Oleh: YOYON HADINATA (NIM ) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRACT

PERAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2014 Oleh: YOYON HADINATA (NIM. 1010512011) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRACT Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Peraturan daerah tentang APBD dibahas dan ditetapkan bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD sebagai wujud implementasi salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi penganggaran. Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran tersebut, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang memang dikhususkan untuk mengurusi tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD tersebut. Alat kelengkapan tersebut adalah Badan Anggaran DPRD. Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran DPRD menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus, yaitu sebagai: perwakilan kepentingan masyarakat, juru bicara DPRD, dan negosiator DPRD. Peran tersebut merupakan implementasi dari hubungan keagenan antara legislatif dengan votersnya sebagaimana pendapat Von Hagen (2002). Termasuk juga hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan perannya dengan cukup maksimal. Budgetary revenue and expenditure (budget) is the basis of local financial management within a fiscal year determined through local regulations. Local regulations on the budget is discussed and defined jointly by the Government of the Regency and the Local House of Representatives as one form of implementation of legislature functions wich are budgeting functions. In order to perform the function of the budget, the council has fittings which is devoted to taking care of the budget process, starting from the planning stage until the passing of the budget. The fittings are Parliament Budget Agency. In the process of Jember budget for Fiscal Year 2014, the Parliament Budget Agency runs three roles at the same times, namely as: representatives of the public interest, a spokesman for Parliament and Council negotiators. That three role is the implementation of the parliament relationship between the legislative and the votersnya as the opinion of Von Hagen (2002). Including parliament relationship between the executive and the legislative, executive and legislative is the principal agent (Halim & Abdullah , 2006; Fozzard , 2001; Moe , 1984; Strom , 2000). In the process of Jember budget for Fiscal Year 2014, the Parliament Budget Agency has been carrying out its role with maximum reasonably. However, there are still some lingering issues, which require solutions for improvement in the future. Keyword : Parliament Budget Agency, Jember budget for Fiscal Year 2014, budget 1

A. PENDAHULUAN Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich, 2002). Sementara Freeman & Shoulders (2003) dalam Latifah (2010) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Bagi Hagen et al. (1996), penganggaran disektor publik merupakan suatu bargaining process antara eksekutif dan legislatif. Menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu: executive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada (dua) tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agen. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Kewenangan setiap daerah di Indonesia dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya pada masa reformasi atau orde baru telah membawa perubahan paradigma dan tatanan yang sangat mendasar, utamanya terhadap hubungan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Dalam hubungan tersebut, Legislatif mendelegasikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan kepada pihak Eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah, 2006, dalam Latifah,2010). Hubungan keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan juga terjadi antara Masyarakat dan Legislatif. Von Hagen (2002) dalam berpendapat bahwa hubungan keagenan antara voters-legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan demikian, legislatif menjadi agen bagi masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka di Parlemen. Masyarakat sebagai The Ultimate Principal (Mitchell, 2000, dalam Abdullah dan Asmara, 2006) mengharapkan Legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya. Peran penting legislatif adalah mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menempatkan legislatur memiliki kemampuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah (Dobeldan Ulrich, 2002). Sementara menurut Havens (1996) dalam Latifah (2010), tidak ada keharusan bagi legislatif untuk mempunyai preferensi yang sama dengan pemerintah atas kebijakan, termasuk anggaran. Teori prinsipal-agen menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya dalam anggaran yang ditetapkan (Magner & Johnson, 1995) dalam Abdullah danAsmara (2006). Eksekutif atau agency yang menjadi pengusul anggaran 2

dan juga pelaksana atau pengguna dari anggaran tersebut berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran (Smith & Bertozzi, 1998). Di sisi lain, Von Hagen (2002) melihat bahwa publik memilih politisi untuk membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya bagi mereka dipemerintahan sehingga belanja publik sesungguhnya adalah cerita tentang beberapa politisi yang menghabiskan uang orang lain. Latifah (2010) menyatakan bahwa politisi dapat memanfaatkan posisinya untuk memperoleh rents. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat/parlemen daerah yang berada di daerah propinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran yang diwujudkan membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama bersama kepala daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran tersebut, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang memang dikhususkan untuk mengurusi tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD tersebut yaitu Badan Anggaran atau biasa disebut Banggar. Hal ini terlihat dalam tugas-tugas Badan Anggaran yang mengkhususkan diri dalam penyusunan APBD, Perubahan APBD dan bahkan dalam pertanggungjawaban APBD. Sehingga keberadaan Badan Anggaran diharapkan merupakan bentuk penguatan DPRD dalam hal penyusunan dan pengawasan pemerintahan daerah dalam bidang keuangan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten Jember yang memiliki tugas khusus untuk mengurusi penyusunan APBD dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD, maka sudah barang tentu mempunyai peranan yang penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014. Pembahasan APBD Kabupaten Jember selalu terdapat unsur kepentingan baik dari DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Jember. Kepentingan yang dimiliki oleh pihak DPRD sedikit berbeda dengan pihak Pemerintah Kabupaten meskipun secara garis besar bisa dikatakan sama. Kepentingan yang dibawa oleh DPRD ada dua yakni: 1. Kepentingan publik yang dibawa melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dan kepentingan yang berasal dari misi partai, titipan pemilihnya atau dalam kata lain kepentingan konstituennya; dan 2. Kepentingan mitra kerja yang terintegrasi dalam komisi. Sedangkan kepentingan di pihak Pemerintah Kabupaten adalah usulan program dan anggaran dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kepentingan publik yang masuk melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kabupaten. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian dipertemukan dalam rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Proses ini menimbulkan hubungan keagenan diantara keduanya. Hubungan keagenan juga terjadi antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dengan masyarakat/konstituen. Hal ini merupakan konsekuensi Badan Anggaran DPRD yang membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat/konstituen yang diwakilinya dalam penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Peran Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014”.

3

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu: 1. Bagaimana mekanisme dan proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014? 2. Bagaimana peran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dalam penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014? B. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis sumber data terdiri dari: data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari: 1. Kantor DPRD Kabupaten Jember; 2. Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jember; dan 3. Sumber-sumber lainnya yang meliputi peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah serta termasuk kliping koran yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dalam keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat kepada peneliti, dengan kriteria sebagai berikut: 1. Mengetahui dan menguasai permasalahan yang diteliti; 2. Terlibat langsung dalam kegiatan penyusunan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2014; 3. Terlibat langsung sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember. Adapun narasumber yang memenuhi kriteria dimaksud adalah sebagai berikut: 1. H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember; 2. Anang Murwanto, S.Sos selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember; dan 3. Ayub Junaidi, SH selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi langsung. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan Teknik Analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang selanjutnya data-data tersebut digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahpisahkan menurut katagori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003: 70), yaitu sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data (Data Collection) 2. Reduksi Data (Data Reduction) 3. Penyajian Data (Display Data) 4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification) C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Mekanisme dan Proses Penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 Mekanisme pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sebagai berikut:

4

Rancangan KUA & PPAS

BUPATI

DPRD Nota Kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA & PPAS

BADAN MUSYAWARAH DPRD

TIM ANGGARAN PEMKAB.

+

BADAN ANGGARAN DPRD

Gambar 1. Proses Pembahasan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Kebijakan umum APBD atau disingkat KUA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Proses pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 diawali dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 melalui surat Bupati Jember tanggal 21 Oktober 2013 Nomor: 900/1832/318/2013 dan berdasarkan agenda masuk Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, surat Bupati tersebut diterima pada tanggal 23 Oktober 2013. Atas dasar surat Bupati Jember dimaksud, Pimpinan DPRD Kabupaten Jember melaksanakan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 25 Oktober 2013 dalam rangka menetapkan jadual pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan jadual pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Badan Anggaran hanya memiliki 6 (enam) hari kalender untuk mempelajari dan menganalisa Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014 sejak diterima dari Bupati. Berdasarkan jadual pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jember. Rapat dipimpin langsung oleh Saptono Yusuf, S.Sos selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, sedangkan dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember “dikomandoi” oleh Sugiarto, SH selaku Sekretaris Kabupaten Jember merangkap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan beberapa penjelasan, sebagai berikut: “1.Penjelasan Ketua Tim Anggaran terkait serapan Anggaran untuk APBD Tahun 2013 baru tercapai 60 %, kaitan hal tersebut nantinya diharapkan agar SKPD benar-benar 5

2.

3.

4.

5.

6.

menggangarkan sesuai dengan prioritas dan program tanpa harus mengesampingkan kepentingan SKPD lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jember terkait permasalahan Pasar Kencong telah dikonsultasikan ke Kementrian dalam Negeri yang selanjutnya dalam KUA dan PPAS akan diaplikasikan, namun demikian pelaksanaan pendataan/verifikasi Pedagang Pasar Kencong belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga (penolakan pedagang pasar) Pemkab. Jember melakukan verifikasi diatas meja. Aplikasi tindak lanjut pengganggaran nantinya dalam bentuk hibah barang / los pasar, sedangkan diskon 25 % akan diwujudkan dalam bentuk bantuan individu. Upaya tukar guling lahan Pasar Kencong milik Pihak PTPN XI dengan asset Pemkab Jember direncakan dalam bentuk barter, sehingga dapat mengefesienkan anggaran belanja, namun demikian Tim Anggaran menyerahkan putusan hasil pembahasan pada komisi terkait dengan pelepasan dan asset dimaksud. Penganggaran Infratruktur pada APBD 2014 meliputi : a. Upaya Pemkab. Jember dalam penyelamatan Gumuk di Jember dengan membuat taman terbuka hijau pada area Gumuk Kerng sebagai salah satu icon Jember. b. Komitmen mendukung operasional Bandara Noto Hadi Negoro dengan penambahan run way menjadi 1.600 meter dari 2000 meter yang ditargetkan, serta melengkapi sarana pendukung lainnya antara lain pagar keliling, air front, taxi way. c. Penambahan fasilitas pendukung di JSG (Jember Soprt Garden) diluar paket pengganggaran multy years TA 2011 dan 2013, guna memaksimalkan peran dan fungsi sebagai sarana olah raga dan tempat rekreasi keluarga. d. Penambahan sarana dan asesori penerangan malam hari di Alun-alun Jember guna menambah marak dan empaty warga Jember terhadap Alun-laun. Sisi Pendapatan pada RAPBD TA 2014 : a. PAD diatrgetkan 459 M (TA 2014), pada TA 2015 ditargetkan 500 M. b. DAU TA 2014 ditargetkan sebesar Rp. 1,723 triliyun, pada TA 2013 raiwet dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian dari Laporan Keuangan Pemkab oleh BPK) sebesar 3 milyad (insentif daerah). c. Lain-lain Pendapatan yang sah 478 M Sisi Belanja pada R-APBD TA. 2014 : Rp.2.757 triliyun a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.625 triliyun b. Belanja Langsung sebesar Rp.1.131 triliyun Angka defisit diprediksi sebesar 3 %, dengan nilai + Rp. 93 M, dengan catatan gaji pegawai baru terealisir 12 bulan (gaji ke 13 belum teranggarkan).1

Mencermati Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 serta penjelasan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, Badan Anggaran DPRD sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Rapat tanggal 28 Oktober 2013 menyampaikan tanggapan dan harapan sebagai berikut: “a. Keseriusan Pemkab Jember dalam pengganggaran 6 program kebijakan Bupati dalam visi misi. b. Bidang kesehatan dengan peningkatan biaya operasional Puskesmas sebesar 1,9 M dirasakan masih kurang bila dibandingkan dengan upaya pelayanan yang akan dicaffer.

1 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 28 Oktober 2013

6

c. Apresiasi terhadap pengganggaran Jamkesmas non kuota sebesar 10,5 M guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang belum masuk dalam prgogram BPJS/Jamkesmas. d. Anggaran untuk PAUD agar dapatnya dipenuhi sesuai kebutuhan. e. Program 1 (satu) juta ton produksi gabah diharapkan juga di suport dalam APBD TA.2014 f. Harapan peningkatan PAD tidak hanya berasal dari pendapatan RSD, sehingga penggunaan untuk mendukung kegiatan dapat lebih leluasa dalam program dan kegiatannya mengingat sistem BLUD dalam penggelolaan rumah sakit daerah. g. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dari sektor tambang Galian C terkait suplay kebutuhan untuk semen Puger diharapkan ada tambahan PAD yng signifikan, mengingat penerimaan dari PDP mengalami penurunan hingga diprediksi hanya tercapai 4 M saja. h. Suport anggaran untuk pemeliharaan jalan/jembatan serta peningkatan jalan guna mem perlancar transportasi mendukung distribusi dan penggerak perekonomisan di pedesaan, serta suport anggaran terhadap tuntasnya program penyelesaian doble way di Mangli. i. Upaya pensertifikatan asset tanah Pemkab. Jember antara lain Gunung Sadeng, sehingga akan ada kontribusi dari ijin tambang dalam PAD Kab. Jember. j. Upaya penagihan terhadap penunggak pajak dan retribusi daerah khususnya pada sektor pajak hotel dan restoran yang dipresiksi mencapai 3 milyard. k. Penguatan ekonomi masyarakat guna meunjang peningkatan pendapatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian. l. Pemeliharaan dan upaya peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah dan tempat wisata milik Pemkab. Jember sebagai perimbangan dari penerimaan PAD dan upaya intensifikasi PAD.”2 Tanggapan dan harapan tersebut merupakan saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD kepada Bupati Jember dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan Badan Anggaran DPRD, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan Bupati Jember menandatangani Nota Kesepakatan KUA Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 Nomor 297.1 Tahun 2013 dan Nomor 10 Tahun 2013 dan Nota Kesepakatan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 Nomor 297.2 Tahun 2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013. Memperhatikan proses pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 diatas, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yakni waktu penyampaian Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada DPRD tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 yang mencantumkan bahwa Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD dilaksanakan pada Pertengahan bulan Juni. Ketidaksesuaian ini menyebabkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah DPRD menerima Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati yakni pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013. Minimnya waktu bagi Badan Anggaran DPRD dalam mencermati dan menganalisa Rancangan KUA dan PPAS 2 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 28 Oktober 2013

7

serta saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD yang dihasilkan juga tidak banyak menyentuh isi dari Rancangan KUA dan PPAS. Hal ini sesuai dengan jawaban HM. Ayub Junaidi, SH atas pertanyaan penulis, yang menyatakan bahwa: “Menurut saya ini adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan Pemkab terhadap peraturan perundang-undangan. Mepetnya waktu penyerahan dan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2014 menyebabkan dewan dalam hal ini Badan Anggaran tidak maksimal dalam mempelajari dan menganalisa arah kebijakan serta fokus dari pendapatan dan belanja kabupaten jember untuk tahun 2014.”3 Sependapat dengan pernyataan Ayub Junaidi, SH, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si berpendapat bahwa ketidaktepatan waktu penyerahan Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD tidak hanya berdampak pada tidak maksimalnya saran dan pendapat Badan Angaran DPRD juga dapat mempengaruhi jadual dan proses pembahasan dan penetapan Rancanan APBD sendiri, sehingga beliau mengharapkan pada tahun-tahun mendatang penyerahan Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD tepat pada waktunya sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana komentar H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si kepada penulis: “Keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS juga akan memberikan dampak pada pembahasan APBD berikutnya. Semestinya penyerahan dan pembahasan KUA dan PPAS diselesaikan dahulu jauh sebelum draft APBD diserahkan kepada DPRD, karena dasar APBD adalah KUA dan PPAS. Keterlambatan KUA dan PPAS menyebabkan Badan Anggaran tidak punya cukup waktu menelaah rancangan KUA dan PPAS yang diserahkan oleh Bupati.” “Kita berharap kedepan Pemkab memberikan alokasi waktu yang cukup bagi DPRD menelaah rancangan KUA dan PPAS dengan memberikan jeda waktu antara penyerahan KUA dan PPAS dengan penyerahan APBD kalau bisa bahkan “pas” sesuai undang-undang.”4 2. Menimbulkan kesan belum adanya good will Pemerintah Kabupaten terhadap proses penyusunan APBD sebagaimana komentar Anang Murwanto, S.Sos kepada penulis: “Kita melihat bahwa belum adanya good will dari Pemerintah Daerah sehingga paling tidak bagi DPRD dalam sisi kebijakan penyusunan KUA dan PPAS bisa melihat sinkronisasi antara kebijakan Bupati dengan aspirasi dari masyarakat, dimana saat pembahasan KUA dan PPAS masih dimungkinkan terjadinya perubahan atau perbaikan yang diharapkan bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat yang dipikul oleh DPRD dengan kebijakan Bupati yang sudah mendapatkan mandat dari masyarakat juga.”5 3. Pengambilan kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan KUA dan PPAS tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 yang mencantumkan bahwa Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilaksanakan selambat-lambatnya pada Akhir bulan Juli. Sehingga Kabupaten Jember mendapat teguran dari Gubernur Propinsi Jawa Timur melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/124.K/KPTS/013/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 3 Hasil Wawancara dengan Ayub Junaidi, SH selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 15 Januari 2014 4 Hasil wawancara dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD pada tanggal 20 Januari 2014 5 Hasil wawancara dengan Anang Murwanto, S.Sos selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 16 Januari 2014

8

Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2014, pada Lampiran Keputusan yang berbunyi: “A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 1. Pengambilan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Jember tidak tepat waktu karena dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013. Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.”6 Dengan telah ditetapkan dan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 28 Oktober 2013, maka Bupati Jember menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Kabupaten Jember Tahun anggaran 2014 kepada DPRD melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 900/1953/318/2013. Berdasarkan jadual rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Kabupaten Jember Tahun anggaran 2014 diawali dengan Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 4 Nopember 2013 di Ruang Sidang Utama DPRD. Dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jember, Bupati Jember menyampaikan Nota Pengantar dan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 yang memuat penjelasan tentang kondisi, permasalahan, arah dan kebijakan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 dimana di dalamnya meliputi prediksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Mencermati Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Anang Murwanto, S.Sos berkomentar kepada penulis sebagai berikut: “Sebagaimana dalam struktur komposisi anggaran di APBD setiap tahunnya memang belum kita lihat keberpihakan yang jelas dari Bupati sebagai kepala eksekutif kepada kepentingan masyarakat. Karena kita melihat porsi kepentingan masyarakat yang diwakili di belanja langsung ternyata porsinya sangat kecil sedangkan porsi terbesar dihabiskan pada belanja tidak langsung dan belanja pegawai apalagi ada program yang ternyata kita nilai banyak menghambur-hamburkan uang yang tidak melalui sebuah proses perencanaan yang matang sementara kita melihat banyak sarana, prasarana, aset-aset milik Pemerintah Daerah yang tidak dikelola dengan baik karena perhatian dan dukungan dari anggaran tidak terakomodasi. Ini yang sebenarnya sangat kita sayangkan. Berulang kali kita sudah banyak menyampaikan agar potensi-potensi yang besar itu bisa didukung oleh anggaran yang memadai sehingga memberikan ruang kesejahteraan bagi masyarakat dan juga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Apalagi ada program

6 Dikutip dari Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/124.K/KPTS/013/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2014

9

atau kegiatan yang nyata-nyata jelas kontradiktif dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat.”7 Adapun agenda pembahasan selanjutnya adalah pembahasan di tingkat Komisi-komisi. Pembahasan di tingkat Komisi dilaksanakan bersama SKPD-SKPD Pemerintah Kabupaten Jember sebagai mitra kerjanya sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi yang dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013. Pembahasan di tingkat Komisi lebih ditekankan pada kebijakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing SKPD. Setelah masing-masing komisi menyelesaikan pembahasan bersama mitra kerjanya, maka pimpinan komisi masing-masing menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Badan Anggaran DPRD dalam rapat gabungan Pimpinan Komisi dengan Badan Anggaran DPRD pada tanggal 16 Nopember 2013. Pada malam hari tanggal 16 Nopember 2013 dilanjutkan dengan Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam rapat dimaksud, Badan Anggaran DPRD menyampaikan usulan perubahan dan pergeseran anggaran dari masingmasing komisi kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama. Pada tanggal 18 Nopember 2013 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD IV sebagai rapat paripurna terakhir dari rangkaian rapat paripurna pembahasan yang telah dilakukan dengan acara sebagai berikut: a. Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD; b. Pendapat akhir fraksi-fraksi; c. Penandatanganan Persetujuan Bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014: dan d. Sambutan Bupati Jember. Rapat Paripurna IV diwarnai dengan aksi boikot dan walkout oleh dua orang anggota DPRD. Boikot dilakukan oleh HM. Ayub Junaidi, SH. anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan tidak hadir dalam rapat paripurna dimaksud. Sedangkan aksi walkout dilakukan oleh H. Khoirul Hadi, LC anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan meninggalkan ruang sidang utama DPRD sebelum pengesahan APBD. Keduanya menolak penetapan APBD 2014. HM. Ayub Junaidi, SH melakukan boikot dikarenakan banyak anggaran dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 yang tidak berpihak pada rakyat. Sementara H. Khoirul Hadi, LC dari Fraksi Keadilan Sejahtera melakukan aksi walkout karena menganggap pengesahan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 terburu-buru dikarenakan masih banyak catatan yang diberikan dari masing-masing fraksi dalam pemandangan umumnya dan penyampaian rancangan APBD yang terlalu sempit waktunya sehingga anggota DPRD tidak maksimal dalam mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan komentar beliau yang dimuat dalam Radar Jember tanggal 19 Nopember 2013 sebagai berikut: “Saya menilai eksekutif kurang transparan dalam penyampaian rencana APBD dan pembagian draft APBD terlalu mepet.”8 H. Khoirul Hadi, LC melakukan aksi walkout juga dikarenakan belum ditetapkannya pergantian beberapa alat kelengkapan DPRD terkait enam orang anggota hasil pergantian 7 Hasil wawancara dengan Anang Murwanto, S.Sos selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 16 Januari 2014 8 Dikutip dari hasil wawancara Radar Jember tanggal 19 Nopember 2013

10

antar waktu. Kemudian beliau juga berkomentar lebih lanjut dalam Radar Jember tanggal 19 Nopember 2013 sebagai berikut: ‘Saya pribadi melakukan walkout sebagai bentuk pelajaran kepada masyarakat bahwa anggota dewan tidak boleh main-main dalam penetapan APBD. Sebab, punya tanggung jawab moral kepada konstituen dan masyarakat.”9 Sikap kedua anggota DPRD tersebut merupakan hak dari masing-masing anggota DPRD dalam menyikapi proses penyusunan dan penetapan APBD 2014. Namun, Sikap boikot yang diambil oleh HM. Ayub Junaidi, SH dan walkout oleh H. Khoirul Hadi, LC tidak didukung oleh Fraksinya masing-masing dan juga seluruh anggota DPRD yang hadir (minus kedua orang anggota tersebut) secara aklamasi setuju terhadap penetapan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 sebagaimana hasil wawancara penulis dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si berikut: “Itu merupakan hak dari masing-masing anggota DPRD dalam menyikapi terhadap proses penyusunan dan penetapan APBD 2014, sebab APBD sudah dibahas mulai tingkat Komisi, Gabungan Komisi, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran dan terakhir penetapan dalam Rapat Paripurna. Apabila ada aksi ketidakpuasan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD hanya ada satu atau dua orang sehingga secara umum tidak mempengaruhi seluruh proses pembahasan termasuk penetapannya. Sehingga apabila ada rasa ketidakpuasan yang diwujudkan dalam bentuk boikot maupun walk out itu menjadi hak masing-masing anggota DPRD. Dikarenakan penetapan APBD secara quorum melalui Rapat Paripurna secara aklamasi mayoritas anggota DPRD menyetujui penetapan APBD sehingga aksi-aksi dimaksud tidak berpengaruh apa-apa. Akan tetapi hal ini menjadi perhatian kita sehingga kedepan penyusunan APBD harus sesuai dengan keinginan aspirasi masyarakat.”10 Dalam Rapat Paripurna IV, Ketua DPRD atas nama DPRD Kabupaten Jember dan Bupati Jember atas nama Pemerintah Kabupaten Jember menandatangani Persetujuan Bersama Nomor 12 Tahun 2013 dan Nomor 334 Tahun 2013 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember. Dalam persetujuan bersama tersebut komposisi APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah. Tabel 1. Komposisi APBD Tahun Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 Antara Rancangan dan Hasil Pembahasan No Sumber Pendapatan A Pendapatan Daerah 1 Pendapatan Asli Daerah 2 Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah 3 yang Sah B Belanja Daerah 1 Belanja Tidak Langsung 2 Belanja Lansung (Defisit)

Rancangan 2.665.525.433.279 459.941.876.055 1.723.835.551.084

Hasil Pembahasan 2.666.510.131.473 460.926.574.249 1.723.835.551.084

481.748.006.140

481.748.006.140

2.757.525.433.279 1.625.740.121.414 1.131.785.311.865 92.000.000.000

2.759.800.131.473 1.603.663.967.608 1.156.136.163.865 (93.290.000.000)

9 Dikutip dari hasil wawancara Radar Jember tanggal 19 Nopember 2013 10 Hasil wawancara dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD pada tanggal 20 Januari 2014

11

No Sumber Pendapatan C Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan 2 Pengeluaran SILPA tahun berkenaan

Rancangan 92.891.895.087 891.895.087 92.000.000.000 0

Hasil Pembahasan 93.290.000.000 94.181.895.087 (891.895.087) 0

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, 2013 Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sebagai berikut: Raperda APBD

BUPATI

DPRD Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati tentang Raperda APBD menjadi Perda

RAPAT PARIPURNA I: Nota Pengantar Bupati RAPAT PARIPURNA II: PU Fraksi-fraksi

RAPAT PARIPURNA III: Jawaban Bupati MITRA KERJA / SKPD PEMKAB PIMPINAN KOMISI

KOMISI KOMISI BADAN ANGGARAN

TIM ANGGARAN PEMKAB RAPAT PARIPURNA IV: Penetapan Raperda APBD Gambar 2. Mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Jember berdasarkan PP No. 58 Tahun 2008 dan PP 16 Tahun 2010 Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2013

12

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 yang telah disetujui bersama DPRD pada tanggal 18 Nopember 2013 sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi berdasarkan surat Bupati Jember tanggal 20 Nopember 2013 Nomor: 900/302/318/2013. Dan setelah 14 (empat belas) hari kerja kemudian, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/124.K/KPTS/013/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Jember untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. GUBERNUR

Persetujuan Bersama Raperda APBD

Hasil Evaluasi Raperda APBD

Laporan Penyempurnaan Raperda APBD Hasil penyempurnaan Raperda APBD

DPRD

BUPATI

Perda APBD Peraturan Bupati Penjabaran APBD

Persetujuan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Raperda APBD atas hasil evaluasi Gubernur

TIM ANGGARAN PEMKAB

+

BADAN ANGGARAN DPRD

Gambar 3. Mekanisme Pembahasan Evaluasi Gubernur atas Raperda APBD Kabupaten Jember Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2013 Pelaksanaan rapat penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dilakukan pada tanggal 16 Desember 2013 dalam rapat antara Pimpinan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan di dalam hasil evaluasi Gubernur dirasa tidak ada hal-hal yang krusial sehingga hanya dibahas oleh Pimpinan Badan Anggaran DPRD yang mewakili seluruh anggota Badan Anggaran DPRD bersama Pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten sebagaimana terungkap dari hasil wawancara penulis dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si: “Sepanjang tidak ada hal-hal krusial pada hasil evaluasi Gubernur maka penyempurnaan Raperda APBD cukup diwakili oleh Pimpinan Badan Anggaran bersama Pimpinan Tim Anggaran, akan tetapi kemudian manakala ada hal-hal yang krusial sehingga Pimpinan Badan Anggaran perlu mendapatkan masukan dari anggota Badan Anggaran maka kita rapatkan dalam Badan Anggaran. Hal ini sudah menjadi kebiasan di setiap tahun anggaran, sepanjang hasil evaluasi gubernur hanya berupa catatan-catatan salah

13

penempatan kode rekening, permintaan keterangan dasar pengalokasian mata anggaran dsb. Dan kebiasaan ini sudah menjadi kesepakatan diantara Badan Anggaran DPRD.”11 Hasil penyempurnaan kemudian ditetapkan oleh Pimpinan DPRD melalui Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013. Keputusan Pimpinan DPRD tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun anggaran 2014. 2. Peran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran DPRD menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus, yaitu sebagai: 1. Perwakilan kepentingan masyarakat; 2. Juru bicara DPRD; dan 3. Negosiator DPRD. Dalam hal penganggaran daerah, Badan Anggaran juga berperan sebagai juru bicara DPRD. Peran ini terlihat disaat Badan Anggaran DPRD menyampaikan tanggapan dan harapan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten pada tanggal 28 Oktober 2013. Tanggapan dan harapan tersebut sebagai saran dan pendapat DPRD bagi Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD tanpa ada ketentuan dalam perundang-undangan yang mewajibkan kepada Bupati untuk menjadikan saran dan pendapat DPRD sebagai bahan dalam menyusun APBD. Dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran selain berperan sebagai perwakilan kepentingan masyarakat dan juru bicara DPRD akan tetapi juga berperan sebagai negosiator bagi DPRD. Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan bahwa salah satu aspek penting dari peran adalah peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. Pembahasan APBD selalu terdapat unsur kepentingan baik dari eksekutif maupun legislatif. Kepentingan DPRD bisa digolongkan menjadi dua, yakni kepentingan formal dan kepentingan informal. Kepentingan formal berupa hasil komitmen dari rapat internal Badan Anggaran DPRD dan hasil pembahasan komisi-komisi dengan para SKPD sebagai mitra kerjanya. Sedangkan kepentingan informal berupa kepentingan partai pengusung dan konstituennya. Sedangkan kepentingan dari pihak Pemerintah Kabupaten secara normatif adalah fokus pembangunan yang kemudian di breakdown dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Havens (1996), tidak ada keharusan bagi legislatif untuk mempunyai preferensi yang sama dengan pemerintah atas kebijakan, termasuk anggaran. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian dibawa dalam rapat-rapat pembahasan penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD. Dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 16 Nopember 2013, Badan Anggaran DPRD menyampaikan dan menegosiasikan seluruh usulan perubahan dan pergeseran anggaran yang disampaikan dari

11 Hasil wawancara dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD pada tanggal 20 Januari 2014

14

masing-masing komisi sebagaimana pernyataan Ketua Badan Anggaran DPRD dalam Rapat Gabungan Badan Anggaran bersama Para Pimpinan Komisi DPRD, sebagai berikut: “Ketua mengingatkan akan komitmen dalam pembahasan KUA dan PPAS beberapa waktu lalu, dimana komisi diharapkan tidak mengusulkan program atau kegiatan baru, kaitan hal tersebut nantinya usulan dan perubahan akan dibawa dalam rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran.”12 Dalam rapat dimaksud, Badan Anggaran DPRD menyampaikan usulan perubahan dan pergeseran anggaran dari masing-masing komisi kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama. Sedangkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember berusaha untuk mempertahankan beberapa anggaran yang dianggap penting bagi pihak Pemerintah Kabupaten. Perbedaan kepentingan dan cara pandang terhadap penganggaran dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 inilah yang kemudian harus mengalami proses negosiasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka merumuskan anggaran yang mengakomodasi segenap kepentingan publik Jember. Negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya terkait dengan pihak yang hendak dicapai. Disinilah kompromi dilakukan oleh kedua pihak. Pelaksanaan negosiasi tersebut ditujukan untuk mencapai kesepakatan yang nantinya akan menjadi kesepahaman kedua belah pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan penganggaran. Tentunya kepentingan yang dinegosiasikan merupakan kepentingan kedua belah pihak sehingga dapat mencapai titik temu. Titik temu tersebut adalah kepentingan apa saja yang masuk dalam APBD, baik yang berasal dari DPRD maupun Pemerintah Kabupaten. Disinilah pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten melakukan kompromi terhadap kepentingan yang mereka bawa, dalam hal ini diwakili oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. Tentunya tidak semua kepentingan kedua belah pihak diakomodir sehingga perlu dilakukan kompromi untuk menentukan kepentingan mana dari DPRD yang masuk dan dari Pemerintah Kabupaten yang diakomodir. Sebenarnya akan lebih baik apabila semua kepentingan dapat masuk. Namun, semua itu memerlukan skala prioritas sehingga dicarilah solusinya melalui proses negosiasi berwujud kompromi dan loby-loby. Dalam proses negosiasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, terjadi tarik-menarik kepentingan serta proses tawar-menawar diantara keduanya. Beberapa pos kegiatan dianggap kurang menyentuh kepentingan masyarakat Jember, sehingga perdebatan pun tidak terelakkan antara anggota Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Pos kegiatan dimaksud adalah kegiatan pengadaan lampu hias yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya sebesar Rp. 4.950.000.000,-, kegiatan adventure trail sebesar Rp. 600.000.000,dan kegiatan aeromodelling sebesar Rp. 550.000.000,- yang melekat di Kantor Pemuda dan Olahraga. Salah satu anggota Badan Anggaran DPRD yang ngotot untuk menghapus atau mengurangi besaran anggaran pada ketiga kegiatan dimaksud adalah HM. Ayub Junaidi, SH menyampaikan:

12 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran bersama para Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Jember tanggal 16 Nopember 2013

15

“b. Alibi terbalik disampaikan oleh Sdr. Ayub Junaidi, SH bahwa kalau bisa usulan yang disampaikan jangan dikurangi, tetapi kebutuhan komisi difasilitasi, dan anggaran untuk adventur trail dan airmodeling dikurangi. d Lampu Hias, apa korelasi dengan pengentasan kemiskinan anggaran sebesar 4,9 milyard ditambah Komisi A (taman halaman Kantor Pemkab) ? PMKS rata-rata dalam setiap tahunnya dianggarkan sebanyak 0,4 % sehingga perlu 100 tahun untuk mengentaskannya, hal ini dirasa kurang adil dalam proporsi pengentasan kemiskinan. LIPOSOS (PMKS) di KMS (Surabaya) sebesar 8 milyar, di Jember bagai mana ? baru tahun kemarin (TA 2013) dianggarkan 1 milyard untuk gedung. Sehingga ditawarkan untuk anggaran 4,9 milyard dikepras atau dikurangi saja.”13 Sedangkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember tetap meminta anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan dengan menyampaikan alasan dan contoh sebagai berikut: “- Diskusi masalah adventur trail Rp.600 juta, memang peserta dipungut biaya pendaftaran untuk hadiah (kendaraan double cabain), termasuk airmodeling pada pelaksanaan multy even jangan ada pengurangan anggaran, sukur-sukur anggaran tersebut tidak terserap nantinya. - Lampu hias, jika memikirkan poor/kemiskinan terus bagaimana ?, maka juga perlu memikirkan kegiatan yang lainnya yang tidak besar, tetapi masyarakat bisa lancar ekonominya. Bersolek tidak mengabaikan masyarakat miskin. Merujuk kebelakang beberapa waktu yang lalu tentang pembangunan alun-alun juga pernah ramai menjadi perbincangan, namun saat ini telah diterima oleh semua pihak salah satunya untuk joging / olah raga.”14 Ketua rapat dan beberapa anggota Badan Anggaran DPRD kemudian menawarkan beberapa solusi agar pembahasan tidak terjadi deadlock sebagaimana berikut: “Ketua Rapat: - Kegiatan dikurangi, ditawarkan maka, tidak ada titik temu ada alasan-alasan dari masing-masing. Usulan untuk tidak dikepras/dipotong tetapi dimasukkan dalam APBD 2014 dengan nenambah angka defisit.”15 “Sdr. Yudi Hartono, SE. - Usul terhadap belum adanya kesepakatan maka sepenuhnya di serahkan kepada Pimpinan DPRD dengan TimAnggaran.”16 “Sdr. Abdul Halim,SH - Apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Ayub Junaidi,SH adalah pendapat pribadi, selanjuntya keputusan diserahkan kepada Pimpinan dan Ketua Tim Anggaran, karenanya Pimpinan akan mengambil kebijakan.”17

13 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten tanggal 16 Nopember 2013 14 Ibid 15 Ibid 16 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten tanggal 16 Nopember 2013 17 Ibid

16

Selanjutnya Ketua rapat menawarkan dan meminta kesepakaan terhadap anggota Badan Anggaran DPRD mengenai ketiga mata anggaran yang menjadi perdebatan dalam rapat sebagaimana berikut: “Ketua Rapat. - Selanjuntya Pimpinan Rapat meminta kesepakatan anggaran lampu hias 4,9 milyard dan anggaran untuk Kanpora untukadventru trail dan air modeling. Apapun itu harus diambil keputusan. monggo disepakati dengan berbagai usulan yang telah diakomodir oleh Ketua Tim Anggaran.”18 Setelah dilakukan mediasi oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD selaku ketua rapat, perdebatan yang semakin panas saat itu bisa diredam. Mayoritas anggota Badan Anggaran dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. Anggota Badan Anggaran DPRD yang hadir menyatakan sepakat ketiga mata anggaran tetap tidak mengalami perubahan sesuai usulan dari Ketua Tim Anggaran sedangkan Ayub Junaidi, SH masih tetap dengan pendapatnya semula sebagaimana berikut: “Sdr. Yudi Hartono, SE. - Keputusan Komisi terakomodir, eksekutif juga demikian, sehingga disepakati saja.”19 “Sdr. Jupriadi: - Sepakat tidak boleh ada persoalan, bukan soal Sekretaris Kabupaten dan Sdr. Ayub Junaidi (tidak harus menodai kesepakatan) dan sebagai pahlawan nantinya, sebagai kompensasi maka disulkan anggaran lampu hias kembali semula 4,9 milyard.”20 “Sdr. Ayub Junaidi, SH - Selaku anggota DPRD secara pribadi, anggota Badan Anggaran secara pribadi yang bersangkutan tidak setuju dengan penganggaran 4,9 milyard untuk lampu hias dengan alasan rasa keadilan.Penganggaran belum berimbang dengan adventur trail dan airmodeling, karenanya itu adalah hak konstitusi yang melekat secara pribadi sebagaianggota DPRD yang harus dihormati, termasuk juga harus dihormati bilamana fraksinya menyetujui, karena itu adalah merupakan bagian dari padadinamika politik yang ada lembaga legislatif.” - Monggo untuk disetujui hal tersebut, itu hak. Diputuskan saja 4,9 milyard untuk lampu hias, serta tidak ada perubahan anggaran avsentur trail dan airmodeling”21 Rapat tersebut menghasilkan kompromi dimana seluruh usulan komisi dan tambahan usulan dari beberapa anggota Badan Anggaran DPRD diterima/diakomodir dalam APBD TA. 2014 serta usulan yang dibawa oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten juga diakomodir termasuk beberapa pos kegiatan yang diperdebatkan dalam rapat-rapat DPRD walaupun masih ada keberatan dari Ayub Junaidi, SH. Proses negosiasi ini merupakan sesuatu hal yang wajar dikarenakan proses pembahasan dan penetapan APBD melibatkan lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten dimana dalam prosesnya terjadi tarik-menarik kepentingan karena masing-masing lembaga memiliki kepentingan yang berbeda. Akan tetapi hasil kompromi ini menyebabkan besaran defisit APBD Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2014 naik sebesar

18 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten tanggal 16 Nopember 2013 19 Ibid 20 Ibid 21 Ibid

17

Rp. 1.290.000.000,- dari awal sebesar Rp. 92.000.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 93.290.000.000,-. Sebagai sikap konsistennya dalam mewakili kepentingan masyarakat HM. Ayub Junaidi, SH melakukan boikot dengan alasan banyak anggaran dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 yang tidak berpihak pada rakyat sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beliau yang menyatakan bahwa: “Komposisi anggaran APBD 2014 menurut saya kurang adil. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa penganggaran yang kurang tepat, seperti contohnya: dana pembinaan olahraga bagi kaum difabel pada 2014 hanya diusulkan Rp. 25 juta sedangkan dana pengadaan lampu hias mencapai Rp. 4,9 miliar. “Saya melakukan boikot dikarenakan banyak anggaran yang tidak sesuai pro rakyat.”22 Namun, Sikap boikot yang diambil oleh HM. Ayub Junaidi, SH dan walkout oleh H. Khoirul Hadi, LC tidak didukung oleh fraksinya masing-masing dan juga seluruh anggota DPRD yang hadir. Sehingga seluruh Anggota DPRD Kabupaten Jember (minus kedua orang anggota tersebut) secara aklamasi setuju terhadap penetapan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Johnson (1994:5) menyebut hubungan eksekutif/birokrasi dengan legislatif/kongres dengan nama self-interest model. Legislators ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar terpilih kembali, legislators mencari program dan projects yang membuatnya popular di mata konstituen. Birokrat mengusulkan program-program baru karena ingin agency-nya berkembang dan konstituen percaya mereka menerima benefits dari pemerintah. Karena semua pihak dapat “bertemu” dalam action yang sama, maka konsensus di antara legislators dan birokrat merupakan keniscayaan, bukan pengecualian. D. KESIMPULAN DAN SARAN Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran DPRD menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus, yaitu sebagai: 1. Perwakilan kepentingan masyarakat; 2. Juru bicara DPRD; dan 3. Negosiator DPRD. Ketiga peran ini menempatkan Badan Anggaran DPRD mempunyai kemampuan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Peran tersebut merupakan implementasi dari hubungan keagenan antara legislatif dengan votersnya sebagaimana pendapat Von Hagen (2002) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan antara voterslegislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan demikian, politisi diharapkan mewakili kepentingan prinsipalnya ketika legislatif terlibat dalam pengalokasian anggaran. Termasuk juga hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Legislators ingin dipilih kembali, birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Karena semua pihak dapat “bertemu” dalam action yang sama, maka konsensus di antara legislators dan birokrat merupakan keniscayaan, bukan pengecualian. 22 Hasil Wawancara dengan Ayub Junaidi, SH selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 15 Januari 2014

18

Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan perannya dengan cukup maksimal. Namun, masih terdapat beberapa persoalan yang mengganjal, yang membutuhkan solusi untuk perbaikan di masa depan, yakni: 1. Keterlambatan penyerahan rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada DPRD yang menyebabkan minimnya waktu bagi Badan Anggaran DPRD dalam menelaah dan menganalisa rancangan KUA dan PPAS tersebut serta munculnya teguran dari Gubernur atas keterlambatan pengambilan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014; 2. Proses negosiasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempertemukan kedua kepentingan yang berbeda dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 masih menyisakan persoalan yakni munculnya aksi boikot yang dilakukan oleh Ayub Junaidi, SH dan aksi walk out yang dilakukan oleh H. Khoirul Hadi, LC. Walaupun aksi kedua sudah merupakan hak masing-masing sebagai anggota DPRD dan tidak berpengaruh terhadap proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dikarenakan tidak mendapat dukungan dari fraksinya masing-masing. Namun, hal ini tetap saja menyisakan sebuah ganjalan bagi hubungan DPRD dengan Eksekutif dan juga bagi proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 itu sendiri; dan 3. Sebuah pertanyaan bagi DPRD adalah kenapa Tim Ahli DPRD tidak dilibatkan sama sekali dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014? Padahal kehadiran dan sumbangsih dari tim ahli DPRD dapat menutupi kelemahan Badan Anggaran DPRD dalam bidang budgeting. Memperhatikan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, kami menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 1. Adanya sikap pro aktif dari DPRD khususnya Badan Anggaran DPRD dalam mengawal pelaksanaan penyusunan APBD khususnya pada waktu penyerahan Rancangan KUA dan PPAS on the track/tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. DPRD perlu melibatkan tim ahli DPRD dalam mengkaji dan menelaah Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD dalam rangka penguatan lembaga DPRD dalam hal budgeting; dan 3. Kalau dimungkinkan perlu melibatkan tim ahli DPRD dapat diminta menyusun design anggaran bayangan yang mengacu dari data-data APBD sebelumnya, persoalan-persoalan yang muncul pada tahun anggaran berjalan serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka memperkuat daya tawar DPRD ketika membahas APBD bersama Pemerintah Kabupaten. DAFTAR PUSTAKA Halim, Prof. Dr. Abdul. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta; Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004. Carr, Jered B. & Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the organizational middle. Public Administration Quarterly (Spring): 109-138.

19

Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147. Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Disertasi. Johnson, Cathy Marie. 1994. The Dynamics of Conflict between Bureaucrats and Legislators. Armonk, New York: M.E. Sharpe. Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. American Journal of Political Science 28(5): 739-777. Smith, Robert W. 2003. Ethical norms in public budgeting: Evolution or devolution? Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 5(2): 205-227. Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall): 325-353. Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies. European Journal of Political Research 37: 261-289. Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. The Economic and Social review 33(3): 263-284. Von Hagen, Jurgen. 2003. Budgeting institutions and public spending, in Shah, Anwar (ed.). 2003. Handbook on Public Sector Performance Reviews. Volume 1: Ensuring Accountability When There Is No Bottom Line. Washington, D.C.: The World Bank. Ram/c1/har. Diwarnai Boikot dan Walk Out Dilakukan Anggota Fraksi PKB dan PKS. Radar Jember, Jawa Post edisi 19 Nopember 2013. ………..,2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kiwi Mitra Utama, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta. ………..,2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mitra, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta. ………..,2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kiwi Mitra Utama, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta. ………..,2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kiwi Mitra Utama, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta. ………..,2010. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. DPRD Kabupaten Jember, Jember. ………..,2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013. Sebagaimana didownload dari http://keuda.kemendagri.go.id pada tanggal 18 Desember 2013. ………..,2013. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2014. Pemerintah Kabupaten Jember. Jember. ………..,2013. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014. Pemerintah Kabupaten Jember. Jember.

20