.850.000 75.000.000

129.962.050 57.319.100

75,63 76,43

75.000.000

59.334.600

79,11

164.900.000 93.600.000

143.756.600 91.427.000

87,18 97,68

123.550.000

121.054.450

97,98

1.090.600.000

936.244.530

85,85

500.000.000 500.000.000

495.446.000 495.446.000

99,09 99,09

100.000.000

87.166.700

87,17

100.000.000 1.690.600.000

87.166.700 1.518.857.230

87,17 89,84

5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.

KEGIATAN

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pengadaan Logistik Dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara Gladi Lapang Penanganan Bencana Operasional Posko dan Penanganan Bencana Kota Semarang Penanggulangan dan evakuasi korban bencana Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi Pra, Pasca Bencana di Wilayah Rawan Monitoring dan Evaluasi Bencana Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Kelurahan Siaga Bencana Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Semarang Pengelolaan Bansos Kepada Korban Bencana Percepatan Penanganan Bencana Oleh Tim Reaksi Cepat Dan Tim Kaji Cepat JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


PERSEN TASE (%)

70.688.000

56.293.000

79,64

435.910.000

418.682.000

96,05

176.950.000 604.073.200

156.669.000 591.177.442

88,54 97,87

112.170.000

104.000.000

92,72

313.260.000

300.455.000

95,91

88.605.000

84.705.000

95,60

76.675.000 29.350.000 237.522.000 75.000.000

75.000.000 20.910.000 228.748.000 75.000.000

97,82 71,24 96,31 100,00

50.000.000 50.000.000

49.550.000

99,10

2.320.203.200 2.320.203.200

2.161.189.442 2.161.189.442

93,15 93,15


Hal -

327


Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pengelolaan bansos kepada korban bencana tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena penganggaran kegiatan tersebut dilakukan pada perubahan anggaran tahun 2013 sehingga kesulitan untuk merealisasikanya, namun demikian bantuan sosial berupa uang kepada korban bencana tetap diberikan.

4.1.19.3.2 HASIL YANG DICAPAI Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Dalam Negeri adalah sebagai berikut : 1.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Program ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial politik,

keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan fungsi dan perannya masing masing.Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Kesbangpol menjalankan peran sebagai soft security dengan melaksanakan fungsi koordinatif vertikal dan horizontal, kewaspadaan, pendeteksian, pencegahan, pengamanan tertutup, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai soft security. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan peran sebagai hard security dengan melaksanakan fungsi penegakan hukum tingkat daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota), penindakan non yustisial, pengamanan terbuka, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai hard security. Stabilitas bidang sosial politik selama tahun 2013 tetap terjaga dengan baik dan kondusif, salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya kerusuhan sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) selama tahun 2013. Kondisi masyarakat Kota Semarang yang majemuk tetap menimbulkan potensi kerusuhan sosial / konflik sosial, namun dengan berbagai macam upaya kejadian kerusuhan sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA dapat dieliminasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman dan gangguan stabilitas sosial


Hal -

328


politik secara komprehensif dan terpadu antar Kementerian/Lembaga Negara yang berada di wilayah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang. Keterpaduan upaya deteksi dini dan cegah dini dilaksanakan melalui wadah Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/04/2013 tanggal 2 Januari 2012. KOMINDA terdiri beberapa Intitusi Pemerintah yang menjalankan funsi inteligen yaitu Badan Kesbangpol, BIN Daerah Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Kodim 0733/BS Semarang, Kantor Imigrasi Semarang dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Semarang. Pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam deteksi dini dan cegah dini dari ancaman stabilitas sosial politik diwujudkan dalam wadah Organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/253 tanggal 23 Juni 2010. Kegiatan Kominda dan FKDM adalah mencari, mengumpulkan data, saling tukar menukar informasi dan bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi dan gejala gangguan stabilitas sosial politik. Dengan adanya kegiatan tersebut Kementerian/Lembaga Negara yang berada di wilayah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarangdapat mengetahui sejak dini setiap issue sosial politik yang berkembang ditengah masyarakat dan dapat dilakukan cegah dini dan tindakan dini sesuai dengan kewenangan masing – masing. Sebagai negara demokrasi apabila ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat yang berbeda, termasuk protes-protesnya di muka umum (unjuk rasa) haruslah dihormati oleh semua pihak, akan tetapi apabila unjuk rasa dilakukan secara anarkhis dapat mengganggu stabilitas sosial politik, ketentraman dan ketertiban umum. Selama tahun 2013 unjuk rasa yang terjadi sebanyak 124 kali, baik yang ditujukan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di level Provinsi maupun level Kota Semarang. Dari sekian banyak kejadian unjuk rasa, yang paling dominan adalah unjuk rasa kelompok buruh dalam menuntut Upah Minimum Kabupaten/Kota disusul kemudian unjuk rasa penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak dimana pada tanggal 22 Juni 2013 Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebesar 30% - 35%.


Hal -

329


Penanganan terhadap unjuk rasa dilakukan melalui penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan suatu kebijakan atau keputusan diambil serta mengakomodir tuntutan para pengujuk rasa yang disesuiakan dengan ketentuan peratuan perundang-undangan oleh pejabat yang berkompeten. Dengan penanganan tersebut unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2013 tidak sampai terjadi tindakan anarkis dan tidak melakukan pengerusakan fasilitas umum sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas sosial politik, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Selain

menciptakan

stabilitas

sosial

politik,

program

ini

juga

mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi

Pamong

Praja

oleh

peraturan

perundang-undangan

diberikan

kewenangan sebagai berikut : 1) Melakukan

tindakan

penertiban

non

yustisial

terhadap

warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 4) Melakukan

tindakan

penyelidikan

terhadap

warga

masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; 5) Melakukan

tindakan

administratif

terhadap

warga

masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Dalam

menggunakan

kewenangan

dan

mencegah

penyalahgunaan

kewenangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran peraturan


Hal -

330


daerah atau penegakan peraturan daerah. Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan daerah yang mengandung sanksi sebanyak 54 buah, selama tahun 2013 telah dilakukan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran 24 buah peraturan daerah. Penegakan peraturan daerah tersebut difokuskan pada peraturan daerah yang frekuensi pelanggarannya tinggi dan memiliki pengaruh strategis terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Identifikasi pelanggaran peraturan daerah dilakukan berdasarkan temuan lapangan melalui patroli wilayah yang dilakukan sebanyak 139 kegiatan, selain itu identifikasi pelanggaran perda diperoleh dari pengaduan masyarakat salah satunya melalui SMS gateway sebanyak 37 pengaduan. Dan laporan dari SKPD/Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang sebanyak 294 laporan. Selama tahun 2013 tercatat sebanyak 598 pelanggaran peraturan daerah, dan telah dilakukan 845 operasi penertiban. Dari 54 peraturan daerah yang mengandung sanksi, yang sering ditegakkan adalah sebanyak 24 buah peraturan daerah, yaitu : 1)

Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang.

2)

Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1981 Tentang Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati II Semarang.

3)

Perda Kotamadya

Dati II Semarang

No. 6 Tahun1993 Tentang

Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang. 4)

Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.

5)

Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

6)

Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

7)

Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.

8)

Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

9)

Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan


Hal -

331


Pendidikan di Kota Semarang. 10) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 11) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 12) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung. 13) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 14) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan. 15) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun2011 Tentang Pajak Hotel. 16) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. 17) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. 18) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. 19) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. 20) Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan. 21) Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan Jalan Masuk. 22) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. 23) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. 24) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu di Kota Semarang. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan telah dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui wadah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang didefinisikan sebagai warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk membantu aparat pemerintah dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memelihara situasi kondisi wilayah agar senantiasa kondusif, maka Satlinmas mempunyai fungsi sebagai berikut :


Hal -

332


1) Sebagai mobilisasi yang sewaktu-waktu siap dikerahkan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2) Sebagai ujung tombak / garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. 3) Sebagai pintu awal informasi dan memberikan laporan kepada instansi terkait atas setiap kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman lingkungan. Pada tahun 2013 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.404 orang, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebanyak 6.667 orang. Pemenuhan sarana anggota Linmas khususnya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) secara periodik 5 (lima) tahun sekali telah disediakan oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penugasan anggota linmas dalam pengamanan TPS Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 memberikan sarana berupa Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya sebanyak 310 unit. Untuk regenerasi anggota Linmas pada tahun 2013 telah dilaksanakan rekrutmen dilanjutkan pelatihan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 150 orang yang berusia 25 – 35 tahun. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga aktif mengirimkan anggota Linmas dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jateng guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sebanyak 54 orang. Bagi anggota Linmas yang meninggal dunia Pemerintah Kota Semarang telah memberikan fasilitas pemakamannya, pada tahun 2013 anggota Linmas yang meninggal dunia yang telah mendapatkan fasilitasi pemakaman sebanyak 33 orang. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebanyak 3.065 unit. Pemerintah Kota Semarang mengerahkan secara aktif anggota Linmas dalam pengamanan terbuka beberapa obyek vital dan setiap event yang


Hal -

333


melibatkan massa. Anggota Linmas dapat melaporkan setiap kejadian gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat selama 24 jam kepada Posko Kewaspadaan Linmas yang berada di Kantor Satpol PP. Selain berfungsi sebagai tempat melaporkan kejadian, Posko Kewaspadaan Linmas juga melakukan pemantauan wilayah secara langsung melalui patroli dan pemantauan tidak langsung melalui sistem radio komunikasi. 2.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang

diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak dilandasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama dan keyakinan. Wawasan kebangsaan sangat mutlak untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi muncul secara bertahap pada diri seseorang, yaitu dengan seringnya menegakan wawasan yang diketahuinya dan kemudian bisa diaplikasikan pada

kehidupannya

sehari-hari.

Diperlukan

upaya-upaya

untuk

mengembangkan wawasan kebangsaaan secara terus menerus agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri atau karakternya seiring dengan dunia yang semakin mengglobal. Karakter bangsa Indonesia tercermin dalam nilai – nilai Pancasila oleh karena itu pelaksanaan program pengembangan wawasan kebangsaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Pada tahun 2013 telah terwujud kehidupan antar umat beragama yang rukun berdampingan secara harmonis, saling hormat menghormati dan bertoleransi, yang dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat beragama pada tahun 2013. Selain itu pemerintah telah memberikan jaminan kemerdekaan setiap umat untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa adanya diskriminasi terhadap umat minoritas dan dominasi mayoritas. Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi efektif antar tokoh dari enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi efektif antara tokoh agama, tokoh


Hal -

334


masyarakat

dengan

pemerintah

yang

terwadahi

dalam

Paguyuban

Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas). Selama tahun 2013 FKUB telah melakukan pertemuan antar pengurus organisasi keagamaan sebanyak 3 kegiatan. Sedangkan Paguyuban Petamas telah melaksanakan pertemuan antar tokoh agama, tokoh masyarakat

dan pemerintah sebanyak

2 kegiatan.

Dengan adanya

pertemuan tersebut dapat menjadi media komunikasi untuk membahas permasalahan hubungan antar umat beragama sehingga tercapai suatu permusyawaratan. Terkait dengan kebebasan beribadah pemerintah telah memberikan jaminan kebebasan beribadah, perlindungan terhadap keberadaan dan aktivitas tempat ibadah dengan menerbitkan ijin prinsip pendirian rumah ibadah dan ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat. Selama tahun 2013 telah diterbitkan 4 buah ijin prinsip pendirian rumah ibadah dan telah menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul akibat rencana pembangunan rumah ibadat dan tempat pembinaan imam Gereja Isa Almasih Pringgading. Dalam rangka memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan melaksanakan pembauran kebangsaan kepada generasi muda telak dilaksanakan melalui kegiatan yang dikemas dalam bentuk perkemahan yang diikuti oleh 200 generasi muda yang mewakili unsur suku, agama dan kelompok yang pluralis. Melalui kegiatan ini telah mampu menyadarkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan serta mengingatkan karakter asli bangsa Indonesia diera globalisasi yang penuh dengan keterbukaan. Selain itu terkait dengan pengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada generasi muda telah dilakukan melalui kegiatan lomba lagu daerah dan lagu perjuangan yang diikuti oleh 405 orang peserta. Dengan kegiatan tersebut telah mengingatkan para generasi muda keberadaan seni budaya daerah ditengah pengaruh seni budaya asing serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan, Pemerintah telah mensosialiasikan UU tersebut kepada 158 orang pengurus Ormas dan 27 orang dari unsur pemerintahan yang ada di wilayah kota Semarang sebagai pelaksana UU tersebut. Dari sosialisasi tersebut telah menghasilkan persamaan persepsi dari isi dan


Hal -

335


makna dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ormas. Dengan diberlakukannya UU tersebut telah terjadi perubahan paradigma pengaturan Ormas oleh pemerintah yang sebelumnya berbasis pembinaan berubah menjadi berbasis pemberdayaan. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan peran pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap Ormas yang keberadaan dan aktivitasnya ada di wilayah Kota Semarang. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas bertujuan agar keberadaan Ormas dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dan menghindari keberadaan Ormas yang meresahkan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta merongrong NKRI. Sampai dengan tahun 2013 Ormas yang terdaftar di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 180 organisasi yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar. Sedangkan pemberdayaan Ormas dilakukan dengan 3 cara yaitu : a. Melibatkan secara aktif pengurus dan anggota ormas dalam kegiatankegiatan pemerintahan yang bersifat sosial kemasyarakatan, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan pendidikan politik dalam arti luas. b. Memberikan stimulan berupa dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Semarang, untuk tahun 2013 dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Ormas sebesar Rp. 415.000.000,(empat ratus limas belas juta rupiah). c. Mengadakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Ormas dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan metode pengadaan jasa secara swakelola. Kegiatan ini sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dengan kegiatan ini keberadaan Ormas telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membantu mensukseskan program pemerintah. Sedangkan

pengawasan

Ormas

dilakukan

dengan

melakukan

monitoring aktivitas eksternal Ormas, monitoring ini dijadikan sebagai sarana pengendalian terhadap keberadaan dan aktivitas ormas agar tidak melanggar


Hal -

336


ketentuan

peraturan

perundang-undangan

khususnya

Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Definisi politik

secara luas

adalah serangkaian kegiatan

yang

menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu, politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Sedangkan definisi politik secara sempit adalah cara-cara untuk meraih suatu kekuasaan. Pendidikan politik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang adalah pendidikan politik secara luas, bukan hanya memberikan pemahaman tentang seluk beluk Pemilihan Umum akan tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik termasuk penyampaian pendapat dimuka umum. Terkait dengan pendidikan politik, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, forum diskusi dan seminar dengan sasaran aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus ormas dan pengurus parpol, telah dapat memberikan pemahaman secara komprehensif tentang budaya politik bangsa Indonesia dan pentingnya etika berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab. Program pendidikan politik diaplikasikan juga dengan melaksanakan monitoring keberadaan Partai Politik tingkat Kota Semarang, sehingga dapat diketahui keberadaannya. Pada tahun 2013 di tingkat Kota Semarang terdapat 37 Partai Politik. Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Semarang telah diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.788.567.125 dengan perincian sebagai berikut : 1.

Partai Demokrat

:

Rp. 260.714.950,-

2.

PDIP

:

Rp.152.602.900,-

3.

PKS

:

Rp. 87.778.600,-

4.

PAN

:

Rp. 64.895.850,-

5.

Partai GOLKAR

:

Rp. 81.837.300,-


Hal -

337


6.

Partai GERINDRA

:

Rp. 50.613.675,-

7.

PKB

:

Rp. 33.208.475,-

8.

Partai HANURA

:

Rp. 26.147.550,-

9.

PPP

:

Rp. 30.767.825,-

Bantuan keuangan tersebut sebagian besar digunakan untuk pendidikan politik. Dalam rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013 – 2018, Pemerintah Kota Semarang turut serta memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi secara visual dan verbal, penertiban atribut partai politik/calon gubenur dan wakil gubernur serta pengamanan tidak langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan dan di tingkat KPU Kota Semarang. Secara umum penyelenggaraan tahap – tahap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di wilayah Kota Semarang berjalan dengan baik, tertib dan teratur sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang dibuat. 4.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Potensi utama bencana yang ada di wilayah Kota Semarang adalah

banjir baik yang disebabkan oleh curah hujan atau rob air laut, potensi lainnya adalah tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran. Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana dan telah mengantisipasi untuk mengurangi dampak akibat bencana yang akan terjadi. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Melaksanakan mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan dengan menyebarluaskan informasi

potensi

bencana,

gladi

lapang

penanganan

bencana,

pembentukan kelurahan siaga bencana, penambahan sarana dan L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

338


prasarana penangangan bencana, penyiapan logistik berupa bahan makanan dan obat-obatan serta pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana. Dengan dilaksanaakannya mitigasi bencana ini telah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi bencana pada suatu wilayah yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Selain itu juga telah meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat beserta sarana dan prasarana dalam kesiapan menghadapi bencana. 2) Melaksanakan kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilaksanakan dengan mengoperasionalkan posko penanggulangan bencana yang bersiaga 24 jam untuk memantau dan menerima laporan masyarakat. Dengan dilaksanakannya kesiapsiagaan ini telah mampu melakukan tindakan pertama setiap terjadi kejadian yang diakibatkan oleh bencana. 3) Melaksanakan tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan penyelamatan. Dalam masa tanggap darurat bencana melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Linmas, Satgana dan PMI. Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam organisasi sosial seperti Ubaloka, Semargana, Granat Rescue, Bankom dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya tanggap darurat bencana ini telah mampu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan pada saat bencana terjadi. 4) Melaksanakan rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan dengan


Hal -

339


memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kepada para korban bencana, dengan bantuan ini masyarakat korban bencana telah mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali berjalan secara wajar dalam segala aspek kehidupannya. Pada tahun 2013 bantuan sosial berupa uang yang telah diberikan kepada para korban bencana adalah sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). 4.1.19.4

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Berdasarkan data Pemilu tahun 2009 sampai dengan data Pemilihan Gubernur

Jawa

Tengah

tahun

2013,

tingkat

partisipasi

pemilih

kecenderungan menurun, hal ini akan berdampak pada turunnya tingkat legitimasi pemilihan umum. 2. Arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin kencang ditandai dengan besarnya jumlah pendatang baru untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di wilayah Kota Semarang. Dalam mencari penghidupan, para pendatang baru tersebut sebagian besar tidak mengetahui atau memahami larangan-larangan yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Semarang, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah khususnya peraturan tentang pedagang kaki Lima,

penyelenggaraan

parkir

tepi

jalan

umum,

administrasi

kependudukan, pelacuran, pengemis, gelandangan dan orang terlantar. 3. Pertumbuhan pemukiman yang semakin pesat dan jumlah penduduk yang semakin bertambah konsekuensinya membutuhkan anggota Linmas yang semakin banyak sebagai garda terdepan dalam pelayanan bidang keamanan. Karena masyarakat tidak tertarik dan tidak berminat untuk menjadi anggota linmas maka jumlah kebutuhan linmas dengan jumlah pertambahan linmas tidak sebanding mengakibatkan pelayanan bidang keamanan tidak optimal. 4.1.19.5

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, akan ditingkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan

politik

dalam

arti

luas

kepada

aparatur

pemerintah,

masyarakat dan partai politik.


Hal -

340


2. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya pendatang baru, agar memahami ketentuan dalam peraturan daerah sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum, disamping adanya pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi. Pemberdayaan masyarakat agar turut serta mengawasi dan aktif melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang terjadi disekitarnya untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang. 3. Meningkatkan

kesejahteraan

anggota

linmas

dengan

pemberian

seragam, tali asih/santunan pemakaman dan meningkatkan peran serta Linmas

dalam

kegiatan

pemerintahan

sehingga

dapat

menarik

masyarakat untuk bergabung menjadi anggota linmas.


Hal -

341

B A B I V U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l

Recommend Documents