Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN

Substansi Prosedur Tetap tentang Pembuatan Kartu Asuransi Kesehatan telah saya setujui.

Disetujui di Jakarta pada tanggal

Mei 2011

SEKRETARIS UTAMA,

GINA MASUDAH HUSNI

Arsip Nasional Republik Indonesia

PROSEDUR TETAP NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG PEMBUATAN KARTU ASURANSI KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Kesehatan merupakan salah satu unsur mendasar yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan status kesehatan yang baik seseorang mampu menjalankan peranannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya sebagai makhluk pribadi maupun kebutuhannya sebagai mahluk sosial. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan secara tertib, efektif, dan efisien. Oleh karena itu penting bagi setiap PNS untuk terus berupaya memelihara kondisi kesehatannya agar tetap berada dalam kondisi sehat. Namun adakalanya dalam kehidupan seseorang, akan didapatkan suatu kondisi kesehatan yang menurun atau sakit, baik dari segi jasmani maupun rohani, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor luar maupun faktor dari dalam diri manusia tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia karena pada hakekatnya manusia adalah mahluk yang sangat dinamis yang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu baik itu perubahan ke arah positif maupun ke arah negatif. Menyadari pentingnya arti kesehatan dalam kehidupan manusia, maka Pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan untuk setiap PNS yang ada di wilayah Republik Indonesia. Jaminan pemeliharaan kesehatan ini dikemas dalam bentuk Asuransi Kesehatan (Askes) yang dapat digunakan oleh setiap pegawai untuk membiayai biaya yang dikeluarkan saat berobat ketika sakit, atau biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan agar pegawai tetap sehat. Sesuai dengan Peraturan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -2-

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan ini dilaksanakan melalui iuran yang dibayar oleh pegawai dan dikumpulkan secara kolektif setiap bulannya melalui instansi yang bersangkutan. Dengan adanya program Askes ini maka dapat meringankan beban setiap pegawai yaitu dalam hal biaya pemeliharaan kesehatan pegawai maupun keluarganya. Biaya tersebut dikumpulkan melalui iuran yang dikeluarkan setiap bulan dari gaji sebagai tabungan atau cadangan dana yang dapat digunakan untuk memelihara kesehatan. Sebagai bukti kepesertaan pegawai dalam Askes ini maka diberikanlah suatu kartu anggota Askes yang harus selalu ditunjukkan ketika mereka datang ke pelayanan-pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk untuk ikut serta dalam program pelayanan Askes.

B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Prosedur Tetap tentang Pembuatan Kartu Askes ini adalah untuk memperlancar proses pembuatan kartu Askes di lingkungan ANRI yang diperlukan oleh setiap pegawai ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan di sarana-sarana kesehatan yang telah ditentukan oleh Askes. Sedangkan tujuan dari penyusunan prosedur tetap ini adalah agar setiap pegawai di lingkungan ANRI memiliki kartu Askes yang diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan di sarana-sarana kesehatan yang telah ditentukan oleh Askes.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Prosedur Tetap tentang Pembuatan Kartu Askes ini adalah Pembuatan Kartu Askes di lingkungan ANRI.

D. Dasar 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -3-

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;

4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

6.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

7.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

E. Pengertian 1.

Pegawai adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipekerjakan di lingkungan ANRI.

2.

Fungsional adalah Pegawai ANRI yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan ANRI.

3.

Askes adalah asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya yang berlaku secara nasional.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -4-

BAB II PROSEDUR PEMBUATAN KARTU ASKES

Prosedur pembuatan Kartu Askes melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Bagi pegawai yang hendak mengajukan permohonan pembuatan Kartu Askes mengajukan permohonan pengajuan dengan melengkapi data sesuai dengan aturan yang berlaku. Pegawai dapat mengambil formulir pengajuan kepada fungsional. 2. Fungsional menerima data kemudian menyerahkan formulir kepada pegawai yang bersangkutan untuk diisi. 3. Pegawai menyerahkan kembali formulir pengajuan kepada Kepala Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan (Kasubbag Diskesra) Pegawai melalui fungsional disertai dengan kelengkapan berkas. 4. Kasubbag Diskesra Pegawai menyerahkan berkas formulir pengajuan kepada Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian untuk mendapat persetujuan. 5. Kabag Kepegawaian menyetujui berkas pengajuan dan menyerahkan kembali kepada fungsional melalui Kasubbag Diskesra Pegawai, dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang mengajukan. 6. Pegawai kemudian menyerahkan berkas pengajuan kepada Kantor Cabang Askes yang terdekat dengan tempat tinggal pegawai yang bersangkutan, atau sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk. 7. Setelah diproses oleh Kantor Cabang Askes, pegawai menerima Kartu Askes.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -5-

BAB III PENUTUP

Prosedur Tetap tentang Pembuatan Kartu Asuransi Kesehatan ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses pengajuan pembuatan Kartu Askes yang diperlukan oleh pegawai sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pembuatan Kartu Askes Pegawai di Lingkungan ANRI yang pada akhirnya akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Prosedur Tetap tentang Pembuatan Kartu Askes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Mei 2011

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZITA ASIH SUPRASTIWI

Arsip Nasional Republik Indonesia

LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG PEMBUATAN KARTU ASURANSI KESEHATAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -1-

DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP TENTANG PEMBUATAN KARTU ASURANSI KESEHATAN

LAMPIRAN 1

DIAGRAM ALIR PEMBUATAN KARTU ASKES

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-2Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011

DIAGRAM ALIR PEMBUATAN KARTU ASKES

No

Tahap Kegiatan

Fungsional

1

Mengajukan permohonan, mengambil formulir, dan melengkapi data

3

a. Fungsional menerima berkas pengajuan dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan Askes b. Kasubbag Diskesra Pegawai menyampaikan berkas pengajuan Askes

4

Memberi persetujuan berkas pengajuan dan mendisposisi

5

a. Kasubbag Diskesra Pegawai menerima berkas pengajuan yang telah disetujui dan mendisposisi b. Fungsional menyerahkan kembali berkas pengajuan

6

Menyampaikan berkas pengajuan Kartu Askes

7

Menerima Kartu Askes

Unit Penyelesaian Kasubbag Kabag Diskesra Kepegawaian Pegawai

Pegawai

Kantor Askes

Norma Waktu: 2 Hari Kerja

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZITA ASIH SUPRASTIWI