IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 (Studi Kasus : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan)
ARTIKEL E-JOURNAL
Disusun Oleh : ASNETI NIM : 100565201371
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN BINTAN ( Studi Kasus : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan ) ASNETI NIM : 100565201371 PEMBIMBING : AFRIZAL, S.IP,M.Si Dr. OKSEP ADHAYANTO, MH UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Bintan, dan upaya apa saja yang dilakukan dalam dalam penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Bintan. Penelitian ini melihat implementasi strategi penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Bintan melalui program, anggaran dan prosedur, dimana menggunakan metode kualitatif dan jenis pengumpulan datanya menggunakan telaah dokumen, wawancara dan observasi, sedangkan prosedur pengolahan data dan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didasarkan pada tindakan riil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan melalui strategik program yaitu membentuk struktur organisasi dengan nama pokja Kabupaten dan Kecamatan, sosialisasi, pelaksana program (SDM), penyediaan sarana dan prasarana serta mobilisasi penduduk. Kemudian program ini kemudian diimplementasikan melalui komitmen anggaran 15,13% dari RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Dari kegiatan ini telah terealisasi 97,71% dengan berbagai hambatan diantaranya karena lambatnya distribusi perangkat dari pusat dan hanya satu yang berfungsi, adanya kerusakan perangkat dan tidak terjangkaunya sebagian penduduk karena keterlambatan mobile enrollment yang diharapkan mampu menjadi alternatif pemenuhan target yang ingin dicapai. Dengan demikian ketidaksiapan pusat menjadi kendala utama, namun harapannya pemerintah Kabupaten dalam perekrutan pelaksana program juga harus mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang sesuai karena KTP Elektronik merupakan sistem informasi yang membutuhkan keterampilan khusus.
Kata Kunci : Implementasi stategi
1
IMPLEMENTATION STRATEGY IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC RESIDENT CARD ( e - KTP ) IN THE DISTRICT BINTAN (Case Study : Population and Civil Registration Department Bintan ) ASNETI NIM : 100565201371 Directer : AFRIZAL, S.IP,M.Si Dr. OKSEP ADHAYANTO, MH University Of Maritim Raja Ali Haji Faculty of Society and Political Science ABSTRACT This study aims to determine how the implementation of the strategy implementation Electronic Identity Card ( e-KTP ) in Bintan, and what is being done in the application of the Electronic Identity Card ( e-KTP ) in Bintan. The research looked at the implementation of the strategy implementation in Bintan Electronic ID cards through the program, budgets and procedures, which use qualitative methods and types of data collection using document review, interviews and observations, while the data processing procedures and data analysis using descriptive qualitative. The results of the study are based on real actions undertaken by the Office of Population and Civil Registration Bintan through strategic programs that form the structure of the organization with the name of the working group district and sub-district, socialization, program implementers ( Human Development Resources ), the provision of infrastructure and urban sprawl. Then this program is then implemented through the budget commitment 15.13 % of the Budget Planning Office of Population and Civil Registration Bintan through the budget submission strategy changes significantly for the last three months. Of this activity has been realized 97,71 % with various obstacles such as the slow pace of the distribution center and the only one that works, the damage to the device and the inaccessibility of some people because of the delay of mobile enrollment is expected to be an alternative compliance targets to be achieved. Thus unpreparedness center is the main constraint, but the government hopes the district in implementing recruitment programs should also consider the appropriate educational qualifications as Electronic Identity Card is an information system that requires special skills.
Keyword : Implementation strategy
2
A. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Tahun 20112015 yang salah satu Program dalam Renstra tersebut adalah Penataan Administrasi Kependudukan dimana di dalamnya terangkum salah satu kegiatannya adalah Penerapan e-KTP. Terdapat banyak hal menarik yang terjadi dalam penerapan e-KTP ini di Kabupaten Bintan, diantaranya adalah terungkap saat adanya hearing antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan DPRD bahwa ketersediaan listrik di beberapa kecamatan khususnya di wilayah pesisir tidak terjamin, sehingga mengganggu proses penerapan program pusat tersebut. Disamping itu, menurut Hasfi Handra, S.ST (Sekretaris Kecamatan Bintan Timur), kendala yang saat ini kecamatan hadapi adalah bahwa alat yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sudah 2 (dua) berfungsi, akan tetapi perekaman yang dilakukan masih bersifat offline, dan kendala lainnya dikarenakan populasi wajib KTP yang ada di Kecamatan Bintan Timur sekitar 28.949 jiwa, sementara ketersediaan alat rekam e-KTP hanya 2 (dua) alat, kami terpaksa meminjam 2 (dua) alat lagi dari 2 Kecamatan yang lain yakni Kecamatan Mantang dan Bintan Pesisir untuk melakukan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dari pusat sampai 31 Desember 2011. Bahkan dibeberapa Kecamatan telah diberlakukan pelayanan seminggu penuh, namun diperkirakan pencapaian target 100% untuk akhir Desember 3
2011 masih terkendala. Hal ini dibuktikan dengan data sebagaimana dalam tabel I.1 berikut ini : Tabel I.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib KTP dan Realisasi serta Prosentase KTP Elektronik Kabupaten Bintan Jumlah Realisasi Penduduk Perekaman % Wajib KTP e-KTP Gunung Kijang 11.712 7.717 6.685 86,63 Bintan Timur 42.650 28.949 23.468 81,07 Bintan Utara 23.324 15.618 12.392 79,34 Teluk Bintan 10.191 7.019 6.333 90,23 Tambelan 5.309 3.444 2.771 80,46 Teluk Sebong 16.089 10.700 8.824 82,47 Toapaya 10.932 7.632 6.163 80,75 Mantang 4.039 2.624 2.497 95,16 Bintan Pesisir 8.342 5.373 4.546 84,61 Seri Kuala Lobam 17.657 12.033 8.588 71,37 Total 150.254 101.109 82.260 97,71 Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan (15 Desember 2011)
Jumlah No. Nama Kecamatan Penduduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sebagai bahan perbandingan yang penulis lakukan, ditemukan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam penerapan e-KTP pada tahun 2011 sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu staf Kecamatan Tanjungpinang Kota bahwa hasil perekaman pada tahun 2011 hanya mencapai + 50 s/d 60% saja dibandingkan dengan Kabupaten Bintan yang mencapai angka persentase perekaman 97,71%. Dan ketika Kabupaten Bintan mampu mencapai angka sebagaimana tabel tersebut di atas, menurut peneliti sebuah apresiasi patut diberikan kepada stakeholder yang bekerjasama dengan baik, karena peneliti
4
menganggap capaian tersebut cukup baik dengan jangka waktu kurang lebih tiga bulan. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis akhirnya tertarik untuk mengambil judul “IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e–KTP) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 (Studi Kasus : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan)”. B. Perumusan Permasalahan ”Bagaimana
Implementasi
Strategi
Penerapan
Kartu
Tanda
Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kabupaten Bintan Tahun 2011?” C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi strategi penerapan KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Bintan tahun 2011. 2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai implementasi strategi dalam pemerintahan melalui sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk dalam mencapai tujuan yang diinginkan (efektif). b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran terhadap pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka implementasi
5
strategi penerapan KTP elektronik untuk melayani masyarakat dibidang kependudukan. D. Konsep Teori 1. Implementasi Strategi a. Elemen Manajemen Strategi b. Implementasi Strategi 1) Program 2) Anggaran 3) Prosedur 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) E. Konsep Operasional 1.
Program Program sesungguhnya berisi antara lain : a. Struktur organisasi (susunan personalia), b. Pelaksana Program/staf, c. Sumber daya (sarana prasarana).
2.
Anggaran Berkaitan dengan penerapan e-KTP, bahwa tahap implementasi antara lain : a. Anggaran yang tersedia b. Pengaturan anggaran
3.
Prosedur Prosedur dijadikan sebagai alat untuk memastikan :
6
a. Konsistensi sistem b. Mekanisme kerja suatu organisasi c. Tata kerjanya F. METODE PENELITIAN 1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat Deskriptif.
2.
Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.
3.
Populasi dan Sampel a.
Populasi Populasi menurut Iskandar (2013:69) merupakan seluruh subyek penelitian.
b. Sampel Adapun yang menjadi sampel sebagaimana Tabel I.2 berikut : Tabel I.2 Jumlah Populasi dan Sampel No
Karakteristik Responden
Populasi (orang)
Sampel (orang)
1 2 3 4 5
Kabid. Kependudukan Kasi Data Camat Kasi Pelayanan Staf Kecamatan
1 1 10 10 20
1 1 3 3 6
42
14
Jumlah
7
4.
Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data ini, penulis akan melakukannya dengan terlebih dahulu mengambil data dari : a.
Opini-opini publik
b.
Mencari data dari laporan-laporan atau pembahasan layanan melalui media elektronik (website) ataupun melalui media massa
c.
Melakukan wawancara. Dalam penelitian Kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan
data yang digunakan, yaitu :
5.
a.
Observasi
b.
Telaah Dokumen
c.
Wawancara
Alat Pengumpulan Data a.
Alat Pengumpulan Data, diantaranya adalah : 1. Data sekunder dari kantor yang bersangkutan 2. Gambar lokasi penelitian (meliputi susunan organisasi) 3. Catatan-catatan lapangan. 4. Dokumentasi.
b.
Mengklasifikasikan berbagai gejala dan fator-faktor serta kondisi yang ada.
c.
Mengolah data berdasarkan keterkaitan antara komponen yang ada.
8
d.
Mendeskripsikan secara keseluruhan dari hasil wawancara, telaahan dokumen dan berbagai opini masyarakat serta pedoman dari berbagai literatur dan buku yang ada.
e.
Selanjutnya memaknai hasil deskripsi data sehingga jawaban terhadap pertanyaan penelitian bisa terungkap. B. TINJUAN PUSTAKA
1.
Implementasi Strategi a.
Elemen Manajemen Strategi
b.
Implementasi Strategi 1) Program 2) Anggaran 3) Prosedur
2.
Manajemen Strategik
3.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
4.
E-Government
5.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) C. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Bintan 1. Letak geografis. Kabupaten Bintan terletak antara 20
00 Lintang Utara, 10 20
Lintang Selatan dan 1040 - 1080 00 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bintan keseluruhan berjumlah 59.852.15 Km2, sebahagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu dengan luas 57. 906.32 Km2 (96%)
9
sedangkan daratan hanya berjumlah 1.946.3 Km 2 secara porsentase hanya berjumlah (4%). 2. Keadaan Pegawai a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel III.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tingkat Pendidikan
Frekwensi (Orang) SD 0 SLTP 1 SLTA 17 DIPLOMA III 5 SARJANA (S1) 9 SARJANA (S2) 0 Jumlah 32 Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, 2011
b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel III. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan No. 1. 2. 3. 4.
Golongan
Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan (Orang) I 1 0 1 II 5 4 9 III 9 9 18 IV 4 0 4 Jumlah 19 13 32 Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, 2011
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Tabel III.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
10
No. 1. 2. 3. 4.
Masa Kerja
Frekwensi (Orang) 0 Tahun s/d 4 Tahun 6 5 Tahun s/d 9 Tahun 4 10 Tahun s/d 14 Tahun 4 > 15 Tahun 18 Jumlah 32 Sumber data: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, 2011
B. Gambaran Umum Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan 1. Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan terdiri dari : Seksi Data Kependudukan Seksi Mobilitas Seksi Kualitas
11
2. Struktur Organisasi Kepala
Fungsional
Sekretaris
Sub Bag Penyus Prog
Sub Bag Umum
Bidang Kependudukan
Bidang Pencatatan Sipil
Bidang Pengawasan & Pengendalian
Seksi Data Kependudukan
Seksi Pendaftaran
Seksi Pengendalian
Seksi Mobilitas
Seksi Pencatatan Sipil
Seksi Pengawasan
Seksi Kualitas
Seksi Penyuluhan
D. IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 (Studi Kasus : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan) A. Analisa Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Bintan Tahun 2011
12
1.
Implementasi Strategi Dari Segi Program a.
Pembentukan Struktur Organisasi dalam bentuk Kelompok Kerja Ketika
dikonfirmasikan
kepada
Kepala
Bidang
Kependudukan Bambang Sugianto, AMP dikemukakan bahwa : “Walaupun dalam petunjuk dari pusat susunan pokja terdiri dari banyak pihak terkait, termasuk sekda, tata pemerintahan setda Kabupaten, dinas perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya, namun untuk efesiensi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan merampingkan tanpa mengurangi efektifitas yang dimungkinkan dapat menghambat pelaksanaan penerapan e-KTP ini, sehingga kelompok kerja tersebut dianggap mampu mengakomodir keadaan (wawancara tanggal 14 Maret 2014)”. b.
Sosialisasi Menurut
Bapak
Bambang
Sugianto,
AMP
(Kabid
Kependudukan), bahwa : “Sosialisasi penerapan e-KTP dalam bentuk tatap muka yaitu dimulai dari sosialisasi Kabupaten sampai ke tiap kecamatan diseluruh Kabupaten Bintan, dengan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, berbagai organisasi aktif didaerah, lembaga sosial dan penduduk lainnya untuk datang ditempat yang telah disediakan kemudian menjelaskan adanya program penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Bintan. Sehingga sosialisasi ini berlangsung di sepuluh tempat, yakni di sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan”. (wawancara tanggal 08 April 2014) Disamping sosialisasi secara tatap muka, dari pantauan peneliti dan hasil wawancara dengan Kasi Data Penduduk Budiana, S.Sos dikatakan bahwa : “Sosialisasi penerapan e-KTP disebarkan pula melalui berbagai media diantaranya, media elektronik melalui suara radio RRI Tanjungpinang, Baliho dan Spanduk diberbagai tempat strategis, yang ditempelkan diberbagai tempat. Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerapan KTP Elektronik sebagai kebijakan kependudukan, agar masyarakat ikut andil dan
13
antusias dan paham serta mau untuk mendatangi tempat pelayanan e-KTP karena melihat langsung ajakan tersebut dan tidak hanya mendengar dari mulut ke mulut”. (wawancara tanggal 08 April 2014) c) Pembentukan Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia) Adapun tugas dan fungsi masing-masing petugas tersebut adalah : 1) Operator 2) Tenaga Pendukung Pelayanan 3) Petugas Supervisi Teknis Adapun proses perekrutan ketiga unsur petugas di atas menurut Kabid Kependudukan Bambang Sugianto, AMP : “Di serahkan kepada para Camat untuk menunjuknya, dimana dalam hal ini adalah para staf Kecamatan sendiri dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas. Camat kemudian menyurati Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan mengenai nama-nama yang bersangkutan, selanjutnya dibuat Surat Keputusan Bupati. Maka secara personalit setiap petugas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan menyerahkan wewenang kepada Camat untuk merekomendasikan”. (wawancara tanggal 14 Maret 2014). d) Penyediaan Sarana dan Prasarana 1. Perangkat yang Disediakan Pemerintah Pusat 2. Perangkat yang Disediakan Pemerintah Kabupaten Bintan Menurut Kabid Kependudukan “Bambang Sugianto, AMP : “sebenarnya target kita dapat mencapai hingga akhir tahun seandainya alat yang ada, keduanya berfungsi dan tidak mengalami kerusakan. Disebutkannya, di Kecamatan Bintan Utara misalnya sudah alat yang tersedia dari pusat hanya 2, di Kecamatan Bintan Timur target yang paling diharapkan
14
mencapai 100% menjadi lambat juga karena hanya 2 alat akhirnya meminjam alat dari Kecamatan Mantang dan Bintan Pesisir (wawancara tanggal 18 Maret 2014) Sebelum peneliti kembali dari Kabupaten Bintan (10 Mei 2014), mobile enrollment bantuan dari pusat telah terdistribusi di Kabupaten Bintan, dan ketika peneliti menanyakan hal ini kepada bapak Bambang Sugianto, AMP, beliau menjelaskan : “Pengadaan mobile enrollment telah kita rencanakan untuk setiap kecamatan. Sejak bulan Oktober 2011 telah dipesan bahkan telah ke gudangnya untuk menjemput, namun menurut penyelia, aplikasinya belum siap. Karena itu optimisme mampu mencapai target sepertinya harus tergadai dulu. Sekalipun demikian, jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, capaian target Kabupaten Bintan termasuk bagus (wawancara tanggal 10 April 2014) e) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP Elektronik Sebagaimana dinyatakan oleh Lurah Kijang Kota Hasan, S.Sos, bahwa : “Dalam rangka penerapan KTP Elektronik massal 2011, pihak Kelurahan hanya kebagian koordinasi mobilisasi penduduk dan penyampaian surat panggilan wajib KTP Elektronik. Sehingga staf kelurahan memanfaatkan moment ini untuk mendata keakuratan data penduduk yang masih tinggal aktif di Kelurahan, dan yang sudah meninggalkan tempat tanpa pemberitahuan sebelumnya (wawancara tanggal 15 Maret 2014) Ketika peneliti mengkonfirmasi hal ini, Kabid Kependudukan “Bambang Sugianto, AMP menyatakan bahwa : “Setiap Kecamatan dalam memobilisasi penduduk berbeda-beda penanganannya. Tergantung Kecamatan itu apakah daerahnya membutuhkan mobilisasi massal atau tidak dan bagaimana akses penduduk menuju tempat layanan. Masalahnya banyak Kecamatan di Kabupaten Bintan seperti Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir, Tambelan dan Teluk Sebong yang penduduknya berada diperkampungan dan terpencil, maka pihak Kecamatan
15
wajib untuk memberikan akses transportasi darat dan laut untuk mengangkut penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik. Karena itu dalam pemenuhan kebutuhan itu, kami telah koordinasi dengan Camat dalam pemenuhan anggarannya. Demikian juga misalnya ada penduduk yang kebetulan ke kota kecamatan mengurus sesuatu hal dan ingin merekam administrasi kependudukannya tanpa membawa surat panggilan, telah kami perintahkan agar dilayani sepanjang yang bersangkutan membawa KTP lama ataupun KK-nya (wawancara tanggal 20 Maret 2014) 2.
Implementasi Strategi dari Segi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan menurut Kabid Kependudukan Bambang Sugianto, AMP; bahwa : “Pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sangat antusias menanyakan kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan KTP Elektronik, dan beliau tidak sungkan menanyakan ketersediaan anggaran yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kesuksesan program ini. Namun beliau berpesan bahwa diharapkan seefisien mungkin karena optimalisasi tidak selalu dilihat dari besarnya anggaran, namun bagaimana komitmen semua yang menjalankan program ini untuk bekerjasama dengan baik, apalagi anggaran yang disediakan hampir secara keseluruhan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2011 (wawancara tanggal 14 Maret 2014) Adapun anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, dijabarkan peneliti berdasarkan program yang telah disebutkan di atas, yaitu Tabel IV.4 Anggaran Pengaturan dan Pembentukan Struktur Organisasi Dalam Bentuk Kelompok Kerja No. 1.
Uraian Honorarium Tim Pokja Kabupaten : - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota (15 orang) Tim Pokja Kecamatan :
Jumlah Anggaran (Rp) 27.525.000,-
169.650.000,-
16
- Ketua - Sekretaris - Anggota (287 orang) Total : 197.175.000,Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Sumber : Hasil olahan data sekunder RKAP SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan.2011
Tabel IV.5 Anggaran Sosialisasi No.
Uraian
Jumlah Anggaran (Rp)
1.
Sosialisasi Tatap Muka Tingkat Kabupaten : 12.145.000,Tingkat Kecamatan : Kecamatan Gunung Kijang 9.000.000,Kecamatan Bintan Timur 12.500.000,Kecamatan Bintan Utara 12.500.000,Kecamatan Teluk Bintan 9.000.000,Kecamatan Tambelan 13.000.000,Kecamatan Teluk Sebong 12.500.000,Kecamatan Toapaya 13.000.000,Kecamatan Mantang 11.000.000,Kecamatan Bintan Pesisir 11.000.000,Kecamatan Seri Kuala Lobam 12.500.000,2. Sosialisasi Melalui Media Elektronik : Radio Republik Indonesia Tanjungpinang 20.000.000,3. Stiker 1000 lembar 5.000.000,4. Leaflet 1000 lembar 5.000.000,5. Baliho 5.000.000,Total : 163.145.000,Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah Sumber : Hasil Olahan dari RKA dan RKAP SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan. 2011
Tabel IV.6 Anggaran Pelaksanan Program (Sumber Daya Manusia) No.
Uraian
1.
Honorarium - Operator - Pelaksana Teknis - Tenaga Pendukung Total 256 orang Penyimpanan, verifikasi data, foto, dan sidik jari
2.
Jumlah Anggaran (Rp)
115.200.000,. 60.272.000,-
17
Total : 175.472.000,Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah Sumber : Hasil Olahan dari RKAP SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan. 2011
Tabel IV.7 Anggaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana Jumlah Anggaran (Rp) Mobile Enrollment 41.350.500,- Kecamatan Gunung Kijang 41.350.500,- Kecamatan Bintan Timur 41.350.500,- Kecamatan Bintan Utara 41.350.500,- Kecamatan Teluk Bintan 41.350.500,- Kecamatan Tambelan 41.350.500,- Kecamatan Teluk Sebong 41.350.500,- Kecamatan Toapaya 41.350.500,- Kecamatan Mantang 41.350.500,- Kecamatan Bintan Pesisir 41.350.500,- Kecamatan Seri Kuala Lobam 41.350.500,Total : 330.804.000,Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah Sumber : Hasil Olahan Sekunder dari RKAP SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan.2011 No.
Uraian
Tabel IV.8 Anggaran Door Prize No.
Uraian -
Kecamatan Gunung Kijang Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Teluk Bintan Kecamatan Tambelan Kecamatan Teluk Sebong Kecamatan Toapaya Kecamatan Mantang Kecamatan Bintan Pesisir Kecamatan Seri Kuala Lobam
Jumlah Anggaran (Rp) 1.500.000,2.500.000,2.000.000,1.300.000,1.200.000,2.250.000,1.200.000,800.000,900.000,1.5000.000,15.150.000,-
Total : Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah Sumber : Hasil Olahan Sekunder dari RKAP SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan.2011
18
Menurut Kabid Kependudukan “Bambang Sugianto, AMP : ”Kami memang menganggarkan door prize agar partisipasi masyarakat dalam perekaman ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pusat. Adapun pelaksanaan pemberian dorr prize ini sepenuhnya kami serahkan kepada masing-masing kecamatan untuk membuat semacam nomor undian setelah masyarakat tersebut melakukan perekaman yang mana nomor undian ini diletakkan di pintu keluar ruang perekama e-KTP yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat.” (wawancara tanggal 10 April 2014) Secara umum peneliti berpendapat, bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka penerapan KTP Elektronik cukup signifikan, karena jika dilihat dari anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
diluar gaji
PNS sebesar
Rp. 5.728.425.000 maka prosentase yang pergunakan untuk penerapan KTP Elektronik dari Rp. 866.596.000,- adalah 15,13%, sehingga peneliti berasumsi
bahwa
pemerintah
Kabupaten
Bintan
berkomitmen
mensukseskan penerapan KTP Elektronik ini. Apalagi anggaran ini, secara keseluruhan dianggarkan untuk tiga bulan terakhir saja. 3.
Implementasi Strategi dari segi Prosedur Implementasinya
secara
strategis
dipusatkan
pelayanan
perekamannya di Kecamatan dengan proses/proseduralnya sebagaimana langkah-langkah berikut ini : a. b.
c.
Penyampaian surat panggilan dengan jadwal dan waktu tertentu. Beberapa Desa/Kelurahan mengumpulkan warganya untuk diangkut ke tempat pelayanan dengan kendaraan yang difasilitasi pemerintah Kecamatan. Penduduk mendaftar dan menyerahkan surat panggilan kepada petugas, petugas mencocokkan dengan daftar penduduk dan selanjutnya memberi tanda lingkaran pada nama yang sesuai surat panggilan serta memberi nomor antrian.
19
d.
e.
f.
g.
h. i.
j.
Petugas menyerahkan surat panggilan kepada operator untuk verifikasi biodata penduduk, kemudian memanggil sesuai dengan nomor antrian hingga 10 orang untuk duduk diruang tunggu yang telah disediakan. Jika ada masyarakat yang belum datang, dapat diganti dengan nomor antrian berikutnya. Operator kemudian memulai proses dgn terlebih dahulu memverifikasi nama dan biodata, menanyakan cacat/tidak. Jika normal dan sesuai, operator kemudian mengambil foto Penduduk dengan backround merah jika tahun kelahiran ganjil dan background biru jika tahun kelahiran genap. Jika cacat maka difoto dgn memperlihatkan kecacatannya. (angkat tangan yg cacat). Operator kemudian mempersilahkan penduduk untuk tanda tangan, dan jika yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan, operator dapat memandu penduduk dengan membubuhkan garis datar dari kiri kekanan pada signature Pad. Selanjutnya perekaman sidik jari dengan urutan : 4 tangan kanan (telunjuk,tengah, manis dan kelingking) secara bersamaan, 4 tangan kiri, kemudian jempol kanan dan jempol kiri bersamaan. Jika cacat tanpa tangan tidak perlu, atau sebahagian saja Kemudian perekaman iris mata. Operator mengarahkan penduduk agar benar-benar mengkondisikan kornea mata terlihat secara keseluruhan, operator merekam iris mata penduduk dengan jarak kurang lebih 5 cm. Operator melakukan verifikasi kembali dengan cara merekam sidik jari telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Operator kemudian meminta pengesahan dengan cara membubuhkan kembali tanda tangan secara elektronik sebagai bukti persetujuan kebenaran data yang bersangkutan. Operator kemudian melakukan pengiriman data dan menyimpannya dalam database Kecamatan, kemudian dikirim ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, data kemudian diterima oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selanjutnya akan diprint out. Dengan realisasi sebesar 15,13%, dalam waktu 2 bulan lebih,
peneliti berasumsi antusiasme masyarakat dan komitmen pemerintah dan aparatur sesungguhnya sangat siap baik dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi anggaran. Sepakat dengan Kasi Data Kependudukan menyatakan, kesiapan itu sebenarnya telah ada sejak bulan Mei 2011, dimana menurut Budiana, S.Sos, bahwa sejak sosialisasi kita sudah merancang program dan anggarannya, sehingga pada saat
20
penggodokan APBDP kita mampu meyakinkan DPRD agar memberikan ruang untuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dapat mensukseskan penerapan KTP Elektronik ini. Sekalipun realisasinya belum mencapai target, namun kami akan berupaya keras untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang sisa sedikit ini untuk melayani masyarakat. Sekalipun misalnya untuk tahun 2012 masyarakat harus membayar dalam rangka penerbitan KTP Elektronik, tapi tidak tertutup kemungkinan akan kami berikan konpensasi. Saat ini kami lagi merancang Peraturan Daerah (Perda) untuk KTP Elektronik, dan mudah-mudahan tidak memberatkan masyarakat. 4.
Hambatan dan Kendala yang di hadapi dalam Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Bintan Tahun 2011 a.
Waktu yang diberikan pusat sangat singkat, kemudian tidak disertai dengan pendistribusian alat yang maksimal.
b.
Mobilisasi penduduk di beberapa Kecamatan sangat sulit, seperti di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Tambelan, membutuhkan biaya yang sangat mahal.
c.
Kondisi geografis Kabupaten Bintan tidak memungkinkan untuk membuat kebijakan yang sifatnya menyatukan satu pelayanan.
d.
Kehidupan masyarakat kita di Kecamatan terpencil sarat dengan ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya administrasi kependudukan.
21
E. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Implementasi Strategi dari segi Program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam penerapan KTP Elektronik (e-KTP) adalah : pembentukan struktur organisasi dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri atas pokja Kabupaten dan Pokja Kecamatan, Sosialisasi, Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia), penyediaan sarana dan prasarana serta mobilitas penduduk. Kelima program ini merupakan tanggungjawab teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan yang dibebankan khusus kepada Bidang Kependudukan. Secara umum program ini terlaksana dengan baik, mendapat apresiasi dari masyarakat, komitmen dari aparatur yang tinggi walau dengan perangkat yang minim. Kesederhanaan juga terlihat dalam penyusunan pokja, perekrutan sumber daya manusia, dimana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan meminimalisir banyak pihak tanpa mengurangi pencapaian tujuan. Sehingga tepatlah kiranya jika dikatakan bahwa program merepresentasikan penggunaan sumber daya terbaik yang paling mungkin digunakan, memperhatikan prioritas dan dampaknya jelas, seimbang, sederhana dan dipastikan dapat dilakukan dengan tindakan yang riil.
22
2.
Implementasi strategi dari segi anggaran, pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya menyiapkan seluruh anggaran yang dibebankan kepada daerah sesuai dengan juklak dan juknis dari pusat melalui RKA Perubahan
dengan
jumlah
yang
signifikan,
yaitu
sebesar
Rp. 866.596.000,- atau sekitar 15,13% dari anggaran satu tahun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, yang mana anggarannya untuk tiga bulan (Oktober, Nopember, Desember). Dampaknya aparatur bekerja dengan giat, masyarakat antusias dengan fasilitas yang disediakan. Sehingga disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen mensukseskan program ini. Dari kenyataan ini maka tidak salah jika dinyatakan bahwa anggaran merupakan
bentuk
nyata
komitmen
organisasi
dalam
mengimplementasikan program yang telah diformulasikan sebelumnya. 3.
Implementasi strategi dari segi prosedur penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Bintan dimulai dari Kelurahan/Desa dalam bentuk mobilisasi dan penyampaian surat undangan, kemudian ke Kecamatan mendaftarkan diri untuk perekaman penduduk, melakukan antrian pemanggilan nama, kemudian verifikasi data, pengambilan foto, tanda tangan, sidik jari, iris mata, kemudian verifikasi sidik jari telunjuk selanjutnya tanda tangan untuk pernyataan atas kebenaran data yang bersangkutan. Selanjutnya menunggu proses pencetakan KTP Elektronik. Untuk regular KTP Elektronik,
pencetakannya
akan
dilakukan
oleh
pihak
Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Tahapan dalam
23
prosedur ini secara teknis menurut peneliti telah dilakukan dengan baik oleh aparatur, dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga pola penerapan KTP Elektronik ini berdampak pada mindset penduduk akan manajemen perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pada akhirnya mengerti tujuan dilakukannya kebijakan itu, sehingga standarisasi yang diberlakukan tidak menimbulkan pertanyaan. Dengan demikian prosedur pada dasarnya merupakan proses kerja yang sistematis dan teratur, menetapkan hubungan timbal balik antara satuan kerja sekaligus menggambarkan tujuan penerapan KTP Elektronik itu dilaksanakan, sehingga paradigma governance atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dan ini dampaknya terlihat pada pencapaian target yang cukup baik dengan realisasi 97,71% dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. B. Saran Agar penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Bintan dapat berjalan lebih optimal dan efisien, disarankan : 1.
Program yang akan dilaksanakan mempertimbangkan sumberdaya dan karakteristik daerah, sehingga pada saat perumusan strategi pemakaian sumberdaya tidak berlebihan ataupun sebaliknya menghilangkan sumberdaya yang semestinya ada. Hal ini akan berpengaruh pada saat pengimplementasian strategi, akibatnya orang yang berkompeten ikut melakukan intervensi tidak punya kapasitas. Karena itu jumlah anggota dalam setiap program disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian program
24
yang direncanakan hendaknya selalu dikoordinasikan dengan pihak pusat ataupun SKPD terkait agar sinkronisasi dan kebutuhan semua pihak dapat terakomodir. Dalam hal ini terjadi ketika penyediaan perangkat dan sarana prasarana saling memaksakan keinginan. 2.
Anggaran KTP Elektronik harus dipastikan dapat terserap maksimal dengan memperjelas barang yang ada dan anggaran yang telah disediakan. Ketika anggaran tersedia, barang belum dipastikan ada, tentu akan mengalami kendala saat pencairannya, begitupun prediksi anggaran juga harus dipertimbangkan maksimal agar fluktuasi harga (dollar) bisa ditolerir. Akibatnya penyerapan anggaran tidak tercapai, sehingga berpengaruh pada optimalisasi program.
3.
Prosedur yang dilakukan sekalipun telah baik, namun sebaiknya ditempat-tempat pelayanan membuat skema prosedur pelayanan KTP Elektronik, sehingga masyarakat semakin memahami dan mengerti tatacara yang akan dilaluinya. Kemudian ditempat-tempat pelayanan sebaiknya ada petugas khusus untuk mengarahkan antrian sehingga masyarakat yang dilayani tidak saling menunggu sehingga efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelayanan dapat lebih oftimal, dengan demikian dapat menambah jumlah target pelayanan.
25
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU - BUKU Amin Wijaya Tunggal., 2010 Manajemen Strategik, Jakarta. Harvarindo Azhari dan Idham, 2002, Good Governance dan Otonomi Daerah, UGM Yogjakarta Bungin, Burhan., 2008. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta, Kencana Cahyana Ahmadjayadi, 2004. Sistem Informasi Kepemerintahan Abad 21, Jakarta Kominfo Crown Dirgantoro,. 2004,. Manajemen Stratejik., Jakarta., Grasindo Falih Suaedi, 2010., E-Government sebagai Sarana Revitalisasi Birokrasi., Yogyakarta Graha Ilmu. Fitri Kurniawan dan Muliawan., 2008. Manajemen Strategik dalam Organisasi. Yogyakarta, MedPress Hasibuan, M. 2005, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta Bumi Aksara Hunger dan Wheelen, 2003. Manajemen Strategis., Yogyakarta,. Penerbit Andi Iwan Purwanto, 2008. Manajemen Strategi. Bandung, CV. Yrama Widya Karhi Nisjar dan Winardi, 1997., Manajemen Strategik. Bandung. Mandar Maju Nawawi, 2003. Manajemen Startegik Organisasi Non Frofit Bidang pemerintahan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo. Rangkuti, 2001, Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi untuk Menghadapi Abad 21. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Riyadi, Bratakusumah, D.S, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama Salusu, 2004. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, Jakarta. PT. Grasindo Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. Manajemen Strategi (Buku Seri Manajemen)., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Silih Agung Wesasa, 2005, Strategi Publik Relations., Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Sukanto R., 2003., Manajemen Strategi. Yogyakarta, BPFE
Tjiptoherijanto, Kelembagaan Kependudukan Era Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi Negara, 2005. Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta. Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta. Widodo, Improvisasi Manajemen Strategis Sektor Publik, Jurnal Administrasi Negara-volume iii\vol.iii, no.1, 2000. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. ................................, 2011. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMRAH Tanjungpinang. B. INTERNET PT.Unisystem Utama, Penerapan Teknologi Tepat Guna mendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan (www.unigov.unisystem.co.id) diakses 14 September 2011 Slamet Mulyo, Jurnal “Enkripsi RC4 sebagai Security pada Database Aplikasi SIAK. www.mercubuana.ac.id diakses 14 September 2011 PT. Telematika, SIMDUK, www.telematika.co.id diakses 14 September 2011 CV. Artha Mitra Pratama, Sintap (Sistem Informasi Satu Atap) www.ampmulti.com diakses 14 September 2011 Kemendagri (2011) Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (e-KTP) http://www.ektp.com, diakses tanggal 15 September 2011 Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen Strategi/ diakses, 22 Oktober 2011 C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 57 Tahun 2003 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi kelima Tahun 2007 Rnstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan Tahun 2011 Prosedur Standar Operasional Penerepan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2011. Kementerian Dalam Negeri RI-Direktorat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta, 2011
